Teks tersebut membahas tentang penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) yang sesuai dengan budaya Indonesia. Konsep GCG mencakup 5 pilar yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penerapannya di Indonesia harus memperhatikan budaya lokal yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

1. TUGASPERKULIAHAN
Business Ethics
and Good
Governance
Pokok Bahasan
Analisa Penerapan Konsep Good Corporate Governance
Sesuai dengan Budaya Indonesia
Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen
02
35040 Muhammad Frayogi
55116120098

2. 2016
2
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Pendahuluan
Perubahan era yang terjadi pada abad 21 dewasa ini, penerapan Good Corporate
Governance (GCG) telah menjadi hal yang mendesak untuk semua organisasi, baik dalam
skala besar maupun menengah. Dalam hal ini, tidak dapat dibedakan antara perusahaan besar
atau menengah sekalipun memiliki sebuah konsep GCG, meskipun dalam pelaksanaanya
akan berbeda-beda. Penerapan GCG ini sendiri berkaitan dengan penyaluran atau distribusi
dari kekuatan dan tanggung jawab, serta konsekuensi dan akuntabilitas pada performance
atau pencapaian organisasi.
Steger dan Amann membedakan antara governance dari beberapa tipe organisasi yang
berbeda, seperti keanggotaan dengan organisasi yang terpusat, dan perusahaan publik dengan.
pribadi. Good Corporate Governance (GCG) berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang
telah menerapkan sistem ekonomi modern, dengan karakteristik dan speseifikasi tertentu,
sebagai berikut:
1. Memiliki izin untuk beroperasi sebagai dasar dari sistem ekonomi modern: bertujuan
untuk dapat bersaing dalam menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan yang
bersedia untuk membayar. Dalam hal ini, bukan berarti organisasi dapat menghindari
dampak sosial dan lingkungan sebagai efek samping dari aktivitas yang organisasi
lakukan. Hal ini disesuaikan dengan aturan-aturan dari masyarakat sekitar dimana
perusahaan itu berada.
2. Keuntungan (profit) adalah tolak ukur dari kesuksesan dan ketahanan hidup dari
organisasi modern: Nilai tambah keuangan organisasi terdiri dari perebedaan antara biaya
yang dikeluarkan dan pencapaian pendapatan organisasi.
3. Korporasi sebagai hirarki organisasi yang mungkin berbeda pada tingkatannya (seperti
jumlah pegawai, wewenang, dan lainnya), tetapi selalu memiliki posisi puncak yang dapat
teridentifikasi atau jelas.
4. Para pakar mengatakan bahwa dalam sebuah perusahaan didasarkan pada hak-hak atas
kekayaannya, bukan pada asas demokrasi, seperti “one vote for one person”. (Steger,
Urich & Wolfgang Amann, 2008:3)
Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu prinsip dasar dari sistem ini adalah semua
orang memiliki tanggung jawab (responsible) dan dan mampu mempertanggung
jawabkannya (accountable) pada keputusan yang mereka (institusi) ambil. Prinsip-prinsip ini
lah yang dimaksudkan untuk menggaransikan pertanggung jawaban tersebut untuk

3. 2016
3
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
menggunaka wewenang dan menghormati kepentingan orang lain. Singkatnya, menurut
Steger dan Amann (2008:4) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai:
“Corporate governance establishes clear structures regarding accountability,
responsibility, and transperancy, at the head of the company and defines the role of
boards and management”.
Dalam penerapannya, penggunaan yang efektif fan efisien untuk mewujudkan konsep
Good Corporate Governance (GCG), setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang kita biasa kita kenal dengan konsep
TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness) (dalam
anonymous 2015:5), konsep inilah yang nantinya akan banyak dibahas dalam penerapan
Good Corporate Governance (GCG) dalam suatu organisasi atau perusahaan. Secara singkat,
menurut pendapat dan sejauh pemahaman saya mengenai konsep TARIF tersebut akan
dijabarkan sebagai berikut:
1. Transparency, konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau
perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi
yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh
semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan
semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak menjadi suatu alasan bagi suatu
organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat melakukan inisiatif untuk mengungkapkan
berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pegambilan keputusan atau kebijakan
yang sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.
2. Accountability, konsep ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kinerja yang telah
dihasilkan oleh suatu organisasi dan perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah
dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan
antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan
tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dalam konsep ini pula, organisasi dan
perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para
pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh
organisasi atau perusahaan itu sendiri.
3. Responsibility, konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun
organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-
aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu
organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, bukan hanya terbatas pada tanggung jawab
dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab

4. 2016
4
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat
sekitar. Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu
mempertanggung jawabkan segala hal yang bekaitan dengan aturan, hukum dan peraturan
yang berlaku sebagai kontirbusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku
kepentingan, masyarakat serta stakeholders lainnya.
4. Indepedency, konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan
perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan
bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang
efektif dan efisien dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi
dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (values)
yang ada pada organisasi atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan unique point
diantara organisasi dan perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang
bisnis yang serupa.
5. Fairness, konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga
kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders
lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing.
Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang
sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Sehingga,
konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi
bagi setiap bagian dari organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan
kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan,
sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang
terbaik kepada organisasi atau perusahaan tersebut.
Bedasarkan penjelasan dari kelima konsep di atas, konsep ini sangat diperlukan bagi
organisasi atau perusahaan dalam menerapkan konsep Good Corporate Governance (GCG),
yang mana konsep ini dapat dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian dan
peyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga dapat
digunakan melihat sejauhmana organisasi atau perusahaan dalam mengelola sumber daya-
sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggung jawabkan dan dapat
dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Disamping itu, melalui konsep
ini pula, dapat dilihat pula sejauhmana organisasi atau perusahaan mampu memberikan
melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan,
dengan memperhatikan penyerataan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi
atau perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing.

5. 2016
5
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Pembahasan
PENERAPAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA
Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), tidak terlepas dari budaya
organisasi yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Budaya menurut Schein (2010:5)
adalah fenomena dinamis dalam kondisi “disini dan saat ini” dan sebuah latar belakang
sturktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok melalui beberapa cara. Budaya sendiri
secara terus-menerus diterapkan dan tercipta oleh interaksi yang dilakukan kelompok dengan
terbentuk oleh perilaku kelompok itu sendiri. Greertz (dalam Driskill & Brendton 2010: 8)
berpendapat pada budaya organisasi terdiri dari jaringan yang signifikan yang terus dipintal
oleh organisasi itu sendiri, serta dibangun melalui adanya interaksi.
Setiap organisasi memiliki cara-cara yang unik dari apa yang mereka lakukan. Hal ini
sama halnya dengan budaya nasional maupun masyarakat, yang memiliki hal-hal yang
unik,seperti Bahasa, benda-benda peninggalan sejarah, nilai-nilai, perayaan-perayaan,
pahlawan-pahlawan, sejarah dan norma-norma, dan setiap organisasi juga memiliki hal unik
yang berbeda-beda pula. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam jenis suku, ras,
budaya dan etnis yang beragam telah terbentuk menjadi satu dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Segala kebudayaan nasional, lokal maupun asing sekalipun telah
ada dan terbentuk bahkan sejak Indonesia belum merdeka pada tahun 1945. Budaya yang
telah terbentuk itu kemudian terefleksikan pada budaya-budaya organisasi yang ada di
Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan dalam jangka
panjang, meningkatkan kinerja dan pada akhirnya meningkatkan nilai tambah bagi organisasi
untuk kepentingan pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri.
Dengan dasar itu pula, maka dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang
sesuai dengan budaya Indonesia harus pula mencakup 5 pilar dasar dari GCG yang ditetapkan
oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (dalam anonymous 2015:5), yaitu
TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness) dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Transparency
Pada penerapannya sebagaimana dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yang mana
dalam hal ini governance sendiri terdiri dari 3 pilar yang memiliki kepentingan, yaitu
pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Untuk itu, dalam penerapannya, informasi-
informasi yang berkaitan dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat wajib untuk

6. 2016
6
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
dipenuhi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah di akses. Hal ini dapat
dilakukan dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga tidak lagi
dijadikan suatu alasan bagi ketiga pilar governance tersebut untuk tidak memiliki inisiatif
dalam mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan
keputusan atau kebijakan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sangat
berpengaruh pada para pemangku kepentingan yang disebabkan oleh keputusan atau
kebijakan tersebut.
2. Accountability
Akuntabiltas sebagai bentuk pertanggung jawaban bagi organisasi kepada shareholders
dan stakeholders agar pengelolaan organisasi dapat berjalan secara benar, terukur, dan sesuai
dengan kepentingan organisasi tanpa mengesampingkan kepentingan shareholder dan
stakeholders tersebut. Hal ini tidak terbatas pada itu saja, namun juga memastikan setiap
pegawai organisasi memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab
serta perannya dalam organisasi dengan menerapkan sistem pengahargaan dan sanski secara
objektif untuk menguji akuntabilitasnya.
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini masih terkendala dalam pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi, terutama untuk melakukan re-generasi kepada
pegawai-pegawai baru untuk menggantikan posisi-posisi pegawai yang sudah semakin tua
serta penerapan penghargaan dan sanksi yang belum jelas dan tepat dalam organisasi. Untuk
itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pelatihan atau seminar bagi pegawai baik di internal
maupun eksternal perusahaan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan bidang
pekerjaan pegawai dan statusnya dalam organisasi sehingga mencapai hasil yang diharapkan.
Serta melakukan uji akuntabilitas dengan melakukan pemberian penghargaan dan sanksi
secara objektif kepada setiap pegawai.
3. Responsibility
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep ini belum mampu diterapkan secara optimal
oleh setiap organisasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penutupan bidang usaha yang disebabkan
tidak memiliki izin operasi, serta menyalahi aturan perundang-undangan lainnya. Disamping
itu, kesadaran dalam menjaga lingkungan akibat dampak kegiatan produksi atau kegiatan
usaha lainnya belum dapat dipahami secara sadar dan merata oleh setiap pelaku usaha, yang
mana dalam hal ini mereka harus mampu bertanggung jawab untuk meminimalisir dampak
laingkungan yang akan dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat atau
lingkungan sekitar di wilayah organisasi itu melakukan kegiatan usahanya.

