SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  31
Télécharger pour lire hors ligne
RENCANA TATA RUANG WILAYAHRENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
oleh :
Ir. NAHRAWI SYAM, MSi.Ir. NAHRAWI SYAM, MSi.
SEMINAR UPAYA PERWUJUDAN
KOTA JAKARTA YANG BERKELANJUTAN
Jakarta, 2 DESEMER 2009
PERANPERAN
DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG
PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
VISI DAN MISVISI DAN MISII
VISIVISI
“TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA”.
MISIMISI
 MENJABARKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE DALAM
RENCANA RINCI TATA RUANG;
 MENUMBUHKEMBANGKAN PROFESIONALITAS SDM DALAM
PENATAAN RUANG KOTA;
 MEMPERKUAT DAN MEMBERDAYAKAN MANAJEMEN PENATAAN
RUANG KOTA; DAN
 MENGEMBANGKAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENATAAN RUANG KOTA.
TUGAS POKOKTUGAS POKOK
 MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE
DALAM RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH
KECAMATAN,
 MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA,
 MENYUSUN PANDUAN RANCANG KOTA, DAN
 MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG PENATAAN RUANG KOTA
JENJANG RENCANA LANDASAN HUKUM MUATAN
RTRW
PROPINSI / KODYA
PERDA NO. 6 TH.1999
ARAHAN KEBIJAKAN MAKRO
BELUM DAPAT DIOPERASIONALKAN
RRTRW
KECAMATAN
KEP.GUBERNUR
NO. 1516 TH 1997
SPESIFIK WILAYAH KECAMATAN
OP. UTK TKT KEBIJAKAN MAKRO
BELUM OP. UTK. PEL.. MASY.
RDTK, LRK
KEP.GUB.NO.561/1992
Ttg.PELIMPAHAN
WEWENANG
OPERASIONAL UTK. PEL. MASY.
DUA DIMENSI
PERUNTUKAN
INTENSITAS
PRK / UDGL
RTLB
KEP.GUBERNUR
Ka.DTK
OPERASIONAL, ARAHAN LEBIH
RINCI :
PERUNTUKAN, INTENSITAS,
PENGGUNAAN TIGA DIMENSI,
PERLETAKAN BANG. FAS.
KELENGKAPAN, SIRKULASI.
ENVELOPE BANGUNAN
RENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMENRENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMEN
PENGENDALI PEMANFAATAN RUANGPENGENDALI PEMANFAATAN RUANG
JENJANG HIRARKIJENJANG HIRARKI
RENCANA KOTARENCANA KOTA
Penataan Ruang Kota Jakarta
PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C MENTENG )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C MENTENG )
RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C JAGAKARSA )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C JAGAKARSA )
RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KEBON JERUK )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KEBON JERUK )
RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C CAKUNG )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C CAKUNG )
RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )
Lembar Rencana Kota 41/35
Kecamatan Menteng
57 5856
26
27
Gabungan 6 LRK Kecamatan Kelapa Gading
CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)
UDGL Sentra Primer Baru Timur
UDGL SCBD Sudirman
UDGL Sentra Primer Baru Barat UDGL Mega Kuningan
PANDUAN RANCANG KOTAPANDUAN RANCANG KOTA (UDGL)(UDGL)
UDGL of Muara Angke
Fisherman settlement condition
Relokasi
UDGL MUARA ANGKE
UDGL KPT PANTAI MUTIARA
UDGL KPT SENTRA PRIMER TANAH ABANG
PEMANFATAN RUANGPEMANFATAN RUANG
SETIAP PEMANFAATAN RUANG HARUS SESUAI RENCANA TATA
RUANG ANTARA LAIN MELIPUTI :
• PERUNTUKAN DAN FUNGSI
• INTENSITAS BANGUNAN (KDB ; KLB ; KDH ; KTB ; KB)
• JARAK BEBAS
• MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SARANA RUANG KOTA
UU NO. 26 TH 2007 Pasal 61 “SETIAP ORANG WAJIB”
a. MENAATI RENCANA TATA RUANG YANG TELAH DITETAPKAN
b. MEMANFAATKAN RUANG SESUAI DG IZIN PEMANFATAN RUANG
c. MEMATUHI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DLM PERSYARATAN IZIN PR
d. MEMBERIKAN AKSES THD KAW YG OLEH KETENTUAN PERATURAN
DINYATAKAN SEBAGAI MILIK UMUM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
A. PERIZINAN
SETIAP PEMANFAATAN RUANG WAJIB DILENGKAPI PERIZINAN
 IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (LUAS > 5.000 M2)
 KETETAPAN RENCANA KOTA / RENCANA TATA LETAK BANGUNAN
 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN / IMB
 IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN / SLF
 REKOMENDASI (AMDAL, LALULINTAS, KKOP, DLL)
 IZIN OPERASIONAL UNTUK BANG. TERTENTU (SEKOLAH, HOTEL, IBADAH,
P’DAGANG DLL.)
B. PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DILAKUKAN PENGAWASAN BAIK OLEH PEM
MAUPUN MASYARAKAT
 MELAPORKAN SETIAP KEGIATAN PEMANFATAN RUANG YANG TIDAK MEMILIKI
PERZINAN,
 PEMANFAATAN RUANG YG MENYIMPANG DARI RENCANA TATA RUANG
C. PENERTIBAN
PEMANFAATAN RUANG YANG MELANGGAR KETENTUAN RENCANA TATA RUANG
DIKENAKAN SANKSI AL, : PERINGATAN, PENGHENTIAN, PENUTUPAN,
PENCABUTAN IZIN, PEMBATALAN IZIN, PEMBONGKARAN, PENGEMBALIAN
FUNGSI DLL)
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
1. PENGUKURAN SITUASI TANAH;
2. PENCETAKAN PETA TEMATIS KETATAKOTAAN;
3. KETETAPAN RENCANA KOTA;
4. KONSULTASI RENCANA TATA LETAK BANGUNAN
5. PEMATOKAN UNTUK PENERAPAN RENCANA KOTA
6. SURVEY DAN PERENCANAAN TRACE JALAN, JEMBATAN, SALURAN
ATAU UTILITAS;
7. PENATAAN PERPETAKAN PADA JALUR JALAN UTAMA DAN
SEKUNDER;
8. PERSETUJUAN PRINSIP PENYESUAIAN RENCANA PERUNTUKAN
TANAH RINCI;
9. PERSETUJUAN PRINSIP/DISPENSASI ATAS PENYESUAIAN KLB;
10. IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH
PELAYANAN DINAS TATA RUANGPELAYANAN DINAS TATA RUANG
KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK)KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK) / ADVICE PLANNING/ ADVICE PLANNING
RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB)RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB) / BLOK PLAN/ BLOK PLAN
SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAHSURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH
Penataan Ruang Kota Jakarta
Penataan Ruang Kota Jakarta

