1. 26/11/2013
PRESENTASI FRANKY DONTIN TOBING
DENGAN JUDUL KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM
INTERNASIONAL.
YANG DI SUSUN OLEH :
Franky Dontin Tobing
1

2. Latar Belakang
26/11/2013
Negara merupakan pribadi terpenting dalam hukum internasional. Hukum
internasional pada dasarnya merupakan produk dari hubungan antara negaranegara baik melalui praktek yang membentuk hukum internasional atau melalui
kesepakatan (perjanjian) internasional negara-negara itu sendiri.
Berdirinya suatu negara untuk menjadi negara yang berdaulat dapat
melalui negara bekas kolonialisasi menjadi negara yang merdeka,
perpecahan dari suatu negara, penggabungan beberapa negara menjadi
suatu negara baru atau penggunaan kekerasan untuk menduduki suatu
negara.
2

3. LANDASAN TEORI
26/11/2013
1. Syarat-syarat Terbentuknya Negara
Negara adalah subjek hukum internasional dan hal ini sudah ada sejak
munculnya hukum internasional. Banyak para ahli yang telah memberikan
berbagai definisi yang mengggambarkan negara.
Pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan American) “Convention on Rights and
Duties of States of 1933” mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara
mengemukakan karateristik-karateristik suatu negara. Pasal tersebut berbunyi
sebagai berikut:
a. Permanent population
Harus ada rakyat yang permanen.
b. Defined Territory
Harus ada wilayah atau daerah yang tetap.
c. A government
Harus ada pemerintah
d. A capacity to enter into relations with other states
Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain
3

4. 26/11/2013
TEORI PENGAKUAN
A. Teori Konstitutif
Teori ini berpendapat bahwa suatu negara menjadi subjek hukum
internasional hanya melalui pengakuan, jadi hanya dengan pengakuanlah suatu
negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dan
karenanya memperoleh status sebagai subjek hukum internasional.
B. Teori Deklaratif
Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara
baru oleh negara-negara lainnya. Suatu negara mendapatkan semuanya dalam
hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah
ada terlebih dahulu, namun berdasarkan situasi-situasi nyata tertentu. Kemampuan
tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaannya
yang nyata dan tidak perlu menunggu negara lain mengakuinya. Negara tersebut
mempunyai kompetensi menurut hukum internasionalnya.
4

5. 26/11/2013
BENTUK-BENTUK PENGAKUAN
1. Pengakuan Negara Baru
Kebanyakan negara diakui setelah negara tersebut merdeka dan
memenuhi empat unsur negara menurut hukum internasional.
2. Pengakuan Pemerintah Baru
Jika suatu negara menolak pengakuan suatu pemerintahan baru yang
berkuasa di suatu negara tidak mengakibatkan negara tersebut kehilangan
statusnya sebagai subjek hukum internasional. Dalam memberikan
pengakuan biasanya ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan
negara untuk memutuskan mengakui atau tidak mengakui pemerintahan
baru tersebut.
5

6. Macam-macam Pengakuan Negara
Pengakuan Kolektif
Pengakuan Terpisah
Pengakuan Mutlak
Pengakuan Bersyarat
26/11/2013
Macam-Macam Pengakuan Pemerintahan Baru
Pengakuan de facto
Pengakuan de jure
Cara-cara Pemberian Pengakuan
Pengakuan yang tegas (express recognition)
Pengakuan diam-diam
6

7. 26/11/2013
2. KEDAULATAN NEGARA DAN HAK BERDAULAT
A. Pengertian Unsur-unsur Negara
Menurut Hendry C. Black, Negara yaitu sekumpulan orang yang secara
permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan
hukum yang melalui pemerintahan, mampu menjalankan kedaulatannya yang
merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah
perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu
mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.
Unsur-unsur suatu negara diatur dalam Pasal 1 Montevideo (Pan American)
Convention on Rights and Duties of State of 1933.
B. Bentuk-bentuk Negara
1. Negara kesatuan
Negara dengan bentuk ini (unitary states) yaitu suatu negara yang memiliki
suatu pemerintah yang bertanggung jawab mengatur seluruh wilayahnya.
Contoh : Negara Indonesia
7

