7. Menurut John Locke
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak
yang diberikan langsung
oleh Tuhan sebagai hak yang
kodrati. Tidak ada kekuasaan
apapun yang dapat
mencabutnya. Yang bersifat
mendasar bagi hidup dan
kehidupan manusia dan
merupakan hak kodrati yang
tidak bisa dipisahkan.
8. Menurut Jan Materson
`Hak asasi manusia
dapat diartikan secara
hukum sebagai hak-hak
yang melekat pada diri
manusia dan tanpa HAM
kita tidak dapat hidup
layak sebagai manusia.
9. Undang-Undang No 39 tahun 1999
tentang HAM dalam pasal 1
Hak Asasi Manusia adalah :
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang
demikehormatan dan perlindunganharkat dan
martabat manusia.
10. secara universal HAM adalah
hak dasar yang dimiliki
oleh seseorang sejak lahir
sampai mati sebagai
anugerah dari Tuhan YME.
11. Ciri pokok dari hakikat HAM
• Hak asasi tidak perlu diberikan, dibeli
ataupun diwariskan
• Hak asasi manusia berlaku untuk semua
orang tanpa memandang jenis kelamin, asal
usul, ras, agama, etnik dan pandangan
politik
• Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar
13. Lanjutan…..
• Universal (Umum)
Karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki
tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama,
jenis kelamin.
• Supralegal
Karena hak asasi manusia dimiliki manusia,
bukan karena kemurahan atau pemberian
negara, melainkan karena berasal dari sumber
yg lebih tinggi
15. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia
di Indonesia
1. Pancasila
2. Dalam Pembukaan UUD 1945
3. Dalam Batang Tubuh UUD 1945
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia
6. Hukum Internasional tentang HAM yang telah
Diratifikasi Negara RI
16. Lanjutan………..
1.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.
2.UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Manusia.
3.Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
4.Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi
Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia.
5.Inpres No, 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan
Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua
Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan
Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemenintahan.
8.Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal
28A — 28J Pengakuan dan Jaminan Perlindungan
Terhadap Hak Asasi Manusia.
17. Macam-macam HAM
• HAM menurut bidangnya :
Hak asasi pribadi (personal rights) contoh
: kebebasan memeluk agama
Hak Asasi ekonomi (property rights)
contoh : hak memiliki sesuatu
Hak asasi mendapatkan perlakuan yg
sama dlm hukum dan pemerintahan
(rights of legal equality)
18. Lanjutan……
Hak asasi politik (political rights)
contoh : hak untuk memilih
Hak asasi sosial dan kebudayaan
(social and cultural rights) contoh : hak
memperoleh pendidikan
Hak untuk mendapat perlakuan tata
cara peradilan dan perlindungan
(procedural rights)
19. • HAM dilihat dari sifatnya :
Hak asasi manusia klasik,hak yg timbul dari
keberadaan manusia itu sendiri, contoh : hak
hidup, hak beragama
Hak asasi sosial, hak yg berhubungan dg
kebutuhan manusia, contoh : hak
memperoleh sesuatu, pendidikan, dll
20. Macam-macam Piagam HAM :
• Magna Charta(1215) di Inggris
• Habeas Corpus Act(1679) di Britania Raya
• Bill of Rights(1689) di Britania Raya
• Delaration of Independence(1776) di
Amerika
• Declaration des Droits de L’homme et Du
Citoyen (1789) di Perancis
21. Lanjutan……
• Atlantic Charter (1941) plopornya FD.
Roosevelt
• Universal Declaration of Human Rights
(1948), yaitu pernyataan sedunia tentang
hak asasi manusia
• Pembukaan UUD 1945, merupakan
piagam Hak asasi manusia di Indonesia
22. Langkah-langkah penegakan HAM di
Indonesia
• Ada 2 macam cara, yaitu :
1. Langkah secara politis, misalnya
dengan keluarnya :
a. Keppers No. 50/1993 tentang
pembentukan Komnas HMA
b. Keppres No. 181/1998 tentang Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
23. 2. Secara Yuridis, yaitu dengan
melakukan penuntutan dimuka
pengadilan.
Contoh :
• Kasus penembakan di
Semanggi
• Pembunuhan tokoh HAM yaitu
Munir
Lanjutan……
24. Hambatan Penegakkan
HAM
a.Faktor Kondisi Sosial-Budaya.
b.Faktor Komunikasi dan Informasi,
1)Letak geografis Indonesia yang luas
2)Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
belum terbangun secara baik
3)Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi
sangat terbatas.
C.Faktor Kebijakan Pemerintah.
1) Tidak semua penguasa memiliki kebijakan yang
sama
d.Faktor Perangkat Perundangan.
1)Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil
konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
2)Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya
masih sulit untuk diimplementasikan.