Contenu connexe

Tendances

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaPenataan Ruang
 
4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban designBenny Iskandar
 
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi  tapakKarakteistik, analisis dan recomendasi  tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapakrangga1261
 
studio perancangan 2
studio perancangan 2studio perancangan 2
studio perancangan 2Purwo S
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaPenataan Ruang
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptxAmirulRachmanullah1
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur KotaPengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur KotaRabiyatul Adawiyah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018Saskia Oktrifani Sinaga
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangKajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
 

Tendances (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI JakartaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta
 
4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban design
 
Morfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kotaMorfologi wilayah kota
Morfologi wilayah kota
 
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi  tapakKarakteistik, analisis dan recomendasi  tapak
Karakteistik, analisis dan recomendasi tapak
 
studio perancangan 2
studio perancangan 2studio perancangan 2
studio perancangan 2
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
 
Peta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW JakartaPeta draft RTRW Jakarta
Peta draft RTRW Jakarta
 
Teori figure ground
Teori figure groundTeori figure ground
Teori figure ground
 
Pedoman Mereview Master Plan
Pedoman Mereview Master PlanPedoman Mereview Master Plan
Pedoman Mereview Master Plan
 
Analisis arah angin
Analisis arah anginAnalisis arah angin
Analisis arah angin
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur KotaPengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
Pengertian Urban Design, Urban Planning, dan Arsitektur Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
program-ruang-apartment
program-ruang-apartmentprogram-ruang-apartment
program-ruang-apartment
 
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018
STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR BANGUNAN TINGGI (APARTEMEN) 2017 / 2018
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangKajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
 

Similaire à Penataan Ruang Kota Jakarta

Bagan struktur 2017 pupr
Bagan struktur 2017 puprBagan struktur 2017 pupr
Bagan struktur 2017 puprpandirambo900
 
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)Fatira Mukhtar
 
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ar Tinambunan
 
Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th muftysyamsul_90
 
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatanzafeen zafeen
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaAr Tinambunan
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan PublikKurniawan Saputra
 
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...Haris Sahido
 
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...Sugono Aprianto
 
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiPosisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiF W
 
6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikanan6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikananzafeen zafeen
 
Nota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 finalNota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 finalNiko Hafri
 
Penanggulangan banjir 2014
Penanggulangan banjir 2014Penanggulangan banjir 2014
Penanggulangan banjir 2014mohamad farhan
 

Similaire à Penataan Ruang Kota Jakarta (20)