7. 2016
7
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Perbaikan yang dapat dilakukan agar menciptakan kesadaran setiap organisasi untuk
bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan adalah dengan memberikan aturan
dan implementasi yang ketat, namun harus dibarengi dengan penyampaian informasi secara
menyeluruh sesuai dengan konsep transparasi melalui penggunaan tekologi tertentu.
Disamping itu, penerapan sanksi tegas sesuai dengan konsep akuntabilitas secara objektif
kepada para pelaku usaha yang tidak dapat mengikuti aturan yang telah berlaku di suatu
wilayah tertentu.
4. Independency
Dalam penerapannya di Indonesia, konsep kemandirian ini belum optimal karena dalam
pengelolaan organisasi di Indonesia masih banyak dominasi dan dipengaruhi oleh bangsa
asing di dalam organisasi-organisasi di Indonesia. Dalam konsep kemandirian yang baik
untuk organisasi di Indonesia, proses pengambilan keputusan-keputusan seharusnya
berdasarkan pada keputusan-keputusan yang tegas oleh bangsa Indonesia itu sendiri, namun
tetap senantiasa objektif untuk mencapai kepentingan para shareholders dan stakeholders.
Perbaikan yang dadap dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mampu berdaya saing dan memiliki pengaruh dalam menjalankan
perannya dalam organisasi. Serta menguatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) milik
bangsa Indonesia, yang diharapkan mampu menjadi pilar atau fondasi ekonomi yang kokoh
untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia tanpa didominasi dan dipengaruhi oleh bangsa
asing lainnya lagi.
5. Fairness
Dalam penerapannya di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaanya. Konsep kesetaraan dan kewajaran ini harus didukung oleh kemampuan dari
segi pengetahuan, dan infrastruktur setiap pihak yang baik dan menunjang untuk mengakses
informasi atau mengambil kesempatan untuk berkontribusi dalam sebuah organisasi. Kondisi
aktualnya di Indonesia, di beberapa wilayah belum memiliki fasilitas dan infrastruktur yang
sama dalam mengakses informasi-informasi terbaru. Disamping itu, dalam hal penyerapan
tenaga kerja masih terdapat kesenjangan antara kesempatan kerja dengan kompetensi yang
dimiliki oleh masyarakat sehingga jumlah calon tenaga kerja yang ada di Indonesia belum
dapat terserap secara menyeluruh. Sebagai solusi masalah ini, yaitu dengan menguatkan lagi
fondasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mampu berdaya saing dan berkualitas untuk
membuka lebih banyak lagi lapangan pekerjaan di bidang-bidang tertentu untuk
meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

8. 2016
8
Strategic Human Resource
Management Rencana Strategi Sumber Daya Manusia (SDM)
Muhammad Frayogi
55116120098
Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas mengenai penerapan konsep Good Corporate Governance
(GCG) yang sesuai dengan budaya Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang perlu
dijadikan perhatian bersama oleh para pilar governance, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan
masyarakat. Penerapan konsep GCG yang sesuai dengan budaya Indonesia adalah dengan
memperkuat 5 prinsip GCG (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency,
and Fairness) yang diimplementasikan secara berkesinambungan serta terus-menerus dan
dilakukan evaluasi berkala oleh setiap pilar pelaksana GCG itu sendiri, yaitu pemerintah,
pelaku usaha serta masyarakat.
Daftar Pustaka
Anonymous. 2015. “Laporan Tahunan Link Net 2014”. http://www.linknet.co.id/pdf/93/01/
52/6_Tata_Kelola_Perusahaan_GCG.pdf, diakses pada 12 Maret 2017 pukul 15.51 WIB
Driskill, Gerald W. & Angela Laird Brenton. 2010. “Organizational Culture in Action: A
Cultural Analysis Workbook”. SAGE Publication Inc. Second Edition.
Schein, Edgar.H. 2010. “Organizational Culture and Leadership: Edition 4”. John Wiley &
Sons, Ltd. Edition 4.
Steger, Urich & Wolfgang Amann. 2008. “Corporate Governance: How to Add Value”. John
Wiley & Sons, Ltd.