Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PERATURAN DAN
PERUNDANGAN K3
Sumber : DIrektorat Pengawasan Norma K3
PENGERTIAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
upaya atau pemikiran dan penerapannya yang
ditujukan untuk menjamin keutuhan da...
POLA PENCEGAHAN KECELAKAAN
• Peraturan
• Standarisasi
• Pengawasan
• Penelitian Teknik
• Penelitian Medis
• Penelitian Psi...
KEDUDUKAN HUKUM UU NO.1 TAHUN 1970
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM
PERDATA
HUKUM
PIDANA
Lex Specialist
• UU Uap 1930 (Stbl.No....
DASAR HUKUM - 1
Pasal 5, 20, 27 ayat (2)
Pasal 3,9,10 UU No.14/1969
UU No.1/1970
Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Khusus PP...
DASAR HUKUM - 2
• Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bag...
DASAR HUKUM - 3
Pasal 9
Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemelihara...
UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 1
LATAR BELAKANG
• Yuridis - VR. 1919 Stbl No.406
• Industrialisasi, elektrifikasi...
UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 2
TUJUAN
memberikan perlindungan atas keselamatan
• Tenaga kerja
• Orang lain
• Su...
UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 3
RUANG LINGKUP
tempat kerja di darat, dalam tanah,
permukaan air, dalam air, di u...
UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 4
PENGAWASAN
Bab IV Pasal 5
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2...
UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 5
KEWAJIBAN PENGURUS
• Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan
• Pasal 9 -Menjelaska...
UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 6
KEWAJIBAN PENGURUS
• Pasal 10 - Membentuk P2K3
• Pasal 11 - Laporan kecelakaan
•...
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 -
1
PERATURAN ORGANIK
• secara sektoral
• pembidangan teknis
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 2
TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
...
UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1978;
Per.Menaker No.04/1980;
Per.Menaker No.01/1982;
Per.Menaker No.02/1983;
Per.Menake...
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 3
• Secara Sektoral
- PP No. 19/1973
- PP No. 11/ 1979
- Per.Menaker No. 01/19...
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 -
4
• Pembidangan Teknis
- PP No. 7/1973 - Pestisida
- PP No. 11/ 1975 - Keselam...
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 5
[Lanjutan]
- Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL
- Per.Menaker No. 02/1989 - Inst...
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 6
• Pendekatan SDM
- Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes
Bagi Dokte...
PERATURAN PELAKSANAANUU NO. 1 TAHUN 1970 - 7
[Lanjutan]
- Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan
Kwalifikasi Operator Angkat...
PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 -
8
• Pendekatan Kelembagaan
dan Sistem
- Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
- Per.M...
Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 04 Tahun 1987
tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (P2K3) dan Tat...
Organisasi P2K3 terdiri dari sekurang-kurangnya
Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 memimpin
dan mengkoordinasikan ...
PERAN PENTING P2K3 :
 MENJAMIN KEPRIHATINAN (CONCERN) DARI PEKERJA
MAUPUN PENGUSAHA TENTANG K3 TERBUKA DAN
DIBICARAKAN.
...
 Thank You
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Peraturandanperundangank3 140224225027-phpapp01

325 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Peraturandanperundangank3 140224225027-phpapp01