Bagan struktur 2017 pupr
Bagan struktur 2017 puprBagan struktur 2017 pupr
Bagan struktur 2017 pupr
 
gugus depan pramuka.ppt
gugus depan pramuka.pptgugus depan pramuka.ppt
gugus depan pramuka.ppt
 
A183662 PROJEK AKHIR.pdf
A183662 PROJEK AKHIR.pdfA183662 PROJEK AKHIR.pdf
A183662 PROJEK AKHIR.pdf
 
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)
Lmcp1532 pembangunan bandar mapan (task 7)
 
Untuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdfUntuk RDP.pdf
Untuk RDP.pdf
 
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
Ekspose Bupati Pakpak Bharat Rakor Pemkabkota Se Propsu 20 Sd 22 Okt 2008
 
Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th Unma perencanaan desa th
Unma perencanaan desa th
 
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
6 A,(13 1 3)Perkhidmatan
 
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di JakartaPaparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
Paparan Sekda Ttg Pdt Di Jakarta
 
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
Walikota Mataram  - Pelayanan PublikWalikota Mataram  - Pelayanan Publik
Walikota Mataram - Pelayanan Publik
 
Tupoksi jmi jan 14
Tupoksi jmi jan 14Tupoksi jmi jan 14
Tupoksi jmi jan 14
 
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
 
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desaPokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
 
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
Misi VI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kreatif serta Memperku...
 
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan EkonomiPosisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi
 
6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikanan6 A,(9 1 5)Perikanan
6 A,(9 1 5)Perikanan
 
Nota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 finalNota lkpj ta_2017 final
Nota lkpj ta_2017 final
 
Penanggulangan banjir 2014
Penanggulangan banjir 2014Penanggulangan banjir 2014
Penanggulangan banjir 2014
 
6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt6 a,(17.5)gt
6 a,(17.5)gt
 
Tupoksi jmi feb 14
Tupoksi jmi feb  14Tupoksi jmi feb  14
Tupoksi jmi feb 14
 

Plus de Fitri Indra Wardhono

Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Fitri Indra Wardhono
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaFitri Indra Wardhono
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasFitri Indra Wardhono
 

Plus de Fitri Indra Wardhono (20)

Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
 
Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59
 
Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
 
Kumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standarKumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standar
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
 
Daftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyahDaftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyah
 
Kebatinan & kejawen islam
Kebatinan & kejawen   islamKebatinan & kejawen   islam
Kebatinan & kejawen islam
 
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyahDaftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
 
Sistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataanSistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataan
 
Penataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataanPenataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataan
 
Paparan dompak
Paparan dompakPaparan dompak
Paparan dompak
 
Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006
 
Kek teroritis
Kek teroritisKek teroritis
Kek teroritis
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
 
