Pemimpin Mempersiapkan Pelaksanaan UU Desa

1. Oleh : Sri Purwani felicitassp2001@yahoo.com Ponjong, 28 Oktober 2014

2.  Menetapkan tujuan : visi, misi dan strategi untuk menghasilkan perubahan sesuai visi  Menyelaraskan (aligning) orang : mengkomunikasikan tujuan dengan kata dan tindakan kepada seluruh yang terlibat  Memberi motivasi dan inspirasi: memberi energi untuk mengatasi kendala dengan memuaskan kebutuhan dasar  Menghasilkan perubahan

3. HARIAN KOMPASddn0508 • Visi , Misi • Sumberdaya • Future / masa depan Menentukan arah ( Set Directions )

4.  Membangun kebiasaan dan Mengembangkan cara kerja khas  Membangun kepercayaan  Memberi teladan melalui karakter pribadi yang kuat

5.  Membangun komitmen dengan keterlibatan. ◦ Menyampaikan visi, misi serta tujuan organisasi kepada seluruh yang terlibat.  Mempengaruhi anggota team ◦ Mengajak yang terlibat( individu atau kelompok) untuk memfokuskan daya dan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

6. HARIAN KOMPASddn0508  Membangun team yang handal ◦ Memenuhi harapan dan kebutuhan ◦ Mendapat umpan balik positip ◦ Mengatasi kendala ◦ Mendapat kepercayaan (trust)

7.  Permasalahan UU 32/2004 : Tidak mengatur kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa, selanjutnya muncul ambivalensi pengaturan Desa, disatu sisi menjadi kewenangan PemDa (subsidiaritas) dan disisi lain mengakui kewenangan asli yang berasal dari hak asal usul (rekognisi). Kapan cita-cita Desa mandiri, Demokratis dan Sejahtera tercapai ?.

8.  Kelembagaan Pemerintah Desa dalam UU 32/2004 belum cukup mewadahi visi dan kebijakan membangun Kemandirian, Demokratisasi dan Kesejahteraan Desa. Kurang memberi ruang bagi keragaman Desa.  Desain Desa menurut UU 32/2004 terlalu umum, sehingga banyak pasal yang bisa dijalankan setelah lahir PP dan atau PerDa : Keberadaan Desa, Status Desa, Penyerahan Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja, Perangkat Desa, Kedudukan Keuangan, BPD, Tata cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, Mekanisme Penyusunan PerDes, Manajemen Pembangunan Desa, Pajak dan Retribusi, BUMDes, Kerjasama Desa, Pendayagunaan Kawasan, Lembaga Kemasyarakatan, Pedoman ABD-Des, Pengelolaan Keuangan Desa.

9.  Fundamental : Visi Reformasi Kebijakan Desa untuk memperbaiki Desa Makna dan Relevansi Otonomi Desa bagi rakyat desa , Maupun survivalibilitas Bangsa dalam menghadapi Globalisasi. Prinsip Dasar apa yang harus dimasukkan Synergitas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Efektivitas Paradigma dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

10.  Struktural :  Kedaulatan Rakyat Desa  Revitalisasi Desa  Lemahnya dukungan Penyelenggaraan Otonomi Desa  Peran PemDes dalam urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

11.  Institusional  Kedudukan Desa dalam konteks Ketatanegaraan  Kewenangan Desa  Kewenangan dan Penguatan kelembagaan di Desa  Relasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa  Desa dalam Pembangunan Nasional  Sumber Ekonomi Desa  Proses Politik, Demokrasi dan Perencanaan Pembangunan Desa  Birokrasi yang efektif untuk Desa

12.  UU Desa mencerminkan pengakuan eksistensi desa dan menjadi pintu gerbang perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat desa.  Tiga Substansi : Pertama, soal kejelasan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa, dimana selama ini s/d era reformasi yang terjadi adalah bahwa desa dijadikan subordinat PemDa, dan yang sedikit positif adalah adanya Alokasi Dana Desa. Kedua, Penghargaan Kemajemukan Desa. Ketiga, Reformasi Perencanaan dan Penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber daya ke desa.

13. • Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. • Memperkuat CATUR SAKTI: desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya • Membangun TRADISI BERDESA: desa bukan hanya kampung halaman atau tempat bermukim, tetapi juga menjadi basis sosial serta basis politik pemerintahan, atau menjadi arena bermasyarakat dan bernegara.

