Pemerintahan bersih dan demokratis membutuhkan kepastian hukum, sistem pemerintahan parlementer atau presidensial yang terbatas, sistem pemilihan yang adil, dan peran aktif masyarakat sipil untuk mencegah korupsi.

1. III. PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN
DEMOKRATIS

2. • PEMERINTAHAN YANG BERSIH:
Pemeritah yang para pelaku yang terlibat didalamnya menjaga
diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
• KORUPSI:
Perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang
pemerintah dengan cara-cara yang tidak legal.
• KOLUSI:
Bentuk kerja sama antara pejabat pemerintah dengan oknum
lain secara illegal untuk mendapatkan keuntungan material
bagi mereka.
• NEPOTISME:
Pemanfaatan jabatan untuk member pekerjaan, kesempatan,
atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat-kerabat dekat,
sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.

3. DEMOKRASI DALAM
PEMERINTAHAN
1. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
Banyak dipraktekan banyak Negara  utamanya bekas jajahan inggris
 banyak variasinya
 Fusi dan kekuasaan eksekutif dan legislative
 Kepala eksekutif/pemerintahan (head of government)  Perdana menteri
 Kepala Negara ( head of state)  Ratu
 Kepneg mengangkat keppem ( dari ketua partai mayoritas dalam
parlemen)Menteri/perdana menteri berasal dari politisi + parlemen (badan
legislatif)
 Politisi berkarir dapat menduduki kursi menteri  jabatan rangkap (inggris).
Kecuali untuk Negara Swedia = melarang jabatan rangkap
 Kepneg dapat membubarkan parlemen atas perintah keppem
 Sistem demokrasi ditopang
a. Kepastian hokum
b. Pemilihan secara reguler ( harus menghindari penindaan + intimidasi)

4. 2. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
– Praktek pertama AS
– Presiden dipilih langsung  melaksanakan mandate
rakyat
– Pemisahan kekuasaan eksekutif (presiden) + legeslatif
(kongres)
– Cara kuno  kudeta  kekersan  korban manusia
– Yang baru harusnya pemilihan regular
– Presiden tidak dapat diganggu gugat oleh kongres
– Presiden melanggar hokum yang ditetapkan konstituante
 kongres dapat melakukan pengadilan
– Tidak ada jabatan rangkap ( di eksekutif + legislatif)

5. 3. SISTEM EKSEKUTIF TERBATAS
 Pemerintah parlementer maupun presidensial
perlu batasan eksekutif
 Tanpa batasan = cenderung sentralisasi
kekuasaan  otoriter = penindasan HAM
(rakyat), penculikan, penyiksaan, pembunuhan
 Konstitusi harus jelas membatasi kekuasaan
eksekutif
 Lihat masa orde baru yang terpusat (otoriter) 
perlu reformasi
 Badan legislatif, yudikatif, media massa,
kampus, kelompok kepentingan + publik umum
harus memantau eksekutif

6. 4. PEMBERDAYAAN BADAN LEGISLATIF
Rezim otoriter badan legislative hanya sebagai
tukang stempel
Seharusnya  mengawasi/ mengkritik
eksekutif + dapat menolak rencana eksekutif
Perlu ditinjau pendidikan + professional
(pengalaman) anggota legislatif
(Eropa/Jerman umur (40 tahun) + pendidikan
tinggi)

7. 5. SISTEM PEMILIHAN
 Baik caleg maupun eksekutif secara regular jenis
 Pemilihan :
a. Sistem proporsional : setiap daerah
pemilihan terdapat banyak kursi untuk
diperebutkan oleh partai-partai yang ada di
daerah pemilihan tersebut
b. Sistem Distrik : hanya terdapat satu kursi
untuk di perebutkan. Distrik = bagian dari
Negara bagian (propinsi)
c. Sistem Multiple distrik : setiap distrik lebih
dari satu kursi yang diperebutkan

8. 6. SISTEM KEPARTAIAN
a.Sistem dua partai :  Inggris + AS
• Tiap partai fokus pada suatu kebijakan
• Tidak banyak konflik
• Mudah dalam pemilu
• Antar partai mudah mengontrol/ menghukum
lawan partai
• Kabinet dapat bertahan lama