  1. 1. PERATURAN DAN PERUNDANGAN K3 Sumber : DIrektorat Pengawasan Norma K3
  2. 2. PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
  3. 3. POLA PENCEGAHAN KECELAKAAN • Peraturan • Standarisasi • Pengawasan • Penelitian Teknik • Penelitian Medis • Penelitian Psikologis • Penelitian Statistik • Pendidikan • Training (pelatihan) • Persuasi • Asuransi • Penerapan Ref. Accident Prevention (ILO)
  4. 4. KEDUDUKAN HUKUM UU NO.1 TAHUN 1970 HUKUM KETENAGAKERJAAN HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA Lex Specialist • UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930) • UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932) • UU Rel Industri (Stlbl.No.593 Th.1938) • UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932) • MPR 1930 Lex Generalist • UU KK No.1/1970 PERATURAN PELAKSANAAN
  5. 5. DASAR HUKUM - 1 Pasal 5, 20, 27 ayat (2) Pasal 3,9,10 UU No.14/1969 UU No.1/1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;
  6. 6. DASAR HUKUM - 2 • Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan • UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan
  7. 7. DASAR HUKUM - 3 Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi : (1) norma keselamatan kerja (2) norma kesehatan kerja (3) norma kerja (4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
  8. 8. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 1 LATAR BELAKANG • Yuridis - VR. 1919 Stbl No.406 • Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi - peningkatan intensitet kerja • Upaya preventif mulai dari perencanaan
  9. 9. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 2 TUJUAN memberikan perlindungan atas keselamatan • Tenaga kerja • Orang lain • Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien
  10. 10. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 3 RUANG LINGKUP tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara dengan unsur : • dilakukan usaha • ada tenaga kerja yang bekerja • ada sumber bahaya
  11. 11. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 4 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 DEP/DINAS LUAR DEPNAKER - POLI PRSH - JASA KESEH PRSH PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI - JASA ----PJIT
  12. 12. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 5 KEWAJIBAN PENGURUS • Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan • Pasal 9 -Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan - APD - Cara dan sikap bekerja yang aman - Mempekerjakan setelah yakin - Pembinaan - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
  13. 13. UU KESELAMATAN KERJA NO. 1 TAHUN 1970 - 6 KEWAJIBAN PENGURUS • Pasal 10 - Membentuk P2K3 • Pasal 11 - Laporan kecelakaan • Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis - Memasang poster - Menyediakan APD secara cuma-cuma
  14. 14. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 1 PERATURAN ORGANIK • secara sektoral • pembidangan teknis
  15. 15. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 2 TEMPAT KERJA SDM BAHAN PERALATAN PROSES PRODUKSI CARA KERJA SIFAT PEKERJAAN LINGKUNGAN KERJA FAKTOR PENYEBAB AMAN SEHAT ANALISIS MGT Prod’s KECELAKAAN
  16. 16. UU dan Per.Uap; Per.Menaker No.01/1978; Per.Menaker No.04/1980; Per.Menaker No.01/1982; Per.Menaker No.02/1983; Per.Menaker No.03/1985; Per.Menaker No.04/1985; Per.Menaker No.05/1985; Per.Menaker No.02/1989; Per.Menaker No.04/1998; Per.Menaker No.03/1999 Peraturan Perundangan K3 UU dan Per.Uap; Per.Menaker No.01/1976; Per.Menaker No.01/1979; Per.Menaker No.02/1982; Per.Menaker No.01/1988; Per.Menaker No.01/1989; Per.Menaker No.02/1992; 1. PERSONIL : 2. ALAT / MESIN: Per.Menaker No.01/1980; Per.Menaker No.02/1980; Per.Menaker No.01/1981; Per.Menaker No.03/1982; Per.Menaker No.05/1996; Per.Menaker No.03/1998. 3. SISTEM : Kep.Menaker No.155/1987; Per.Menaker No.04/1987; Per.Menaker No.04/1995 4. KELEMBAGAAN K3 :
  17. 17. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 3 • Secara Sektoral - PP No. 19/1973 - PP No. 11/ 1979 - Per.Menaker No. 01/1978 K3 Dalam Penebangan dan Pengangkutan Kayu - Per.Menaker No. 01/1980 K3 Pada Konstruksi Bangunan
  18. 18. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 4 • Pembidangan Teknis - PP No. 7/1973 - Pestisida - PP No. 11/ 1975 - Keselamatan Kerja Radiasi - Per.Menaker No. 04/1980 - APAR - Per.Menaker No. 01/1982 - Bejana Tekan - Per.Menaker No. 02/1983 - Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik - Per.Menaker No. 03/1985 - Pemakaian Asbes - Per.Menaker No. 04/1985 - Pes. Tenaga & Prod. - Per.Menaker No. 05/1985 - Pes. Angkat & Angkut
  19. 19. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 5 [Lanjutan] - Per.Menaker No. 04/1998 - PUIL - Per.Menaker No. 02/1989 - Instalasi Petir - Per.Menaker No. 03/1999 - Lif Listrik
  20. 20. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 6 • Pendekatan SDM - Per.Menaker No. 07/1973 - Wajib Latih Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan - Per.Menaker No. 01/1979 - Wajib Latih Bagi Paramedis - Per.Menaker No. 02/1980 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja - Per.Menaker No. 02/1982 - Syarat dan Kwalifikasi Juru Las - Per.Menaker No. 01/1988 - Syarat dan Kwalifikasi Oparetor Pesawat Uap
  21. 21. PERATURAN PELAKSANAANUU NO. 1 TAHUN 1970 - 7 [Lanjutan] - Per.Menaker No. 01/1979 - Syarat dan Kwalifikasi Operator Angkat dan Angkut - Per.Menaker No. 02/1992 - Ahli K3 - Kep.Menaker No. 407/1999 - Kompetensi Tehnis Lif - Kep.Menaker No. 186/1999 - Pengorganisasian Penanggulangan Kebakaran
  22. 22. PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 1 TAHUN 1970 - 8 • Pendekatan Kelembagaan dan Sistem - Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3 - Per.Menaker No. 04/1995 - Perusahaan Jasa K3 - Per.Menaker No. 05/1996 - SMK3 - Per.Menaker No. 03/1998 - Pelaporan Kecelakaan
  23. 23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 04 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan Tata-cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, terdiri dari 16 pasal. Peraturan Menteri ini mewajibkan pengusaha atau pengurus tempat kerja yang mempekerjakan 100 orang pekerja atau lebih atau menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko besar terjadi peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif membentuk P2K3. Keanggotaan P2K3 adalah unsur pengusaha dan unsur pekerja. Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 dari perusahaan yang bersangkutan. Per.Menaker No. 04/1987 - P2K3
  24. 24. Organisasi P2K3 terdiri dari sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Anggota. Ketua P2K3 memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan P2K3 dibantu oleh wakil ketua. Sekretaris P2K3 memimpin dan mengkoordinasikan tudas-tugas sekretariat dan melaksanakan keputusan P2K3. Ketua P2K3 seyogyanya adalah top manajemen disuatu tempat kerja atau sekurang-kurangnya manajemen yang terdekat dengan pimpinan puncak, sedang Sekretaris P2K3 adalah tenaga profesional K3 yaitu manajer K3 atau ahli K3.
  25. 25. PERAN PENTING P2K3 :  MENJAMIN KEPRIHATINAN (CONCERN) DARI PEKERJA MAUPUN PENGUSAHA TENTANG K3 TERBUKA DAN DIBICARAKAN.  GABUNGAN BERBAGAI KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN ANGGOTA  PERTEMUAN TERATUR  REKOMENDASI  AKTIVITAS P2K3  MEMPERLIHATKAN BAHWA K3 PENTING DI TEMPAT KERJA  MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DI TEMPAT KERJA  DOKUMENTASI HASIL PERTEMUAN  SETIAP ORANG DAPAT MEMANTAU BAHWA PERMASALAHAN YANG MEREKA KEMUKAKAN DITINDAK LANJUTI.  HARUS TERBUKA BAGI PEKERJA, PENYELIA, MANAJER DAN PENGUSAHA.
  26. 26.  Thank You

×