UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
Kasus Wahyu Dwi Pranata (UDINUS)
1.
2.
3.
4.
5. 1. Wahyu sudah menanyai soal kejelasan
tentang kebenaran banner tersebut
namun tidak ada kejelasan dari pihak
kampus yang hanya memberikan jawaban
“perintah rektor”,
2. Tidak ada surat MoU soal program yang
ditawarkan tersebut,
3. Pada saat inagurasi mahasiswa baru,
September 2013, Wahyu membacakan
puisi tentang Indonesia dan Kampus-ku,
yang disinyalir bertujuan untuk menghasut
mahasiswa baru untuk bertindak kritis,
6. 4. Pihak kampus beberapa kali menegur Wahyu,
5. Namun Wahyu tetap menyuarakan
pendapatnya melalui blog pribadi dan
kompasiana,
6. Pihak kampus memanggil orang tua Wahyu
dan menawarkan dua pilihan; dijerat pasal
pencemaran nama baik dengan Undang-
Undang Informasi Transaksi Elektronik ataukah
mengundurkan diri,
7. Wahyu terpaksa mengundurkan diri, lalu
rektorat mengembalikan uang kuliah, transkrip
nilai, dan semua surat-surat yang dibutuhkan
agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lain.
7.
8.
9.
10. Kebebasan berpendapat dan kebebasan
berekspresi adalah kondisi yang sangat diperlukan
untuk pengembangan penuh orang. Mereka sangat
penting untuk setiap masyarakat [1]. Mereka
merupakan batu landasan bagi setiap masyarakat
yang bebas dan demokratis. Kedua kebebasan ini
sangat erat hubungannya, dengan kebebasan
berekspresi yang menyediakan kendaraan untuk
pertukaran dan pengembangan pendapat.
Kebebasan berekspresi adalah kondisi yang
diperlukan untuk realisasi prinsip-prinsip transparansi
dan akuntabilitas yang, pada gilirannya, penting
untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia.
11. Ayat 1 pasal 19 membutuhkan
perlindungan dari hak untuk memiliki
pendapat tanpa gangguan. Ini adalah hak
yang Kovenan memungkinkan tidak
terkecuali atau pembatasan.
12. Ayat 2 menuntut Negara untuk menjamin hak atas kebebasan
berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan
menyampaikan informasi dan ide-ide dari semua jenis tanpa
batas. Hak ini mencakup ekspresi dan penerimaan komunikasi
dari setiap bentuk ide dan opini yang mampu penularan
kepada orang lain, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19,
ayat 3, dan pasal 20.
[12] Ini termasuk wacana politik, [13] komentar pada [14] dan
pada urusan publik, [15] canvassing, [16] pembahasan hak
asasi manusia, [17] jurnalisme, [18] ekspresi seni dan budaya
sendiri, [19] mengajar, [20] dan wacana keagamaan. [21] Ini
juga termasuk iklan komersial. Ruang lingkup ayat 2 mencakup
bahkan ekspresi yang dapat dianggap sebagai sangat ofensif,
[22] meskipun ekspresi tersebut dapat dibatasi sesuai dengan
ketentuan pasal 19, ayat 3 dan pasal 20.
13. Ayat 2 melindungi semua bentuk ekspresi
dan cara penyebarannya. Bentuk seperti
termasuk berbicara, menulis dan bahasa
isyarat dan ekspresi non-verbal seperti
gambar dan benda-benda seni. [23]
Sarana ekspresi termasuk buku, surat kabar,
[24] pamflet, [25] poster, spanduk, [26] dress
dan pengajuan hukum. [27] Mereka
mencakup semua bentuk mode audio
visual serta elektronik dan berbasis internet
berekspresi.
14. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk
kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat
gangguan, dan untuk mencari, menerima dan
menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat
dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang
batas-batas.
15. 1. Apakah hal itu relevan dengan UU ITE?
Karena ia juga menulis di blog pribadi, ada
bukti-bukti, sementara kita tahu, sifat
informasi sekarang itu terbuka.
2. Menurut General Comment, tindakan
Wahyu masih dalam jalur yang benar untuk
mengekspresikan pendapatnya.
3. Harus juga melihat pada pasal 28F UUD
1945 tentang hak seseorang tentang
berkomunikasi
4. Perlu ditinjau juga terhadap UU
Keterbukaan Informasi Publik
16. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia”
Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,
serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam
informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.
17. Undang-Undang No. 14 tahun 2008,
tentang Keterbukaan Informasi
Publik adalah salah satu produk
hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam
tahun 2008 dan diundangkan pada
tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku
dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang
yang terdiri dari 64 pasal ini pada
intinya memberikan kewajiban kepada
setiap Badan Publik untuk membuka akses
bagi setiap pemohon informasi
publik untuk mendapatkan informasi publik,
kecuali beberapa informasi tertentu.
18.
19. 1. Berdasarkan general comment, tindakan Wahyu
masih dalam jalur yang dibenarkan,
2. Terkait tulisan pada banner website UDINUS,
apabila hal itu ternyata salah, pihak kampus
dapat dijerat UU ITE dengan dalih penyesatan
informasi,
3. Pihak kampus juga dapat ditinjau melalui tindakan
membatasi hak mendapatkan pendidikan dan
pasal 28 lainnya atas pemaksaan untuk
pengunduran diri dari Wahyu,
4. Lain cerita bila di dalam UDINUS memang sudah
diadakan peraturan untuk tidak diizinkan
berkomentar selain di media kampus yang sudah
disetujui pula oleh mahasiswa termasuk Wahyu.
20. Referensi :
http://www.article19.org/resources.php/resource/2420/en/g
eneral-comment-no.34:-article-19:-freedoms-of-opinion-and-expression
http://www.tempo.co/read/news/2013/09/20/063515271/Me
mecat-Mahasiswa-Blogger-Udinus-Semarang-Dikecam
http://www.merdeka.com/peristiwa/alasan-udinus-minta-wahyu-
mengundurkan-diri-karena-tulis-blog.html
To get this slide, feel free to contact:
Gladys Aditya (gladys.gaf@gmail.com)