Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
RTRW MINAHASA
1. Departemen Pekerjaan Umum
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TA 2008
PROVINSI SULAWESI UTARA
PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR
JAKARTA, DESEMBER 2008
2. 2
GARIS BESAR MATERI PAPARAN
1. PENDAHULUAN
2. GAMBARAN KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN
3. GAMBARAN KONDISI EKONOMI
4. GAMBARAN POTENSI PARIWISATA
5. ANALISIS FISIK DAN LINGKUNGAN
6. ANALISISKEBUTUHAN PRASARANA, KEBUTUHAN SARANA UTILITAS
LINGKUNGAN DAN KEBUTUHAN PERMUKIMAN
7. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN
8. KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN TERKAIT
9. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH
10. RENCANA STRUKTUR RUANG
11. RENCANA POLA RUANG
12. KAWASAN STRATEGIS
13. INDIKASI PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, SERTA
KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT
4. 4
LATAR BELAKANG PERENCANAAN
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur
dan mengelola daerahnya termasuk dalam hal perencanaan pembangunan
Dengan masih terbatasnya sumber daya di daerah, masih diperlukan dukungan
dan bantuan teknis (Bantek) pusat kepada daerah untuk melaksanakan
penyusunan dan penyempurnaan rencana tata ruang wilayah di beberapa
daerah di wilayah Indonesia.
Agar manfaat dari proses perencanaan dapat tercapai, maka perlu alih
pengetahuan dan bimbingan kepada daerah mengenai proses penyusunan dan
peninjauan kembali rencana tata ruang.
Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, dipilih berdasarkan
permasalahan yang mendesak untuk ditangani dan atas permintaan daerah yang
bersangkutan.
5. 5
KEDUDUKAN RTRW MINAHASA TENGGARA TERHADAP
HIRARKHI SISTEM RENCANA TATA RUANG
(UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG)
WILAYAHPERKOTAAN
RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG
RTR KWS METROPOLITAN
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTR KWS STRA KABUPATEN
RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL
KABUPATEN
RTRW KOTA
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KWS STRA. PROVINSI
RDTR WIL KOTA
RTRW KABUPATEN
6. 6
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN
Maksud Pekerjaan
Melaksanakan pembinaan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai
dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Tujuan Pekerjaan
Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu pemerintah provinsi untuk menyusun
RTR Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
pembangunan dalam rangka perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif dan
berkelanjutan.
Sasaran Pekerjaan
1. Tersusunnya RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Terlaksananya proses transfer pengetahuan
3. Terwujudnya peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Kabupaten dalam hal
penyusunan RTRW Kabupaten.
7. 7
KELUARAN, LINGKUP KEGIATAN DAN JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Buku Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft dan Laporan Akhir
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Album Peta, ukuran kertas A1, dengan skala 1 : 100.000 untuk, berisikan data,
analisis maupun rencana tata ruang yang disebut pada butir 1.
Ringkasan Eksekutif dari Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah.
Buku Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan merupakan landasan
hukum operasionalisasi RTRW kabupaten
CD, disket, berisikan naskah rencana dan gambar/ peta
LINGKUP KEGIATAN:
Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara –
Sulawesi Utara
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, termasuk kegiatan
bimbingan di daerah dan fasilitasi stakeholder.
8. 8
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH
ADMINISTRASI KAB. MINAHASA TENGGARA
Wilayah Perencanaan RTRW adalah seluruh wilayah administrasi Kab. Minahasa Tenggara,
hasil pemekaran Kab. Minahasa Selatan, yang dibentuk melalui UU No. 9 tahun 2007UU No. 9 tahun 2007.
Ibukota kabupaten di Kec. Ratahan. Luas wilayah : 710.80 km2,
Jumlah penduduk sebanyak (2007) : 110.119 jiwa.
NO. KECAMATAN HEKTAR KM2 %
1 Belang 6,213.02 62.13 8.74
2 Pusomaen 7,043.65 70.44 9.91
3 Ratahan 18,178.52 181.79 25.57
4 Ratotok 9,195.60 91.96 12.94
5 Tombatu 13,954.32 139.54 19.63
6 Touluaan 16,494.52 164.95 23.21
7 TOTAL LUAS 71,079.621 710.80 100.00
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Belang
Pusomaen
Ratahan
Ratotok
Tombatu
Touluaan
9. 9
TEMA PEMBANGUNAN dan TUJUAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TEMA PEMBANGUNAN
Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan
Kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang
menunjukkan titik berat pelaksanaan agenda pembangunan daerah.
TUJUAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber
daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
10. 10Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang
MEKANISME BANTUAN TEKNIS
1. Pembentukan Tim Teknis
2. Forum Diskusi
3. Forum Seminar
4. Pendistribusian daftar pertanyaan
5. Kunjungan instansional
13. 13
KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KETINGGIAN WILAYAH
LERENG WILAYAH
14. 14
KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JENIS BATUAN
FORMASI BATUAN
N
O
JENIS
BATUAN HEKTAR Km2 %
1 Alluvium 7421.16 74,21 10,44
2 Basalt 41092.45 410,92 57,81
3 Tefra 2480.07 24,80 3,49
4 Andesit 20086.75 200,87 28,26
JUMLAH 71080,43 710,80 100,00
15. 15
KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
JENIS TANAH
KEDALAMAN LAUT
16. 16
KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TUTUPAN LAHAN
LOKASI BENCANA
17. 17
KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN TAMBANG
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KAWASAN HUTAN
KAWASAN TAMBANG
19. 19
KONDISI SEKTOR EKONOMI (PDRB REGIONAL)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Persentase (%)
Distribusi PDRB Kab
Minahasa 2006
Persentase (%)
Distribusi PDRB Kab
Bolaang Mongondow
2005
Persentase (%)
Distribusi PDRB Kab
Minahasa Selatan 2004
Persentase (%)
Distribusi PDRB Prov.
Sulaw esi Utara 2006
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan
Pertam bangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persew aan, dan Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
Lapangan Usaha
Persentase
(%)
Distribusi
PDRB Kab
Minahasa
2006
Persentase (%)
Distribusi PDRB
Kab Bolaang
Mongondow
2005
Persentase (%)
Distribusi PDRB
Kab Minahasa
Selatan 2004
Persentase (%)
Distribusi PDRB
Prov. Sulawesi
Utara 2006
Pertanian, Peternakan,
Kehutanan,
Perkebunan,
dan Perikanan
24,04 37,49 33,10 21,49
Pertambangan dan
Penggalian
6,72 10,39 15,03 5,26
Industri Pengolahan 7,29 2,70 8,81 7,71
Listrik, Gas, dan Air
Bersih
0,93 0,35 0,53 0,75
Bangunan 19,23 11,83 17,13 15,68
Perdagangan, Hotel,
dan Restoran
14,63 9,34 7,22 14,80
Pengangkutan dan
Komunikasi
7,49 4,55 6,10 11,66
Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Perusahaan
5,74 4,42 2,75 6,60
Jasa-jasa 13,93 18,92 9,33 16,04
Total PDRB (Produk
Domestik Regional
Bruto)
100,00 100,00 100,00 100,00
20. 20
KONDISI SEKTOR EKONOMI (SEKTOR UNGGULAN)
0
300,000
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
1,800,000
2,100,000
2,400,000
2,700,000
Tons
2008
Jagung/ Corn Kedelai/ Soybean
Kacang tanah/ Peanut Ubi Kayu/ Cassava
Kacang Hijau / Mungbean Kentang / Potato
Wortel / Carrot Macam-macam Sayuran
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Tons
2008
Ikan Tuna
Cakalang
Tongkol
Paruh Panjang
Ikan Tenggiri
Cumi-Cum i
Ikan Karang
Ikan Dasar Laut
Rumput Laut
Ikan Air Taw ar
Udang Barong
Teripang Laut
KONDISI SEKTOR PERIKANAN
KONDISI
SEKTOR PERTANIAN
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Tons
2008
Kelapa/ Coconut Cengkih/ Clove Pala/ Nutmeg
Cokelat/ Cocoa Vanili/ Pisang/ Banana
Mangga/Mangos Salak/ Salak
KONDISI SEKTOR PERKEBUNAN
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
Tons
2008
Sapi Kuda Kambing
Babi Ayam Pedaging Ayam Petelur
Ayam Buras Itik
KONDISI SEKTOR PETERNAKAN
21. 21
L A U T
M A L U K U
T O N D A N O
K E C.