26. Faktor Penyebab Terjadinya
Pelanggaran HAM
• Masih belum adanya kesepahaman
pada tataran konsep hak asasi manusia
• Adanya pandangan HAM bersifat
individulistik yang akan mengancam
kepentingan umum
• Kurang berfungsinya lembaga–lembaga
penegak hukum
• Pemahaman belum merata tentang
HAM
27. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM
• Kasus pelanggaran HAM ringan
Pelanggaran HAM ringan sering dilakukan
orang tetapi tidak dirasakan sebagai
pelanggaran. Pelanggaran ringan tersebut
terkait dengan pola budaya dan kebiasaan
perilaku masyarakat.
• Pelanggaran HAM berat
Menurut UU nomor 26 tahun 2000 pasal 7,
pelanggaran berat terhadap HAM tersebut
adalah kejahatan genosida dan kejahatan
kemanusiaan
28. Adapun yang termasuk pelanggaran HAM berat
berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000 pasal 7, 8, dan 9
sebagai berikut :
a. Kejahatan Genosida, yaitu setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau
memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara
seperti :
o Membunuh anggota kelompok;
o Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat
terhadap anggota kelompok;
o Menciptakan kondisi kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik.
29. Lanjutan……………
o Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok dan;
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematis yang mana serangan itu ditujukan secara
langsung terhadap sipil , yaitu :
o Pembunuhan;
o Pemusnahan;
o Perbudakan;
o Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
30. Lanjutan……………
o Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan
fisik lain;
o Penyiksaan;
o Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara
paksa,
pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi
secara paksa,
atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain.
o Penganiayaan;
o Penghilangan orang secara paksa;
o Kejahatan apartheid (perbedaan ras)
31. Ketentuan Pidana
1. Untuk pelaku kejahatan genosida dan kejahatan manusia
akan dipenjara seumur hidup paling lama 25 tahun dan
paling ringan 10 tahun
2. Untuk kejahatan penyiksaan akan dipenjara maksimal 15
tahun dan minimal 5 tahun
3. Bagi pelanggaran HAM berupa kekerasan Seksual ,
penganiayaan SARA dan penghilangan secara paksa akan
dipenjara maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun
4. Bagi kejahatan yang dikategorikan
percobaan,pemufakatan kejahatan atau perbantuan
untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat akan
dikenakan penjara sebagaimana ketentuan diatas
32. SANKSI INTERNASIONAL
1.Travel warning terhadap warga
negaranya
2.pengalihan investasi/ penanaman modal
asing
3.Pemutusan hubungan diplomatik
4.Pengurangan bantuan ekonomi
5.Pengurangan tingkat kerjasama
6.Pemboikotan produk eksport
7.Embargo Ekonomi
33. Contoh-Contoh Kasus
Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan
pada praja STPDN oleh
seniornya dengan dalih
pembinaan yang
menyebabkan meninggalnya
Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk
kelas atau malas memberikan
penjelasan pada suatu mata
kuliah kepada mahasiswa
merupakan pelanggaran HAM
ringan kepada setiap mahasiswa.
34. 4. Penculikan Aktivis 1997/1998
Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia yaitu kasus
penculikan aktivis 1997/1998. Kasus penculikan dan penghilangan
secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi
diculik.
5. Peristiwa Tanjung Priok
Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar
Tanjung Priok, Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan
yang mengakibatkan bentrok antara warga dengan kepolisian dan
anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas dan luka-luka.
35. 1.Kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di
bawah umur di Jakarta International School
yang sangat menggemparkan publik yang saat
ini proses penyedikinnya masih berlangsung.
36. PERADILAN HAM
BERAT
Pelanggaran HAM yang berat diadili oleh
majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah
lima orang terdiri atas dua orang hakim pada
Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga
orang hakim ad hoc.
Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dan
luar hakim karier yang memenuhi persyaratan
profesional, berdedikasi tinggi, menghayati
cita-cita negara hukum dan negara
kesejahteraan yang berintikan keadilan,
memahami dan menghormati hak asasi
manusia dan kewajiban dasar manusia.
37. Penegakan Hak Asasi Manusia
Lembaga yang dibentuk negara :
• Komnas HAM, dibentuk berdasarkan Keppres No.
5 tahun 1993
• Pengadilan Hak Asasi Manusia, dibentuk
berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000
• Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, dibentuk
asal usul DPR
• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
38. Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LSM) :
• KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak
kekerasan)
• YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia)
• Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM)
• Human Rights Watch (HRW)
39. Alur proses hukum terhadap sebuah
kasus pelanggaran HAM
Pengadilan HAM
•Melakukan Pemeriksaan perkara
•Membuat Putusan Perkara
Jaksa Agung
•Melakukan penyidikan perkara
•Jika ditemukan bukti , dilanjutkan dengan tuntutan perkara
Komnas HAM
•Melakukan penyidikan Perkara
•Jika terdapat bukti permulaan yang kuat , hasil penyidikan diteruskan ke kejaksaaan Agung oleh
penyidik
• Mengadukan Kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM
•Korban perlanggaran HAM
