SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
JUMAT PON, 28 FEBRUARI 2014
TAHUN 65 NO. 18

■ TERBIT

32 HALAMAN

.

kunjungi kami di :

www.suaramerdeka.com

m.suaramerdeka.com

epaper.suaramerdeka.com

1

Akil Serang Mahfud
● Anggap Bertanggung Jawab
● Hambit-Cornelis Dituntut
6 Tahun, Nisa 7,5 Tahun

tanyakan surat dakwaan jaksa
yang tidak mencantumkan nama
Mahfud.
”Saya bukan ketua ataupun
anggota panel hakim MK
yang mengadili perkara
tersebut, melainkan Mahfud
MD. Tidak ada relevansinya,
transfer ke CV Ratu Samagat
dengan permohonan perkara
Pilkada Banten di MK,”
katanya.
Akil menganggap Mahfud turut bertanggung jawab
dalam memutus perkara itu.
”Kenapa jaksa
penuntut

JAKARTA - Terdakwa mantan ketua
Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
menyampaikan nota keberatan
(eksepsi) pribadi dalam sidang
di Pengadilan Tipikor Jakarta,
Kamis (27/2).
Kesempatan itu dia gunakan
untuk menyerang bekas koleganya, Mahfud MD. Akil menyatakan, dirinya bukan anggota
panel hakim dalam perkara sengketa Pilkada Banten
2011. Ketua panel
hakim
adalah
Mahfud MD. Ia
memper-

umum tidak berani sampaikan
Mahfud MD sebagai (ketua) panel
(hakim) Pilkada Banten? Ada apa
gerangan?,” ucapnya.
Akil membantah terlibat langsung
dalam perkara tersebut. Menurutnya,
justru Mahfud yang mengadili perkara
itu dan tahu apa yang terjadi.
Dalam kasus ini, Akil didakwa menerima fee Rp 7,5 miliar untuk memenangkan
Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten.
Duit itu diterima dari Chaeri Wardana alias
Wawan, adik Atut.
Pada Pilkada Banten 2011, KPU Banten
menetapkan pasangan Atut Chosiyah dan
Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan
wakil gubernur terpilih. Namun kemenangan
Atut dan Rano digugat ke MK. Permohonan
gugatan ke MK diajukan oleh ketiga pasangan lain yang kalah.
Wawan kemudian menghubungi Akil,
meminta agar Atut dimenangkan dengan
janji imbalan miliaran rupiah. Wawan
beberapa kali mentransfer uang ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan yang
dikelola istri Akil, Ratu Rita. Transfer
dilakukan beberapa bawahan suami
Wali Kota Tangerang Selatan Airin
Rachmi Diany itu pada 2011.
Pada bagian lain, Akil
juga menyerang Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK).
(Bersambung hlm 11 kol 1)

Chairun Nisa

Hambit Bintih

Akil Mochtar

21 Buron Masih Berkeliaran

SM/Antara

● Yanuelva Paling Dicari

SM/Reuters

BERSAMA PENDUKUNG: Perdana
Menteri Thailand Yingluck Shinawatra disambut para pendukungnya di Chiang Mai,
Kamis (27/2).(30)

Yingluck Ditantang
Debat Terbuka
BANGKOK - Pemimpin protes Suthep Thaugsuban menantang Perdana Menteri Thailand Yingluck
Shinawatra untuk melakukan debat terbuka yang
disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi
sebagai salah satu cara untuk mengakhiri krisis. Tantangan tersebut dilontarkan setelah tokoh antipemerintah itu selalu menolak berdialog dengan penguasa.
”Beri tahu saya kapan dan dimana,”katanya kepada
wartawan, kemarin.

15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta
serta wajib mengganti kerugian negara Rp
39 miliar. Yanuelva dinyatakan buron sejak
November 2012.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Polda
Jateng dan jajaran kejaksaan seluruh Jawa
Tengah. Selain itu, kami berkoordinasi
dengan Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung untuk mencari Yanuelva,”kata
Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah
Masyhudi, kemarin.
Kejaksaan Negeri (Kejari)
Semarang sebagai jaksa eksekutor
atas Yanuelva juga telah menyebarkan informasi
melalui berbagai
media. "Kami mengharapkan media
massa membantu
menyiarkan daftar
orang-orang yang
kami cari agar masyarakat
yang mengetahui bisa
menginformasikan
kepada kami,”kata
Kepala Kejari
Semarang Abdul
Azis.
Pihaknya
juga telah memasang foto
para buron di
laman situs
Kejati Jawa
Tengah.

Rhoma Terancam Dipidana
JAKARTA - Raja dangdut Rhoma Irama bisa terkena pidana atas tindakannya menggunakan gelar profesor. Sebab, penyematan gelar akademis diatur secara hukum dan termuat dalam UndangUndang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan
Nasional
(Sisdiknas).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, ada aturan tegas yang harus
dipenuhi untuk memberikan gelar
profesor kepada seseorang. Sebelum dinobatkan sebagai profesor,
yang bersangkutan harus terlebih
dahulu bergelar doktor (S-3).
”Guru besar atau profesor di
Indonesia itu sangat jelas aturan mainnya, harus doktor,”
ujar Nuh di Jakarta, kemarin.
(Bersambung hlm 11 kol 1)

M Nuh

SM/Antara

SEMARANG - Dua puluh satu terpidana
berbagai kasus, termasuk korupsi, hingga
kemarin masih bebas melenggang. Di antara
para buron tersebut,
Direktur CV Enhat Semarang Yanuelva
Etliana merupakan orang yang paling dicari
oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa
Tengah. Yanuelva adalah terpidana korupsi
kredit berjaminan fiktif di Bank Jateng.
Ia dihukum

(Bersambung hlm 11 kol 5)
(Bersambung
hlm 11 kol 1)

3

NASIONAL

Kaban Dicecar soal Anggaran
KPK memanggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang
(PBB) MS Kaban dalam penyidikan kasus dugaan
korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di
Departemen Kehutanan.

4

EKONOMI-BISNIS

Harga Rumah Naik Terus
HARGA rumah dalam tiga bulan ke depan diindikasikan masih terus naik. Hasil survei Bank Indonesia
(BI) menunjukkan indeks diekspektasikan naik ke
level 168,05.

Pro Kontra Anggaran dan Terjangan Bencana
(Kanal ”Layar”)
Saat Tepat Mengajak Bercinta
(Kanal ”Lelaki”)

(Bersambung hlm 11 kol 2)

Marsis Sutopo, Sang Penjaga Borobudur

Merawat Candi, Belajar dari Merapi
Nyaris tak ada yang
memperkirakan abu
vulkanik Gunung Kelud
di Jawa Timur akan
terbang sampai ke
Candi Borobudur di
Kabupaten Magelang.
Untunglah Candi
Borobudur memiliki
seorang penjaga dalam
diri Marsis Sutopo.

JUMAT Subuh 14 Februari 2014 takkan pernah
dilupakan Kepala Balai
Konservasi Borobudur
(BKB) Marsis Sutopo. Ketika

menerima laporan
abu vulkanik dari
Gunung Kelud mulai turun di atas
batu Candi Borobudur, ia bergegas keluar

rumah dan mengecek. Ternyata
benar, hujan abu turun bertubitubi.
Tanpa pikir panjang, pria kelahiran Desa Lendah, Kabupaten
Kulonprogro tahun 1961 itu segera
menghubungi anak buahnya
di BKB dengan satu perintah: menyelamatkan candi
warisan wangsa Syailendra tersebut dari ancaman
material vulkanik.
Seluruh petugas BKB
dipanggil ke kantor. Di bawah guyuran hujan abu,

mereka mengusung penutup
stupa yang terbuat dari bahan terpaulin. Saat itu masih gelap.
Selain masih pagi, hujan abu juga
menutup sinar matahari yang
baru terbit.
Untuk menghindari infeksi
saluran pernapasan akut (ISPA),
para personel BKB memakai
masker dan topi.
Mereka menutup satu stupa
induk dan 72 stupa kecil serta lantai
candi, mulai lantai tujuh sampai lantai 10. Pemasangan ”mantel” itu
bertujuan melindungi batu-batu
candi dari dampak abu Kelud.

Marsis Sutopo
(Bersambung hlm 11 kol 4)
SM/Habib Shaleh
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

KPK Minta Pemerintah Tidak Panik
● Revisi KUHP dan KUHAP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) meminta pemerintah tidak panik
menyikapi kritikan terhadap revisi
Undang-undang RUU KUHP dan KUHAP.

SM/Antara

BERI PENJELASAN : Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (tengah) memberikan penjelasan tentang perkembangan kesehatan anak panti asuhan Samuel’s Home di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten,
Kamis (27/2).(30)

Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang menyebut KPK
melakukan ‘megafon’ diplomasi
ke media terkait revisi kedua UU
tersebut.
‘’Diusulkan tidak perlu panik
dan membuat pernyataan yang
tidak sesuai dengan fakta dan
kebenaran untuk merespons suatu
proses yang keliru,’’ujar Wakil
Ketua KPK Bidang Penindakan
Bambang Widjojanto kepada
wartawan, Kamis (27/2).
Yang terpenting, menurut dia,
materi draf perundangan tidak
bertentangan dengan filosofi dan
politik yang ditetapkan TAP
MPR yang menjadi pegangan
politik penegakan hukum selama

ini,’’kata Bambang Widjojanto.
Dia menambahkan, pihaknya
mendengar pemerintah akan
menerapkan open goverment
dalam sistem pemerintahan
untuk memperkuat proses good
governance yang sudah ada.
‘’Salah satu syarat untuk itu setiap perubahan atau pembuatan
UU yang menyangkut hidup
rakyat banyak harus bersifat terbuka dan mengundang partisipasi publik yang luas,’’katanya.
Tak Dilibatkan
Namun, Bambang menegaskan selama ini KPK juga
tidak pernah dilibatkan pada
penyusunan naskah akademik
dan perumusan pasal-pasal
dalam KUHP dan KUHAP.
Pihaknya juga sudah membuat

surat yang isinya pokok pikiran
kepada DPR, Presiden, dan
Komisi III. Menurutnya, surat itu
belum pernah dijawab kecuali
oleh Menteri Hukum dan HAM.
KPK, lanjutnya, juga sudah
dua kali melakukan diskusi
dengan mengundang Menteri
Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny
Indrayana.
Terpisah Ketua DPD Kongres
Advokat Indonesia (KAI) Jawa
Tengah, John Richard Latuimahalo mengatakan KPK dipreteli kewenangannya agar menjadi macan ompong melalui revisi
KUHP. ”KPK memang punya
aturan sendiri dalam undangundangnya, tetapi pihak yang
tidak suka mengebiri melalui
revisi KUHP yang secara teori
hukum lebih tinggi dari undangundang,” katanya.
Undang-undang pemberantasan korupsi, lanjut advokat ini,
tidak diotak-atik karena akan langsung menimbulkan persepsi
negatif dari masyarakat terhadap
Dewan dan pemerintah, sehingga
sasarannya KUHP.(J13,H74-80)

Pemda Diminta Rawat Anak-anak Panti Samuel Warga Iran Kubur 60 Kg
JAKARTA- Kasus penyiksaan
terhadap anak-anak kerap kali terjadi. Kini terjadi di Panti Asuhan
Samuel, Tangerang, Banten.
Praktisi hukum Hermawi Taslim
mengungkapkan, insiden seperti
ini kerap terjadi karena mudah
pemberian izin untuk mendirikan
panti asuhan.
Apalagi kalau panti itu didirikan
di kawasan elite, harga rumahnya
miliaran rupiah, pasti gampang
sekali perizinannya.
Hermawi mendukung anakanak di Panti Asuhan Samuel
tersebut perawatan dan perlindungannya diambil alih oleh pemerintah daerah.
”Ini saat yang tepat untuk
pemerintah daerah melakukan
inspeksi ke panti asuhan atau
rumah singgah. Selain itu pela-

jaran lain yang bisa diambil,
pemerintah sebaiknya memperketat pemberian izin untuk pendirian
panti asuhan dan sejenisnya,” lanjut alumni Fakultas Hukum
Univesitas Sumatera Utara,
Medan ini, kemarin.
Diminta Kembali
Sementara itu, pihak panti
Asuhan Samuel milik Chemy
Watulingas alias Samuel ditegaskan sudah berizin namun
belum terdaftar di Kabupaten
Tangerang. Pengacara Panti
Asuhan Samuel, Roy Rening
mengatakan, panti ini legal ada
badan hukum, dan yayasan juga.
Panti ini berdiri dari tahun 2000
dan sudah dilaporkan ke Dinas
Kota Tangerang pada 2001.
”Jadi sudah terdaftar. Tapi, panti
itu pindah ke Kabupaten Tange-

rang memang belum dilaporkan.
Karena hingga sekarang masih
tahap proses, jadi tidak benar kalau
panti ini ilegal,” kata Roy di Jalan
Teuku Umar 17, Menteng, Jakarta
Pusat, Kamis (27/2).
Panti pindah ke Kabupaten
Tangerang karena di Kota Tangerang sudah habis masa kontraknya.
”Jadi anak-anak harus diselamatkan. Pihak Samuel juga menuntut sembilan anak penghuni
panti asuhan yang dikelolanya
dikembalikan. Mereka saat ini
ditempatkan di Komisi Nasional
Perlindungan Anak (Komnas PA)
selama proses hukum berlangsung.
”Nanti kita akan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan (PN Jaksel),
supaya bisa mendapatkan hak
anak-anak itu kembali ke panti,”

AS Perhatikan Politik di Jateng
SEMARANG -Pemerintah
Amerika Serikat (AS) serius
memperhatikan perkembangan
politik menjelang Pemilu 2014,
tak terkecuali di Jateng.
Respons positif itu terkait
dinamika politik di Jateng serta
partisipasi penyelenggara pemilu
maupun masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lima
tahunan tersebut.
Hal tersebut tercermin saat utusan dari Kedutaan Besar AS yang
berkunjung ke Kantor DPD Partai
Gerindra Jateng, Kamis (27/2).
Rombongan terdiri atas First
Secretary, Vanessa Guest, Regional Liasion Officer for Semarang,
OmarAhmed dan PoliticalAssista,
Reza Ferianto. Mereka diterima
Ketua Gerindra Jateng Abdul
Wachid, Sekretaris Agus Priyadi
dan Wakil Ketua Sriyanto Saputro.
Ketiganya meminta informasi
seputar kehidupan politik di
provinsi ini, utamanya kesiapan
partai politik menjelang pemilu
yang sudah di depan mata.
Utusan Kedubes AS itu mengaku perkembangan demokrasi di
negeri ini menggembirakan. Terlepas masih ada kekurangannya,
namun partisipasi masyarakat
maupun partai politik sangat positif menyongsong pemilu.
Kekurangan dimaksud misalnya masih ada yang menganggap
sosialisasi pemilu kurang, daftar
pemilih tetap (DPT) yang dipersoalkan. ”Negara kami yang sudah 200 tahun pun juga masih ada
kekurangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” kata Omar
Ahmed. Pihaknya juga mengapresiasi kerukunan antarpartai
politik terus terjaga meski akan
berkompetisi dalam pemilu.
Menurut Abdul Wachid, sudah
siap untuk berkompetisi secara
sehat dalam Pemilu 2014. ”Segala
persiapan sudah kami lakukan,
dan kini sudah dalam tahap final
untuk berkompetisi,” katanya.
Dipaparkan, partai ini bertekad

untuk memenangi pemilu dan
mengusung Ketua Dewan Pem-

bina Prabowo Subianto menjadi
calon presiden 2014-2019.(di-80).

kata Roy Naning.
Roy menyatakan Komnas PA
tak memiliki wewenang untuk
mengambil anak-anak panti
asuhan kliennya. Ia berharap LSM
yang dipimpin Arist Merdeka
Sirait itu lebih memposisikan diri
sebagai mediator.
Roy mengakui ada kesalahan
manajemen yang dilakukan panti
asuhan milik Samuel itu. Roy
menyarankan Samuel memperbaiki manajemen panti yang berada di Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang itu.
Roy mengeluhkan sikap Komnas PAyang dinilainya berlebihan
dalam menanggapi kasus dugaan
penganiayaan anak-anak ini. Hal
ini, menurut Roy, dikarenakan status Samuel belum tersangka.
(di,dtc,-80)

Sabu-sabu di Pelabuhan Ratu
JAKARTA- Narkotika jenis
sabu-sabu seberat 60 kilogram
disita penyidik Badan Narkotika
Nasional (BNN), Rabu (26/2).
Barang terlarang itu disembunyikan dengan cara dikubur di
kawasan hutan Pelabuhan Ratu,
Sukabumi, Jawa Barat.
Deputi Pemberantasan BNN,
Brigjen Dedi Fauzi El Hakim
mengungkapkan, sabu-sabu itu
diduga milik dua tersangka warga
negara Iran, Seiyed Hasheim
Mosavipour dan Mostava Moradaviland. Keduanya diduga akan
mengedarkan sabu-sabu senilai
Rp 140 miliar itu ke Jakarta, Bali,
Australia dan Selandia Baru.
Pasalnya, harga jual di Australia
dan Selandia Baru lebih mahal.

Dedi mengatakan, dua tersangka ditangkap saat menggali tanah
tempat sabu-sabu itu disembunyikan di tanah Cagar Alam Tikungan Satu, Desa Jayayanti, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.
Menurutnya, penangkapan ini
merupakan hasil pengembangan informasi dari Drugs Informations Agency dari Amerika Serikat, yang sudah mendeteksi
adanya pengiriman sabu ke
Indonesia melalui jalur laut.
Selanjutnya, BNN membentuk
tim untuk mengintai dan membuntuti dua orang yang menginap di Hotel Bayu Amarta, Pelabuhan ratu itu.
Dedi mengatakan, pihaknya
sudah mengidentifikasi dua warga

Iran itu ketika mobil travel yang
ditumpangi kecelakaan lalu lintas
di dekat lokasi penemuan sabusabu. Sebab, salah satu penumpang travel tersebut merupakan
buronan yang tengah dicari BNN.
Dedi mengatakan, dua tersangka diduga sering menyelundupkan
sabu-sabu ke wilayah Indonesia,
Selandia Baru, dan Australia melalui jalur laut. Keduanya juga
sudah sering berpergian ke Bali,
Selandia Baru dan Australia.
Menurutnya, mereka memilih
jalur laut karena lebih aman
dibanding melalui jalur udara.
Apalagi pantai di Indonesia sangat
panjang dan banyak pelabuhan
tradisional yang masih minim
pengawasan.(K24-80)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

MS Kaban Dicecar
soal Proses Anggaran
● Korupsi SKRT
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memanggil Ketua Umum Partai Bulan
Bintang (PBB) MS Kaban dalam penyidikan
kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi
Radio Terpadu di Departemen Kehutanan
(sekarang Kementerian Kehutanan).