8. 26/11/2013
2. Dependent states
Adalah negara-negara yang bertanggung jawab kepada negara-negara
lain baik karena adanya perjanjian untuk menyerahkan hubungan luar
negeri kepada negara lain atau karena adanya pendudukan sebagai akibat
perang.
Contoh: Negara Jerman.
3. Federal states
Bentuk dasar dari negara federal ini yaitu bahwa wewenang terhadap
urusan dalam negeri dibagi menurut konstitusi antara pejabat federal
dengan anggota-anggota federasi. Sedangkan urusan luar negerinya
biasanya dipegang oleh pemerintah federal pusat.
Contoh : Negara Amerika Serikat.
8

9. 26/11/2013
4. Members of Commonwealth (Negara Persemakmuran)
Persemakmuran dilatarbelakangi oleh adanya proses dekolonisasi pada
negara-negara tersebut.Proses dekolonisasi terjadi karena ada 2
kemungkinan. Pertama, negara tersebut merdeka penuh, berdaulat, dan
terpisah dari negara yang pernah mendudukinya. Kedua, negara tersebut
terpaksa tergantung kepada negara yang mendudukinya karena negara
tersebut kecil atau terbelakang (miskin), sehingga memberinya kemerdekaan
bukanlah jalan yang terbaik. Untuk negara-negara ini kekuasaan untuk
mengatur urusan dalam negerinya tetap berada pada kekuasaannya, namun
ketergantungannya kepada negara yang pernah mendudukinya dalam
beberapa urusan-urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada
negara induknya.
Contoh: Negara Inggris
5. Negara netral
Adalah suatu negara yang kemerdekaan, politik, dan wilayahnya
dengan kokoh dijamin oleh suatu perjanjian bersama negara-negara
besar dan negara-negara ini tidak akan pernah berpegang melawan
negara lain, kecuali untuk pertahanan diri, dan tidak akan pernah
mengadakan perjanjian aliansi yang dapat menimbulkan peperangan.
Contoh : Negara Swiss
9

10. DOKTRIN HAK DAN KEWAJIBAN DASAR NEGARA
26/11/2013




1. Hak-hak negara:
hak atas kemerdekaan
hak untuk melaksanakan jurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang
berada di dalam wilayahnya
hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain
hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif.
2. Kewajiban negara:
 kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang
terjadi di negara lain
 kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain
 kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan
memperhatikan hak-hak asasi manusia.
 kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan
keamanan internasional
 kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai
 kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
 kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara
kekerasan.
10

11. 3. KEDAULATAN ATAS WILAYAH DARAT
26/11/2013
Kedaulatan Tertorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu
negara dalam melaksanakan jurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Kedaulatan
teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yang terdiri dari tanah atau
daratan, laut dan udara.
Prinsip dan Cara Memperoleh Wilayah
1. Prinsip Efektivitas
Prinsip ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen bahwa kepemilikan negara
atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan
hukum nasional di wilayah tersebut. Disamping menggunakan prinsip ini,
Martin Dixon juga memperkenalkan 2 prinsip lain, yaitu (a) adanya kontrol
atau pengawasan dari negara terhadap suatu wilayah dan (b) adanya
pelaksanaan fungsi-fungsi negara di wilayah tersebut secara damai.
11

12. 26/11/2013
2. Prinsip Uti Possidetis
Menurut prinsip ini, pada prinsipnya batas-batas wilayah suatu negara
baru akan mengkuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya.
Dinyatakan pada prinsipnya karena dalam kenyataannya batas-batas
wilayah suatu negara (yang atau yang baru) dapat saja berubah.
Karena cukup banyaknya sengketa perbatasan diselesaikan dengan
menerapkan prinsip ini, Martin Dixon berpendapat bahwa prinsip usi
possidetis sudah menjadi suatu prinsip hukum kebiasaan yang berlaku
umum (a principle of cutomary law of general application) :
a. Pendudukan (Occupation)
b. Penaklukan atau Aneksasi (Annexation)
c. Akresi atau Pertambahan (Accretion dan Avulsion)
d. Preskripsi (Prescription)
e. Cessi (Cession)
f. Plebisit (Plebiscite)
12

13. 26/11/2013
DEMIKIANLAH HASIL PRESENTASI
saya, SEMOGA DENGAN ADANYA
PRESENTASI saya INI DAPAT BERGUNA
DAN MENAMBAH ILMU PENGETAHUAN
TEMAN-TEMAN AKAN KEDAULATAN
NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.
13