Petunjuk praktis penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bendahara Bantuan Operasional Sekolah, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai. Dilengkapi dengan contoh pengisian dan bentuk formulir yang dipergunakan.

1. SOSIALISASI KEWAJIBAN
PERPAJAKAN BENDAHARA BOS
KPP PRATAMA PASURUAN
JULI 2014
@mas_stein

2. PPN ATAU PPh?

3. BENDAHARA REKANAN
•KONSUMEN
•MEMBAYAR PPN
•PENERIMA PENGHASILAN
•MEMBAYAR PPh
BARANG / JASA
UANG

4. PEMBELIAN BARANG & JASA
Transaksi pembelian barang dan jasa oleh Bendahara BOS pada umumnya terutang
tiga jenis pajak :
 Pajak Pertambahan Nilai
Pajak atas konsumsi (baik barang maupun jasa), merupakan pajak yang dibayar
konsumen sebagai pihak yang melakukan konsumsi
 Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak atas penghasilan dari jasa yang dilakukan Orang Pribadi, ditanggung oleh
penjual/rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan.
 Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak atas penghasilan dari jasa yang dilakukan Badan Usaha, ditanggung oleh
penjual/rekanan sebagai pihak yang menerima penghasilan.

5.  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
objek pajak : pembelian barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000 (selain yang
dikecualikan)
tarif : 10%
Penghitungan
- Harga sudah termasuk PPN : 10% x (100/110) x harga barang
- Harga belum termasuk PPN : 10% x harga barang
Pembayaran
- Kode pembayaran : 411211 – 900
- Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas rekanan
- Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
- Pembayaran paling lambat 7 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan
Pelaporan
- dengan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemungut (1107 – PUT)
- Paling lambat akhir bulan setelah bulan pembayaran tagihan

6. Contoh yang Dikecualikan dari
Pengenaan PPN
• makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi
di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan
minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau
katering
• barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang
diambil langsung dari sumbernya, belum mengalami
proses pengolahan lebih lanjut, misal: batu, pasir
• buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku
pelajaran agama

7. Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai berikut :
1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014
2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000,
keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2
orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000.
3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki
NPWP.
4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum
memiliki NPWP.
5. Membayar honor Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000.
6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos
kerja, total biaya Rp 400.000.
7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part
Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman.
9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp
2.000.000.

8. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai
1. PPN atas pembelian komputer
10% x (100/110) x Rp 5.000.000 = 10% x Rp 4.545.455
= Rp 454.545
2. PPN atas pembelian bahan bangunan
Semen: 10% x Rp 2.500.000 = Rp 250.000
Pasir (bukan objek PPN)
Batu (bukan objek PPN)
Keramik: 10% x Rp 400.000 = Rp 40.000
3. PPN atas honor pelatih pramuka
bukan objek PPN
4. PPN atas honor ustad
bukan objek PPN
5. PPN atas honor PNS
bukan objek PPN
6. PPN atas service printer
biaya service < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut
7. PPN atas service motor
biaya service < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut
8. PPN atas fotokopi
biaya fotokopi < Rp 1.000.000, PPN tidak dipungut
9. Jasa katering (makan/minum)
jasa katering tidak termasuk objek PPN.

9. Kewajiban Bendahara
1. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai
2. Menyerahkan SSP Lembar 1 dan 3 kepada
rekanan sebagai bukti pungut
3. Melaporkan SPT Masa PPN, yang terdiri dari:
- Formulir 1107 PUT
- Formulir 1107 PUT 1
- Formulir 1107 PUT 2 (tidak perlu diisi)
- Surat Setoran Pajak/Fotokopi SSP Lembar 5

10. PENYETORAN

12. PELAPORAN

14.  PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
objek pajak : pembelian jasa dari rekanan berbentuk badan usaha, tanpa batas nilai minimal
tarif : 2% untuk rekanan ber-NPWP
100% lebih tinggi untuk rekanan tidak ber-NPWP
Penghitungan
- Nilai Jasa sudah termasuk PPN : 2% x (100/110) x nilai jasa
- Nilai Jasa belum termasuk PPN : 2% x nilai jasa
keterangan: apabila nilai barang dan jasa bisa dipisah maka PPh Pasal 23 dipotong hanya atas pembayaran
jasa saja, apabila tidak dirinci maka dikenakan atas total keseluruhan tagihan. (kecuali jasa katering, nilai jasa
katering adalah total keseluruhan nilai tagihan)
Pembayaran
- Kode pembayaran : 411124 – 104
- Identitas pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas dinas
- Tandatangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak diisi dengan identitas bendaharawan
- Pembayaran paling lambat 10 hari setelah berakhirnya bulan pembayaran tagihan
Pelaporan
- dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
- Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

15. Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai berikut :
1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014
2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000,
keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2
orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000.
3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki
NPWP.
4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum
memiliki NPWP.
5. Membayar honor Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000.
6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos
kerja, total biaya Rp 400.000.
7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part
Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman.
9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp
2.000.000.

16. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23
1. PPh Pasal 23 atas pembelian komputer
bukan obyek PPh Pasal 23
2. PPh Pasal 23 atas pembelian bahan bangunan
bukan obyek PPh Pasal 23
3. PPh Pasal 23 atas honor pelatih pramuka
bukan obyek PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 23 atas honor ustad
bukan obyek PPh Pasal 23
5. PPh Pasal 23 atas honor PNS
bukan obyek PPh Pasal 23
6. PPh Pasal 23 atas service printer
2% x Rp 400.000 = Rp 8.000
*) tidak ada rincian berapa nilai spare part dan jasa service
7. PPh Pasal 23 atas service motor
bukan obyek PPh Pasal 23
8. PPh Pasal 23 atas fotokopi
bukan obyek PPh Pasal 23
9. PPh Pasal 23 atas Jasa katering (makan/minum)
bukan obyek PPh Pasal 23, karena rekanan adalah orang pribadi

17. Kewajiban Bendahara
1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 tiga
rangkap (untuk arsip, laporan ke Kantor Pajak
dan rekanan yang dipotong)
2. Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23, yang terdiri
dari :
- SPT Masa PPh Pasal 23
- Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23
- Bukti Potong PPh Pasal 23
- Surat Setoran Pajak

18. BUKTI
POTONG

19. PENYETORAN

20. PELAPORAN

23.  PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
objek pajak : Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau pemberian jasa oleh orang pribadi
Tarif & Pengenaan
 Pegawai Negeri Sipil
tarif Golongan II ke bawah : 0% x honor bruto
tarif golongan III : 5% x honor bruto
tarif golongan IV : 15% x honor bruto
 Non Pegawai Negeri Sipil
terkait atas pemberian jasa : 5% x 50% x honor bruto
sebagai peserta kegiatan/kepanitiaan : 5% x honor bruto
*) 20% lebih tinggi bagi yang tidak memiliki NPWP
Pembayaran
- kode pembayaran PPh 21 honor Non PNS : 411121 – 100
- Kode Pembayaran PPh 21 honor PNS : 411121 – 402
- Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Identitas pada SSP diisi dengan nama dinas
Pelaporan
- Dengan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (1721)
- Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
Catatan: SPT Masa PPh Pasal 21 harus dilaporkan setiap bulan walaupun dalam bulan tersebut tidak ada
pembayaran gaji/honor

24. Contoh Kasus
Bendaharawan BOS SDN Kandang Menjangan pada bulan Februari 2014 melakukan pembelian barang dan jasa
sebagai berikut :
1. Membeli seperangkat komputer dari CV Media Teknik dengan harga Rp 5.000.000, harga sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai. Pembayaran tagihan dilakukan tanggal 12 Februari 2014
2. Melakukan rehabiilitasi ruangan, pembelian semen Rp 2.500.000, pasir Rp 1.200.000, batu Rp 400.000,
keramik Rp 400.000, Pembelian dilakukan di CV Maju Jaya, harga belum termasuk PPN. Ongkos tukang 2
orang selama 20 hari kerja masing-masing Rp 1.500.000.
3. Membayar honor pelatih pramuka atas nama Jumadi, non PNS, sebesar Rp 200.000. Jumadi memiliki
NPWP.
4. Membayar honor ustad Dzulkifli untuk kegiatan siraman rohani sebesar Rp 300.000. Dzulkifli belum
memiliki NPWP.
5. Membayar honor rapat Ferdinand, PNS golongan III, sebesar Rp 150.000.
6. Melakukan service printer pada CV Media Teknik, tidak ada perincian penggantian spare part dan ongkos
kerja, total biaya Rp 400.000.
7. Melakukan perbaikan sepeda motor dinas di bengkel Kawan Motor (Ahmad Setiawan), ongkos spare part
Rp 200.000, jasa service Rp 50.000. Ahmad Setiawan memiliki NPWP.
8. Menggandakan bahan pelajaran (fotokopi) Rp 300.000 di Toko Pak Mulawarman.
9. Membeli makan dan minum di warung Bu Sri Rejeki (tidak ber-NPWP) untuk keperluan rapat kantor Rp
2.000.000.

25. Penghitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
1. PPh Pasal 21 atas pembelian komputer
bukan obyek PPh Pasal 21
2. PPh Pasal 21 atas pembayaran tukang bangunan
Rp 1.500.000 : 20 = Rp 75.000/hari
tidak terkena PPh 21, karena upah masih di bawah PTKP harian sebesar Rp 200.000
3. PPh Pasal 21 atas honor pelatih pramuka
5% x 50% x Rp 200.000 = Rp 5.000
4. PPh Pasal 21 atas honor ustad
120% x 5% x 50% x Rp 300.000 = Rp 9.000
5. PPh Pasal 21 atas honor PNS
5% x Rp 150.000 = Rp 7.500
6. PPh Pasal 21 atas service printer
bukan obyek PPh Pasal 21
*) penyerahan jasa dilakukan oleh badan hukum
7. PPh Pasal 21 atas service motor
5% x 50% x Rp 50.000 = Rp 1.250
*) terdapat rincian spare part & jasa service, sehingga PPh 21 hanya dikenakan atas ongkos service
8. PPh Pasal 21 atas fotokopi
bukan obyek PPh Pasal 21
9. PPh Pasal 21 atas Jasa katering (makan/minum)
120% x 5% x 50% x Rp 2.000.000 = Rp 60.000

26. Kewajiban Bendahara
1. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 21 dua
rangkap (untuk arsip dan penerima honor)
2. Menyetor PPh Pasal 21 Terutang
3. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, yang terdiri
dari :
- 1721 halaman 1
- 1721 halaman 2
- 1721 II (Daftar Bukti Potong Tidak Final)
- 1721 III (Daftar Bukti Potong Final)
- 1721 IV (Daftar Surat Setoran Pajak)

27. BUKTI
POTONG NON
FINAL

31. BUKTI
POTONG
FINAL

32. PENYETORAN

40. REKAPITULASI

41. PERATURAN PEMERINTAH NO 46
TAHUN 2013
Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari
usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan
peredaran bruto tidak melebihi
Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak,
dikenakan PPh Final sebesar 1% dari omset.

42. Surat Keterangan Bebas Pemotongan
/ Pemungutan Pajak Penghasilan
Bendaharawan tidak melakukan pemotongan
dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila
telah menerima fotokopi Surat Keterangan
Bebas yang telah dilegalisasi oleh Kantor
Pelayanan Pajak dari rekanan.

44. MATUR NUWUN