TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA, PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL), PEMANFATAN RUANPEMANFATAN RUANG.
1. RENCANA TATA RUANG WILAYAHRENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
DINAS TATADINAS TATA RUANGRUANG
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAPEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
oleh :
Ir. NAHRAWI SYAM, MSi.Ir. NAHRAWI SYAM, MSi.
SEMINAR UPAYA PERWUJUDAN
KOTA JAKARTA YANG BERKELANJUTAN
Jakarta, 2 DESEMER 2009
3. VISI DAN MISVISI DAN MISII
VISIVISI
“TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA”.
MISIMISI
MENJABARKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE DALAM
RENCANA RINCI TATA RUANG;
MENUMBUHKEMBANGKAN PROFESIONALITAS SDM DALAM
PENATAAN RUANG KOTA;
MEMPERKUAT DAN MEMBERDAYAKAN MANAJEMEN PENATAAN
RUANG KOTA; DAN
MENGEMBANGKAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
PENATAAN RUANG KOTA.
4. TUGAS POKOKTUGAS POKOK
MERUMUSKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA KE
DALAM RENCANA RINCI TATA RUANG WILAYAH
KECAMATAN,
MENYUSUN RENCANA TEKNIK RUANG KOTA,
MENYUSUN PANDUAN RANCANG KOTA, DAN
MELAKSANAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG PENATAAN RUANG KOTA
5. JENJANG RENCANA LANDASAN HUKUM MUATAN
RTRW
PROPINSI / KODYA
PERDA NO. 6 TH.1999
ARAHAN KEBIJAKAN MAKRO
BELUM DAPAT DIOPERASIONALKAN
RRTRW
KECAMATAN
KEP.GUBERNUR
NO. 1516 TH 1997
SPESIFIK WILAYAH KECAMATAN
OP. UTK TKT KEBIJAKAN MAKRO
BELUM OP. UTK. PEL.. MASY.
RDTK, LRK
KEP.GUB.NO.561/1992
Ttg.PELIMPAHAN
WEWENANG
OPERASIONAL UTK. PEL. MASY.
DUA DIMENSI
PERUNTUKAN
INTENSITAS
PRK / UDGL
RTLB
KEP.GUBERNUR
Ka.DTK
OPERASIONAL, ARAHAN LEBIH
RINCI :
PERUNTUKAN, INTENSITAS,
PENGGUNAAN TIGA DIMENSI,
PERLETAKAN BANG. FAS.
KELENGKAPAN, SIRKULASI.
ENVELOPE BANGUNAN
RENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMENRENCANA TATA RUANG MERUPAKAN INSTRUMEN
PENGENDALI PEMANFAATAN RUANGPENGENDALI PEMANFAATAN RUANG
17. RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )RENCANA PERUNTUKAN TANAH ( RRTRW-C KELAPA GADING )
18. Lembar Rencana Kota 41/35
Kecamatan Menteng
57 5856
26
27
Gabungan 6 LRK Kecamatan Kelapa Gading
CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)CONTOH LEMBAR RENCANA KOTA (LRK)
19. UDGL Sentra Primer Baru Timur
UDGL SCBD Sudirman
UDGL Sentra Primer Baru Barat UDGL Mega Kuningan
PANDUAN RANCANG KOTAPANDUAN RANCANG KOTA (UDGL)(UDGL)
20. UDGL of Muara Angke
Fisherman settlement condition
Relokasi
UDGL MUARA ANGKE
23. PEMANFATAN RUANGPEMANFATAN RUANG
SETIAP PEMANFAATAN RUANG HARUS SESUAI RENCANA TATA
RUANG ANTARA LAIN MELIPUTI :
• PERUNTUKAN DAN FUNGSI
• INTENSITAS BANGUNAN (KDB ; KLB ; KDH ; KTB ; KB)
• JARAK BEBAS
• MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SARANA RUANG KOTA
UU NO. 26 TH 2007 Pasal 61 “SETIAP ORANG WAJIB”
a. MENAATI RENCANA TATA RUANG YANG TELAH DITETAPKAN
b. MEMANFAATKAN RUANG SESUAI DG IZIN PEMANFATAN RUANG
c. MEMATUHI KETENTUAN YANG DITETAPKAN DLM PERSYARATAN IZIN PR
d. MEMBERIKAN AKSES THD KAW YG OLEH KETENTUAN PERATURAN
DINYATAKAN SEBAGAI MILIK UMUM
24. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
A. PERIZINAN
SETIAP PEMANFAATAN RUANG WAJIB DILENGKAPI PERIZINAN
IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (LUAS > 5.000 M2)
KETETAPAN RENCANA KOTA / RENCANA TATA LETAK BANGUNAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN / IMB
IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN / SLF
REKOMENDASI (AMDAL, LALULINTAS, KKOP, DLL)
IZIN OPERASIONAL UNTUK BANG. TERTENTU (SEKOLAH, HOTEL, IBADAH,
P’DAGANG DLL.)
B. PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DILAKUKAN PENGAWASAN BAIK OLEH PEM
MAUPUN MASYARAKAT
MELAPORKAN SETIAP KEGIATAN PEMANFATAN RUANG YANG TIDAK MEMILIKI
PERZINAN,
PEMANFAATAN RUANG YG MENYIMPANG DARI RENCANA TATA RUANG
C. PENERTIBAN
PEMANFAATAN RUANG YANG MELANGGAR KETENTUAN RENCANA TATA RUANG
DIKENAKAN SANKSI AL, : PERINGATAN, PENGHENTIAN, PENUTUPAN,
PENCABUTAN IZIN, PEMBATALAN IZIN, PEMBONGKARAN, PENGEMBALIAN
FUNGSI DLL)
26. 1. PENGUKURAN SITUASI TANAH;
2. PENCETAKAN PETA TEMATIS KETATAKOTAAN;
3. KETETAPAN RENCANA KOTA;
4. KONSULTASI RENCANA TATA LETAK BANGUNAN
5. PEMATOKAN UNTUK PENERAPAN RENCANA KOTA
6. SURVEY DAN PERENCANAAN TRACE JALAN, JEMBATAN, SALURAN
ATAU UTILITAS;
7. PENATAAN PERPETAKAN PADA JALUR JALAN UTAMA DAN
SEKUNDER;
8. PERSETUJUAN PRINSIP PENYESUAIAN RENCANA PERUNTUKAN
TANAH RINCI;
9. PERSETUJUAN PRINSIP/DISPENSASI ATAS PENYESUAIAN KLB;
10. IZIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH
PELAYANAN DINAS TATA RUANGPELAYANAN DINAS TATA RUANG
27. KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK)KETETAPAN RENCANA KOTA (KRK) / ADVICE PLANNING/ ADVICE PLANNING
28. RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB)RENCANA TATA LETAK BANGUNAN (RTLB) / BLOK PLAN/ BLOK PLAN