R A T O T O K
#Y
KABUPATEN
MINAHASA
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW
KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
L A U T
M A L U K U
KEC. PUSOMAEN
KEC. BELANG
KEC. RATATOTOK
KEC. TOMBATU
KEC. RATAHAN
KEC. TOULUAAN
17079 20539
116 1
13547 30666
137 2 2127
3059218191
5720 621
95 2
8386 18745
113 2
8156 16221
108 2
å
å
R A T A H A N
KEPADATAN KEPENDUDUKAN DAN SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN
KECAMATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
12
24
5
1
-
tombatu
6
18
5
-
-
taulaan
11
20
5
2
1
belang dan pusomaen
13
20
6
3
-
ratahan
7
8
3
2
-
ratatotok
-
KEPADATAN PENDUDUK EKSISTING
SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN
23. 23
SEBARAN POTENSI PARIWISATA
PROVINSI SULAWESI UTARA DAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SEBARAN PARIWISATA SULAWESI UTARA
SEBARAN PARIWISATA MINAHASA TENGGARA
32. 32
JENIS FASILITAS SOSIAL - UMUM
Sarana Pendidikan
TK
SD
SLTP
SLTA
Taman Bacaan
Sarana Kesehatan
Posyandu
Balai Pengobatan Warga
BKIA/ Klinik Bersalin
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan
Puskesmas dan Balai Pengobatan
Tempat Praktek Dokter
Apotik/RumahObat
Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga
Taman/TempatMain Bagi 250 Jiwa Warga
Taman/TempatMain Bagi 2.500 Jiwa Warga
Taman dan Lapangan Olah Raga Bagi 30.000 Jiwa Warga
Taman dan Lapangan Olah Raga Bagi 120.000 Jiwa Warga
Jalur Hijau
Kuburan/ Pemakaman Umum
Sarana Perdagangan dan Niaga
Toko/Warung
Pertokoan
Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan
Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Toko, Pasar, Bank, dan Kantor)
Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum
Unit RW
Unit Kelurahan
Unit Kecamatan
Sarana Peribadatan Untuk Daerah Dengan Dominasi Penduduk
Beragama Katolik dan Protestan
Gereja Katolik Warga
Gereja Protestan Warga
Gereja Katolik Lingkungan (Kelurahan)
Gereja Protestan Lingkungan (Kelurahan)
MesjidLingkungan(Kelurahan)
MesjidKecamatan
Gereja Katolik Kecamatan
Gereja Protestan Kecamatan
MesjidKabupaten
Gereja Katolik Kabupaten
Gereja Protestan Kabupaten
Vihara
Kelenteng
Sarana Kebudayaan dan Rekreasi
Balai Warga/ Pertemuan
Balai Seraba Guna/ Karang Taruna
Gedung Serba Guna
Gedung Bioskop
33. 33
JENIS PRASARANA LINGKUNGAN
Listrik
Air Bersih
Telepon
Sampah
Volume Sampah Total
Gerobak Sampah 1 m3
TPS kontainer besi 10 m3
Truk terbuka 7 m3 (50%)
Dump-truck 6 m3 (40%)
Arm-roll truck 10 m3 (10%)
34. 34
REKAPITULASI KEBUTUHAN FASILITAS SOSIAL – UMUM
Variabel dan Kebutuhan Fasilitas
Satuan 2008 2009 2014 2019 2024 2029
1 Fasilitas Pendidikan Unit 251 252 262 268 276 282
2 Luas Lahan (m2) 706,750 706,900 736,900 742,550 748,850 756,000
3 Fasilitas Kesehatan Unit 167 154 161 167 174 176
4 Luas Lahan (m2) 32,980 31,600 31,900 35,870 36,710 36,830
5 Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Unit 493 495 512 531 549 568
6 dan Lapangan Olah Raga Luas Lahan (m2) 203,250 204,750 209,000 223,500 230,000 235,750
7 Fasilitas Perdagangan dan Niaga Unit 466 467 486 505 521 539
8 Luas Lahan (m2) 138,400 138,500 146,200 160,900 162,500 164,300
9 Fasilitas Sarana Pemerintahan dan Unit 49 50 50 52 54 55
10 Pelayanan Umum Luas Lahan (m2) 29,848 30,320 30,320 32,944 33,888 34,360
11 Fasilitas Peribadatan Unit 5 5 5 5 5 5
12 Luas Lahan (m2) 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400