MS Kaban

Kaban mengaku ditanya
penyidik soal proses anggaran
proyek SKRT.
Kaban dipanggil sebagai saksi
dengan tersangka pemilik PT
Masaro Radiokom Anggoro
Widjojo dalam kapasitas sebagai
mantan Menteri Kehutanan juga
mengaku dicecar 33 pertanyaan
oleh penyidik KPK.
‘’Pertama tentang masalah
proses anggaran SKRT,’’ujarnya
usai menjalani pemeriksaan di
Gedung KPK, Kamis (27/2).
Kemudian, dia menambahkan, penyidik juga bertanya

tentang informasi tentang
Anggoro memberi uang kepada
Sekjen Kementerian Kehutanan.
‘’Sebagaimana di pengadilan
saya tidak pernah mendapat
laporan itu,’’katanya.
Sebelumnya, pada 11 Februari
lalu, KPK mengeluarkan surat
perintah pencegahan bepergian
ke luar negeri atas nama MS
Kaban dalam kapasitasnya sebagai mantan menteri Kehutanan.
Surat dikirimkan kepada
Direktorat Jenderal (Ditjen)
Imigrasi Kementerian Hukum
dan HAM.(J13-80)

SM/Mahendra Bungalan

Lengkap, Kasus Videotron Segera Disidangkan
JAKARTA- Berkas perkara
dua tersangka kasus korupsi pengadaan videotron atas nama tersangka Hasnawi Bactiar, selaku
pejabat pembuat komitmen (PPK)
dan Dirut PTImaji Media, Hendra
Saputra dinyatakan lengkap (P21)
dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Selanjutnya, kasus yang disebut-sebut melibatkan keluarga
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan itu
segera disidangkan di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan
Tinggi DKI Jakarta, Waluyo
mengungkapkan, berkas perkara
dan tersangka Hasnawi dan Hendra telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk
disidangkan.
Dia menjelaskan, pihaknya
mempunyai waktu 20 hari untuk
mempersiapkan surat dakwaan
yang akan dibacakan di pengadilan Tipikor, Jakarta.
Waluyo menjelaskan, kasus di
Kementerian Koperasi dan UKM

itu terjadi pada Oktober 2012. Di
mana tersangka Hasnawi, selaku
pejabat pembuat komitmen dalam
pengadaan Videotron sekretariat
jenderal Kementerian Koperasi
dan UKM sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan korupsi dengan Hendra
Saputra bertempat di Kementerian
Koperasi Jl Rasuna Said Kav 3-4
Jakarta Selatan.
Tersangka melakukan tindak
pidana korupsi dalam pengadaan
Videotron dengan nilai kontrak
Rp 23.410.000.000. Proyek yang

dikerjakan PT Imaji Media meliputi beberapa pekerjaan yaitu,
persiapan, konstruksi videotron,
pemasangan awal, jasa lainnya,
pekerjaan support dan utilitas.
Tersangka Hasnawi Bactiar dan
Hendra Saputra selaku Dirut PT
IMAJI sempat melarikan diri selama beberapa bulan dan ditangkap
diwilayah Kalimantan. Keduanya
dikenai sangkaan melanggar Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor
13 tahun 1999 jo UU no 20 tahun
2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
(K24-80)

Sakit, Wawan Dibantarkan
JAKARTA-Terdakwa
Chaeri Wardana (Wawan)
dibantarkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Tipikor
Jakarta.
Alasannya, kondisi kesehatan terdakwa kasus dugaan
suap sengketa pemilihan
Bupati Lebak, pada 2013 dan
pemilihan Gubernur Banten
belum pulih dan tidak bisa
mengikuti persidangan pembacaan dakwaan pada Kamis
(27/2).
Menurut Jaksa Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edy
Hartoyo, kondisi kesehatan
Wawan belum pulih sejak
dirawat di Rumah Sakit dr
Soekanto Kramat Jati, Jakarta
Timur, pada Senin lalu.
Pihak rumah sakit menyatakan kondisi kesehatan Wawan
belum stabil.
’’Maka kami penuntut
umum memohon kepada
ketua majelis hakim agar

menetapkan pembantaran
penahanan terdakwa Wawan
selama RS dr Sukanto terhitung sejak 24 Februari hingga
selesai perawatan di rumah
sakit tersebut,’’ kata Jaksa
Edy.
Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji mengabulkan
permohonan
pembantaran Wawan hingga sembuh. Dia pun menunda
persidangan suami Wali Kota
Tangerang Selatan, Airin
Rachmi Diany itu hingga
Kamis pekan depan.
’’Majelis mengeluarkan
penetapan pembantaran hingga terdakwa sembuh dari sakitnya. Persidangan ditunda
selama satu minggu. Kita
doakan Wawan segera sembuh,’’kata Matheus.
Sita Lagi
Sementara itu KPK menyita
aset yang diduga terkait tindak
pidana pencucian uang Wawan. Penyidik menyita se-

buah mobil Toyota Alphard.
’’Tadi ada penyitaan penyidik yang berkaitan TPPU
TCW, Alphard hitam B- 4 GRA. Diantar ke kantor KPK
oleh seseorang pegawai PT
BPP (Bali Pacific Pragama),’’
kata Juru Bicara KPK, Johan
Budi.
STNK mobil atas nama
Wawan. Diduga mobil itu pernah diberikan kepada anggota
DPRD Banten.
Selain itu, Johan menambahkan penyidik juga telah
menyita mobil Toyota Kijang
Innova B-1004-SFY. Mobil
itu tercatat atas nama Wawan.
’’Disita dari Agah, dianterin
juga. Mobil tersebut dipakai
untuk operasional Radio Polaris,’’ujar Johan.
Terkait TPPU yang dilakukan oleh adik Atut Chosiyah itu, penyidik KPK telah
menyita sebanayak 45 unit
mobil dan 1 unit motor Harley
Davidson. (D3,viva-80)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

Harga Rumah
Naik Terus
SEMARANG - Harga rumah dalam tiga bulan
ke depan diindikasikan masih terus naik. Hasil
survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan
indeks diekspektasikan naik ke level 168,05.
“Pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang
tinggi dikhawatirkan mendorong peningkatan harga aset
properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya atau
bubble,” ujar Marlison Hakim,
Deputi Kepala Perwakilan BI
Wilayah V Jateng dan DIY,
kemarin.
Menurut dia, pertumbuhan
KPR mencerminkan dinamika
tinggi kegiatan ekonomi di sektor properti yang diharapkan
ikut mendukung pertumbuhan
ekonomi provinsi ini. Di sisi
lain, dalam konteks makro, perkembangan KPR juga perlu dan
terus dicermati.
“Total posisi atau outstan
ding KPR per Desember 2013
meningkat menjadi Rp 14,53
triliun, atau secara tahunan tumbuh 22,7%. Angka pertum-

buhan itu lebih tinggi daripada
pencapaian tahun sebelumnya
sebesar 12,7%,” tuturnya.
Kenaikan serapan KPR,
lanjut dia, didorong oleh minat
masyarakat membeli rumah
yang terus tumbuh, meski harga
properti selalu meningkat. Pada
triwulan IV 2013, penjualan
rumah tumbuh 18,12%.
“Meski tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya
yang 46,8%, pencapaian penjualan itu menggambarkan permintaan rumah terus tumbuh.
Diperkirakan pertumbuhan
masih akan berlanjut,” tegasnya.
Daya Beli Kuat
Data bank sentral menunjukkan penjualan rumah tipe
menengah di atas 36-70 tumbuh
tinggi, yaitu 39,13%, seiring
dengan pertambahan jumlah

warga masyarakat golongan
kelas menengah di Jateng.
Golongan itu memiliki daya
beli kuat.
“Daya beli yang kuat dapat
dilihat pada perkembangan posisi KPR perbankan. Secara tahunan, outstanding KPR tipe
menengah pada 2013 tumbuh
tinggi, yakni 37,6%, jauh melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya 13,1%,” ungkapnya.
KPR tipe kecil 21-36 tumbuh
7,6%, sedangkan outstanding
tipe besar di atas 70 justru tumbuh
melambat, yakni 12,7%, jauh
lebih rendah dari tahun sebelumnya 57,8%.
“Perlambatan laju pertumbuhan kredit tersebut terkait
dengan ketentuan loan to value
(LTV) bagi KPR di atas tipe 70,”
papar Marlison.
Secara keseluruhan, pangsa
KPR di Jateng per Desember 2013
mencapai 8,22% dari total kredit
perbankan Rp 176,61 triliun.
“Sejauh ini, kualitas KPR
terpantau baik, dilihat pada non
performing loan (NPL) yang
berada pada kisaran rendah
2,5%,” tandasnya.(J8-29)

Efektivitas Media Luar Ruang Caleg
Pertanyaan:
Akhir-akhir ini, banyak
sekali media promosi, terutama media luar ruang atau outdoor yang digunakan oleh
para calon anggota legislatif
(caleg). Beberapa yang memiliki kemampuan finansial
menggunakan baliho-baliho
besar di titik-titik strategis.
Para caleg yang tidak memiliki kemampuan finansial besar
hanya menempel dan ‘’merusak’’beberapa pohon di pinggir jalan . Kondisi itu sungguh
merusak estetika perkotaan.
Melalui Klinik Marketing
ini, saya ingin menanyakan
seberapa efektifkah penggunaan media-media outdoor
untuk memasarkan para
caleg. Saya tidak tahu, apakah
strategi itu dilakukan karena
kebiasaan turun-temurun,
ataukah para tim suksesnya
kurang memahami bagaimana melakukan komunikasi
pemasaran yang efektif.
Terima kasih.
Imam Rahardian
Semarang
Jawaban:
Mendekati Pemilu memang waktu datangnya rezeki
bagi perusahaan periklanan
dan print MMT di Indonesia.
Sayang, sebagian besar yang
mendapatkan rezeki kadang
tidak menjadi adviser yang
baik; yang penting keuntungan
melonjak. Lebih celaka lagi,
mindset sebagian saleg menganggap kampanye sekadar
pasang foto, nomor urut, dan
nama yang dipajang di pinggir-pinggir jalan.

Tujuan promosi luar ruang
adalah membangun awareness;
proses agar konsumen selalu
ingat brand name(nama merek)
dari produk, yang memunculkan proses komparasi di
benak konsumen dengan merek
lain yang sebelumnya juga pernah diingat kualitasnya. Misalnya promosi tentang mobil keluaran terbaru. Begitu membaca,
konsumen atau masyarakat
sudah tahu perbandingannya
dengan mobil merek lain; meski
belum membeli atau memiliki,
pernah dengar ceritanya.
Lalu, bagaimana kita bisa
mengomparasikan calegcaleg baru jika caleg yang lain
juga belum pernah diketahui
kualitasnya? Maukah otak kita
menyimpan erat-erat nama
untuk dijadikan acuan memilih? Apalagi yang ditampilkan
sama semua; foto diri, nama,
nomor urut, nama partai. Sampai sekarang, jarang ada masyarakat yang hapal namanama caleg, kecuali secara personal sudah kenal, padahal
tujuan promosi luar ruang
adalah awareness, kenal!
Sebenarnya, yang membuat caleg dikenal adalah positioning-nya, sehingga membuat mereka gampang diingat.
Jadi, jangan cuma memajang
foto besar dan nomor urut,
tetapi berilah tagline positioning yang menunjukkan keistimewaan. Contoh nyata yang
bisa kita tiru dari beberapa produk bisnis antara lain: ‘’Orang
pintar minum (nama jamu)’’,
‘’Bukan basa basi’’ (rokok),
serta ‘’Sukses dimulai dari
bawah’’(produk semir sepatu).
Sampai sekarang masyara-

kat kita masih ingat contoh
tagline itu, sehingga waktu mereka bingung berbelanja, tagline
tersebut langsung muncul di
benaknya. Jadi, bayangkan
kalau para pemilih diminta
mengingat ratusan nama di bilik
pencoblosan, pusing!
Catatan berikutnya, porsi
antara gambar dan nama tidak
berimbang. Padahal berbeda
dari iklan produk makanan;
gambar memiliki magnet kuat
bagi pikiran untuk ikut menyimpan keinginan mencoba!
Kebanyakan hanya foto KTP
yang dipajang; di mana daya
magnetnya? Lagi, foto-foto
caleg tidak bisa berbicara tentang rasa (rasa bakso atau rasa
iga, layaknya pada iklan
makanan yang membuat otak
mengingat terus).
Jadi, kalau Anda tanya
seberapa efektifkah media luar
ruang untuk memasarkan para
caleg, jawabnya sama sekali
tidak efektif, kecuali bisa menancapkan positioning atau
keunggulan komparatif di
benak konsumen atau masyarakat. Pasang gambar di pohon-pohon di kampung atau
tepi jalan-jalan kecil, malah
membuat kesan menjengkelkan buat sebagian masyarakat
pecinta lingkungan hidup.
Kalau ingin efektif, siapkan kekuatan (apa yang paling
dikenal masyarakat dalam diri
caleg yang bersangkutan).
Jadikan kekuatan itu sebagai
positioning tagline, sehingga
masyarakat yakin si caleg pasti
bisa memperjuangkan kepentingan tertentu karena dia ahli
atau aktivis di bidangnya (lingkungan hidup, pendidikan,
olah raga, dll).
Terima kasih partisipasinya.
Salam Pemasaran!(29)

Kompetisi Bisnis Online
JAKARTA - Payment processor berbasis
debit e-wallet pertama di Indonesia, iPaymu
bersama lakubgt.com dan larisbgt.com menggelar kompetisi bagi pelaku bisnis online atau netprenuer.
Ajang tersebut diharapkan bisa mencetak netpreneur baru dan membuat e-commerce di Tanah
Air emakin kuat dan berkembang.
‘’Kompetisi dari Maret sampai September itu
didukung penuh oleh Yamaha dengan total hadiah
Rp 50 juta. Pemenang diumumkan pada
September 2014,’’ tutur CEO iPaymu Pikukuh
Tetuko, kemarin.
Pihaknya terpanggil untuk menularkan
budaya bisnis online kepada masyarakat, karena
memiliki potensi sangat besar.
“Saat ini, orang mau berbisnis tidak perlu
memikirkan membeli ruko atau tempat usaha,
optimalkan saja dunia online. Kenapa internet tak
dimanfaatkan sebagai ladang mencari uang?”
tuturnya.
Peserta kompetisi, kata dia, harus memiliki
imajinasi brillian agar barang yang dijual menarik

calon pembeli. Di sinilah keahlian dan kepintaran
“merayu” konsumen diuji.
Domain Gratis
Pihaknya akan memberikan gratis domain
web.id selama 12 bulan, khusus pengguna
lakubgt.com bagi 200 pendaftar pertama dari
www.rumahweb.com.
Peserta, lanjut dia, juga akan mendapat
bimbingan dan saran dari mentor muda yang
sudah
berpengalaman di bisnis online, misalnya
Riyeke Ustadiyanto (SEO Guru Indonesia),
Kontowiyoga (creative business social media
strategy), Rene Suhardono (career coach &
author of “Your Job is Not Your Career”, dan
Rizal Bigjoy (conversion FB ads strategy).
Roadshow pertama digelar di Jakarta pada 5
Maret di Ciputra GEPI Incubator, DBS Tower, Ciputra World.
Selanjutnya, di Medan (20 Maret), Yogyakarta
(10 April), Surabaya (16 April), dan terakhir di
Bali (24 April). Jadwal roadshow dapat dilihat di
http://www.yamahajawara.com. (F4-29)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

S AHAM P ENCETAK U NTUNG
KODE

11.655

LAST

+/-

S AHAM P ENCETAK R UGI
KODE

LAST

VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG
BELI

+/-

AALI

25.175

1.350

GDYR

18.500

500

GGRM

48.200

1.300

HMSP

68.500

400

PTSP

5.000

1.000

BBRI

9.200

225

POOL

4.100

800

SRTG

4.250

125

ARTAMAS

US$
HK$
AUS
SIN
DEM
Stg
NLG
Yen 100
SwFr
Frc
Myr
Eur

NIAGA

11.640 11.600
1.490
1.250
10.425 10.015
9.215
9.510
18.500 19.470
11.400
10.301
3.575
3.112
15.950
16.123

SUPIT

11.580
1.485
10.390
9.185
19.200
11.300
12.800
3.510
15.890

JUAL
MITRA

11.620
1.485
10.400
9.185
19.150
11.200
3.525
15.900

Konglomerasi
Perlu Diatur
(Tegal). Pelantikan dilakukan di
The Sunan Hotel Solo.
Nelson menilai saat ini pemerintah belum punya niat membuat aturan terkait dengan konglomerasi. Indonesia belum punya
holding company act sebagaimana negara-negara lain.
Menginisiasi
“Sekarang undang-undang
nya memang belum punya, tetapi
ke depan, Indonesia perlu punya
dan kami siap menginisiasi,”
imbuhnya
Kendati aturannya belum
ada, ia menjamin tak akan mengganggu pengawasan OJK. Dalam UU OJK, pihaknya sudah
memiliki kewenangan mengatur
lembaga keuangan.
‘’Dalam UU juga telah disebutkan OJK bisa melakukan pengawasan secara terkonsolidasi
dan terintegrasi,’’ tandasnya.
(K6-29)

Daerah Jangan Didikte Investor
JAKARTA - Menegakkan kedaulatan laut bisa diwujudkan
dengan cara memperbanyak jumlah kapal patroli laut.
Melalui patroli secara sungguh-sungguh, angka kriminalitas di
laut turun sampai 92%, termasuk memangkas illegal fishing atau
pencurian ikan.
‘’Dalam pengelolaan sumber daya alam, daerah seharusnya
jangan sampai didikte oleh investor. Jika mereka melanggar aturan
hukum, jangan segan-segan mencabut izinnya,” tutur Isran Noor,
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
(Apkasi), kemarin.
Pemda, menurut dia, mesti mampu membangun kekuatan agar,
misalnya Blok Mahakam, sumber minyak yang dikuasai asing, bisa
dinasionalisasi.
“Jangan sampai Blok Mahakam kembali ke pihak asing. Tidak
ada alasan kita tidak mampu,” tegasnya.
Isran Noor juga meminta kepada pemda baik pemprov, pemkot,
maupun pemkab supaya memanfaatkan lahan pertanian.(wa-29)

11.715
1.530
10.550
9.265
19.300
11.500
3.600
16.100

NIAGA

11.650
1.515
10.525
9.550
19.475
10.450
3.154
16.125

SUPIT

MITRA

11.720
1.525
10.510
9.260
19.520
11.430
13.175
3.580
16.060

11.720
1.525
10.550
9.260
19.400
11.400
3.590
16.100

Target Penjualan
BMW Dinaikkan

SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
mendorong pemerintah membentuk
undang-undang yang mengatur
konglomerasi lembaga keuangan.
Hal itu diperlukan agar bisa
mengawasi gerak mereka. Nelson Tampubolon, anggota Dewan Komisioner OJK menyebutkan konglomerasi lembaga
keuangan sedang menggejala di
TanahAir karena ada pembatasan
kegiatannya. Misalnya bank tidak
boleh membuat asuransi.
Bank kemudian menggunakan strategi lain dengan membentuk anak perusahaan. Tak sebatas asuransi, mereka juga
memiliki lembaga pembiayaan
sampai dana pensiun.
“Bank bisa mendirikan bermacam-macam anak perusahaan;
hal itulah yang mendorong kong
lomerasi lembaga keuangan,”
tuturnya di sela-sela pelantikan
para Kepala OJK Regional IV.
Dani Surya dilantik sebagai
Kepala OJK Yogyakarta, Mulyadi (Solo), Farid Faletehan (Purwokerto), serta Yulius Ekaputra

ARTAMAS

SM/Fani Ayudea

JELASKAN BMW Seri 520 D : Karyawan PT Astra Internasional Authorized Dealer BMW menjelaskan soal mobil
BMW seri 520 D kepada calon konsumen. (29)

Pembukaan Data Nasabah Perlu Hati-hati
JAKARTA - Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D
Hadad menegaskan untuk menjaga keamanan nasabah sudah ada
peraturan yang mengawal.
‘’Namun, tetap harus dicatat
bahwa pembukaan data nasabah
perbankan untuk kepentingan
peningkatan penyetoran pajak
wajib dilakukan dengan penuh
kehati-hatian,’’ tuturnya menanggapi keinginan Ditjen Pajak
membuka data nasabah perbankan terkait dengan upaya
penarikan pajak.
Ia sepakat atas rencana pembukaan data nasabah perbankan
untuk pemeriksaan pajak melalui
revisi UU Perbankan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan akan bekerja sama dengan
OJK sehubungan dengan kemungkinan pembukaan data perbankan untuk kepentingan penghitungan pajak.