14. Desa Lama Desa Baru Payung hukum UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 UU tentang Desa Asas utama Desentralisasi-residualitas Rekognisi-subsidiaritas Kedudukan Pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government) Pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Kepala desa Sebagai kepanjangan tangan Sebagai pemimpin masyarakat Posisi dan peran kabupaten/kota Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis Delivery Target Mandat Politik tempat Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa Posisi dalam pembangunan Obyek Subyek Model pembangunan Government driven development atau community driven development Village driven development Pendekatan Imposisi dan mutilasi sektoral Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

15. Desa Negara • Negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap eksistensi desa • Negara memberikan atau menetapkan mandat urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kepada desa • Negara melakukan redistribusi: uang dan sebagian aset negara • Negara melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap desa Warga • Desa menjadi basis sosial bagi warga masyarakat, menjadi arena untuk merajut modal sosial • Desa menjadi arena politik dan pemerintahan bagi warga • Desa menjadi arena perencanaan dan penganggaran secara kolektif dan partisipatif • Desa memberikan pelayanan dasar kepada warga • Desa melakukan konsolidasi aset ekonomi lokal

16. Azas Rekognisi/ Pengakuan terhadap Hak Asal Usul Desa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat seperti desa, nagari, gampong, banua, lembang, pakraman atau sebutan lain. Rekognisi terhadap keragaman, organisasi, susunan asli, basis material, dan hukum adat

17.  Desa tidak bisa dipandang dan ditempatkan dengan asas desentralisasi dan residualitas.  Artinya desa bukan sekadar organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota, atau desa bukan residu (sisanya sisa) kabupaten/kota.  Desa lebih tepat dipandang dengan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) dan subsidiaritas.  Artinya negara mengakui dan menghormati desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat).  Rekognisi terhadap eksistensi desa, hak-hak tradisional dan prakarsa desa.

18. • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Desa (baik yang adat maupun desa) merupakan kesatuan dan subyek hukum, sehingga merupakan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat, pemerintahan yang menyatu dengan masyarakat atau pemerintahan milik masyarakat. Atau pemerintahan paling depan, paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat.

19. • Mengatur berarti membuat keputusan untuk mengalokasikan sumberdaya dan menyelesaikan masalah yang mengikat banyak orang. Mengurus berarti mengelola atau melaksanakan. • Urusan pemerintahan merupakan bidang kegiatan atau hajat hidup orang banyak atau kepentingan warga yang telah menjadi domain kewenangan pemerintah supradesa, namun karena berskala lokal dimandatkan menjadi kewenangan desa. • Kepentingan masyarakat setempat adalah kebutuhan hidup bersama yang muncul karena prakarsa masyarakat setempat.

20. Desa yang maju, kokoh, mandiri dan demokratis Kesejahteraan rakyat

21. Azas Subsidiaritas : lokalisasi kewenangan di aras Desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat setempat Asas subsidiaritas menegaskan bahwa desa (sebagai organisasi yang paling bawah dan dekat dengan masyarakat) mempunyai kemandirian dan otoritas untuk menyelesaikan masalah maupun mengatur- mengurus kepentingan masyarakat yang berskala lokal. Urusan atau masalah berkala lokal sebaik mungkin diselesaikan di level desa, tidak perlu ditarik ke atas. Kecuali terhadap perkara yang nyata- nyata pidana atau perdata, dan/ atau jika desa tidak mampu menyelesaikannya, maka negara (atau level yang lebih tinggi) hadir membantu desa.

22. • Alokasi anggaran pembangunan dari APBN. • Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. • Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. • RAPBN 2014 kedepan sebesar Rp 1.842,5 T. Besaran dana transfer daerah adalah Rp 592,6 T. Karena itu jumlah agrerat dana desa dari APBN sebesar Rp 59,26 T. Jika dibagi ke 72.944 desa maka diperoleh rerata sebesar Rp 812.404.036 per desa.

23.  10% dari pajak dan retribusi daerah.  Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa  Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa  Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

24.  Mengubah paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan desa  pangreh – pamong – pamong & perangkat desa  Mempermudah akses partisipasi masyarakat  mengorganisir masyarakat mjd kelompok2 kepentingan Penguatan kapasitas berbagai kelompok masyarakat Memperkuat sistem pemerintahan, membangun jejaring, memaksimalkan pendapatan untuk publik

25.  Perlu Memulai Inovasi Desa 1. Menangkap keinginan masyarakat sebagai peluang, kemudian difasilitasi 2. Filosofi hidup masyarakat berdasar adat ditangkap sebagai potensi 3. Mengorganisir usaha kelompok rentan dan kelompok miskin 4. Lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan desa (lewat mus-des)

26. PEMERINTAH DESA MENGUMP ULKAN MENGUMP ULKAN RT, RW, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, BPD, LPM. KARANG TARUNA, PKK, UNSUR PEDAGANG, KELOMPOK TANI, KELOMPOK USAHA DIBE NTUK LEMBAGA MUSYAWARAH DESA GOALGOAL DESA MAJU DAN MANDIRI DESA MAJU DAN MANDIRI 1) PIMPINAN KELEMBAG AAN 2) SUSUNAN ANGGOTA 3) TATA TERTIB 4) RPJMDES 5) SKALA PRIORITAS PEMBANGU NAN 6) BUMDES HASIL MUSYA WARAH HASIL MUSYA WARAH

27. Musyawarah DesaMusyawarah Desa Kepala DesaKepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Warga/MasyarakatWarga/Masyarakat Perangkat Desa (Pelayanan) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad- hok) Panitia (ad- hok) BUMDesBUMDes Klp. Dengan kepentingan khusus Klp. Dengan kepentingan khusus Bagian Wilayah DesaBagian Wilayah Desa • RPJM-Desa dan RKP-Desa • APB-Desa • Peraturan Desa • Kinerja Pemerintah • Kerja Sama • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-hal Strategis Prinsip dasar Pemerintahan Desa •Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. •Demokrasi perwakilan + permusyawaran. •Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes Dipilih langsung Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Lembaga Kemasyarakat an/Adat Lembaga Kemasyarakat an/Adat

28. Level/Aktor Implikasi Pusat • Anggaran sektor yang masuk ke desa dipotong, dialihkan dan dikonsolidasi ke ranah desa • Sektor tidak bisa bermain proyek yang berskala desa • Polititisasi oleh partai politik maupun parlemen terhadap desa dipotong Daerah • Kekuasaan daerah mengatur desa terbatas dan strategis • Daerah memberikan mandat penugasan kepada desa, terutama urusan pemerintahan yang berskala lokal. • SKPD sektor tidak bermain proyek berskala desa • Dana proyek sektor yang berskala lokal desa dikonsolidasikan ke dalam ADD. • Daerah melakukan penataan desa, dan juga pembinaan dan pengawasan

29. Level/Akto r Implikasi Desa • Kedudukan desa semakin jelas dan kuat. • Desa bukan lagi sebagai pemerintahan semu, tetapi sebagai pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. • Desa mempunyai kewenangan yang jelas dan relevan dengan kepentingan warga masyarakat setempat • Desa mempunyai basis material (terutama dana) yang lebih besar • Satu desa, satu perencanaan dan satu anggaran • Desa akan menjadi lebih demokratis • Pembangunan desa akan lebih dinamis dan majuWarga • Arena dan sumberdaya menjadi lebih besar dan lebih dekat pada warga desa • Warga mempunyai hak yang besar untuk berpartisipasi memanfaatkan bahkan merebut arena

30. Analisis hasil bedah PP 43 / 2014 & PP 60/2014

31.  PP 43 / 2014 dan PP 60/2014 merupakan kelahiran kembali “Birokratisasi Desa”  Lahirnya PP no 60/2014 ini mengakibatkan “ matinya” Kreativitas Desa, karena di sebagian besar pasalnya selalu mengacu pada “Peraturan Menteri” dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan.  Pasal 7 tidak sesuai dengan semangat kemandirian (karena sama dengan PP 13)  Apabila desa selalu tergantung pada Peraturan Menteri, maka hal ini akan melahirkan paradigma centralistis yang baru untuk pengembangan desa-desa di seluruh Indonesia

32.  Selambat-lambatnya 7 hari dana tertransfer dari kabupaten harus dikeluarkan ke desa  Transfer dana per 4 bulan  Tahap pertama prasyarat tidak ada  DD tidak ada SPJ  Laporan pelaksanaan dilaporkan ke kabupaten  Bukti / kuitansi ada di desa  Termin ke 3 turun, kalau sisa bisa disilpakan, jika silfatnya tidak wajar DD berikutnya dikurangi silpa

33. SUMBER DATA: UU NO 6 TH 2014 TENTANG DESA, PP 43/2014, PP 60/2014 dan BERBAGAI RANGKUMAN: SEMINAR TENTANG RUU/UU DESA

Pemimpin Mempersiapkan Pelaksanaan UU Desa

Vous êtes en train de lire un aperçu.

Consultez-les par la suite

Pemimpin Mempersiapkan Pelaksanaan UU Desa

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (16)

Les utilisateurs ont également aimé (14)

Similaire à Pemimpin Mempersiapkan Pelaksanaan UU Desa (20)

Plus par gunawankusumo (6)

Plus récents (20)