13 Fasilitas Kebudayaan dan Unit 49 50 50 51 53 54
14 Rekreasi Luas Lahan (m2) 15,350 15,650 15,700 16,150 16,800 17,100
15 Jumlah Unit 1,480 1,473 1,526 1,579 1,632 1,679
16 Luas Lahan (m2) 1,143,978 1,145,120 1,187,420 1,229,314 1,246,148 1,261,740
17 Luas Lahan (km2) 1.14 1.15 1.19 1.23 1.25 1.26
No. Uraian
35. 35
REKAPITULASI KEBUTUHAN PRASARANA LINGKUNGAN
Variabel dan Kebutuhan Tenaga Listrik
Satuan 2008 2009 2014 2019 2024 2029
1 Listrik KW 91,068 91,706 94,961 98,331 101,821 105,435
2 Air Bersih liter/det 476 551 1,068 1,822 2,882 4,026
3 Telepon SST 5,755 5,795 6,001 6,214 6,435 6,663
Rumah Kabel 8 8 8 8 8 8
4 Sampah
a. Volume Sampah Total lt/hari 59,881 68,914 115,960 166,259 223,170 277,309
b. Gerobak Sampah 1 m3 Unit 9 11 19 27 35 43
c. TPS kontainer besi 10 m3 Unit 6 7 9 14 20 25
d. Truk terbuka 7 m3 (50%) Unit 1 2 5 7 8 9
e. Dump-truck 6 m3 (40%) Unit 1 1 2 5 7 8
f. Arm-roll truck 10 m3 (10%) Unit - - - - - 1
No. Uraian
36. 36
KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PERMUKIMAN TAHUN 2028
JUMLAH PENDUDUK : 127.491 JIWA
JUMLAH RT : 25.499 UNIT (DIBULATKAN 25.500 UNIT)
STANDAR KEPADATAN BANGUNAN : 50 UNIT/HA
TOTAL KEBUTUHAN LAHAN : 510 HA
39. 39
MASALAH PENGEMBANGAN
Dari aspek topografi atau kelerengannya, sebagian besar merupakan daerah
yang relatif curam (lihat kembali pembahasan dan peta tentang topografi atau
kelerengan daerah pada bagian sebelumnya).
Pada beberapa bagian daerahnya terdapat daerah sesar yang dapat merupakan
daerah yang berpotensi sebagai daerah bencana alam.
Dari sisi transportasi, kabupaten ini tidak dilewati oleh Jalan Raya Nasional
Trans Sulawesi, tidak memiliki akses transportasi udara domestik dan
internasional, dan tidak memiliki akses transportasi laut domestik dan
internasional.
Masih sangat minimnya akses ke kecamatan-kecamatan baik eksternal maupun
internal.
Dari sisi penguasaan lahannya, fakta yang ada menunjukkan masih sangat
dominannya penguasaan lahan yang bersifat ulayat di kabupaten ini.
Sampai saat ini, kabupaten ini belum menjadi tempat pilihan untuk investasi di
Indonesia.
43. 43
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL
LOKASIPENGEMBANGANINDUSTRIPENGOLAHANKELAPA LOKASIPENGEMBANGANINDUSTRIPENGOLAHANHASILLAUT
LOKASIPENGEMBANGANIKMKERAJINANDANBARANGSENILOKASIPENGEMBANGANIKMMAKANANRAKYAT
45. 45
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI NASIONAL
ARAH PENGEMBANGAN TRANSPORTASI NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI UTARA
Arah kebijakan umum sebaiknya dengan mengurangi seoptimal mungkin peran
pemerintah sebagai operator transportasi, terutama untuk wilayah yang sudah
berkembang, Hanya pada wilayah tertentu yang masih membutuhkan angkutan
perintis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah lebih banyak berperan
termasuk sebagai operator.
Jalan
Arah kebijakan sebaiknya difokuskan kepada peningkatan kualitas dan
kuantitas infratruktur jaringan dan peningkatan layanan jasa transportasi.
SDP
Masih perlu adanya peran pemerintah, terutama untuk melayani rute
daerah tertinggal yang tidak menarik bagi swasta dan mengembangkan
kuantitas dan kualitas infrastruktur. Tetapi pada daerah lainnya,
mekanisme pasar perlu didorong untuk berkembang.
Laut
Arah kebijakan sebaiknya difokuskan kepada peningkatan kualitas dan
kuantitas infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pendukungnya, serta
peningkatan layanan.
Udara
Pemerintah perlu memberlakukan skema pengembangan infrastruktur
penerbangan dengan pemberian insentif berdampak memperingan biaya.
47. 47
ARAH PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG
1. Mempersiapkan dukungan ruang bagi pertambahan penduduk dan kegiatannya
selama 20 (duapuluh) tahun ke depan.
2. Mempersiapkan dukungan ruang bagi infrastruktur (termasuk utilitas) kawasan
kabupaten untuk 20 (duapuluh) tahun ke depan.
3. Merencanakan struktur ruang dan pola ruang untuk mengurangi disparitas
perkembangan dan pertumbuhan antar bagian wilayah.
4. Merencanakan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kemampuan
atau daya dukung setiap bagian wilayah.
5. Merencanakan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kelestarian
lingkungan
48. 48
TUJUAN PENATAAN RUANG
1. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk
ruang di dalam bumi
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
4. Kabupaten dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatiF terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat kabupaten ;
6. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah kecamatan;
7. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor
49. 49
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG
KEBIJAKAN :
1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang
merata dan berhierarki; dan
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi,
energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten .
STRATEGI :
Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
meliputi:
Menjaga keterkaitan antar kawasan kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan,
serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
Mengendalikan perkembangan kecamatan-kecamatan pantai; dan
Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam
pengembangan wilayah kecamatan di sekitarnya
Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi
darat, laut, dan udara;
Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energy terbarukan dan tak terbarukan secara
optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber
daya air
50. 50
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi
hidrologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara
tanah, air tanah dan air permukaan dapat terjamin.
Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air
untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir,
baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
Pada daerah-daerah resapan air yang telah berkembang menjadi kawasan
budidaya, upaya perlindungan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kawasan
sempadan waduk pada daerah yang belum terbangun.
Pada daerah yang sudah terbangun dan memiliki ijin tetap diijinkan berdiri
hingga habis masa ijinnya dan diberi kewajiban untuk ikut menjaga sempadan
waduk yang ada di sekitarnya, atau dengan mengembalikan fungsi kawasan
sempadan waduk pada daerah terbangun yang tidak memiliki ijin untuk
difungsikan kembali sebagai hutan lindung
51. 51
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG
1. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik untuk
melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberikan
perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya, serta
melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam;
2. Penetapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Setelah
mendapatkan kawasan lindung berdasarkan fungsi hasil super impose rencana tata
ruang daerah, maka kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh
dilakukan kegiatan budidaya (produksi, pembangunan fisik);
3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai fungsi yang
telah ditetapkan. Pada prinsipnya kegiatan budidaya yang terdapat dalam kawasan
lindung, dapat dilanjutkan sejauh hal ini tidak mengganggu fungsi lindung yang
ditetapkan bagi kawasan tersebut. Apabila kegiatan ini dianggap dapat mengganggu
fungsi lindung, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pengembangannya atau
dihentikan sama sekali. Strategi ini diambil mengingat pertimbangan kebutuhan
pembangunan dengan tetap mengupayakan kelestarian dan keseimbangan
lingkungan.
52. 52
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA
1. Memanfaatkan kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove sebagai
kawasan wisata ekologi / ekowisata.
2. Mengembangkan Kabupaten Minahasa Tenggara hanya pada lahan yang
berfungsi sebagai kawasan budidaya.
3. Membatasi perkembangan pemanfaatan lahan yang sudah berlangsung di
kawasan lindung, untuk secara bertahap dikembalikan menjadi kawasan
lindung.
53. 53
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA
1. Mengoptimalkan peran dari setiap pemanfaatan ruang bagi
kegiatan budidaya, sesuai dengan kemampuan daya dukung
lingkungannya. Secara umum pengembangan kawasan budidaya
harus didasarkan pada kesesuaian lahan. Pengembangan
kawasan budidaya diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan
produksi, seperti perkebunan, pertanian tanaman pangan lahan
kering, lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, kegiatan
pertambangan, pariwisata serta permukiman.
2. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menghindari konflik antar
berbagai kepentingan karena hal ini sering terjadi, dan akan
banyak menimbulkan permasalahan, yang berdampak pada
kurang optimalnya pemanfaatan lahan karena terjadinya
perebutan lahan dari berbagai pihak.
54. 54
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Kawasan strategis di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari
Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Ratahan
Kawasan Strategis Pusat Industri Belang
Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Tombatu
Kawasan Strategis Pariwisata Minahasa Tenggara.
Kawasan Strategis Rawan Letusan Gunung Berapi Soputan (dengan radius +/- 5
km dari pusat letusan/kepundan)
Kawasan Strategis Pelestarian Lingkungan (sebagai kawasan penyanggah di
Sekitar pusat letusan/kepundan Gunung Soputan)
Kawasan Strategis Aliran Lava/Lahar Gunung Berapi Soputan.
Kawasan Strategis Rawan Longsor
Kawasan Strategis Rawan Banjir dan Tsunami (di sepanjang Pantai Minahasa
Tenggara).
Kawasan Strategis Sesar/Patahan Minahasa Tenggara
55. 55
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
STRATEGI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
1. Mengembangan wilayah-wilayah yang distrategiskan untuk mengakomodasikan
perkembangan sektor-sektor strategis dengan melakukan studi yang lebih
mendalam mengenai kawasan tersebut serta upaya penyiapan penataan ruang.
Pengembangan kawasan-kawasan strategis ini tidak terlepas dari permasalahan
dan potensi yang ada di wilayah tersebut, sehingga pemahaman secara lebih
mendalam terhadap kawasan strategis perlu dilakukan. Untuk itu upaya
penataan ruang secara khusus juga diperlukan bagi kawasan-kawasan strategis
yang membutuhkannya dengan segera;
2. Menanggulangi dengan segera, kawasan-kawasan strategis yang memiliki
permasalahan yang cukup mendesak untuk ditangani, seperti penanganan
terhadap kawasan kritis dan daerah terbelakang. Daerah-daerah kritis di
Kawasan Minahasa Tenggara yang perlu mendapatkan penanganan segera
adalah kawasan yang telah mengalami kerusakan lingkungan sehingga perlu
ditangani agar kerusakan tersebut tidak semakin meluas dan tidak mengganggu
kegiatan budidaya; serta
3. Memberi dukungan penataan ruang pada setiap kawasan strategis.
56. 56
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG
KEBIJAKAN :
1. Mengembangkan sistem kota-kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup serta fungsi kegiatan dominannya.
2. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur.
3. Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk
4. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau;
5. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan;
6. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi;
7. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman.
8. Meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya
tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan.
STRATEGI :
Strategi pengembangan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang mengatur tentang :
penyusunan program utama pembangunan, penetapan perkiraan biaya pembangunan beserta
sumbernya, serta pemilihan instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan prgram pembangunan.
57. 57
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KEBIJAKAN :
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang sesuai
dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang
Wilayah
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu melalui upaya-
upaya pencegahan dan penanganan masalah antara lain melalui proses
perizinan pemanfaatan ruang, pengawasan dan penertiban.
STRATEGI :
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui : Peraturan Zonasi,
Perizinan, Insentif dan Disinsentif, dan Sanksi .
59. 59
SISTEM HIRARKHI KOTA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Ratahan
Tombatu Belang
Ratatotok PosumaenTouluaan
PKL
PKL 1
PKL 2
PKN PKW PKL PKL 1 PKL 2
Kawasan Perkotaan
Manado – Bitung
(Arahan RTRWN PP
26/2008)
Tondano
(Arahan
RTRWN PP
26/2008)
Kecamatan
Ratahan
1.Kec. Tombatu
2.Kec. Belang
1.Kec. Toulaan
2.Kec. Ratatotok
3.Kec. Pusomaen
60. 60
MODEL STRUKTUR RUANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PKL
PKL 1
Tombatu
Touluaan
Ratatotok
Belang
Ratahan
Posumaen
Batas Kabupaten
Batas Wilayah Pengembangan
Batas Sub-Wilayah PengembanganPKL 2
62. 62
Fungsi Kota Kota
Penduduk Maksimum
Sampai Tahun 2029 (Jiwa)
PKN Kawasan Perkotaan Manado -
Bitung
-
PKW Tondano -
PKL (dengan fungsi Pusat
Pelayanan primer dan Pusat
pemerintahan)
Kecamatan Ratahan 30,592
PKL 1 (dengan fungsi Pusat
Pelayanan sekunder dan Pusat
Perdagangan dan Jasa)
1.Kecamatan Tombatu 30,666
PKL 1 (dengan fungsi Pusat
Pelayanan sekunder dan Pusat
Industri)
1.Kecamatan Belang 18,745
PKL 2 dengan fung-si Pusat
Pelayanan tersier
1.Kecamatan Ratatotok 16,221
1.Kecamatan Pusomaen 11,621
1.Kecamatan Toulaan 20,539
JUMLAH PENDUDUK MAKSIMUM MASING-MASING HIRARKI PUSAT PERMUKIMAN
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA SAMPAI TAHUN 2029
Belang Tombatu Touluaan
Ratotok Pusomaen Ratahan
64. 64
MODEL KERUANGAN SISTEM TRANSPORTASI
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
PKL
PKL 1
PKL 2
Tombatu
Touluaan
Ratatotok
Belang
Ratahan Posumaen
Terminal Tipe B
Terminal Tipe C
Pelabuhan
Jalan Arteri
Primer
Jalan Kolektor Primer
Jalan Lokal Primer
AMURANG
KOTABUNAN
KAKAS
LANGOWAN
67. 67
RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Jenis Fungsi Jalan Definisi Fungsi Ruas
1. Jalan Arteri Primer jalan yang menghubungkan
kota jenjang kesatu yang
terletak berdampingan, atau
jalan yang menghubungkan
kota jenjang kesatu dengan
kota jenjang kedua.
Belang – Ratatotok - Kotabunan
Ratahan - Belang
Posumaen - Kakas
2. Jalan Kolektor
Primer
Jalan yang menghubungkan
kota jenjang kedua dengan
kota jenjang kedua atau
menghubungkan kota jenjang
kedua dengan kota jenjang
ketiga.
Ratahan - Tombatu.
Touluaan
Ratahan - Langowan
3. Jalan Lokal
Primer
Jalan menghubungkan kota
jenjang ketiga dengan kota
jenjang ketiga, kota jenjang
ketiga dengan jenjang
dibawahnya.
Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan
Ratahan.
Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan
Touluaan.
Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan
Ratatotok.
Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan
Belang
Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan
Pusomaen
Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan
Tombatu
68. 68
RENCANA TIPE TERMINAL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Jenis Menurut Fungsi Lokasi Tipe Terminal
1. Terminal Luar Kota Ratahan Tipe B
1. Terminal Dalam Kota
Ibu Kota Kecamatan Toulaan
dan Belang
Tipe C
Ketentuan TIPE B TIPE C
Fungsi terminal (KM 31 Tahun
1995) Pasal 2
Melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan
angkutanpedesaan
Melayani angkutan pedesaan
Fasilitas Terminal (KM 31 Thn
1995) Pasal 3
Jalur pemberangkatan dan kedatangan
Tempat parkir Kantor terminal
Tempat tunggu Menara pengawas
Loket penjualan karcis
Rambu-rambu dan papan informasi
Pelataran parkir pengantar atau taksi
Jalur Pemberangkatan dan kedatangan
Kantor terminal
Tempat tunggu
Rambu-rambu dan papan informasi
Lokasi Terminal (KM 31 tahun
1995) Pasal 11,12,13
Terletak di Kotamadya atau Kabupaten, dalam jaringan trayek antar kota dalam
propinsi
Terletak dijalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya III B.
Jarak antar dua terminal penumpang type A dengan type B sekurang-kurangnya
15 km di Pulau Jawa
Luas lahan tersedia sekurang-kurangnya 3 ha
Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal de-ngan
jarak sekurang-kurangnya 50 m
Terletak di dalam wilayah kabupaten dan
dalam jaringan trayek perdesaan
Terletak di jalan arteri de-ngan kelas
jalan sekurang-kurangnya kelas III C
Luas lahan yang tersedia sesuai dengan
permintaanangkutan.
Mempunyai akses jalan masuk atau
jalan keluar ke dan dari terminal sesuai
dengan kebutuhan.
Instansi Penetap Lokasi Terminal
(KM 31 Tahun 1995) Pasal 14
Gubernur setelah mendengar pendapat Kepala Kanwil Dephub dan mendapat
persetujuandari Dirjen.
Bupati setelah mendengar dan pendapat Kanwil
Dephub dan mendapat persetujuan Gubernur
PenyelenggaraanTerminal (KM 31
Tahun 1995) Pasal 17
Gubernur Bupati
74. 74
KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Jenis Kawasan Strategis Peran
1. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Ratahan Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Kawasan Strategis Pusat Industri Belang Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi.
3. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Tombatu Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi
4. Kawasan Strategis Rawan Letusan Gunung Berapi
Soputan
Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap lingkungan.
5. Kawasan Strategis Pelestarian Lingkungan (di Sekitar
Gunung Berapi Soputan).
Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap lingkungan.
6. Kawasan Strategis Rawan Longsor Gunung Berapi
Soputan.
Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap lingkungan.
7. Kawasan Strategis Rawan Banjir dan Tsunami Pantai
Minahasa Tenggara.
Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap lingkungan.
8. Kawasan Strategis Pariwisata Minahasa Tenggara. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap ekonomi.
9. Kawasan Strategis Aliran Lava/Lahar Gunung Berapi
Soputan.
Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap lingkungan.
10. Kawasan Strategis Sesar/Patahan Minahasa Tenggara. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten
terhadap lingkungan
75. 75
LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
KAW. STRATEGIS PUSAT PEMERINTAHAN RATAHAN
KAW. STRATEGIS PUSAT PERDAGNGAN BELANG
76. 76
LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
KAW. STRATEGIS PERDAGNGAN DAN JASA TOMBOTU
KAW. STRATEGIS ALIRAN LAHAR GUNUNG SOPUTAN
77. 77
LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
KAW. STRATEGIS LETUSAN GUNUNG BERAPI SOPUTAN
KAW. STRATEGIS RAWAN LONGSOR GUNUNG SOPUTAN
78. 78
LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
KAW. STRATEGIS RAWAN BANJIR DAN TSUNAMI
KAW. STRATEGIS PUSAT PARIWISATA
79. 79
LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
KAW. STRATEGIS KAWASAN PELESTARIAN
LINGKUNGAN SEKITAR GUNUNG SOPUTAN
KAW. STRATEGIS SESAR / PATAHAN
80. Departemen Pekerjaan Umum
INDIKASI PROGRAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG,
SERTA
KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
87. 87
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1. KETENTUAN UMUM ARAHAN PERATURAN ZONASI
1. Kedudukan Arahan Peraturan Zonasi Dalam Kerangka Perangkat Pengendalian
Ruang
2. Cakupan Arahan Peraturan Zonasi
3. Definisi dan peristilahan
4. Deskripsi kawasan dan penggunaan lahan
5. Intensitas pemanfaatan ruang
6. Tata massa bangunan
2. KETENTUAN UMUM PERIZINAN
3. KETENTUAN UMUM INSENTIF DAN DISINSENTIF
4. ARAHAN SANKSI
88. 88
LANDASAN HUKUM KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
No. Produk Hukum Nomor/Tahun Mengatur Tentang
1 Undang – Undang 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
2 Undang – Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 R T R W N
4 Peraturan Pemerintah 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta
Masyarakat (PSM) dalam Penataan Ruang
5 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah
6 Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
7 Keputusan Presiden 62 Tahun 2000 B K T R N
8 Peraturan Menteri Dalam
Negeri
8 Tahun 1998 Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri
9 Tahun 1998 Tata Cara PSM dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di daerah
10 Keputusan Menteri Dalam
Negeri
134 Tahun 1998 Pedoman Penyusunan Peraturan daerah Tentang RTRW Prop/Kab.
11 Kepurusan Menteri Dalam
Negeri
137 Tahun 1998 Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di daerah
12 Keputusan Menteri Dalam
Negeri
50 Tahun 2000 Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (turunan dari PP 84 Tahun
2000)
13 Instruksi Menteri Dalam
Negeri
19 Tahun 1996 Pembentukan BKTRD Penataan Ruang TK I dan TK II
89. 89
DAFTAR ISI RANPERDA
BAB 1 KETENTUAN UMUM
BAB 2 RUANG LINGKUP
BAB 3 AZAZ, ARAH PENGEMBANGAN, TUJUAN DAN KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
BAB 4 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
BAB 5 RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
BAB 6 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
BAB 7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
BAB 8 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
BAB 9 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA
BAB 11 PENYIDIKAN
BAB 12 KETENTUAN PIDANA
BAB 13 PENYIDIKAN
BAB 14 JANGKA WAKTU PERENCANAAN
BAB 15 KETENTUAN PERALIHAN
BAB 16 KETENTUAN PENUTUP
