Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh perilaku aparatur, komunikasi birokrasi, dan kualitas layanan terhadap implementasi prinsip-prinsip good governance di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Beberapa masalah yang diangkat antara lain perilaku aparatur yang kurang ramah dan komunikasi yang kurang baik menghambat pelayanan publik. 3. Penelitian ini

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Implementasi kebijakan otonomi daerah Indonesia memberikan harapan yang
tinggi kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik.
Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat menunjukkan bahwa birokrasi
diharapkan semakin berperan penting dalam organisasi pemerintahan yang profesional,
terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan Publik
berdasarkan pada hakikat desentralisasi dimana otonomi suatu masyarakat ada pada
wilayah tertentu. Dalam otonomi daerah, urusan pengelolaan pelayanan menjadi
kewenangan pemerintah daerah, urusan pengelolaan pelayanan menjadi kewenangan
pemerintah daerah, sehingga akan mempersempit jarak antara pemberi pelayanan
dengan orang yang dilayani. Pemerintah daerah diyakini dapat lebih memahami
keinginan warga setempat, sehingga dapat lebih merespon kebutuhan masyarakat dalam
keputusan pemberian pelayanan (Utomo, 2008).
Undang-undang Pelayanan Publik telah berlaku sejak tahun 2009.
Diimplementasikan di setiap daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik
yang lebih baik kepada masyrakat. Diberlakukannya Undang-undang Republik
Indonesia tahun 2009 tentang Pelayan Publik, memberikan lebih banyak kewenangan
kepada organisasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi umum pemerintah, yaitu
pelayanan publik. Undang-undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi
pengembangan pelayanan publik di Indonesia.
Pelayanan publik yang lebih baik merupakan isu kebijakan yang strategis karena
pelyanan publik memiliki jangkauan pengaruh yang luas terutama dalam
halmeningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Fenomena yang juga menjadi
permasalahan utama adalah kinerja instansi pemerintah daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya belum maksimal, selama ini masyarakat banyak menyampaikan
keluhan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Citra pemerintah
sangat diperlukan, karena peningkatan kualitas pelayanan publik dapat mempengaruhi
kepuasan masyarakat, sehingga memberikan kembali kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah (Islah, 2018)

2. Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.
Dalam kehidupan bernegara, fungsi pemerintah adalah menyediakan berbagai
pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, termasuk pelayanan yang diberikan
dalam bentuk pengawasan atau pelyanan lainnya, untuk memuaskan masyarakat dalam
bidang pendidikan, kesehatan dan utilitas umum. Berbagai kampanye reformasi publik
yang dialami negara-negara maju pada awal 1990-an mejadi sasaran tekanan publik
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yag diberikan oleh pemerintah.
Sebagai bagian dari agenda reformasi, good governancebertujuan untuk
mewujudkan good and clean governance, meliputi profesionalisme, akuntabilitas,
tarnsparansi, kualitas pelayanan, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan afektivitas,
supremasi hukum dan visi strategi (Tjokromidjojo dalam Sinambela (2017) dan United
Nation Development Program )UNDP) dalam Mardiasmo (2017)).
Salah satu implementasi prinsip good governance dan menciptakan good
governance adalah melalui sistem pelayan publik yang bertanggung jawab. Seperti
yang diungkapkan Mohamad (2003) dalam Harahab (2016), pelayanan publik pada saat
ini memiliki berbagai kelemahan, yaitu daya tanggap yang buruk, informasi yang
kurang, aksesibilitas yang buruk, kurangnya koordinasi, birokrasi yang kurang,
keenganan untuk mendengarkan keluhan, saran dan keinginan masyarakat kurang
efisien. Sementara itu, dari sisi kelembagaan, kelemahan utama sistem pelayanan publik
adalah desain organisasinya tidak dirancang secara khusus untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkan pelayanan yang diberikan penuh
dengan birokrasi yang tidk jelas dan tidak terkoordinasi.
Ada beberapa kelemahan mendasar dalam pelayanan publik pemerintah, antara
lain : Sulitnya mengukur output dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Melihat kompleksitas permasalahan dan dampaknya terhadap perkembangan praktik
good governance, mempriorotaskan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah dalam
pelayanan publik merupakan langkah awal yang sangat strategis. Pemilihan kinerja
birokrasi sebagai langkah awal yang sangat strategis. Pemilihan kinerja birokrasi
sebagai langkah awal karena selama ini pejabat birokrasi memposisikan diri sebagai
penguasa yang membutuhkan pelayanan daripada pegawai negeri, sehingga
menimbulkan kesulitan dalam pengembangan orientasi dan tradisi pelayanan
masyarakat yang berorientasi pada pemerintah (Harahap, 2016)

3. Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Desentralisasi sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Kepala Dinas adalah
untuk mengefektifkan pengelolaan pemerintahan daerah jalan dan mengoptimalkan
pelayanan publik jalan sebagai perangkat daerah yang lagsung berinteraksi dengan
masyarakat.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah pada pasal 209 ayat (2) huruf dyang menjelaskan bahwa Dinas
adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, pada pasal 217 ayat (1) secara
tegas menjelaskan bahwa Dinasuntuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah. Artinya dengan adanya Dinas, Kepala Dinas sebagai
pimpinan tertinggi di Dinas harus dapat mengkoordinasikan semua urusan
pemerintahan di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), kemudian juga Kepala Dinas
harus memberikan pelayanan publik di OPD . Sejalan dengan undang-undang yang
berlaku di atas. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah
Good Governance (kepemerintahan yang baik).
Menurut Ismail Nurdin (2019), kualitas pelayanan publik ini dapat dilihat dari
beberapa aspek, diantaranya : 1) Perilaku Aparatur, 2) Komunikasi Birokrasi, 3)
Kualitas Layanan yang diberikan Masyarakat yang pernah berurusan dengan Birokrasi
Pemerintah berbagai kebutuhan layanan publik, perilaku birokrat dalam memberikan
pelayanan cendrung memperlihatkan kurang ramah, kaku, kurang transparan, tidak tepat
waktu, minta dilayani, diskriminatif antara yang kaya, antara yang punya orang dalam
dengan yang tidak punya.
Dalam melaksanakan tugas birokrasi pemerintahan dalam memberikan
pelayanan tidak terlepas dari peranan perilaku aparatur birokrasi yang secara langsung
menentukan wujud dari pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Seperti
halnya yang ditemukan di tengah masyarakat, khususnya pada aktivitas pada aktivitas
pelayanan yang diberikan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten lima
Puluh Kota, yang merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi
yang menyakinkan kepada Pemerintah Daerah bahwa Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan menjadi ujung tombak layanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai di lingkungan Organisasi
Pemerintahaan Daerah pada dasarnya berlangsug dalam kondisi pegawai sebagai

4. manusia, suasana bathin dan psikologis seorang pegawai sebagai individu dalam
masyarakat organisasi yang menjadi lingkungan kerjanya sangat besar pengaruhnya
pada pelaksanaan pekerjaannya. Usasana bathin itu terlihat dalam semagat atau gairah
kerja yang menghasilkan kegiatan kerja sebagai kontribusi bagi pencapaian tujuan
organisasi tempatnya bekerja. Kenyataan menunjukkan nahwa dari segi psikologis,
bergairah atau bersemangat dan sebaliknya seorang pegawai dalam melaksanankan
pekerjaannya sangat di pengaruhi oleh otivasi kerja yang mendorongnya.
Komunikasi dalam Pelayanan Publik sebagai jembatan dalam memulai suatu
hubungan serta berjalan dua arah sangatlah dibutuhkan dalam pelayanan publik.
Melayanai dan dilayani adalah merupakan salah satu bentuk proses interaksi dalam
kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat terlihat dalam segala macam bentuk layanan
publik atau instasi seperti di pemerintahan, dimana peningkatan dan tuntutan
masyarakat akan Pelayanan Publik (public services) yang efektif, efisien serta
memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer.
Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang
berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat
menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan
keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Keinginan-keinginan
tersebut perlu direspon dan dipenuhi oleh instansi yang bergerak dalam bidang jasa,
apabila aktivitasnya ingin memiliki citra yang baik, untuk itu pihak manajemen perlu
mengevaluasi kembali aspek pelayan yang selama ini diberikan telah sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilayani, atau justru sebaliknya masih
terdapat kesenjangan antara pelayanan yang diberikan masyarakat. Seperti fenomena
yang terjadi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota,
ditemikannnya aparat pemerintah sering kirang detail berkaitan dengan informasi
mengenai hal-hal atau persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat. Karena komunikasi
yang kurang baik tentu akan menghambat dalam memuaskan masyarakat yang
membutuhkan pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah.
Bila dilihat dari aspek kualitas pelayanan publik terhadapkeberhasilan
implementasi penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance juga
diperlukan adanya persamaan persepsi masyarakat tentang kualitas pelayanan yang
sering tidak sama antara masyarakat dengan pemberi layanan, karena itu perlu selalu

5. diusahakan agar antara pelayanan ayng dijanjikan dengan senyatanya tidak jau berbeda.
Fenomena yang terjadi pada Pelayanan Publik yang sering terjadi seperti prosedur
pelayanan yang berbelit-belit dan ketidakpastian waktu tunggu. Hal ini menyebabkan
terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan dalam hal ini birokrasi pemerintah,
sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelyanan melalui cara
tertentu yaitu dengan memberikab biaya tambahan.
Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang terjadi, maka peneliti
tertatrik untuk meneliti tentang “Pengaruh Perilaku Aparatur Komunikasi Birokrasi
dan Kualitas Layanan Publik Terhadap Implementasi Good Government
Governance (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota)”
1.2 Rumusan Masalah
Dari pokok permasalahan di atas, Peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Apakah Perilaku Aparatur berpengaruh terhadap implementasi penerapan
prinsip-prinsip Good Government Governance pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota ?
2. Apakah Komunikasi Birokrasi berpengaruh terhadap implementasi penerapan
prinsip-prinsip Good Gvernment Governance pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota ?
3. Apakah Kualitas Layanan berpengaruh terhadap implementasi penerapan
prinsip-prinsip Good Government Governance pada Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Kota?
4. Bagaimana pengaruh perilaku aparatur, komunikasi birokrasi, dan kualitas
layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi penerapan
prinsip-prinsip Good Government Governance pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hasil pengujian yang dibentuk dengan pendekatan structural equation
marketing dengan partial least suquare :

6. Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh perilaku aparatur terhadap implementasi penerapan
prinsip-prinsip Good Government Governance pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi birolrasi terhadap implementasi
penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap implementasi penerapan
prinsip-prinsip Good Government Governance pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Lima Puluh Kota.
4. Untuk mengetahui pengaruh perilaku aparatur, komunikasi birokrasi, kualitas
layanan secara simultan terhadap implementasi penerapan prinsip-prinsip Good
Givernment Governance pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lima Puluh Kota.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
a. Menambah pengetahuan mengenai wawasan dan pengalaman dalam bidang
penelitian ilmiah
b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister manajemen di
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
c. Menjadi bahan tambahan dalam penulisan-penulisan karya ilmiah Magister
Manajemen Konsentrasi Kebijakan Publik.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. Menjadi referensi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima
Puluh Kota untuk meningkatkan pelayanan publiknya dan keterkaitan dalam
mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip Good Government
Governance.
b. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lima Puluh Kota dan senantiasa melakukan survei seiring tahun berjalan.
c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya berkenaan dengan kualitas
pelayanan publik dan prinsip-prinsip Good Governement Governance.