Menurut dia, OJK telah
memberikan sinyal positif.
Panduan teknis yang dikeluarkan Organisasi Kerja Sama
Ekonomi dan Pembangunan
(Organization for Economic
Cooperation and Development;
OECD) mengenai pembukaan
akses data perbankan untuk
kepentingan penerimaan pajak
sejalan dengan program Ditjen
Pajak untuk fokus pada penggarapan wajib pajak pribadi.
‘’Saya setuju pada keputusan
OECD mengenai data perbankan
harus dibuka untuk kepentingan
perhitungan pajak. Namun, UU
Perbankan belum memungkinkan,’’ungkapnya.
Panduan Resmi
OECD meluncurkan panduan resmi kerja sama pertukaran
informasi otoritas perpajakan
antarnegara, kemarin. Panduan
itu ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penangan

an kalkulasi pajak dan penghindaran pajak. Hal itu merupakan mandat dari para pemimpin negara-negara G20.
Panduan mengatur standar
dan kerja sama pertukaran informasi antara otoritas dan jurisdiksi
yang berbeda mengenai informasi
yang diperoleh di institusi keuangan.
Dijabarkan jenis informasi
akun keuangan yang bisa diperlukan antarotoritas, institusi
keuangan yang perlu memberikan
laporan, jenis akun dan para pembayar pajak, serta proses due diligence atau mekanisme yang disepakati antar lembaga keuangan.
Selain itu, dijabarkan mekanisme Common Reporting and
Due Diligence Standard yang
meliputi rekening pendapatan
investasi dari bunga, dividen, dan
asuransi.
Lembaga keuangan yang
wajib melakukan transparansi
rekening adalah perbankan, lem-

baga kustodian, dan lembaga
yang terkait dengan keuangan
lainnya; misalnya perusahaan
sekuritas dan asuransi. Adapun
yang wajib dilaporkan adalah
rekening individu dan lembaga.(bn-29)

SEMARANG - Target penjualan BMW di Jateng dan DIY
dinaikkan mengingat pasar mobil
mewah terus bertambah. Tahun
ini, angkanya menjadi 23%.
“Kami optimistis penjualan
bisa mencapai 90 unit sampai
akhir tahun,” tutur Kepala Cabang
PTAstra Internasional Authorized
Dealer BMW Semarang, Saryono, kemarin.
Tahun ini, lanjut dia, BMWmeluncurkan 10 varian baru dan face
lift, yakni seri 4, New X5, seri 2
Coupe, seri 4 convertible, dan seri
M4. Model-model terbaru mobil
asal Jerman itu diharapkan bisa
mendorong peningkatan penjualan.
“Meski tahun ini ada pemilu,
secara ekonomi pertumbuhan
pasar akan membaik. Nilai investasi yang terus bertambah dan perbaikan infrastruktur membuat
kelas menengah terus tumbuh,”
jelasnya.
Sepanjang 2013, penjualan
BMW di Jateng dan DIY mencapai 73 unit, atau tumbuh 19,6%
dari 2012 yang terjual 61 unit.
Penyumbang terbesar penjualan
seri 3 sebesar 43%, X1 mencapai
16%, X3 sebanyak 22%, seri 5
andil 13,5%, dan seri lain menyumbang 5,5%.
“Pasar terbesar di Kota Semarang 57%, menyusul Yogyakarta
13,5%, dan Solo 11%. Kota-kota
lain, misalnya Cilacap, Kendal,
Kudus, dan Jepara menyumbang
18,5%,” ujar Saryono.(J8-29)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

Listrik Menyala Itu Hak Rakyat
Jaminan pelayanan agar listrik
tetap menyala, apa pun dan bagaimanapun merupakan hak rakyat.
Tidak ada kelompok atau instansi
yang boleh bermain-main mengancam keterhentian pasokan. ”Ancaman” yang dilontarkan oleh PT
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
untuk merespons keputusan kasasi
Mahkamah Agung agar memenuhi
tuntutan Serikat Pekerja PLN, terkait
perintah penyitaan aset-aset PLN,
jelas tidak pada tempatnya. Layanan listrik menyala harus tetap terjamin.

Apakah rendahnya posisi tawar rakyat itu masih akan ditambah dengan ”ancaman” pemadaman karena persoalan internal perusahaan? Kita paham, pastilah
ada masalah kompleks dalam relasi antara PT PLN dengan serikat
pekerjanya. Akan tetapi, sebagai
perusahaan pelat merah yang
menjadi satu-satunya pemasok
kebutuhan energi sehari-hari untuk
rakyat, sepatutnyalah ada jalan tengah yang menggambarkan kejelasan keberpihakan pemerintah
kepada rakyat.

Inilah ujian penyelesaian masalah yang terkait langsung dengan
pemenuhan hajat hidup rakyat. Persoalan gugatan serikat pekerja dengan PT PLN merupakan masalah
internal perusahaan. Jangan pula
mengaitkan pelaksanaan keputusan hukum dengan posisi tawar tertentu menyangkut hak rakyat atas
layanan PLN. Pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pekerjanya
yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung, harus dipisahkan dari
kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Kita menggarisbawahi dan sependapat dengan Pelaksana Tugas
Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma
Setyabudi yang menegaskan, jika
listrik dipadamkan karena PLN tidak
memenuhi kewajiban kepada pekerjanya, berarti perusahaan negara itu menimpakan kesalahan kepada rakyat. Dari logika ini, jika sampai
terjadi kekisruhan, hal itu merupakan kesalahan dan kegagalan
besar dalam pengelolaan perusahaan yang seharusnya menjamin
ketercukupan kebutuhan hidup rakyat.

Kita tidak akan masuk ke wilayah internal PT PLN, namun lebih
menekankan ke persoalan pelayanan. Ya, suka atau tidak suka, selama ini layanan perusahaan kelistrikan tersebut masih banyak
dikeluhkan oleh pelanggan. Mulai
dari jaminan konsistensi pelayanan,
realitas ketidakberdayaan pelanggan yang lemah posisi tawar karena
sifat monopoli penyediaan jasa
kelistrikan itu, hingga yang kecilkecil seperti ketika menerima pengaduan listrik padam dari para pelanggan.

Kita mendorong penyelesaian
yang berorientasi keberpihakan
kepada rakyat. Pelanggan jangan
dijadikan tameng kesengkarutan
ini. Sepatutnyalah semua itu menjadi momentum perbaikan manajemen. Ikuti revitalisasi internal dengan komitmen serius membenahi
performa layanan. Bukankah wajah pelayanan selama ini masih
menguatkan citra rata-rata tentang
”rakyat terus didorong memenuhi
kewajibannya, tetapi banyak diabaikan terkait dengan hak-haknya”?

Melindungi Al-Aqsa, Menjaga Perdamaian
Keinginan Israel untuk menguasai Masjid Al-Aqsa sangat jelas terlihat dari perdebatan yang terjadi di
Knesset (parlemen Israel). Kubu
sayap kanan mengangkat isu AlAqsa pada sidang parlemen itu, dengan tuntutan agar Israel mengambil
alih kewenangan atas situs suci itu.
Kompleks Masjid Al-Aqsa, sesuai
kesepakatan setelah Perang 6 Hari,
berada di bawah kewenangan Yordania.

Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang
merupakan tempat suci ketiga bagi
umat Islam, tidak bisa dilepaskan
dari sejarah konflik Arab-Israel. Israel
merebut kawasan Kota Tua Jerusalem dari Yordania pada Perang
Enam Hari 1967. Dalam traktat perdamaian Yordania-Israel 1994, Yordania mendapat hak untuk memelihara dan mengelola semua situs
tempat suci umat Islam di kawasan
Jerusalem.

Pembahasan di Knesset itu cukup mengejutkan. Meskipun perdebatan di parlemen Israel itu tidak
menghasilkan keputusan apapun,
pembicaraan isu Masjid Al-Aqsa
sarat mengandung muatan politik.
Debat parlemen itu diawali dengan
tuntutan agar Pemerintah Israel
mengakhiri larangan bagi warga
Yahudi untuk berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa, alasan yang seolah
bisa dibenarkan dari sisi Israel.

Berbicara tentang Al-Aqsa tentunya tidak dengan semena-mena
mengabaikan traktat perdamaian itu.
Debat di Knesset tidak seharusnya
terjadi apabila semua pihak selalu
merujuk pada traktat perdamaian.
Pembicaraan di luar konteks traktat
perdamaian sama artinya dengan
upaya untuk mengingkari traktat perdamaian dan pemaksaan oleh kepentingan politik Israel atas kompleks
suci itu.

Pemerintah Israel memang melarang warga Yahudi memasuki kompleks masjid untuk menghindari konflik terbuka dengan warga muslim.
Namun, warga Yahudi sayap kanan
berhaluan garis keras, yang menganggap lokasi itu juga tempat suci
mereka, menuntut hak untuk menjalankan ibadah di dalam kompleks
Al-Aqsa. Keinginan kelompok garis
keras merupakan inisiasi untuk
merebut kewenangan atas Al-Aqsa.

Dalam sejarah konflik PalestinaIsrael, upaya Yahudisasi Israel atas
Al-Aqsa berlangsung dalam berbagai kemasan taktik dan langkah politik. Melindungi Al-Aqsa berdasarkan
status traktat perdamaian masih
tetap menjadi pilihan terbaik untuk
menjaga proses perdamaian Timur
Tengah. Melanggar garis batas itu
akan lebih banyak membawa komplikasi destruktif pada proses perdamaian Timur Tengah.

PKB cantumkan gelar profesor untuk Rhoma Irama.
Sudah raja, profesor pula. Ter-la-lu...!
* * *
Hemat beras, Desa Semin Wonogiri galakkan ”tiwulisasi”.
Buktikan ”anak tiwul” lebih bergas dari ”anak keju”...

(Konsumen tiwul dan blendhung jagung)

Terbit sejak 11 Februari 1950

PT Suara Merdeka Press
Pendiri : H Hetami
Komisaris Utama : Ir Budi Santoso
Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono
Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS
Direktur Operasional : Hendro Basuki
Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo
Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri

Etika Berdakwah
Oleh Ibnu Djarir
TINDAKAN Ustadz Hariri menginjak
kepala orang saat ia berdakwah sangat mengejutkan, sekaligus mengecewakan masyarakat,
khususnya para dai atau mubalig. Bagaimana
mungkin dai yang mestinya menjadi anutan
dan teladan yang baik, justru menunjukkan
perilaku tercela. Kalangan dai kecewa karena
ulah Hariri mencemarkan citra dai yang bertugas menyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil
alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Masyarakat Indonesia, yang mayoritas
beragama Islam, memercayai dan mengharapkan dai mengemban amanat meneruskan
tugas Rasulullah saw, yaitu membimbing
masyarakat supaya memiliki akhlak mulia
atau budi pekerti luhur. Dengan demikian,
menginjak kepala orang lain yang dapat dikategorikan tindak kekerasan bertentangan
dengan norma akhlak Islam.
Tanggal 19 Januari 2014, Hariri (29) diundang untuk berceramah pada acara hajatan
seorang penduduk Nagrak, Cangkuang,
Kabupaten Bogor. Ia, yang bernama lengkap
KH Rd M HaririAbdAzizAzmatkhan menjadi dai setelah lulus Kontes Dai TPI. Pengetahuan agamanya diperoleh dari UIN
Bandung sehingga mempunyai bekal untuk
berdakwah.
Dia mampu mengasuh Majelis Mazidah
Aswaja. Dia yang juga berambut gondrong
memiliki jiwa seni, dan suara seperti rocker,
serta pandai berpencak silat pula. Karena
penampilannya yang menarik, ia diterima
sebagai pemain sinetron, antara lain pernah
main dalam sinetron berjudul ’’Islam KTPî,
ìSampeyan Muslim ?î, ìMak Ijah Pengen ke
Makkahî dan ìSetulus Kasih Ibuî.
Pada awal dia berpidato tiba-tiba alat
pengeras suara rusak sehingga suara Hariri
tidak terdengar jelas. Maka dia pun memanggil
Entis Sutisna, petugas sound system untuk
memperbaiki.Tapi Entis tidak kunjung memperbaiki. Hariri memanggil Entis ke depan
panggung untuk meminta maaf kepadanya
tapi Entis menjawab dengan kata-kata yang
tidak pantas, dan sekali pun minta maaf tetap
dengan suara keras.
Memuncaklah kemarahan Hariri sehingga dia menindih kepala Entis dengan lututnya.

Jurus pencak silatnya muncul. Ustad-ustad lain
kawan Hariri segera melerai, meminta tidak
meneruskan tindihannya.
Manajer Hariri, Odet berpendapat
kemarahan Hariri dapat dimaklumi mengingat
Entis telah menyakiti hatinya. Ia mengatakan
siapa yang pernah berpidato di muka umum
pasti kecewa atau bahkan marah, bila tengah
berpidato tiba-tiba pengeras suara rusak
sehingga pidatonya tidak dapat jelas didengar.
Sebaliknya Agus, majikan Entis, karena sudah
tahu watak pemarah Hariri, menyalahkan
ustadz itu, yang katanya sebagai dai tak bisa
memberi contoh kesabaran menghadapi gangguan, hanya persoalan sound system.
Pendapat yang berkembang di kalangan
dai pada umumnya tidak membenarkan peri-

laku Hariri yang menunjukkan tindak kekerasan. Mestinya dai harus tampil simpatik,
dan menunjukkan akhlak mulia sehingga
menarik hati jamaah. Pendapat lain mengatakan, meski tiap muslim berkewajiban berdakwah, tak setiap muslim harus tampil sebagai
dai lapangan. Hal itu mengingat untuk menjadi dai lapangan harus memenuhi syarat-syarat
tertentu. Karena itu, ada pendapat sebaiknya
Hariri aktif dalam bidang seni budaya saja,
seperti menjadi pemain musik atau sinetron.
Ketua Komisi Kerukunan Beragama
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M

Nasution berpendapat perilaku Ustadz Hariri
menginjak kepala orang termasuk tindak kekerasan, dan bahkan melanggar HAM.
Tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma
akhlak Islami.
Menurutnya, dalam berdakwah, dai hendaknya mencontoh cara Rasulullah saw yang
tidak pernah menunjukkan cara-cara kekerasan. Ia mencontohkan ketika Nabi
Muhammad berdakwah ke Thaif dilempari
batu oleh warga hingga terluka. Namun Nabi
tetap tenang dan bersikap lembut.
Etika Berdakwah
Etika berdakwah meliputi tiga aspek, yaitu
sikap batin, penampilan, dan adab atau
kesopanan. Tulisan sederhana ini hendak
menyampaikan sikap batin berdasarkan
petunjuk dalam Alquran. Pertama; orang
berdakwah harus dilandasi niat ikhlas. Yang
dimaksud ikhlas adalah ucapan dan perbuatan
diniati semata-mata demi memperoleh rida
Allah Swt, bukan mencari kekayaan, kemasyhuran, pujian, atau sebutan indah. Dai yang
ikhlas tidak akan mengomersialisasikan dakwahnya alias memasang tarif (QS Al
Bayyinah: 5).
Kedua; dakwah harus dilaksanakan secara
bijak (QS An Nahl: 125), yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat
yang dihadapi beserta lingkungannya. Ketiga;
dakwah hakikatnya merupakan upaya mengajak orang lain agar mengimani dan mengamalkan ajaran Islam. Tetapi Islamisasi itu tidak
boleh dengan paksaan (QS Al Baqarah: 256 ).
Keempat; dai hendaknya menjadi anutan
atau teladan baik bagi masyarakat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw, khususnya dengan menunjukkan akhlak mulia (QS
Al Ahzab: 21). Kelima; dai hendaknya
menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan, fitnah, atau sejenisnya (QSAlAhzab: 70).
Keenam; dakwah hendaknya dilakukan
lewat cara lemah lembut (QS Ali Imran: 159).
Ketujuh; dakwah hendaknya untuk membina
kesatuan dan persatuan umat, tidak mempertajam masalah khilafiah, dan tidak menjelekjelekkan orang atau golongan lain (QS Al
Hujurat:10).
– H Ibnu Djarir, dekan Fakultas
Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun
1981-1983

Tontonan Shalat Jumat di Televisi
JUMAT, imajinasi waktu sakral, dari masa lalu
sampai sekarang. Umat Islam mengakui bahwa
Jumat itu ”hari suci”, memiliki keutamaan ketimbang hari-hari lain. Selebrasi sakralitas diwujudkan
dengan pelaksanaan shalat saat siang hari. Shalat
dua rakaat secara berjamaah memberi penguatan
iman, bukti dari keberserahan diri dalam ibadah.
Rutinitas ibadah shalat pada Jumat siang berlangsung di masjid-masjid. Orang-orang berdatangan ke masjid, memenuhi panggilan: duduk
mendengarkan khotbah dan melaksanakan shalat.
Kewajiban dilakukan demi iman dan takwa. Kita
pun jeda dari pekerjaan atau kesibukan. Peristiwa
shalat menjadi momentum besar, mengajak manusia berefleksi dan membeningkan diri untuk menjalani kehidupan.
Jumat sebagai hari suci mengajarkan tentang
religiositas, meresapi peristiwa di dunia berbasis
nilai-nilai lahiriah dan batiniah.
Sekarang, Jumat menjadi milik TVRI. Shalat
menjadi tontonan. Sakralitas dari ibadah telah menjadi sajian tontonan, tersaji sebagai acara atau program pada siang hari. TVRI mempersembahkan
program berlabel agama ke publik: siaran langsung
shalat Jumat di Masjid Istiqlal (Jakarta). Acara tak
lazim, mengusik pikiran. Kita menganggap ada
keganjilan.
Apa makna dan faedah siaran langsung shalat
Jumat? Siapa penonton? Apakah stasiun televisi itu
ingin meraih klaim sebagai institusi siaran beramanat agama?
Kita tak bakal menjawab semua keganjilan.
Program itu ada, berdurasi lama. Gejala membuat
program-program agama di televisi sering menimbulkan ambiguitas. Shalat sebagai tontonan melengkapi dari persaingan pelbagai stasiun televisi
menggarap acara pengajian, dari pagi sampai
malam.
Lembaga penyiaran tersebut ingin publik ”beragama” dengan menonton televisi. Sambutan publik memang meriah, representasi kehendak mempelajari dan mengerti agama. Acara pengajian makin menjadi andalan, merangsang pembuat program menganut paham ganjil: ”Pengajian adalah
tontonan, hiburan, sumber uang, pencitraan.” Misi
religius sulit mengelak dari komersialitas dan popularitas.
Persaingan dalam suguhan acara pengajian
mungkin diartikan oleh TVRI dengan sikap berlebihan, menganggap ibadah pantas menjadi tontonan
publik. Perintah melaksanakan shalat ditujukan
bagi kaum lelaki. Mereka bergerak ke masjid,
berkeinginan mengalami ibadah dengan khusuk

Oleh Bandung Mawardi

Apakah TVRI memang
menginginkan ada sebaran misi
”mengenalkan” ibadah ke publik?

dan bermakna. Mereka meninggalkan pasar, kantor,
rumah untuk beribadah. Adegan mereka ada di
masjid justru bersaing dengan penghadiran gambaran jamaah dan suasana masjid melalui siaran
TVRI.
Keputusan membuat siaran langsung menjadi
aneh. Orang shalat disorot kamera, disajikan ke
publik. Kamera memperlihatkan tubuh, pakaian,
ekspresi wajah, sajadah, dan ruang. Penonton bisa
”menikmati” adegan imam dan makmum, menikmati suara iman. Sorotan kamera menjadi pengganti mata penonton: memasuki ruang masjid untuk
menonton orang-orang shalat.
Menjadi Pembuktian
Penonton bisa melihat siaran langsung shalat
Jumat sambil makan, tiduran, bercelana pendek,
merokok, duduk. Televisi ada di kamar, ruang tamu,
terminal, kantor, stasiun, mal, toko. Orang-orang
tak perlu ”bersuci” sebelum menonton peristiwa
ibadah. Di pelbagai tempat, orang bisa menjadi
penonton.
Apakah TVRI memang menginginkan ada

sebaran misi ”mengenalkan” ibadah ke publik?
Apakah siaran langsung menjadi pembuktian
bahwa lembaga penyiaran milik pemerintah itu
adalah institusi berpihak ke acara-acara agama?
Kita pun memiliki percabangan curiga: shalat sebagai tontonan dan siaran langsung sebagai klaim
keberpihakan TVRI.
Kita merasa ada ketidakpatutan untuk menjadikan shalat sebagai tontonan, tak berbeda dari
program berita, musik, gosip, atau sinetron. TVRI
tampak ingin tampil sebagai ìpemenangî dari gejala
persaingan acara-acara agama di televisi. Publik
dianggap sebagai penonton, memberi ìkeuntunganî
bagi televisi.
Cara pengajian-pengajian di pelbagai stasiun
televisi mulai memunculkan dilema. Jamaah harus
berpakaian seragam dan tampil necis saat mengikuti pengambilan gambar di studio.
Tubuh dan pakaian mereka sudah menjelaskan
ada ketidaklaziman makna pengajian saat menjadi
tontonan di televisi. Urusan pengajian justru ditambahi dengan kebijakan stasiun televisi menayangkan shalat Jumat.
Kita berharap para imam dan jamaah tak tergoda oleh kamera. Televisi memang fantastis, membentuk imajinasi tak terbatas. Kita tak bisa memberi
pemakluman jika orang-orang saat menjalankan
shalat berlagak aneh akibat sadar sedang disorot
oleh kamera. Kesadaran bakal menjadi tontonan
tentu bisa memengaruhi kekhusukan dalam beribadah.
Shalat rawan mengalami gangguan dan
kerusakan. Hari Jumat sebagai hari suci pun bakal
ambigu oleh sajian siaran langsung di TVRI. Shalat
itu tontonan. Konklusi tak boleh baku dan
langgeng.
Kita pun memerlukan jawab dari pelbagai curiga atas keputusan TVRI menayangkan langsung
shalat Jumat. (10)
– Bandung Mawardi, pengelola Jagat Abjad
Solo

Email Baru
Berhubung email lama mengalami
gangguan, kini kirimkan artikel
wacana nasional (hal 6) ke:
wacana_nasional@suaramerdeka.com.
dan: wacana.nasional@gmail.com.
Panjang maksimal 7.000 karakter with
space, sertakan pasfoto pose santai. (Red)

Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko
Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji,
Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono,
SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS,
M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto,
Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan
Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang
Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi
Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto
Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul
Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat
Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR.
Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■
HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

BPJS untuk RS Swasta
Oleh Syahrial Faza
Hampir dua bulan ini Badan
Program Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan, yang
kerap disingkat BPJS Kes
melaksanakan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pengimplementasian program tersebut
mendapat respons positif dari Asosiasi Rumah
Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI),
termasuk asosiasi di Jateng.
Namun ada beberapa hal
yang perlu pembenahan demi
penyempurnaan program tersebut.
Pertama; sosialisasi. Sosialisasi program JKN BPJS yang diterapkan mulai 1 Januari 2014 dirasa masih kurang. Hal itu mengakibatkan masyarakat dan dokter
yang menangani JKN BPJS belum sepenuhnya mengerti.
Kedua; koordinasi. Fakta di
lapangan menunjukkan kurangnya koordinasi antara BPJS Kes
pusat-regional dan cabang sehingga ada kebijakan yang bertentangan. Misal soal pemahaman episode tindakan rehabilitasi
medik, kebijakan iur biaya bila
naik kelas perawatan, besaran

kapitasi untuk pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dasar, dan
kebijakan pembagian peserta
PPK dasar.
Ketiga; kepesertaan. Sebagian besar peserta baru kebanyakan mengikuti JKN BPJS saat sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan banyak orang
sudah dirawat di rumah sakit, baru menyodorkan kartu baru peserta JKN BPJS. Ini akan menyulitkan rumah sakit karena terkait
dengan kelas perawatan.
Di sisi lain, banyak protes dari peserta JKN BPJS eks peserta
Askes dan Jamsostek karena rumah sakit tidak lagi memberikan
hak atas obat nongenerik. Persoalannya, rumah sakit swasta ha-

Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas
diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas
yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat:
mbaca.sm@gmail.com Untuk kritik dan saran seputar
Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info

”Pemotongan” Dana
di PT SJV
Saya mantan karyawan PT Sarana Jateng Ventura (PT SJV) yang telah
bekerja selama 16 tahun dari September 1996-23 November 2012. Bagi karyawan yang mengundurkan diri, disamping memperoleh hak pesangon juga
mendapat Dana Kesejahteraan Karyawan (DKK), yang nominalnya sudah
diberitahukan di awal. Uang itu akan diberikan satu tahun setelah mundur dan
jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pengajuan.
Pesangon telah saya terima 27 November 2012, sedangkan porsi dana
kesejahteraan baru saya terima 8 Januari 2014. Ada keterlambatan pembayaran dari perusahaan, namun saat itu tidak ada penjelasan penyebabnya.
Jumlah yang dibayarkan pun hanya 40% dari yang seharusnya saya terima
sesuai kesepakatan semula.
Pemotongan dilakukan dengan alasan bahwa pemberian porsi dana
kesejahteraan yang dilakukan petugas pemegang dana kesejahteraan
karyawan terdahulu, nominalnya dianggap ”terlalu besar”. Ini tidak sejalan
dengan maksud SK Direksi No 07/X/ 2005. Kepada petugas dana kesejahteraan terdahulu yang ”salah” dalam menghitung, akan dimintai pertanggungjawaban. Sedang karyawan yang telah mengundurkan diri
sebelum saya, dan telah menerima porsi dana ”terlalu besar” maka perusahaan akan memintanya kembali. Demikian kata Dirut PT SJV lewat telepon pada Kamis, 9 Januari 2014.
Pertanyaannya, kenapa kaji ulang SK tersebut diadakan pada 20
Desember 2013, yang waktunya bertepatan dengan akan diberikannya
dana kesejahteraan kepada saya dan 5 karyawan lain? Lagi pula, pemberlakuan sepihak menurut sudut pandang PT SJV tersebut yang belum tentu
benar penafsirannya, telah disahkan dan disepakati bersama antara Direksi
dan karyawan yang saat ini masih aktif bekerja tanpa mengundang kami
untuk dilibatkan dalam pembahasan SK Dir No 07/ X/ 2005. Idealnya kami
yang mengundurkan diri harus dilibatkan karena kami yang secara langsung akan terkena dampak atas pemotongan porsi dana tersebut.
Menurut kami, tanpa melihat benar atau tidaknya pemahaman SK
tersebut oleh petugas terdahulu, seyogianya porsi dana kesejahteraan
karyawan tersebut tetap diberikan kepada saya beserta rekan-rekan lain
yang mundur sesuai kesepakatan awal, karena besaran dana yang akan saya
terima setelah setahun tersebut termasuk menjadi salah satu pertimbangan
dalam mengajukan pengunduran diri dari PTSJV. Adalah sangat tidak adil
kalau keputusan sepihak oleh perusahaan diberlakukan surut/mundur
kepada karyawan yang sudah undur diri, apalagi jumlah yang dipotong
besar, yaitu sekitar 60%.
Melalui surat pembaca ini saya beserta rekan lain yang mengundurkan
diri, secepatnya bersedia diajak diskusi dengan manajemen PT SJV untuk
mengkaji/menafsirkan maksud SK tersebut. Namun apabila nanti PT SJV
tetap berpendapat yang paling benar, kami akan merasa ”puas/legawa” jika
rekan-rekan kami yang telah mundur sebelum saya, dan telah mendapat
porsi dana ”terlalu besar” mengembalikan ”dana kelebihan”. Perusahaan
akan memintanya kembali, bukan sekedar wacana.
Arman Suparman, SE
Jl Karangrejo Selatan No 34 RT02 RW08 Tinjomoyo
Banyumanik, Kota Semarang 50262

***

Pos Kamling Sangat Bermanfaat
Keberadaan pos kamling besar sekali manfaatnya. Ketika tengah
malam ada warga yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, misalnya ada orang yang dari luar kota akan berkunjung ke saudara, bisa
bertanya pada petugas kamling. Atau kentongan yang dipukul setiap
jam, bisa memberikan rasa nyaman bagi warga lain.
Petugas ronda atau jaga kamling bisa berkeliling dan mengingatkan
pintu atau jendela yang belum terkunci, atau mengingatkan sepeda
motor yang masih terparkir di teras rumah. Keberadaan petugas kamling
di pos ronda juga menjadi penghalang seseorang yang punya niat jahat di
tempat tersebut. Dalam hal tertentu juga bisa berjaga untuk sewaktuwaktu memberi tahu warga tentang datangnya banjir bandang, kebakaran atau hal lain yang sifatnya gangguan alam.
Masih banyak manfaat ronda atau jaga kamling, yang perlu untuk
digiatkan di setiap kawasan permukiman. Termasuk manfaat untuk bisa
bersilaturahmi dengan tetangga yang sehari-hari sibuk dengan aktivitas
masing-masing.
AKPHerie Purwanto, SH, MH
Kasat Binmas Polres Pekalongan Kota

rus mengikuti kesepakatan dan
ketentuan tarif Indonesia Case
Based Groups (Ina-CBGs), yang
mungkin saja tidak mengakomodasi beberapa obat dan tindakan medis tertentu.
Terkait dengan kepesertaan,
banyak peserta merasa tidak puas
karena menganggap standar
pelayanan di rumah sakit saat ini
berbeda dari semasa mereka masih menjadi peserta Askes atau
Jamsostek.
Keempat; tarif dan regionalisasi tarif. Pembayaran klaim
pembiayaan rumah sakit menggunakan sistem Ina CBGs. Artinya, BPJS Kes membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan
efisien yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi
fasilitas kesehatan di wilayahnya.
Harga Keekonomian
Secara terori, rumah sakit
swasta bisa lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin. Namun, da-

lam praktik, rumah sakit menganggap tarif kapitasi ini di bawah harga keekonomian. Demikian juga untuk perawatan
rujukan di rumah sakit swasta.
Perhitungan tarif per kelompok
penyakit (Ina CBGs) terlalu
rendah, dan disamakan rumah
sakit pemerintah.
Perhitungan tarif itu dianggap tidak fair karena rumah sakit
swasta harus menyediakan modal sendiri. Bila memasang tarif
terlalu rendah, rumah sakit bisa
bangkrut. Bahkan ada kekhawatiran bila ketentuan tarif itu tidak
segera dibenahi, tiap tahun minimal ada satu rumah sakit swasta tidak dapat menjalankan operasional dengan baik.
ARSSI berharap, BPJS Kes
bisa memahami beberapa permasalahan yang dihadapi rumah
sakit swasta. Ke depan, ada pembenahan pada segala lini, termasuk pengendalian biaya sehingga
bisa efisien dengan tetap menjaga kualitas pelayanan.

Karena itu, asosiasi rumah
sakit swasta berharap BPJS
membuka cost sharing untuk
peserta nonpenerima bantuan
iuran (PBI) yang menginginkan
pelayanan obat/alat di luar aturan formularium nasional. Cost
sharing bisa diberikan bila
pasien membutuhkan jasa atau
peralatan canggih tertentu, semisal MRI, CT scan, angiografi,

atau kateter.
Untuk menjaga likuiditas
keuangan rumah sakit swasta,
BPJS Kes perlu kembali meninjau tarif Ina CBGs. Asosiasi rumah sakit swasta di Jateng juga
mengimbau manajemen rumah
sakit untuk merestrukturisasi
biaya langsung dan tak langsung.
Jadi, untuk gaji tetap dokter, bukan lagi diperhitungkan jasa me-

dis. Dengan demikian, rumah sakit swasta tetap bisa bersaing
walaupun dengan biaya produksi
rendah tapi bisa tetap memberikan pelayanan prima. (10)
– Syahrial Faza, staf Humas
Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan
Agung Semarang, anggota Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Jawa Tengah
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

Ukraina Peringatkan Rusia
KIEV - Pemimpin sementara Ukraina
memperingatkan Rusia agar menahan
pasukannya di pangkalan mereka.

SM/rtr

SEPAKATI KOALISI : Para pemimpin protes Vitaly
Klitschko (kanan) dan Arseny Yatsenyuk berbincang
dalam sesi sidang parlemen di Kiev, kemarin. Parlemen
Ukraina sepakat membentuk pemerintah koalisi dan
menunjuk Yatseniuk sebagai perdana menteri. (66)

Peringatan ini dikeluarkan sehari setelah sejumlah pria
bersenjata pro-Rusia menguasai gedung-gedung pemerintah di Simferopol, Ibu Kota Crimea.
”Gerakan pasukan dalam bentuk apapun akan dianggap
sebagai agresi militer,” kata penjabat presiden Oleksandr
Turchynov di hadapan parlemen, kemarin (27/2). Armada
Laut Hitam Rusia dipangkalkan di Kota Sevastopol,
Crimea.
”Saya ingin menyeru pimpinan Federasi Rusia untuk
menghormati perjanjian dasar tentang kehadiran militer
Rusia di Republik Otonomi Crimea,” kata Turchynov.
Lusinan orang berseragam tempur dengan senjata lengkap, kemarin, kembali melancarkan aksi militer di Semenanjung Crimea. Pada hari yang sama para anggota legislatif Ukraina di Kiev tengah bersidang untuk menyetujui
kabinet pro-Barat. Parlemen Ukraina sepakat membentuk
pemerintah koalisi dan menunjuk Arseny Yatseniuk sebagai perdana menteri.
Serangan fajar ini terjadi sehari setelah Presiden Rusia
Vladimir Putin secara mendadak memerintahkan latihan
kesiapan tempur pasukannya di dekat perbatasan Ukraina.
Hal ini meningkatkan kekhawatiran Kremlin menggunakan kekuatan militernya untuk memengaruhi hasil akhir
krisis tiga bulan yang telah menghadapkan Moskwa dengan Barat dalam konfrontasi ala Perang Dingin.
Kementerian Pertahanan Rusia kepada Interfax me-

nyatakan, pihaknya tengah melakukan patroli udara konstan
dengan mengerahkan jet tempur di wilayah perbatasan.
Klaim Masih Berkuasa
Krisis paling berdarah sejak kemerdekaan Ukraina
tahun 1991 pecah November lalu ketika Viktor Yanukovych membuat keputusan mengejutkan dengan mencampakkan kesepakatan perdagangan Uni Eropa yang bersejarah. Keputusan itu dibuat Yanukovych untuk lebih mendekatkan hubungan dengan sekutu lamanya, Rusia yang
menjanjikan bantuan senilai 15 miliar dolar.
Namun kini Ukraina tampaknya akan berbalik ke arah
Uni Eropa setelah Yanukovych dan para kroninya dipereteli. Yanukovych telah digulingkan akhir pekan lalu. Namun kemarin dia masih mengklaim dirinya sebagai presiden Ukraina yang sah.
”Saya, Viktor Fedorovich Yanukovych menyerukan kepada rakyat Ukraina bahwa saya masih menganggap diri
saya sebagai kepala negara Ukraina yang sah, dipilih secara bebas dengan kehendak rakyat Ukraina,” katanya seperti dikutip media.
”Di jalanan di banyak kota di negara kita, terjadi pesta
ekstremisme,” katanya seraya menambahkan bahwa dia
dan sekutu-sekutu dekatnya mendapat ancaman fisik. ”Saya harus meminta pada pihak berwenang Rusia untuk
memberi saya pengamanan pribadi dari aksi ekstremisme.”
Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan,
dia tidak memiliki informasi dan tidak bisa berkomentar
mengenai pernyataan tersebut. Namun kantor berita pemerintah Itar-Tass mengutip satu sumber resmi menyatakan Yanukovych akan mendapatkan ”perlindungan” dari
Rusia. (rtr,bbc,afp-mn-66)

Palestina Tolak Usul Kerry

MOGADISHU - Bom bunuh diri
kembali meledak di Ibu Kota Mogadishu, Somalia, Kamis (27/2) kemarin.
Bom meledak di dekat markas dinas
keamanan, menewaskan itu menewaskan setidaknya 12 orang dan menyebabkan 15 orang menderita lukaluka.
Menurut saksi mata, pelaku membidik mobil keamanan yang mengakibatkan tiga personel dinas keamanan
tewas. Kelompok militan AlShabaab mengaku bertanggung
jawab atas peledakan bom mobil
tersebut.
”Kami bertanggung jawab atas
ledakan bom mobil,” ujar juru bicara operasi militer Al-Shabaab,
Sheikh Abdiasis Abu Musab. Dia

DOHA - Sembilan orang tewas ketika sejumlah tabung gas meledak di sebuah restoran Turki di ibu kota
Qatar, Doha, Kamis kemarin. Kantor berita resmi Negara
Teluk tersebut melaporkan, 32 orang menderita luka-luka akibat ledakan itu, dua di antaranya dalam kondisi kritis. ”Ledakan yang terjadi hari ini di restoran Istanbul dekat pom bensin menyebabkan sembilan orang tewas,”
lapor kantor berita itu mengutip paramedis. Perdana
Menteri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser al-Thani
membenarkan adanya ledakan tersebut. ”Terdapat korban tewas sebagaimana yang telah diumumkan. Akan
ada konferensi pers oleh Kementerian Dalam Negeri
untuk memberi informasi terkait insiden ini,” kata Sheikh
Abdullah. (rtr-mn-66)

Misionaris Akui Sebarkan Agama
PYONGYANG - Seorang misionaris Korsel yang ditahan di Korut sejak tahun lalu menyampaikan pengakuan
terbuka berdasarkan pernyataan tertulis. Misionaris
bernama Kim Jung-wook itu mengatakan, dia berusaha
menyebarkan agama Kristen di Korut dan menggulingkan negara dengan bantuan intelijen Korsel. Pernyataan
itu disampaikan pria 50 tahun tersebut dalam konferensi
pers yang terkesan sangat diatur dengan seksama di
Pyongyang. Kim mengaku masuk ke wilayah Korut dari
Cina pada Oktober lalu dengan membawa materi-materi penyebaran agama. Dia ditangkap pihak berwenang
Korea Utara sehari setelahnya. (bbc-mn-66)

Singapura Didera Cuaca Terpanas

Bom Mobil Tewaskan 12 Orang

RAMALLAH - Seorang pejabat senior Palestina, kemarin, menolak usulan Amerika Serikat untuk memperpanjang perundingan damai yang akan
berakhir April.
”Tidak ada gunanya memperpanjang negosiasi,
bahkan hanya satu jam, jika Israel yang direpresentasikan oleh pemerintah saat ini terus mengabaikan
hukum internasional,” kata kepala juru runding Palestina, Saeb Erakat kepada AFP.
Menurutnya jika Israel memiliki komitmen, maka
kesepakatan akan dicapai dalam waktu tidak lebih
dari sembilan jam.
Pernyataan itu dilontarkan Erakat untuk menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri AS John Kerry
dalam keterangan pers di Washington, Rabu. Kerry
menyatakan, dibutuhkan tambahan waktu untuk
menyepakati kerangka awal yang bakal memandu
perundingan selanjutnya. Kerry mengusulkan tambahan waktu selama sembilan bulan.

Ledakan di Restoran, 9 Tewas

Perundingan damai Israel-Palestina kembali dilakukan sejak Juli lalu atas bantuan Kerry. Sebelumnya
selama tiga tahun perundingan tersebut mandek.
Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon bulan lalu
mengatakan, dia ingin perundingan diperpanjang.
Terpisah, seorang warga Palestina kembali menjadi korban kebrutalan aparat keamanan Israel, kemarin. Muataz Washaha (24) tewas diberondong peluru
setelah menolak menyerahkan diri kepada tentara dan
polisi Israel yang telah mengepung kediamannya.
Washaha ditemukan tak bernyawa setelah pasukan Israel merobohkan bagian bangunan menggunakan buldoser dan melancarakan tembakan.
Militer Israel menyatakan, pasukannya bermaksud
menangkap seorang pria yang diduga melakukan kegiatan teror. Dua tersangka lainnya ditangkap di lokasi
kejadian. Menurut Reuters, tidak terdengar tembakan
dari dalam rumah sebelum pasukan Israel memberondong tempat tersebut. (rtr,afp-K16-66)

mengatakan kepada Reuters, serangan
itu menewaskan 12 anggota pasukan
keamanan dan 15 orang luka-luka.
”Kami menargetkan pasukan keamanan nasional yang sedang bercengkrama di kedai teh. Ledakan hari ini di
Mogadishu juga merupakan operasi kami
dan akan terus berlanjut,” imbuhnya.
Al-Shabaab merupakan kelompok
pemberontak yang terkait dengan AlQaedah. (rtr-K16-66)

SM/rtr

SEJUMLAH anak mendinginkan diri di taman
karena cuaca panas yang mendera Singapura,
kemarin (27/2). Singapura dan Malaysia tengah
bergulat menghadapi cuaca terpanas sehingga
harus meningkatkan pasokan air. (66)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

Presiden Minta Jangkauan Bidikmisi Diperluas
JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono menginstruksikan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
untuk memperluas jangkauan program
Beasiswa Bidikmisi.
Dengan begitu, semangat
memperluas akses pendidikan
bagi seluruh masyarakat dapat terwujud. ”Sejalan dengan terus bertambahnya anggaran pendidikan,
tolong perluas jangkauan program
Beasiswa Bidikmisi ini,” ujar
Presiden Yudhoyono saat acara
Silaturahim Nasional Bidikmisi
2014, di Jakarta, Kamis (27/2).
SBY menegaskan, pendidikan
merupakan hak bagi semua rakyat, termasuk anak-anak bangsa
yang berasal dari golongan ekonomi kurang mampu. Menurutnya, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengupayakan mengurangi tingkat
kemiskinan dan pengangguran

melalui pendidikan.
”Tidak boleh lagi ada anak
yang berasal dari ekonomi lemah
tidak sekolah. Hak mereka sama
di negeri ini. Oleh karena itu, ada
kebijakan pemerintah untuk
memberikan kesempatan pendidikan sehingga pendidikan untuk
semua bisa terwujud,” tegasnya.
Kepada para mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi, SBY
berharap dapat menggunakan
kesempatan yang ada dengan
sebaik-baiknya. Harapannya,
mereka bisa menjadi penerus dan
calon pemimpin bangsa pada
masa depan.
”Tidak lama lagi Indonesia
akan menjadi negara maju, dan

Promosi Terbuka untuk
Riset Hak Ulayat
SEMARANG - Dosen Fakultas Hukum (FH) Undip, Sukirno, menempuh ujian promosi
terbuka dalam rangka menyelesaikan studi S-3 di Program
Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip, Jumat (28/2) ini. Ujian promosi ini menjadi ajang untuk
mempertanggungjawabkan pergulatan keilmuan di hadapan guru
besar dan pakar ilmu hukum.
Mengusung riset tentang pengakuan negara atas hak ulayat
masyarakat adat Badui, promovendus dibimbing Prof Dr
Yusriadi (promotor) dan Prof Dr
Suteki (kopromotor).
”Ada kasus menarik dalam
penelitian saya. Itu, mengenai
bagaimana hak ulayat masyarakat
adat Badui ternyata dihormati oleh
pemda setempat. Fakta ini seperti
berkebalikan dengan kondisi yang
dialami masyarakat adat di tempat
lain,” tutur pria kelahiran Kabupaten Pati itu.
Hak ulayat adalah semacam
kewenangan yang melekat pada
masyarakat adat. Masyarakat seperti Suku Badui misalnya, dalam
persoalan ini merasa memiliki hak
atas tanah dan wilayah, termasuk
pengelolaan sumber daya alam.

SM/Hari Santoso

Sukirno
Kondisi ini lantaran didasari ikatan
batin antara masyarakat adat dan
wilayah yang dihuni mereka.
Pada contoh masyarakat Badui, mereka tidak semena-mena
berani memperlakukan lingkungan lantaran ikatan batin yang
sedemikian kuat. Muncul sebuah
harmonisasi, antara suku dan
kawasan tempat tinggal sehingga
terjaga kelestarian alam.
Sukirno berpendapat, cara pandang Pemkab Lebak yang kemudian melahirkan perda demi
melindungi hak ulayat sedemikian istimewa. Pemkab didukung
para wakil rakyat dan masyarakat
memberikan empati penuh atas
hak masyarakat adat. (H41-60)

Menulis Artikel
di Media Perlu Diasah
PURWOKERTO - Antara
menulis artikel populer untuk
media massa dan jurnal ilmaih
ibarat dua kutub yang bertolak
belakang. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni samasama merupakan keterampilan
menulis yang harus terus dilatih
dan diasah.
”Ini ibarat kutub utara dan kutub selatan karena secara substansi memang berbeda,” kata
Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka Gunawan
Permadi, saat memberikan materi pada acara Workshop Penulisan Artikel Populer dan Kehumasan di kampus Universitas
Muhammadiyah Purwokerto
(UMP), Rabu (26/2).
Kegiatan diikuti dosen, mahasiswa, delagasi fakultas, program studi, dan UKM dari UMP.
Acara itu tindak lanjut dari penandatanganan nota kerja sama
antara UMP dan Suara Merdeka.
Menurut Gunawan, penulisan jurnal ilmiah, logika yang
dipakai dari induksi ke deduksi,
yakni dari berbagai eksperimen
atau pandangan ke kesimpulan.
”Kalau artikel populer sebaliknya, dari logika deduksi ke induksi, yakni memulai dari sesuatu yang sedang aktual atau men-

jadi perhatian publik kemudian
dianalisis dan diakhiri dengan
saran dan solusi dari pemikiran
subjektif si penulis,” terangnya.
Diawali Metode
Redaktur Pelaksana Suara
Merdeka Triyanto Triwikromo
menambahkan, kata kunci dalam
menulis jurnal populer diawali
dengan mengetahui metode atau
teknik. Misalnya dari segi bahasa
mudah dipahami, umum, dikenal masyarakat, dan sederhana.
Adapun kriteria tulisan yang
layak muat atau bisa diterbitkan
di media, lanjutnya, topik harus
aktual atau terkini, menyangkut
banyak orang, mengundang perhatian, dan merupakan hal baru.
Dalam topik materi kehumasan, Redaktur Senior Suara
Merdeka Bagas Pratomo mengatakan, dampak buruk pemberitaan
juga bisa dipicu akibat kelemahan
bagian kehumasan atau public
relations dalam membangun
hubungan atau sinergi dengan
awak media.
”Cantoh figur humas yang
bagus adalah Humas KPK Johan
Budi SP. Keterangan dan informasinya selalu ditunggu media
dan cara menyampaikannya juga
komunikatif dan bisa menyelami
kebutuhan media.” (G22-60)

SM/Agus Wahyudi

BERBAGI PENGALAMAN : Redaktur Senior Suara
Merdeka Bagas Pratomo, Wapemred Gunawan Permadi,
dan Redaktur Pelaksana Triyanto Triwikromo berbagi pengalaman dalam Workshop Penulisan Artikel Populer dan
Kehumasan di UMP, Rabu (26/2). (60)

kita punya potensi serta tekad
yang besar. Kalau terus meningkatkan SDM yang unggul,
menguasai teknologi dan ilmu,
maka masa depan negara kita
akan menjadi cerah,” harapnya.
Presiden berharap agar para
generasi muda Indonesia bisa meraih prestasi setinggi-tingginya.
”Negara menunggu kepemimpinan kalian untuk membawa
Indonesia ke era keemasan dan
kejayaan,” tegas SBY.
20 Persen
Mendikbud Mohammad Nuh
menjelaskan, pemerintah telah
mengeluarkan aturan terkait dengan kewajiban untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi
siswa yang berasal dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi.
Melalui Undang-Undang No
12/2012 tentang Pendidikan
Tinggi, setiap perguruan tinggi
negeri wajib mengalokasikan
minimal 20% kuota mahasiswa
baru untuk calon mahasiswa

kurang mampu dan berasal dari
daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Nuh menjelaskan, pada tahun
2007, tercatat hanya 1,4% mahasiswa berasal dari keluarga kurang

mampu. Tahun 2014, meningkat
menjadi 4,7%. Dia menargetkan,
melalui program Bidikmisi, jum-

lah mahasiswa dari keluarga
kurang mampu bertambah menjadi sekitar 15%. (K32-60)
JUMAT, 28 FEBRUARI 2014

Bandara Dibangun
Pekan Depan
SEMARANG - Pengembangan Bandara
Internasional Ahmad Yani Semarang
rencananya dimulai pekan depan.

SM/ MH Habib Shaleh

TUTUP JALUR : Sejumlah warga menutup total jalur evakuasi Gunung Merapi di kawasan Jalan Talun, Muntilan,
Magelang, Kamis (27/2). Mereka kecewa jalur itu dibiarkan rusak parah.(30)

Warga Blokade Jalur Evakuasi Merapi
MAGELANG - Warga Kecamatan Dukun dan Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang
menutup total jalur evakuasi
Gunung Merapi, selama tiga
jam. Penutupan dilakukan sebagai bentuk protes karena Jalan
Muntilan-Dukun (Merapi) rusak
parah dan tidak diperbaiki.
Penutupan dilakukan mulai
perempatan Sayangan dengan
menggunakan truk pasir. Semua
truk pasir dihentikan dan diminta
berjajar di tengah jalan. Aksi ini
membuat jalan di sekitar kota
Muntilan mengalami kemacetan
panjang.
Ribuan warga kemudian berjalan kaki sejauh satu kilo meter
mulai perempatan Pondok Pesantren Al Iman sampai perempatan Sayangan. Warga membentangkan spanduk bertuliskan
Komando (Koalisi Masyarakat

untuk Demokrasi) Menolak
Truk Pasir.
Demo ini dilakukan Forum
Rembug Lintas Merapi dan
Koalisi Masyarakat Menolak
Pengguna Jalan Talun. Dalam
aksinya, mereka dengan tegas
menolak armada truk pasir karena dinilai merusak jalur evakuasi
Merapi mulai Muntilan-Dukun
sepanjang 12 km.
Koordinator Aksi Agus MS
menyatakan pihaknya menuntut
Pemkab Magelang untuk segera
memperbaiki jalan tersebut.
Pasalnya, Jalan Muntilan-Dukun merupakan jalur utama evakuasi Gunung Merapi. Jalan ini
juga merupakan jalur pendidikan dan jalur ekonomi para
petani sayur di lereng Merapi.
’’Ini jalan utama bukan jalur
penambangan. Truk pasir beroperasi 24 jam sehingga meng-

ganggu masyarakat. Jalan menjadi rusak parah dan banyak
kecelakaan. Warga merasa terganggu,’’tegas Agus.
Agus menyebut setiap hari
sekitar 500 truk pasir hilir mudik
membawa muatan dengan tonase melebihi kapasitas. Untuk itu,
warga menuntut tiga hal kepada
Pemkab Magelang.
Pertama, kata Agus, warga
meminta Pemkab segera memperbaiki Jalan Muntilan-Dukun
demi keselamatan dan kenyamanan warga. Kedua, warga
meminta bupati mengembalikan
fungsi jalan ini sebagai jalan
utama dan jalur evakuasi.
Tuntut Perbaikan
Hal ini sesuai UU Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan dan
Permen PU Nomor 11 Tahun
2011 tentang Jalan Khusus.
’’Kami minta pemerintah mem-

bangun jalur khusus untuk armada galian C sehingga tidak mengganggu masyarakat,’’ tegasnya.
Seusai berorasi, perwakilan
warga diterima Camat Muntilan
Iwan Sutiarso bersama perwakilan Dishub, serta DPU, dan
ESDM Kabupaten Magelang.
Iwan berjanji akan menyalurkan
aspirasi warga kepada Bupati
Magelang Zainal Arifin. Disebutkan permintaan warga soal
pelarangan truk pasir lewat akan
dikaji dan ditindaklanjuti.
Kabid Bina Marga DPU dan
ESDM David Rudiyanto menambahkan, Pemkab sudah
menganggarkan perbaikan Jalan
Muntilan-Dukun sebesar Rp 2,2
miliar. Rencananya, jalur tersebut akan dibangun dengan model cor beton agar lebih tahan
lama. (H66-71)

Warga Panti Belum Tersentuh BPJS
DEMAK - Pengemis, gelandangan, dan warga miskin lanjut
usia (lansia) yang telantar di
jalan-jalan sampai saat ini belum
tercakup sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahkan kesehatan lansia di sejumlah
Panti Rehabilitasi Sosial juga
belum terjamin.
Hal itu terungkap saat Gubernur Ganjar Pranowo berkunjung ke Panti Rehabilitasi Sosial
Pucanggading, Mranggen, Demak, Kamis (27/2). Sebanyak
115 kakek dan nenek berusia 60
tahun ke atas yang berlindung di
panti itu masih kesulitan berobat
karena belum terjamin BPJS.

Koordinator Tata Usaha Unit
Panti Rehabilitasi Sosial Pucanggading Amin Gunawan
mengatakan, dahulu penghuni
panti tercatat sebagai anggota
jaminan kesehatan masyarakat
daerah. Namun, sejak berganti
dengan BPJS, justru tidak tercatat. ’’Sejak BPJS ini malah
kacau, kalau rujukan ke rumah
sakit masih harus bayar,’’
katanya.
Anggaran Terbatas
Padahal anggaran yang dimiliki panti sangat terbatas. Sejumlah fasilitas juga masih
memprihatinkan, seperti kekurangan kursi roda, dan genset

PMI Jangan Low Profile
SEMARANG - Untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) Palang Merah
Indonesia (PMI) Jateng menggelar pelatihan bidang kehumasan
dan asesmen di Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat) PMI Jateng di Sambiroto, Tembalang,
Semarang, Kamis (27/2).
Ketua PMI Jateng Sasongko
Tedjo menyatakan, bidang kehumasan harus mampu mendukung
program dan kegiatan PMI dengan baik. Caranya dengan mempublikasikan dan menginformasikan kegiatan PMI yang sangat
banyak.
’’Kegiatan harus dipublikasikan, tapi jauh dari kesan pamer.
Kehumasan PMI jangan lagi low
profile dan sembunyi-sembunyi,’’
kata Sasongko saat memberikan
sambutannya pada pelatihan
tersebut.
Sejumlah pengurus PMI Jateng
menjadi narasumber dalam kegiatan itu, yakni Wakil Ketua
Bidang Citra dan KehumasanAdji
Samekto, Wakil Ketua Bidang
Yansoskesmas Imam Triyanto,
Wakil Ketua Tobari HR, dan

anggota PMI Jateng Ahmad Soeseno.
Pertanggungjawaban
Sasongko mengatakan, publikasi kehumasan ini mempunyai
tujuan jelas. Sebab, ini merupakan
bentuk pertanggungjawaban PMI
kepada masyarakat. Jika masyarakat banyak tahu kegiatan PMI
lewat publikasi media, ini tentu
memudahkan mencari bantuan,
seperti donatur dari pemerintah
maupun pihak swasta.
Menurut dia, organisasinya
baru-baru ini telah membantu korban bencana Topan Haiyan di Filipina, Gunung Kelud, dan banjir
di Jakarta, Manado, dan Pati.
’’Saat banjir di Pati, PMI membawa helikopter menuju daerah
terisolasi di Sukolilo. PMI cukup
mendapatkan nama. Hal ini
menunjukkan standardisasi yang
lebih,’’jelasnya.
Sementara Adji Samekto meminta bidang kehumasan PMI
harus melek media email, website,
dan blog. ’’Hal itu penting bagi
kehumasan. Kalau tidak tahu, itu
kategori primitif,’’ tandasnya.
(J17,H68-71)

SM/Royce Wijaya SP

PAPARKAN MATERI : Adji Samekto memaparkan
materi dalam Pelatihan Bidang Kehumasan dan Asesmen
di Pusdiklat PMI Jateng, Kamis (27/2).(30)

untuk penerangan kala mati
listrik. ’’Kapasitas di sini 115
sudah full. Tidak bisa menampung lagi meski waiting list ada
puluhan,’’jelasnya.
Ganjar menyatakan keprihatinannya atas belum tercatatnya
lansia di panti itu pada BPJS.
Menurutnya, sesuai undangundang, seluruh fakir miskin dan
anak telantar harus dipelihara
Negara.
Ketika mengunjungi panti,
Ganjar teringat ayahnya yang
sudah berusia 85 tahun. ’’Sama
seperti mbah-mbah ini, harus
dimandiin dan dijaga setiap
waktu,’’katanya.

Ganjar berjanji mengupayakan agar proses peralihan dari
Jamkesmasda ke BPJS bisa
berlangsung cepat. DPRD Jateng juga baru saja menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Lansia pada Kamis kemarin.
’’Saya mengapresiasi petugas
di panti yang kentara sekali bisa
membuat para lansia tersenyum
bahagia. Meski kekurangan
prasarana, tapi tempatnya bersih
dan terawat, saya apresiasi betul.
Mudah-mudahan Perda Lansia
bisa lebih membahagiakan simbah-simbah kita,’’ katanya.
(H68,J17-71)

Hal ini menyusul terbitnya surat
dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 21 Februari lalu.
Pembangunan diawali dengan
penandatangan kerja sama antara
PT Angkasa Pura I dan Kodam
IV/Diponegoro. Gubernur Ganjar
Pranowo mengharapkan penandatanganan kerja sama pemanfaatan (KSP) dapat segera digelar
pada Senin (3/3).
Namun, hingga kemarin, kepastian tanggal penandatanganan
belum bisa diambil karena PT
Angkasa Pura I belum siap secara
administrasi. ’’PT Angkasa Pura
masih meminta waktu untuk mengadakan RUPS (rapat umum pemegang saham) untuk menyele-

saikan administrasi,’’ kata Ganjar
di gubernuran, Kamis (27/2).
Dipercepat
Ganjar kemudian meminta
waktu penyelenggaraan RUPS itu
dipercepat. Sebab, pembangunan
bandara sudah molor terlalu lama
akibat proses di Kemenkeu yang
sempat mandek.
’’Saya minta RUPS digelar sore
ini (kemarin) atau besok pagi (hari
ini) saja, agar tidak molor lama
lagi,’’tegasnya.
Proses di Kemenkeu berjalan
lambat karena sulitnya menentukan besaran kontribusi dari PT
Angkasa Pura ke Negara. Proses
penghitungan itu terkait adanya
perubahan proposal pengem-

bangan bandara yang semula
menggunakan lahan 67 hektare
bertambah sekitar 20 hektare
milik TNI Angkatan Darat (AD).
Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
(Dishubkominfo) Jawa Tengah,
Urip Sihabudin mengatakan, perjanjian kerja sama akan ditandatangai oleh Pangdam IV/Diponegoro dan Direktur Utama PTAngkasa Pura I.
’’Persetujuan sudah dikeluarkan Kemenkeu berikut nilai kontribusinya. Gubernur hanya akan
menyaksikan penandatanganan,’’
katanya.
Ditambahkannya, lelang pekerjaan pengembangan bandara sudah diputuskan pemenangnya. Pengumuman akan dilakukan usai
penandatangan kerja sama sehingga proses pekerjaan bisa segera dimulai. ’’Harapan saya secepatnya
dimulai,’’katanya. (H68,J17-71)

Semarang-Tegal Lebih Cepat
SEMARANG - Mulai 1 Maret
2014, PT Kereta Api Indonesia
(KAI) Daop IV Semarang membuka jalur Semarang-Weleri. Jalur
ini akan menggunakan KA Kaligung dengan waktu tempuh 30
menit.
Tidak hanya itu, jarak tempuh
Semarang-Tegal dengan rangkaian kereta yang sama menjadi
lebih cepat. Jika semula perjalanan KAKaligung butuh waktu

3-4 jam menjadi 2 jam 15 menit.
Sebab, PT KAI mengganti
rangkaian Kaligung dari kereta rel
diesel (KRD) menjadi gerbong
ekonomi AC yang ditarik dengan
lokomotif. ’’KRD hanya memiliki kecepatan maksimal 70 km per
jam. Bila menggunakan lokomotif, akan lebih cepat. Apalagi bila
jalur ganda ruas Weleri-Ujungnegoro sudah bisa dioperasikan
pada 14 Maret nanti,’’ kata Kepala

PT KAI Daop IV Semarang, Wawan Ariyanto di kantornya, kemarin.
Untuk kereta PekalonganSemarang, PT KAI berencana
membuka rute tersebut sekitar
April atau Mei. Rute ini akan
memanfaatkan rangkaian KA
Kamandaka rute SemarangPurwokerto yang menganggur di
Semarang sejak pukul 10.0016.00. (J8-71)
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014
Suara Merdeka 28 Februari 2014

More Related Content

What's hot

Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014hastapurnama
 
Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Portal Surya
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014hastapurnama
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Portal Surya
 

What's hot (17)

Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
Kedaulatan Rakyat 7 April 2014
 
Rabu, 23 januari 2019
Rabu, 23 januari 2019Rabu, 23 januari 2019
Rabu, 23 januari 2019
 
Jumat 25 januari 2019
Jumat 25 januari 2019Jumat 25 januari 2019
Jumat 25 januari 2019
 
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 8 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 25 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
Kedaulatan Rakyat 6 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 13 Februari 2014
 
Harian Warta Nasional
Harian Warta NasionalHarian Warta Nasional
Harian Warta Nasional
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014Suara Merdeka 6 Maret 2014
Suara Merdeka 6 Maret 2014
 
Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019Kamis, 31 januari 2019
Kamis, 31 januari 2019
 
Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014Media Indonesia 22 Februari 2014
Media Indonesia 22 Februari 2014
 
Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013Epaper Surya 12 Agustus 2013
Epaper Surya 12 Agustus 2013
 
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Februari 2014
 
Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014Media Indonesia 23 Maret 2014
Media Indonesia 23 Maret 2014
 
02 nasional
02 nasional02 nasional
02 nasional
 
Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013Surya epaper 15 november 2013
Surya epaper 15 november 2013
 

Similar to Suara Merdeka 28 Februari 2014

Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 26 Februari 2014
Suara Merdeka 26 Februari 2014Suara Merdeka 26 Februari 2014
Suara Merdeka 26 Februari 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 7 Maret 2014
Suara Merdeka 7 Maret 2014Suara Merdeka 7 Maret 2014
Suara Merdeka 7 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 28 Februari 2014
Media Indonesia 28 Februari 2014Media Indonesia 28 Februari 2014
Media Indonesia 28 Februari 2014hastapurnama
 
KELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxKELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxshiningsurya
 
Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru
 
Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015suarakarya
 
Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014hastapurnama
 

Similar to Suara Merdeka 28 Februari 2014 (20)

Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014Suara Merdeka 24 Februari 2014
Suara Merdeka 24 Februari 2014
 
Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014Media Indonesia 12 Maret 2014
Media Indonesia 12 Maret 2014
 
Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014Media Indonesia 7 Maret 2014
Media Indonesia 7 Maret 2014
 
Suara Merdeka 26 Februari 2014
Suara Merdeka 26 Februari 2014Suara Merdeka 26 Februari 2014
Suara Merdeka 26 Februari 2014
 
Suara Merdeka 7 Maret 2014
Suara Merdeka 7 Maret 2014Suara Merdeka 7 Maret 2014
Suara Merdeka 7 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 28 Februari 2014
Media Indonesia 28 Februari 2014Media Indonesia 28 Februari 2014
Media Indonesia 28 Februari 2014
 
02 HAM-LAT.pptx
02 HAM-LAT.pptx02 HAM-LAT.pptx
02 HAM-LAT.pptx
 
KELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptxKELOMPOK 3 HAM.pptx
KELOMPOK 3 HAM.pptx
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
 
Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26Cahaya Baru Edisi 26
Cahaya Baru Edisi 26
 
03 nasional
03 nasional03 nasional
03 nasional
 
03 nasional
03 nasional03 nasional
03 nasional
 
03 nasional
03 nasional03 nasional
03 nasional
 
03 nasional
03 nasional03 nasional
03 nasional
 
Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015Rabu, 29 April 2015
Rabu, 29 April 2015
 
Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014Suara Merdeka 8 Maret 2014
Suara Merdeka 8 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 3 Maret 2014
 
Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014Suara Merdeka 23 Februari 2014
Suara Merdeka 23 Februari 2014
 
03 nasional
03 nasional03 nasional
03 nasional
 

More from hastapurnama

Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014hastapurnama
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014hastapurnama
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014hastapurnama
 
Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014hastapurnama
 
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014hastapurnama
 
Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014hastapurnama
 

More from hastapurnama (20)

Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014Pikiran Rakyat 6 April 2014
Pikiran Rakyat 6 April 2014
 
Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014Pikiran Rakyat 7 April 2014
Pikiran Rakyat 7 April 2014
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
Pikiran Rakyat 3 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014Pikiran Rakyat 2 April 2014
Pikiran Rakyat 2 April 2014
 
Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014Republika 2 April 2014
Republika 2 April 2014
 
Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014Pikiran Rakyat 1 April 2014
Pikiran Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
Kedaulatan Rakyat 1 April 2014
 
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
Pikiran Rakyat 30 Maret 2014
 
Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014Republika 30 Maret 2014
Republika 30 Maret 2014
 
Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014Media Indonesia 30 Maret 2014
Media Indonesia 30 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
Pikiran Rakyat 29 Maret 2014
 
Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014Republika 29 Maret 2014
Republika 29 Maret 2014
 
Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014Media Indonesia 29 Maret 2014
Media Indonesia 29 Maret 2014
 
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
Kedaulatan Rakyat 28 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
Pikiran Rakyat 28 Maret 2014
 
Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014Republika 28 Maret 2014
Republika 28 Maret 2014
 
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
Pikiran Rakyat 27 Maret 2014
 
Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014Media Indonesia 28 Maret 2014
Media Indonesia 28 Maret 2014
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxMaskuratulMunawaroh
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxHaryKharismaSuhud
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxJawahirIhsan
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".Kanaidi ken
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptpalagoro17
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...nuraji51
 

Recently uploaded (20)

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptxPPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
PPT PENDIDIKAN KELAS RANGKAP MODUL 3 KELOMPOK 3.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
RENCANA + Link2 MATERI Training _"SISTEM MANAJEMEN MUTU (ISO 9001_2015)".
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.pptPenyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
Penyuluhan DM Tipe II Kegiatan Prolanis.ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 

Suara Merdeka 28 Februari 2014

  • 1. JUMAT PON, 28 FEBRUARI 2014 TAHUN 65 NO. 18 ■ TERBIT 32 HALAMAN . kunjungi kami di : www.suaramerdeka.com m.suaramerdeka.com epaper.suaramerdeka.com 1 Akil Serang Mahfud ● Anggap Bertanggung Jawab ● Hambit-Cornelis Dituntut 6 Tahun, Nisa 7,5 Tahun tanyakan surat dakwaan jaksa yang tidak mencantumkan nama Mahfud. ”Saya bukan ketua ataupun anggota panel hakim MK yang mengadili perkara tersebut, melainkan Mahfud MD. Tidak ada relevansinya, transfer ke CV Ratu Samagat dengan permohonan perkara Pilkada Banten di MK,” katanya. Akil menganggap Mahfud turut bertanggung jawab dalam memutus perkara itu. ”Kenapa jaksa penuntut JAKARTA - Terdakwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyampaikan nota keberatan (eksepsi) pribadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/2). Kesempatan itu dia gunakan untuk menyerang bekas koleganya, Mahfud MD. Akil menyatakan, dirinya bukan anggota panel hakim dalam perkara sengketa Pilkada Banten 2011. Ketua panel hakim adalah Mahfud MD. Ia memper- umum tidak berani sampaikan Mahfud MD sebagai (ketua) panel (hakim) Pilkada Banten? Ada apa gerangan?,” ucapnya. Akil membantah terlibat langsung dalam perkara tersebut. Menurutnya, justru Mahfud yang mengadili perkara itu dan tahu apa yang terjadi. Dalam kasus ini, Akil didakwa menerima fee Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten. Duit itu diterima dari Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut. Pada Pilkada Banten 2011, KPU Banten menetapkan pasangan Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun kemenangan Atut dan Rano digugat ke MK. Permohonan gugatan ke MK diajukan oleh ketiga pasangan lain yang kalah. Wawan kemudian menghubungi Akil, meminta agar Atut dimenangkan dengan janji imbalan miliaran rupiah. Wawan beberapa kali mentransfer uang ke rekening CV Ratu Samagat, perusahaan yang dikelola istri Akil, Ratu Rita. Transfer dilakukan beberapa bawahan suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pada 2011. Pada bagian lain, Akil juga menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bersambung hlm 11 kol 1) Chairun Nisa Hambit Bintih Akil Mochtar 21 Buron Masih Berkeliaran SM/Antara ● Yanuelva Paling Dicari SM/Reuters BERSAMA PENDUKUNG: Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra disambut para pendukungnya di Chiang Mai, Kamis (27/2).(30) Yingluck Ditantang Debat Terbuka BANGKOK - Pemimpin protes Suthep Thaugsuban menantang Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra untuk melakukan debat terbuka yang disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi sebagai salah satu cara untuk mengakhiri krisis. Tantangan tersebut dilontarkan setelah tokoh antipemerintah itu selalu menolak berdialog dengan penguasa. ”Beri tahu saya kapan dan dimana,”katanya kepada wartawan, kemarin. 15 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta serta wajib mengganti kerugian negara Rp 39 miliar. Yanuelva dinyatakan buron sejak November 2012. "Kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jateng dan jajaran kejaksaan seluruh Jawa Tengah. Selain itu, kami berkoordinasi dengan Adhyaksa Monitoring Center Kejaksaan Agung untuk mencari Yanuelva,”kata Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Masyhudi, kemarin. Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang sebagai jaksa eksekutor atas Yanuelva juga telah menyebarkan informasi melalui berbagai media. "Kami mengharapkan media massa membantu menyiarkan daftar orang-orang yang kami cari agar masyarakat yang mengetahui bisa menginformasikan kepada kami,”kata Kepala Kejari Semarang Abdul Azis. Pihaknya juga telah memasang foto para buron di laman situs Kejati Jawa Tengah. Rhoma Terancam Dipidana JAKARTA - Raja dangdut Rhoma Irama bisa terkena pidana atas tindakannya menggunakan gelar profesor. Sebab, penyematan gelar akademis diatur secara hukum dan termuat dalam UndangUndang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, ada aturan tegas yang harus dipenuhi untuk memberikan gelar profesor kepada seseorang. Sebelum dinobatkan sebagai profesor, yang bersangkutan harus terlebih dahulu bergelar doktor (S-3). ”Guru besar atau profesor di Indonesia itu sangat jelas aturan mainnya, harus doktor,” ujar Nuh di Jakarta, kemarin. (Bersambung hlm 11 kol 1) M Nuh SM/Antara SEMARANG - Dua puluh satu terpidana berbagai kasus, termasuk korupsi, hingga kemarin masih bebas melenggang. Di antara para buron tersebut, Direktur CV Enhat Semarang Yanuelva Etliana merupakan orang yang paling dicari oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Yanuelva adalah terpidana korupsi kredit berjaminan fiktif di Bank Jateng. Ia dihukum (Bersambung hlm 11 kol 5) (Bersambung hlm 11 kol 1) 3 NASIONAL Kaban Dicecar soal Anggaran KPK memanggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan. 4 EKONOMI-BISNIS Harga Rumah Naik Terus HARGA rumah dalam tiga bulan ke depan diindikasikan masih terus naik. Hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan indeks diekspektasikan naik ke level 168,05. Pro Kontra Anggaran dan Terjangan Bencana (Kanal ”Layar”) Saat Tepat Mengajak Bercinta (Kanal ”Lelaki”) (Bersambung hlm 11 kol 2) Marsis Sutopo, Sang Penjaga Borobudur Merawat Candi, Belajar dari Merapi Nyaris tak ada yang memperkirakan abu vulkanik Gunung Kelud di Jawa Timur akan terbang sampai ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Untunglah Candi Borobudur memiliki seorang penjaga dalam diri Marsis Sutopo. JUMAT Subuh 14 Februari 2014 takkan pernah dilupakan Kepala Balai Konservasi Borobudur (BKB) Marsis Sutopo. Ketika menerima laporan abu vulkanik dari Gunung Kelud mulai turun di atas batu Candi Borobudur, ia bergegas keluar rumah dan mengecek. Ternyata benar, hujan abu turun bertubitubi. Tanpa pikir panjang, pria kelahiran Desa Lendah, Kabupaten Kulonprogro tahun 1961 itu segera menghubungi anak buahnya di BKB dengan satu perintah: menyelamatkan candi warisan wangsa Syailendra tersebut dari ancaman material vulkanik. Seluruh petugas BKB dipanggil ke kantor. Di bawah guyuran hujan abu, mereka mengusung penutup stupa yang terbuat dari bahan terpaulin. Saat itu masih gelap. Selain masih pagi, hujan abu juga menutup sinar matahari yang baru terbit. Untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), para personel BKB memakai masker dan topi. Mereka menutup satu stupa induk dan 72 stupa kecil serta lantai candi, mulai lantai tujuh sampai lantai 10. Pemasangan ”mantel” itu bertujuan melindungi batu-batu candi dari dampak abu Kelud. Marsis Sutopo (Bersambung hlm 11 kol 4) SM/Habib Shaleh
  • 2. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 KPK Minta Pemerintah Tidak Panik ● Revisi KUHP dan KUHAP JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah tidak panik menyikapi kritikan terhadap revisi Undang-undang RUU KUHP dan KUHAP. SM/Antara BERI PENJELASAN : Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait (tengah) memberikan penjelasan tentang perkembangan kesehatan anak panti asuhan Samuel’s Home di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (27/2).(30) Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang menyebut KPK melakukan ‘megafon’ diplomasi ke media terkait revisi kedua UU tersebut. ‘’Diusulkan tidak perlu panik dan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran untuk merespons suatu proses yang keliru,’’ujar Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto kepada wartawan, Kamis (27/2). Yang terpenting, menurut dia, materi draf perundangan tidak bertentangan dengan filosofi dan politik yang ditetapkan TAP MPR yang menjadi pegangan politik penegakan hukum selama ini,’’kata Bambang Widjojanto. Dia menambahkan, pihaknya mendengar pemerintah akan menerapkan open goverment dalam sistem pemerintahan untuk memperkuat proses good governance yang sudah ada. ‘’Salah satu syarat untuk itu setiap perubahan atau pembuatan UU yang menyangkut hidup rakyat banyak harus bersifat terbuka dan mengundang partisipasi publik yang luas,’’katanya. Tak Dilibatkan Namun, Bambang menegaskan selama ini KPK juga tidak pernah dilibatkan pada penyusunan naskah akademik dan perumusan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHAP. Pihaknya juga sudah membuat surat yang isinya pokok pikiran kepada DPR, Presiden, dan Komisi III. Menurutnya, surat itu belum pernah dijawab kecuali oleh Menteri Hukum dan HAM. KPK, lanjutnya, juga sudah dua kali melakukan diskusi dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wakilnya Denny Indrayana. Terpisah Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Tengah, John Richard Latuimahalo mengatakan KPK dipreteli kewenangannya agar menjadi macan ompong melalui revisi KUHP. ”KPK memang punya aturan sendiri dalam undangundangnya, tetapi pihak yang tidak suka mengebiri melalui revisi KUHP yang secara teori hukum lebih tinggi dari undangundang,” katanya. Undang-undang pemberantasan korupsi, lanjut advokat ini, tidak diotak-atik karena akan langsung menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap Dewan dan pemerintah, sehingga sasarannya KUHP.(J13,H74-80) Pemda Diminta Rawat Anak-anak Panti Samuel Warga Iran Kubur 60 Kg JAKARTA- Kasus penyiksaan terhadap anak-anak kerap kali terjadi. Kini terjadi di Panti Asuhan Samuel, Tangerang, Banten. Praktisi hukum Hermawi Taslim mengungkapkan, insiden seperti ini kerap terjadi karena mudah pemberian izin untuk mendirikan panti asuhan. Apalagi kalau panti itu didirikan di kawasan elite, harga rumahnya miliaran rupiah, pasti gampang sekali perizinannya. Hermawi mendukung anakanak di Panti Asuhan Samuel tersebut perawatan dan perlindungannya diambil alih oleh pemerintah daerah. ”Ini saat yang tepat untuk pemerintah daerah melakukan inspeksi ke panti asuhan atau rumah singgah. Selain itu pela- jaran lain yang bisa diambil, pemerintah sebaiknya memperketat pemberian izin untuk pendirian panti asuhan dan sejenisnya,” lanjut alumni Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, Medan ini, kemarin. Diminta Kembali Sementara itu, pihak panti Asuhan Samuel milik Chemy Watulingas alias Samuel ditegaskan sudah berizin namun belum terdaftar di Kabupaten Tangerang. Pengacara Panti Asuhan Samuel, Roy Rening mengatakan, panti ini legal ada badan hukum, dan yayasan juga. Panti ini berdiri dari tahun 2000 dan sudah dilaporkan ke Dinas Kota Tangerang pada 2001. ”Jadi sudah terdaftar. Tapi, panti itu pindah ke Kabupaten Tange- rang memang belum dilaporkan. Karena hingga sekarang masih tahap proses, jadi tidak benar kalau panti ini ilegal,” kata Roy di Jalan Teuku Umar 17, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/2). Panti pindah ke Kabupaten Tangerang karena di Kota Tangerang sudah habis masa kontraknya. ”Jadi anak-anak harus diselamatkan. Pihak Samuel juga menuntut sembilan anak penghuni panti asuhan yang dikelolanya dikembalikan. Mereka saat ini ditempatkan di Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) selama proses hukum berlangsung. ”Nanti kita akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), supaya bisa mendapatkan hak anak-anak itu kembali ke panti,” AS Perhatikan Politik di Jateng SEMARANG -Pemerintah Amerika Serikat (AS) serius memperhatikan perkembangan politik menjelang Pemilu 2014, tak terkecuali di Jateng. Respons positif itu terkait dinamika politik di Jateng serta partisipasi penyelenggara pemilu maupun masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hal tersebut tercermin saat utusan dari Kedutaan Besar AS yang berkunjung ke Kantor DPD Partai Gerindra Jateng, Kamis (27/2). Rombongan terdiri atas First Secretary, Vanessa Guest, Regional Liasion Officer for Semarang, OmarAhmed dan PoliticalAssista, Reza Ferianto. Mereka diterima Ketua Gerindra Jateng Abdul Wachid, Sekretaris Agus Priyadi dan Wakil Ketua Sriyanto Saputro. Ketiganya meminta informasi seputar kehidupan politik di provinsi ini, utamanya kesiapan partai politik menjelang pemilu yang sudah di depan mata. Utusan Kedubes AS itu mengaku perkembangan demokrasi di negeri ini menggembirakan. Terlepas masih ada kekurangannya, namun partisipasi masyarakat maupun partai politik sangat positif menyongsong pemilu. Kekurangan dimaksud misalnya masih ada yang menganggap sosialisasi pemilu kurang, daftar pemilih tetap (DPT) yang dipersoalkan. ”Negara kami yang sudah 200 tahun pun juga masih ada kekurangan dalam setiap penyelenggaraan pemilu,” kata Omar Ahmed. Pihaknya juga mengapresiasi kerukunan antarpartai politik terus terjaga meski akan berkompetisi dalam pemilu. Menurut Abdul Wachid, sudah siap untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilu 2014. ”Segala persiapan sudah kami lakukan, dan kini sudah dalam tahap final untuk berkompetisi,” katanya. Dipaparkan, partai ini bertekad untuk memenangi pemilu dan mengusung Ketua Dewan Pem- bina Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2014-2019.(di-80). kata Roy Naning. Roy menyatakan Komnas PA tak memiliki wewenang untuk mengambil anak-anak panti asuhan kliennya. Ia berharap LSM yang dipimpin Arist Merdeka Sirait itu lebih memposisikan diri sebagai mediator. Roy mengakui ada kesalahan manajemen yang dilakukan panti asuhan milik Samuel itu. Roy menyarankan Samuel memperbaiki manajemen panti yang berada di Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang itu. Roy mengeluhkan sikap Komnas PAyang dinilainya berlebihan dalam menanggapi kasus dugaan penganiayaan anak-anak ini. Hal ini, menurut Roy, dikarenakan status Samuel belum tersangka. (di,dtc,-80) Sabu-sabu di Pelabuhan Ratu JAKARTA- Narkotika jenis sabu-sabu seberat 60 kilogram disita penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Rabu (26/2). Barang terlarang itu disembunyikan dengan cara dikubur di kawasan hutan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Deputi Pemberantasan BNN, Brigjen Dedi Fauzi El Hakim mengungkapkan, sabu-sabu itu diduga milik dua tersangka warga negara Iran, Seiyed Hasheim Mosavipour dan Mostava Moradaviland. Keduanya diduga akan mengedarkan sabu-sabu senilai Rp 140 miliar itu ke Jakarta, Bali, Australia dan Selandia Baru. Pasalnya, harga jual di Australia dan Selandia Baru lebih mahal. Dedi mengatakan, dua tersangka ditangkap saat menggali tanah tempat sabu-sabu itu disembunyikan di tanah Cagar Alam Tikungan Satu, Desa Jayayanti, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Menurutnya, penangkapan ini merupakan hasil pengembangan informasi dari Drugs Informations Agency dari Amerika Serikat, yang sudah mendeteksi adanya pengiriman sabu ke Indonesia melalui jalur laut. Selanjutnya, BNN membentuk tim untuk mengintai dan membuntuti dua orang yang menginap di Hotel Bayu Amarta, Pelabuhan ratu itu. Dedi mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi dua warga Iran itu ketika mobil travel yang ditumpangi kecelakaan lalu lintas di dekat lokasi penemuan sabusabu. Sebab, salah satu penumpang travel tersebut merupakan buronan yang tengah dicari BNN. Dedi mengatakan, dua tersangka diduga sering menyelundupkan sabu-sabu ke wilayah Indonesia, Selandia Baru, dan Australia melalui jalur laut. Keduanya juga sudah sering berpergian ke Bali, Selandia Baru dan Australia. Menurutnya, mereka memilih jalur laut karena lebih aman dibanding melalui jalur udara. Apalagi pantai di Indonesia sangat panjang dan banyak pelabuhan tradisional yang masih minim pengawasan.(K24-80)
  • 3. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 MS Kaban Dicecar soal Proses Anggaran ● Korupsi SKRT JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan). MS Kaban Kaban mengaku ditanya penyidik soal proses anggaran proyek SKRT. Kaban dipanggil sebagai saksi dengan tersangka pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo dalam kapasitas sebagai mantan Menteri Kehutanan juga mengaku dicecar 33 pertanyaan oleh penyidik KPK. ‘’Pertama tentang masalah proses anggaran SKRT,’’ujarnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (27/2). Kemudian, dia menambahkan, penyidik juga bertanya tentang informasi tentang Anggoro memberi uang kepada Sekjen Kementerian Kehutanan. ‘’Sebagaimana di pengadilan saya tidak pernah mendapat laporan itu,’’katanya. Sebelumnya, pada 11 Februari lalu, KPK mengeluarkan surat perintah pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama MS Kaban dalam kapasitasnya sebagai mantan menteri Kehutanan. Surat dikirimkan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.(J13-80) SM/Mahendra Bungalan Lengkap, Kasus Videotron Segera Disidangkan JAKARTA- Berkas perkara dua tersangka kasus korupsi pengadaan videotron atas nama tersangka Hasnawi Bactiar, selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Dirut PTImaji Media, Hendra Saputra dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kasus yang disebut-sebut melibatkan keluarga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan itu segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo mengungkapkan, berkas perkara dan tersangka Hasnawi dan Hendra telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan. Dia menjelaskan, pihaknya mempunyai waktu 20 hari untuk mempersiapkan surat dakwaan yang akan dibacakan di pengadilan Tipikor, Jakarta. Waluyo menjelaskan, kasus di Kementerian Koperasi dan UKM itu terjadi pada Oktober 2012. Di mana tersangka Hasnawi, selaku pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan Videotron sekretariat jenderal Kementerian Koperasi dan UKM sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan Hendra Saputra bertempat di Kementerian Koperasi Jl Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan. Tersangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Videotron dengan nilai kontrak Rp 23.410.000.000. Proyek yang dikerjakan PT Imaji Media meliputi beberapa pekerjaan yaitu, persiapan, konstruksi videotron, pemasangan awal, jasa lainnya, pekerjaan support dan utilitas. Tersangka Hasnawi Bactiar dan Hendra Saputra selaku Dirut PT IMAJI sempat melarikan diri selama beberapa bulan dan ditangkap diwilayah Kalimantan. Keduanya dikenai sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 13 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (K24-80) Sakit, Wawan Dibantarkan JAKARTA-Terdakwa Chaeri Wardana (Wawan) dibantarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Alasannya, kondisi kesehatan terdakwa kasus dugaan suap sengketa pemilihan Bupati Lebak, pada 2013 dan pemilihan Gubernur Banten belum pulih dan tidak bisa mengikuti persidangan pembacaan dakwaan pada Kamis (27/2). Menurut Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edy Hartoyo, kondisi kesehatan Wawan belum pulih sejak dirawat di Rumah Sakit dr Soekanto Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin lalu. Pihak rumah sakit menyatakan kondisi kesehatan Wawan belum stabil. ’’Maka kami penuntut umum memohon kepada ketua majelis hakim agar menetapkan pembantaran penahanan terdakwa Wawan selama RS dr Sukanto terhitung sejak 24 Februari hingga selesai perawatan di rumah sakit tersebut,’’ kata Jaksa Edy. Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji mengabulkan permohonan pembantaran Wawan hingga sembuh. Dia pun menunda persidangan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany itu hingga Kamis pekan depan. ’’Majelis mengeluarkan penetapan pembantaran hingga terdakwa sembuh dari sakitnya. Persidangan ditunda selama satu minggu. Kita doakan Wawan segera sembuh,’’kata Matheus. Sita Lagi Sementara itu KPK menyita aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang Wawan. Penyidik menyita se- buah mobil Toyota Alphard. ’’Tadi ada penyitaan penyidik yang berkaitan TPPU TCW, Alphard hitam B- 4 GRA. Diantar ke kantor KPK oleh seseorang pegawai PT BPP (Bali Pacific Pragama),’’ kata Juru Bicara KPK, Johan Budi. STNK mobil atas nama Wawan. Diduga mobil itu pernah diberikan kepada anggota DPRD Banten. Selain itu, Johan menambahkan penyidik juga telah menyita mobil Toyota Kijang Innova B-1004-SFY. Mobil itu tercatat atas nama Wawan. ’’Disita dari Agah, dianterin juga. Mobil tersebut dipakai untuk operasional Radio Polaris,’’ujar Johan. Terkait TPPU yang dilakukan oleh adik Atut Chosiyah itu, penyidik KPK telah menyita sebanayak 45 unit mobil dan 1 unit motor Harley Davidson. (D3,viva-80)
  • 4. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Harga Rumah Naik Terus SEMARANG - Harga rumah dalam tiga bulan ke depan diindikasikan masih terus naik. Hasil survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan indeks diekspektasikan naik ke level 168,05. “Pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tinggi dikhawatirkan mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya atau bubble,” ujar Marlison Hakim, Deputi Kepala Perwakilan BI Wilayah V Jateng dan DIY, kemarin. Menurut dia, pertumbuhan KPR mencerminkan dinamika tinggi kegiatan ekonomi di sektor properti yang diharapkan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi provinsi ini. Di sisi lain, dalam konteks makro, perkembangan KPR juga perlu dan terus dicermati. “Total posisi atau outstan ding KPR per Desember 2013 meningkat menjadi Rp 14,53 triliun, atau secara tahunan tumbuh 22,7%. Angka pertum- buhan itu lebih tinggi daripada pencapaian tahun sebelumnya sebesar 12,7%,” tuturnya. Kenaikan serapan KPR, lanjut dia, didorong oleh minat masyarakat membeli rumah yang terus tumbuh, meski harga properti selalu meningkat. Pada triwulan IV 2013, penjualan rumah tumbuh 18,12%. “Meski tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya yang 46,8%, pencapaian penjualan itu menggambarkan permintaan rumah terus tumbuh. Diperkirakan pertumbuhan masih akan berlanjut,” tegasnya. Daya Beli Kuat Data bank sentral menunjukkan penjualan rumah tipe menengah di atas 36-70 tumbuh tinggi, yaitu 39,13%, seiring dengan pertambahan jumlah warga masyarakat golongan kelas menengah di Jateng. Golongan itu memiliki daya beli kuat. “Daya beli yang kuat dapat dilihat pada perkembangan posisi KPR perbankan. Secara tahunan, outstanding KPR tipe menengah pada 2013 tumbuh tinggi, yakni 37,6%, jauh melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya 13,1%,” ungkapnya. KPR tipe kecil 21-36 tumbuh 7,6%, sedangkan outstanding tipe besar di atas 70 justru tumbuh melambat, yakni 12,7%, jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya 57,8%. “Perlambatan laju pertumbuhan kredit tersebut terkait dengan ketentuan loan to value (LTV) bagi KPR di atas tipe 70,” papar Marlison. Secara keseluruhan, pangsa KPR di Jateng per Desember 2013 mencapai 8,22% dari total kredit perbankan Rp 176,61 triliun. “Sejauh ini, kualitas KPR terpantau baik, dilihat pada non performing loan (NPL) yang berada pada kisaran rendah 2,5%,” tandasnya.