9. b. Sistem Multi partai
 Kabinet tidak tahan lama ( Republik
Perancis)
 Penopang demokrasi (Amerika Latin  2
dekade) + Jepang
 Indonesia  multi partai sebab:
1. Gerakan reformasi  bebas bergerak
2. Tokoh + komunitas cenderung membentuk partai
baru
3. Pemilihan presiden langsung sebagai dorongan
muncul partai baru
Berpendapat bahwa partai sebagai jalan
tol kemakmuran ekonomi  miskin jadi

10. c. Fragmentasi partai
Pertumbuhan sistem multi partai yang tidak terkendali akan
menimbulkan permasalahan serius, yakni fragmentasi sistem partai.
Krisis politik yang tumbuh akibat konflik antar partai dieksekutif
menumbuhkan gejala baru berupa ketidakmampuan pemerintah
d. Budaya Koalisi
Banyak partai, mustahil suatu partai membentuk pemerintahan 
maka koalisi antar partai akan terjadi
e. Budaya Oposisi
Rezim otoriter biasanya menindas keinginan oposisi
Kedepan perlu :
– Mengurangi pragmatism vulgar  koalisi
– Berkoalisi menjadi partai oposisi

11. 7. PERAN ORGANISASI NON –PARTAI
LSM, PT, Lembaga riset, Ormas,
Kelompok kepentingan, dll. Organisasi ini
ujung tombak perjuangan untuk membangun
pemerintahan bersih dan demokrasi kedepan
MEDIA MASSA
Berperan memfasilitasi berbagai alternative
pemikiran jalannya pemerintah. (media
pendidikan politik rakyat + menumbuhkan
kesadaran kritis)

12. ANTI KORUPSI
Thn 1999-2003 (masa transisi)  menegakkan demokrasi tap
KKn No. 1 di Asia dan No. 3 sedunia
Pemerintah + politis (eksekutif, birokrasi, legislatif) pusat /
daerah melanggar moralitas / etika politik  tidak jujur
Korupsi di Indonesia bukan saja masalah setruktural, tapi juga
cultural
Korupsi di Indonesia meliputi wilayah :
∞ Penegak hokum
∞ Bisnis
∞ Partai politik
∞ Kepegawaian
∞ Lembaga legislative
∞ Kelompok masyarakat sipil
∞ Pemda
∞ Sikap + perilaku

13. KEPASTIAN HUKUM
RECHTSTAAT (Negara Hukum), sebuah keniscayaan , bagi negara,
demokrasi  tunduk pada hukum. Sangat fundamental untuk menciptakan
pemerintah yang bersih + demokrasi
OTONOMI DAERAH
Visi kebijakan otonomi daerah :
– Bidang politik :
• Kader- kader pimpinan daerah sendiri yang responsive aspirasi
masyarakat, transparan, mampu mengambil keputusan
– Bidang ekonomi :
• Mampu melaksanakan kebijakan nasional di daerah
• Mengembangkan kebijakan regional/ local dalam bidang ekonomi
daerahnya
– Bidang budaya :
• Nilai kultur lokal dapat simbiose dengan nilai universal (harmonisasi)
 perkembangan zaman

14. Otonomi daerah (UU No. 22 Th
1999 + UU No. 25 Th 1999).
• Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan
pemerintah dalam hubungan domistik
• Penguatan peran DPRD dalam proses pemilihan +
penetapan kepala daerah
• Penbangunan tradisi politik  kultur local
• Peningkatan efektifitas kebutuhan daerah
• Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah
• Desentralisasi fiscal  block –grant
• Pembinaan + pemberdayaan lembaga- lembaga +
nilai- nilai lokal

15. PEMERINTAH
BERSIH DAN
DEMOKRATIS
KONDISI :
Adanya
kepastian
hukum
SISTEM
PEMERINTAHAN
SISTEM
pemilihan
SISTEM
KEPARTAIAN
KEBIJAKAN :
Otonomi
Daerah
BUDAYA
ANTI-
KORUPSI
MEDIA
MASSA
ORGANISASI
NON PARTAI