Kumpulan motivasi
Kumpulan motivasiKumpulan motivasi
Kumpulan motivasi
 

Penataan Ruang Kota Jakarta

  • 1. RENCANA TATA RUANG WILAYAHRENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA oleh : Ir. NAHRAWI SYAM, MSi.Ir. NAHRAWI SYAM, MSi. SEMINAR UPAYA PERWUJUDAN KOTA JAKARTA YANG BERKELANJUTAN Jakarta, 2 DESEMER 2009
  • 2. PERANPERAN DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
  • 3. VISI DAN MISVISI DAN MISII VISIVISI “TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA”. MISIMISI  MENJABARKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE DALAM RENCANA RINCI TATA RUANG;  MENUMBUHKEMBANGKAN PROFESIONALITAS SDM DALAM PENATAAN RUANG KOTA;  MEMPERKUAT DAN MEMBERDAYAKAN MANAJEMEN PENATAAN RUANG KOTA; DAN  MENGEMBANGKAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENATAAN RUANG KOTA.
  • 4. TUGAS POKOKTUGAS POKOK  MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE DALAM RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH KECAMATAN,  MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA,  MENYUSUN PANDUAN RANCANG KOTA, DAN  MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG PENATAAN RUANG KOTA
  • 5. JENJANG RENCANA LANDASAN HUKUM MUATAN RTRW PROPINSI / KODYA PERDA NO. 6 TH.1999 ARAHAN KEBIJAKAN MAKRO BELUM DAPAT DIOPERASIONALKAN RRTRW KECAMATAN KEP.GUBERNUR NO. 1516 TH 1997 SPESIFIK WILAYAH KECAMATAN OP. UTK TKT KEBIJAKAN MAKRO BELUM OP. UTK. PEL.. MASY. RDTK, LRK KEP.GUB.NO.561/1992 Ttg.PELIMPAHAN WEWENANG OPERASIONAL UTK. PEL. MASY. DUA DIMENSI PERUNTUKAN INTENSITAS PRK / UDGL RTLB KEP.GUBERNUR Ka.DTK OPERASIONAL, ARAHAN LEBIH RINCI : PERUNTUKAN, INTENSITAS, PENGGUNAAN TIGA DIMENSI, PERLETAKAN BANG. FAS. KELENGKAPAN, SIRKULASI. ENVELOPE BANGUNAN RENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMENRENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMEN PENGENDALI PEMANFAATAN RUANGPENGENDALI PEMANFAATAN RUANG
  • 8. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
  • 9. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
  • 10. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
  • 11. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
  • 12. PETA ARAHAN RENCANA PEMANFAATAN RUANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
  • 13. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C MENTENG )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C MENTENG )
  • 14. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C JAGAKARSA )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C JAGAKARSA )
  • 15. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KEBON JERUK )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KEBON JERUK )
  • 16. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C CAKUNG )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C CAKUNG )
  • 17. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )
  • 18. Lembar Rencana Kota 41/35 Kecamatan Menteng 57 5856 26 27 Gabungan 6 LRK Kecamatan Kelapa Gading CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)
  • 19. UDGL Sentra Primer Baru Timur UDGL SCBD Sudirman UDGL Sentra Primer Baru Barat UDGL Mega Kuningan PANDUAN RANCANG KOTAPANDUAN RANCANG KOTA (UDGL)(UDGL)
  • 20. UDGL of Muara Angke Fisherman settlement condition Relokasi UDGL MUARA ANGKE
  • 21. UDGL KPT PANTAI MUTIARA
  • 22. UDGL KPT SENTRA PRIMER TANAH ABANG
  • 23. PEMANFATAN RUANGPEMANFATAN RUANG SETIAP PEMANFAATAN RUANG HARUS SESUAI RENCANA TATA RUANG ANTARA LAIN MELIPUTI : • PERUNTUKAN DAN FUNGSI • INTENSITAS BANGUNAN (KDB ; KLB ; KDH ; KTB ; KB) • JARAK BEBAS • MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SARANA RUANG KOTA UU NO. 26 TH 2007 Pasal 61 “SETIAP ORANG WAJIB” a. MENAATI RENCANA TATA RUANG YANG TELAH DITETAPKAN b. MEMANFAATKAN RUANG SESUAI DG IZIN PEMANFATAN RUANG c. MEMATUHI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DLM PERSYARATAN IZIN PR d. MEMBERIKAN AKSES THD KAW YG OLEH KETENTUAN PERATURAN DINYATAKAN SEBAGAI MILIK UMUM
  • 24. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG A. PERIZINAN SETIAP PEMANFAATAN RUANG WAJIB DILENGKAPI PERIZINAN  IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (LUAS > 5.000 M2)  KETETAPAN RENCANA KOTA / RENCANA TATA LETAK BANGUNAN  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN / IMB  IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN / SLF  REKOMENDASI (AMDAL, LALULINTAS, KKOP, DLL)  IZIN OPERASIONAL UNTUK BANG. TERTENTU (SEKOLAH, HOTEL, IBADAH, P’DAGANG DLL.) B. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DILAKUKAN PENGAWASAN BAIK OLEH PEM MAUPUN MASYARAKAT  MELAPORKAN SETIAP KEGIATAN PEMANFATAN RUANG YANG TIDAK MEMILIKI PERZINAN,  PEMANFAATAN RUANG YG MENYIMPANG DARI RENCANA TATA RUANG C. PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG YANG MELANGGAR KETENTUAN RENCANA TATA RUANG DIKENAKAN SANKSI AL, : PERINGATAN, PENGHENTIAN, PENUTUPAN, PENCABUTAN IZIN, PEMBATALAN IZIN, PEMBONGKARAN, PENGEMBALIAN FUNGSI DLL)
  • 26. 1. PENGUKURAN SITUASI TANAH; 2. PENCETAKAN PETA TEMATIS KETATAKOTAAN; 3. KETETAPAN RENCANA KOTA; 4. KONSULTASI RENCANA TATA LETAK BANGUNAN 5. PEMATOKAN UNTUK PENERAPAN RENCANA KOTA 6. SURVEY DAN PERENCANAAN TRACE JALAN, JEMBATAN, SALURAN ATAU UTILITAS; 7. PENATAAN PERPETAKAN PADA JALUR JALAN UTAMA DAN SEKUNDER; 8. PERSETUJUAN PRINSIP PENYESUAIAN RENCANA PERUNTUKAN TANAH RINCI; 9. PERSETUJUAN PRINSIP/DISPENSASI ATAS PENYESUAIAN KLB; 10. IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH PELAYANAN DINAS TATA RUANGPELAYANAN DINAS TATA RUANG
  • 27. KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK)KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK) / ADVICE PLANNING/ ADVICE PLANNING
  • 28. RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB)RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB) / BLOK PLAN/ BLOK PLAN
  • 29. SURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAHSURAT IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH