Diberikan Dalam MK Analisis Kebijakan

1. ILMU ADMINISTRASI PUBLIKILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Formulasi Kebijakan Publik1
PROSES PERUMUSANPROSES PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIKKEBIJAKAN PUBLIK
Muh Firyal Akbar, S.IP., M.SiMuh Firyal Akbar, S.IP., M.Si

2. Formulasi Kebijakan Publik
2
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKANPROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

3. Formulasi Kebijakan Publik
3
MASALAH KEBIJAKANMASALAH KEBIJAKAN

4. Proses Perumusan MasalahProses Perumusan Masalah
Formulasi Kebijakan Publik
4
Sumber: Dunn, 2003:228

5. Formulasi Kebijakan Publik
5
Tahap perumusan masalah diawali dengan situasi masalah.
Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukenali masalah
(pengenalan masalah).
Dari situasi masalah tadi dicari masalah (pencarian masalah).
Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur
disebut meta masalah.
Setumpuk masalah tersebut harus didefinisikan mana yang menjadi
masalah publik.
Hasil pendefinisian masalah menghasilkan masalah substantif.
Dari masalah substantif dilakukan spesikasi masalah dan
menghasilkan masalah formal (perumusan masalah kebijakan)
Penjelasan Proses Perumusan MasalaPenjelasan Proses Perumusan Masalahh

6. No Tahapan Masalah
1 Situasi Masalah PKL menggangu penduduk
2 Meta Masalah Tempat PKL tidak tertata rapi
PKL tumbuh subur
PKL produk sampah
PKL mengganggu keindahan kota
Perilaku PKL seenaknya
3 Masalah Substantif PKL tumbuh subur
PKL tidak tertata rapi
Perilaku PKL
4 Masalah Formal Perilaku PKL
Formulasi Kebijakan Publik
6
Contoh Proses Perumusan MasalaContoh Proses Perumusan Masalahh

7. Formulasi Kebijakan Publik
7
AGENDA SETTING DAN ISU KEBIJAKANAGENDA SETTING DAN ISU KEBIJAKAN
AGENDA
SETTING
ISU
KEBIJAKAN
CONTOH

8. Formulasi Kebijakan Publik
8
PENYUSUNAN AGENDAPENYUSUNAN AGENDA

9. No Tataran Masalah
1 Private Problem masalah-masalah yang mempunyai akibat
terbatas.
2 Public Problem masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih
luas.
3 Policy Issues perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi
dalam menangani masalah.
4 Systematic Agenda isu yang dirasakan oleh semua warga masyarakat
politik yang patut mendapat perhatian publik dan
isu tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan
5 Institutional Agenda serangkaian isu yang secara tegas membutuhkan
pertimbangan-2 yang aktif dan serius dari
pembuat keputusan yang sah/otoritas.
Formulasi Kebijakan Publik
9
PROSES AGENDA SETTING

10. No Tataran Masalah
1 Private Problem PKL menganggu pengguna jalanan
2 Public Problem Setiap penduduk terganggu dengan
keberadaan PKL
3 Policy Issues PKL perlu ditertibkan
Pembatasan urban
Perlu pembinaan PKL
4 Systematic Agenda Perilaku PKL
Penataan PKL
5 Institutional Agenda Perilaku PKL
Formulasi Kebijakan Publik
10
Contoh Proses Agenda Setting

11. No Tataran Masalah
1 Private Problem VCD porno meresahkan orang tua yang
memiliki anak remaja
2 Public Problem VCD porno meresahkan
orang tua yg anaknya remaja
orang tua yg anaknya belum remaja
Psng suami istri yg blm memiliki anak
3 Policy Issues Menghentikan produksi VCD porno
Menata sistem perdaran VCD porno
Membetengi diri dan klrga iman dan taqwa
4 Systematic Agenda Menata sistem perdaran VCD porno
Membetengi diri dan klrga iman dan taqwa
5 Institutional Agenda Membetengi diri dan keluarga dengan iman
dan taqwa
Formulasi Kebijakan Publik
11
Contoh Lain Proses Agenda Setting

12. No Jenis Peranan Peranan Pemerintah
1 Let It Happen Pemerintah memainkan peran relatif pasif. Pemerintah
tidak sampai membantu mendefinisikan masalah
2 Encourage It to
Happen
Pemerintah membantu orang-orang dalam
mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah-
masalah mereka.
3 Make It Happen Pejabat Pemerintah memainkan peranan aktif dalam
mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan-
tujuan.
4 Don’t Let It Happen Pemerintah tidak hanya tidak membantu
mendefinisikan dan mengartikulasikan masalah, akan
tetapi juga berusaha secara nyata melarang atau
menutup hubungan karena mereka tidak ingin masalah
tersebut masuk dalam agenda pemerintah.
Formulasi Kebijakan Publik
12
Peran Pemerintah Dalam Proses
Agenda Setting

13. Formulasi Kebijakan Publik
13
PERUMUSAN USULAN KEBIJAKANPERUMUSAN USULAN KEBIJAKAN

14. Formulasi Kebijakan Publik
14
BRAINSTORMINGBRAINSTORMING
METODE PENGEMBANGAN ALTERNATIF

15. KRITERIA SELEKSI ALTERNATIF
15
Alternatif dan Rekomendasi

16. No. Kriteria Dimensi
1. Technical feasibility Efektivitas pencapaian tujuan
2. Economic and
financial feasibility
Efisiensi biaya dan hasil
3. Political viability
- Acceptability
- Apropriateness
- Responsiveness
- Legal suitability
- Equity
Seberapa jauh efek/dampak politik
- Tingkat aksebilitas
- Kecocokan dengan nilai masyarakat
- Responsivitas
- Kesesuaian dgn peraturan per-UU
- Pemerataan
4. Administrative
operability
Dapat di implementasikan pada konteks
sosial, ekonomi, politik dan administratif.
Formulasi Kebijakan Publik
16
KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIFKRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF

17. No. Kriteria
Alternatif
Ket.A B C
1. Technical feasibility 4 2 2
2. Economic and
financial feasibility
4 4 2
3. Political viability 1 2 2
4. Administrative
operability
2 2 2
Jumlah 13 10 8
Rangking I II III
Formulasi Kebijakan Publik
17
CONTOH PENILAIAN ALTERNATIFCONTOH PENILAIAN ALTERNATIF

18. Hasil
Kebijakan
Persyaratan
Tugas
Kebutuhan
Penerima
Kemampuan
Khusus
Ekspresi Keputusan
Kebutuhan Organisasi
KEBIJAKAN
PENERIMA
KEBIJAKAN
ORGANISASI
PELAKSANA
MODEL KELAYAKAN KEBIJAKAN Korten (1988)
18
Alternatif dan Rekomendasi

19. Formulasi Kebijakan Publik
19
REKOMENDASI KEBIJAKANREKOMENDASI KEBIJAKAN
Pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam membuat rekomendasi kebijakan,
antara lain :

20. Berdasarkan kriteria penilaian, maka permusan rekomendasi
alternatif kebijakan adalah sebagai berikut :
Secara teknis alternatif kebijakan visibel dalam mencapai
tujuan dan sasaran kebijakan.
Secara ekonomis tidak banyak membutuhkan biaya dan
dapat mendatangkan hasil yang besar.
Secara politis paling banyak memperoleh dukungan
politik.
Secara administratif sangat besar kemungkinan
dilaksanakan
Formulasi Kebijakan Publik
20
REKOMENDASI ALTERNATIFREKOMENDASI ALTERNATIF
KEBIJAKANKEBIJAKAN

21. Formulasi Kebijakan Publik
21
AKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKANAKTOR DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
Perumusan
Kebijakan
Publik

22. Formulasi Kebijakan Publik
22
NILAI-NILAI YANG MEMPENGARUHI AKTOR
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
NILAI-NILAI IDIOLOGINILAI-NILAI IDIOLOGI