(J8-29) Efektivitas Media Luar Ruang Caleg Pertanyaan: Akhir-akhir ini, banyak sekali media promosi, terutama media luar ruang atau outdoor yang digunakan oleh para calon anggota legislatif (caleg). Beberapa yang memiliki kemampuan finansial menggunakan baliho-baliho besar di titik-titik strategis. Para caleg yang tidak memiliki kemampuan finansial besar hanya menempel dan ‘’merusak’’beberapa pohon di pinggir jalan . Kondisi itu sungguh merusak estetika perkotaan. Melalui Klinik Marketing ini, saya ingin menanyakan seberapa efektifkah penggunaan media-media outdoor untuk memasarkan para caleg. Saya tidak tahu, apakah strategi itu dilakukan karena kebiasaan turun-temurun, ataukah para tim suksesnya kurang memahami bagaimana melakukan komunikasi pemasaran yang efektif. Terima kasih. Imam Rahardian Semarang Jawaban: Mendekati Pemilu memang waktu datangnya rezeki bagi perusahaan periklanan dan print MMT di Indonesia. Sayang, sebagian besar yang mendapatkan rezeki kadang tidak menjadi adviser yang baik; yang penting keuntungan melonjak. Lebih celaka lagi, mindset sebagian saleg menganggap kampanye sekadar pasang foto, nomor urut, dan nama yang dipajang di pinggir-pinggir jalan. Tujuan promosi luar ruang adalah membangun awareness; proses agar konsumen selalu ingat brand name(nama merek) dari produk, yang memunculkan proses komparasi di benak konsumen dengan merek lain yang sebelumnya juga pernah diingat kualitasnya. Misalnya promosi tentang mobil keluaran terbaru. Begitu membaca, konsumen atau masyarakat sudah tahu perbandingannya dengan mobil merek lain; meski belum membeli atau memiliki, pernah dengar ceritanya. Lalu, bagaimana kita bisa mengomparasikan calegcaleg baru jika caleg yang lain juga belum pernah diketahui kualitasnya? Maukah otak kita menyimpan erat-erat nama untuk dijadikan acuan memilih? Apalagi yang ditampilkan sama semua; foto diri, nama, nomor urut, nama partai. Sampai sekarang, jarang ada masyarakat yang hapal namanama caleg, kecuali secara personal sudah kenal, padahal tujuan promosi luar ruang adalah awareness, kenal! Sebenarnya, yang membuat caleg dikenal adalah positioning-nya, sehingga membuat mereka gampang diingat. Jadi, jangan cuma memajang foto besar dan nomor urut, tetapi berilah tagline positioning yang menunjukkan keistimewaan. Contoh nyata yang bisa kita tiru dari beberapa produk bisnis antara lain: ‘’Orang pintar minum (nama jamu)’’, ‘’Bukan basa basi’’ (rokok), serta ‘’Sukses dimulai dari bawah’’(produk semir sepatu). Sampai sekarang masyara- kat kita masih ingat contoh tagline itu, sehingga waktu mereka bingung berbelanja, tagline tersebut langsung muncul di benaknya. Jadi, bayangkan kalau para pemilih diminta mengingat ratusan nama di bilik pencoblosan, pusing! Catatan berikutnya, porsi antara gambar dan nama tidak berimbang. Padahal berbeda dari iklan produk makanan; gambar memiliki magnet kuat bagi pikiran untuk ikut menyimpan keinginan mencoba! Kebanyakan hanya foto KTP yang dipajang; di mana daya magnetnya? Lagi, foto-foto caleg tidak bisa berbicara tentang rasa (rasa bakso atau rasa iga, layaknya pada iklan makanan yang membuat otak mengingat terus). Jadi, kalau Anda tanya seberapa efektifkah media luar ruang untuk memasarkan para caleg, jawabnya sama sekali tidak efektif, kecuali bisa menancapkan positioning atau keunggulan komparatif di benak konsumen atau masyarakat. Pasang gambar di pohon-pohon di kampung atau tepi jalan-jalan kecil, malah membuat kesan menjengkelkan buat sebagian masyarakat pecinta lingkungan hidup. Kalau ingin efektif, siapkan kekuatan (apa yang paling dikenal masyarakat dalam diri caleg yang bersangkutan). Jadikan kekuatan itu sebagai positioning tagline, sehingga masyarakat yakin si caleg pasti bisa memperjuangkan kepentingan tertentu karena dia ahli atau aktivis di bidangnya (lingkungan hidup, pendidikan, olah raga, dll). Terima kasih partisipasinya. Salam Pemasaran!(29) Kompetisi Bisnis Online JAKARTA - Payment processor berbasis debit e-wallet pertama di Indonesia, iPaymu bersama lakubgt.com dan larisbgt.com menggelar kompetisi bagi pelaku bisnis online atau netprenuer. Ajang tersebut diharapkan bisa mencetak netpreneur baru dan membuat e-commerce di Tanah Air emakin kuat dan berkembang. ‘’Kompetisi dari Maret sampai September itu didukung penuh oleh Yamaha dengan total hadiah Rp 50 juta. Pemenang diumumkan pada September 2014,’’ tutur CEO iPaymu Pikukuh Tetuko, kemarin. Pihaknya terpanggil untuk menularkan budaya bisnis online kepada masyarakat, karena memiliki potensi sangat besar. “Saat ini, orang mau berbisnis tidak perlu memikirkan membeli ruko atau tempat usaha, optimalkan saja dunia online. Kenapa internet tak dimanfaatkan sebagai ladang mencari uang?” tuturnya. Peserta kompetisi, kata dia, harus memiliki imajinasi brillian agar barang yang dijual menarik calon pembeli. Di sinilah keahlian dan kepintaran “merayu” konsumen diuji. Domain Gratis Pihaknya akan memberikan gratis domain web.id selama 12 bulan, khusus pengguna lakubgt.com bagi 200 pendaftar pertama dari www.rumahweb.com. Peserta, lanjut dia, juga akan mendapat bimbingan dan saran dari mentor muda yang sudah berpengalaman di bisnis online, misalnya Riyeke Ustadiyanto (SEO Guru Indonesia), Kontowiyoga (creative business social media strategy), Rene Suhardono (career coach & author of “Your Job is Not Your Career”, dan Rizal Bigjoy (conversion FB ads strategy). Roadshow pertama digelar di Jakarta pada 5 Maret di Ciputra GEPI Incubator, DBS Tower, Ciputra World. Selanjutnya, di Medan (20 Maret), Yogyakarta (10 April), Surabaya (16 April), dan terakhir di Bali (24 April). Jadwal roadshow dapat dilihat di http://www.yamahajawara.com. (F4-29)
  • 5. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 S AHAM P ENCETAK U NTUNG KODE 11.655 LAST +/- S AHAM P ENCETAK R UGI KODE LAST VALUTA ASING : KURS PERDAGANGAN VALUTA ASING DI SEMARANG BELI +/- AALI 25.175 1.350 GDYR 18.500 500 GGRM 48.200 1.300 HMSP 68.500 400 PTSP 5.000 1.000 BBRI 9.200 225 POOL 4.100 800 SRTG 4.250 125 ARTAMAS US$ HK$ AUS SIN DEM Stg NLG Yen 100 SwFr Frc Myr Eur NIAGA 11.640 11.600 1.490 1.250 10.425 10.015 9.215 9.510 18.500 19.470 11.400 10.301 3.575 3.112 15.950 16.123 SUPIT 11.580 1.485 10.390 9.185 19.200 11.300 12.800 3.510 15.890 JUAL MITRA 11.620 1.485 10.400 9.185 19.150 11.200 3.525 15.900 Konglomerasi Perlu Diatur (Tegal). Pelantikan dilakukan di The Sunan Hotel Solo. Nelson menilai saat ini pemerintah belum punya niat membuat aturan terkait dengan konglomerasi. Indonesia belum punya holding company act sebagaimana negara-negara lain. Menginisiasi “Sekarang undang-undang nya memang belum punya, tetapi ke depan, Indonesia perlu punya dan kami siap menginisiasi,” imbuhnya Kendati aturannya belum ada, ia menjamin tak akan mengganggu pengawasan OJK. Dalam UU OJK, pihaknya sudah memiliki kewenangan mengatur lembaga keuangan. ‘’Dalam UU juga telah disebutkan OJK bisa melakukan pengawasan secara terkonsolidasi dan terintegrasi,’’ tandasnya. (K6-29) Daerah Jangan Didikte Investor JAKARTA - Menegakkan kedaulatan laut bisa diwujudkan dengan cara memperbanyak jumlah kapal patroli laut. Melalui patroli secara sungguh-sungguh, angka kriminalitas di laut turun sampai 92%, termasuk memangkas illegal fishing atau pencurian ikan. ‘’Dalam pengelolaan sumber daya alam, daerah seharusnya jangan sampai didikte oleh investor. Jika mereka melanggar aturan hukum, jangan segan-segan mencabut izinnya,” tutur Isran Noor, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), kemarin. Pemda, menurut dia, mesti mampu membangun kekuatan agar, misalnya Blok Mahakam, sumber minyak yang dikuasai asing, bisa dinasionalisasi. “Jangan sampai Blok Mahakam kembali ke pihak asing. Tidak ada alasan kita tidak mampu,” tegasnya. Isran Noor juga meminta kepada pemda baik pemprov, pemkot, maupun pemkab supaya memanfaatkan lahan pertanian.(wa-29) 11.715 1.530 10.550 9.265 19.300 11.500 3.600 16.100 NIAGA 11.650 1.515 10.525 9.550 19.475 10.450 3.154 16.125 SUPIT MITRA 11.720 1.525 10.510 9.260 19.520 11.430 13.175 3.580 16.060 11.720 1.525 10.550 9.260 19.400 11.400 3.590 16.100 Target Penjualan BMW Dinaikkan SOLO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah membentuk undang-undang yang mengatur konglomerasi lembaga keuangan. Hal itu diperlukan agar bisa mengawasi gerak mereka. Nelson Tampubolon, anggota Dewan Komisioner OJK menyebutkan konglomerasi lembaga keuangan sedang menggejala di TanahAir karena ada pembatasan kegiatannya. Misalnya bank tidak boleh membuat asuransi. Bank kemudian menggunakan strategi lain dengan membentuk anak perusahaan. Tak sebatas asuransi, mereka juga memiliki lembaga pembiayaan sampai dana pensiun. “Bank bisa mendirikan bermacam-macam anak perusahaan; hal itulah yang mendorong kong lomerasi lembaga keuangan,” tuturnya di sela-sela pelantikan para Kepala OJK Regional IV. Dani Surya dilantik sebagai Kepala OJK Yogyakarta, Mulyadi (Solo), Farid Faletehan (Purwokerto), serta Yulius Ekaputra ARTAMAS SM/Fani Ayudea JELASKAN BMW Seri 520 D : Karyawan PT Astra Internasional Authorized Dealer BMW menjelaskan soal mobil BMW seri 520 D kepada calon konsumen. (29) Pembukaan Data Nasabah Perlu Hati-hati JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menegaskan untuk menjaga keamanan nasabah sudah ada peraturan yang mengawal. ‘’Namun, tetap harus dicatat bahwa pembukaan data nasabah perbankan untuk kepentingan peningkatan penyetoran pajak wajib dilakukan dengan penuh kehati-hatian,’’ tuturnya menanggapi keinginan Ditjen Pajak membuka data nasabah perbankan terkait dengan upaya penarikan pajak. Ia sepakat atas rencana pembukaan data nasabah perbankan untuk pemeriksaan pajak melalui revisi UU Perbankan. Sebelumnya, Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan akan bekerja sama dengan OJK sehubungan dengan kemungkinan pembukaan data perbankan untuk kepentingan penghitungan pajak. Menurut dia, OJK telah memberikan sinyal positif. Panduan teknis yang dikeluarkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development; OECD) mengenai pembukaan akses data perbankan untuk kepentingan penerimaan pajak sejalan dengan program Ditjen Pajak untuk fokus pada penggarapan wajib pajak pribadi. ‘’Saya setuju pada keputusan OECD mengenai data perbankan harus dibuka untuk kepentingan perhitungan pajak. Namun, UU Perbankan belum memungkinkan,’’ungkapnya. Panduan Resmi OECD meluncurkan panduan resmi kerja sama pertukaran informasi otoritas perpajakan antarnegara, kemarin. Panduan itu ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam penangan an kalkulasi pajak dan penghindaran pajak. Hal itu merupakan mandat dari para pemimpin negara-negara G20. Panduan mengatur standar dan kerja sama pertukaran informasi antara otoritas dan jurisdiksi yang berbeda mengenai informasi yang diperoleh di institusi keuangan. Dijabarkan jenis informasi akun keuangan yang bisa diperlukan antarotoritas, institusi keuangan yang perlu memberikan laporan, jenis akun dan para pembayar pajak, serta proses due diligence atau mekanisme yang disepakati antar lembaga keuangan. Selain itu, dijabarkan mekanisme Common Reporting and Due Diligence Standard yang meliputi rekening pendapatan investasi dari bunga, dividen, dan asuransi. Lembaga keuangan yang wajib melakukan transparansi rekening adalah perbankan, lem- baga kustodian, dan lembaga yang terkait dengan keuangan lainnya; misalnya perusahaan sekuritas dan asuransi. Adapun yang wajib dilaporkan adalah rekening individu dan lembaga.(bn-29) SEMARANG - Target penjualan BMW di Jateng dan DIY dinaikkan mengingat pasar mobil mewah terus bertambah. Tahun ini, angkanya menjadi 23%. “Kami optimistis penjualan bisa mencapai 90 unit sampai akhir tahun,” tutur Kepala Cabang PTAstra Internasional Authorized Dealer BMW Semarang, Saryono, kemarin. Tahun ini, lanjut dia, BMWmeluncurkan 10 varian baru dan face lift, yakni seri 4, New X5, seri 2 Coupe, seri 4 convertible, dan seri M4. Model-model terbaru mobil asal Jerman itu diharapkan bisa mendorong peningkatan penjualan. “Meski tahun ini ada pemilu, secara ekonomi pertumbuhan pasar akan membaik. Nilai investasi yang terus bertambah dan perbaikan infrastruktur membuat kelas menengah terus tumbuh,” jelasnya. Sepanjang 2013, penjualan BMW di Jateng dan DIY mencapai 73 unit, atau tumbuh 19,6% dari 2012 yang terjual 61 unit. Penyumbang terbesar penjualan seri 3 sebesar 43%, X1 mencapai 16%, X3 sebanyak 22%, seri 5 andil 13,5%, dan seri lain menyumbang 5,5%. “Pasar terbesar di Kota Semarang 57%, menyusul Yogyakarta 13,5%, dan Solo 11%. Kota-kota lain, misalnya Cilacap, Kendal, Kudus, dan Jepara menyumbang 18,5%,” ujar Saryono.(J8-29)
  • 6. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Listrik Menyala Itu Hak Rakyat Jaminan pelayanan agar listrik tetap menyala, apa pun dan bagaimanapun merupakan hak rakyat. Tidak ada kelompok atau instansi yang boleh bermain-main mengancam keterhentian pasokan. ”Ancaman” yang dilontarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk merespons keputusan kasasi Mahkamah Agung agar memenuhi tuntutan Serikat Pekerja PLN, terkait perintah penyitaan aset-aset PLN, jelas tidak pada tempatnya. Layanan listrik menyala harus tetap terjamin. Apakah rendahnya posisi tawar rakyat itu masih akan ditambah dengan ”ancaman” pemadaman karena persoalan internal perusahaan? Kita paham, pastilah ada masalah kompleks dalam relasi antara PT PLN dengan serikat pekerjanya. Akan tetapi, sebagai perusahaan pelat merah yang menjadi satu-satunya pemasok kebutuhan energi sehari-hari untuk rakyat, sepatutnyalah ada jalan tengah yang menggambarkan kejelasan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Inilah ujian penyelesaian masalah yang terkait langsung dengan pemenuhan hajat hidup rakyat. Persoalan gugatan serikat pekerja dengan PT PLN merupakan masalah internal perusahaan. Jangan pula mengaitkan pelaksanaan keputusan hukum dengan posisi tawar tertentu menyangkut hak rakyat atas layanan PLN. Pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pekerjanya yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung, harus dipisahkan dari kualitas pelayanan kepada pelanggan. Kita menggarisbawahi dan sependapat dengan Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi yang menegaskan, jika listrik dipadamkan karena PLN tidak memenuhi kewajiban kepada pekerjanya, berarti perusahaan negara itu menimpakan kesalahan kepada rakyat. Dari logika ini, jika sampai terjadi kekisruhan, hal itu merupakan kesalahan dan kegagalan besar dalam pengelolaan perusahaan yang seharusnya menjamin ketercukupan kebutuhan hidup rakyat. Kita tidak akan masuk ke wilayah internal PT PLN, namun lebih menekankan ke persoalan pelayanan. Ya, suka atau tidak suka, selama ini layanan perusahaan kelistrikan tersebut masih banyak dikeluhkan oleh pelanggan. Mulai dari jaminan konsistensi pelayanan, realitas ketidakberdayaan pelanggan yang lemah posisi tawar karena sifat monopoli penyediaan jasa kelistrikan itu, hingga yang kecilkecil seperti ketika menerima pengaduan listrik padam dari para pelanggan. Kita mendorong penyelesaian yang berorientasi keberpihakan kepada rakyat. Pelanggan jangan dijadikan tameng kesengkarutan ini. Sepatutnyalah semua itu menjadi momentum perbaikan manajemen. Ikuti revitalisasi internal dengan komitmen serius membenahi performa layanan. Bukankah wajah pelayanan selama ini masih menguatkan citra rata-rata tentang ”rakyat terus didorong memenuhi kewajibannya, tetapi banyak diabaikan terkait dengan hak-haknya”? Melindungi Al-Aqsa, Menjaga Perdamaian Keinginan Israel untuk menguasai Masjid Al-Aqsa sangat jelas terlihat dari perdebatan yang terjadi di Knesset (parlemen Israel). Kubu sayap kanan mengangkat isu AlAqsa pada sidang parlemen itu, dengan tuntutan agar Israel mengambil alih kewenangan atas situs suci itu. Kompleks Masjid Al-Aqsa, sesuai kesepakatan setelah Perang 6 Hari, berada di bawah kewenangan Yordania. Kompleks Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci ketiga bagi umat Islam, tidak bisa dilepaskan dari sejarah konflik Arab-Israel. Israel merebut kawasan Kota Tua Jerusalem dari Yordania pada Perang Enam Hari 1967. Dalam traktat perdamaian Yordania-Israel 1994, Yordania mendapat hak untuk memelihara dan mengelola semua situs tempat suci umat Islam di kawasan Jerusalem. Pembahasan di Knesset itu cukup mengejutkan. Meskipun perdebatan di parlemen Israel itu tidak menghasilkan keputusan apapun, pembicaraan isu Masjid Al-Aqsa sarat mengandung muatan politik. Debat parlemen itu diawali dengan tuntutan agar Pemerintah Israel mengakhiri larangan bagi warga Yahudi untuk berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa, alasan yang seolah bisa dibenarkan dari sisi Israel. Berbicara tentang Al-Aqsa tentunya tidak dengan semena-mena mengabaikan traktat perdamaian itu. Debat di Knesset tidak seharusnya terjadi apabila semua pihak selalu merujuk pada traktat perdamaian. Pembicaraan di luar konteks traktat perdamaian sama artinya dengan upaya untuk mengingkari traktat perdamaian dan pemaksaan oleh kepentingan politik Israel atas kompleks suci itu. Pemerintah Israel memang melarang warga Yahudi memasuki kompleks masjid untuk menghindari konflik terbuka dengan warga muslim. Namun, warga Yahudi sayap kanan berhaluan garis keras, yang menganggap lokasi itu juga tempat suci mereka, menuntut hak untuk menjalankan ibadah di dalam kompleks Al-Aqsa. Keinginan kelompok garis keras merupakan inisiasi untuk merebut kewenangan atas Al-Aqsa. Dalam sejarah konflik PalestinaIsrael, upaya Yahudisasi Israel atas Al-Aqsa berlangsung dalam berbagai kemasan taktik dan langkah politik. Melindungi Al-Aqsa berdasarkan status traktat perdamaian masih tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga proses perdamaian Timur Tengah. Melanggar garis batas itu akan lebih banyak membawa komplikasi destruktif pada proses perdamaian Timur Tengah. PKB cantumkan gelar profesor untuk Rhoma Irama. Sudah raja, profesor pula. Ter-la-lu...! * * * Hemat beras, Desa Semin Wonogiri galakkan ”tiwulisasi”. Buktikan ”anak tiwul” lebih bergas dari ”anak keju”... (Konsumen tiwul dan blendhung jagung) Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri : H Hetami Komisaris Utama : Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi : Amir Machmud NS Direktur Operasional : Hendro Basuki Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri Etika Berdakwah Oleh Ibnu Djarir TINDAKAN Ustadz Hariri menginjak kepala orang saat ia berdakwah sangat mengejutkan, sekaligus mengecewakan masyarakat, khususnya para dai atau mubalig. Bagaimana mungkin dai yang mestinya menjadi anutan dan teladan yang baik, justru menunjukkan perilaku tercela. Kalangan dai kecewa karena ulah Hariri mencemarkan citra dai yang bertugas menyiarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, memercayai dan mengharapkan dai mengemban amanat meneruskan tugas Rasulullah saw, yaitu membimbing masyarakat supaya memiliki akhlak mulia atau budi pekerti luhur. Dengan demikian, menginjak kepala orang lain yang dapat dikategorikan tindak kekerasan bertentangan dengan norma akhlak Islam. Tanggal 19 Januari 2014, Hariri (29) diundang untuk berceramah pada acara hajatan seorang penduduk Nagrak, Cangkuang, Kabupaten Bogor. Ia, yang bernama lengkap KH Rd M HaririAbdAzizAzmatkhan menjadi dai setelah lulus Kontes Dai TPI. Pengetahuan agamanya diperoleh dari UIN Bandung sehingga mempunyai bekal untuk berdakwah. Dia mampu mengasuh Majelis Mazidah Aswaja. Dia yang juga berambut gondrong memiliki jiwa seni, dan suara seperti rocker, serta pandai berpencak silat pula. Karena penampilannya yang menarik, ia diterima sebagai pemain sinetron, antara lain pernah main dalam sinetron berjudul ’’Islam KTPî, ìSampeyan Muslim ?î, ìMak Ijah Pengen ke Makkahî dan ìSetulus Kasih Ibuî. Pada awal dia berpidato tiba-tiba alat pengeras suara rusak sehingga suara Hariri tidak terdengar jelas. Maka dia pun memanggil Entis Sutisna, petugas sound system untuk memperbaiki.Tapi Entis tidak kunjung memperbaiki. Hariri memanggil Entis ke depan panggung untuk meminta maaf kepadanya tapi Entis menjawab dengan kata-kata yang tidak pantas, dan sekali pun minta maaf tetap dengan suara keras. Memuncaklah kemarahan Hariri sehingga dia menindih kepala Entis dengan lututnya. Jurus pencak silatnya muncul. Ustad-ustad lain kawan Hariri segera melerai, meminta tidak meneruskan tindihannya. Manajer Hariri, Odet berpendapat kemarahan Hariri dapat dimaklumi mengingat Entis telah menyakiti hatinya. Ia mengatakan siapa yang pernah berpidato di muka umum pasti kecewa atau bahkan marah, bila tengah berpidato tiba-tiba pengeras suara rusak sehingga pidatonya tidak dapat jelas didengar. Sebaliknya Agus, majikan Entis, karena sudah tahu watak pemarah Hariri, menyalahkan ustadz itu, yang katanya sebagai dai tak bisa memberi contoh kesabaran menghadapi gangguan, hanya persoalan sound system. Pendapat yang berkembang di kalangan dai pada umumnya tidak membenarkan peri- laku Hariri yang menunjukkan tindak kekerasan. Mestinya dai harus tampil simpatik, dan menunjukkan akhlak mulia sehingga menarik hati jamaah. Pendapat lain mengatakan, meski tiap muslim berkewajiban berdakwah, tak setiap muslim harus tampil sebagai dai lapangan. Hal itu mengingat untuk menjadi dai lapangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena itu, ada pendapat sebaiknya Hariri aktif dalam bidang seni budaya saja, seperti menjadi pemain musik atau sinetron. Ketua Komisi Kerukunan Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, M Nasution berpendapat perilaku Ustadz Hariri menginjak kepala orang termasuk tindak kekerasan, dan bahkan melanggar HAM. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma akhlak Islami. Menurutnya, dalam berdakwah, dai hendaknya mencontoh cara Rasulullah saw yang tidak pernah menunjukkan cara-cara kekerasan. Ia mencontohkan ketika Nabi Muhammad berdakwah ke Thaif dilempari batu oleh warga hingga terluka. Namun Nabi tetap tenang dan bersikap lembut. Etika Berdakwah Etika berdakwah meliputi tiga aspek, yaitu sikap batin, penampilan, dan adab atau kesopanan. Tulisan sederhana ini hendak menyampaikan sikap batin berdasarkan petunjuk dalam Alquran. Pertama; orang berdakwah harus dilandasi niat ikhlas. Yang dimaksud ikhlas adalah ucapan dan perbuatan diniati semata-mata demi memperoleh rida Allah Swt, bukan mencari kekayaan, kemasyhuran, pujian, atau sebutan indah. Dai yang ikhlas tidak akan mengomersialisasikan dakwahnya alias memasang tarif (QS Al Bayyinah: 5). Kedua; dakwah harus dilaksanakan secara bijak (QS An Nahl: 125), yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi beserta lingkungannya. Ketiga; dakwah hakikatnya merupakan upaya mengajak orang lain agar mengimani dan mengamalkan ajaran Islam. Tetapi Islamisasi itu tidak boleh dengan paksaan (QS Al Baqarah: 256 ). Keempat; dai hendaknya menjadi anutan atau teladan baik bagi masyarakat, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw, khususnya dengan menunjukkan akhlak mulia (QS Al Ahzab: 21). Kelima; dai hendaknya menyampaikan kebenaran, bukan kebohongan, fitnah, atau sejenisnya (QSAlAhzab: 70). Keenam; dakwah hendaknya dilakukan lewat cara lemah lembut (QS Ali Imran: 159). Ketujuh; dakwah hendaknya untuk membina kesatuan dan persatuan umat, tidak mempertajam masalah khilafiah, dan tidak menjelekjelekkan orang atau golongan lain (QS Al Hujurat:10). – H Ibnu Djarir, dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang tahun 1981-1983 Tontonan Shalat Jumat di Televisi JUMAT, imajinasi waktu sakral, dari masa lalu sampai sekarang. Umat Islam mengakui bahwa Jumat itu ”hari suci”, memiliki keutamaan ketimbang hari-hari lain. Selebrasi sakralitas diwujudkan dengan pelaksanaan shalat saat siang hari. Shalat dua rakaat secara berjamaah memberi penguatan iman, bukti dari keberserahan diri dalam ibadah. Rutinitas ibadah shalat pada Jumat siang berlangsung di masjid-masjid. Orang-orang berdatangan ke masjid, memenuhi panggilan: duduk mendengarkan khotbah dan melaksanakan shalat. Kewajiban dilakukan demi iman dan takwa. Kita pun jeda dari pekerjaan atau kesibukan. Peristiwa shalat menjadi momentum besar, mengajak manusia berefleksi dan membeningkan diri untuk menjalani kehidupan. Jumat sebagai hari suci mengajarkan tentang religiositas, meresapi peristiwa di dunia berbasis nilai-nilai lahiriah dan batiniah. Sekarang, Jumat menjadi milik TVRI. Shalat menjadi tontonan. Sakralitas dari ibadah telah menjadi sajian tontonan, tersaji sebagai acara atau program pada siang hari. TVRI mempersembahkan program berlabel agama ke publik: siaran langsung shalat Jumat di Masjid Istiqlal (Jakarta). Acara tak lazim, mengusik pikiran. Kita menganggap ada keganjilan. Apa makna dan faedah siaran langsung shalat Jumat? Siapa penonton? Apakah stasiun televisi itu ingin meraih klaim sebagai institusi siaran beramanat agama? Kita tak bakal menjawab semua keganjilan. Program itu ada, berdurasi lama. Gejala membuat program-program agama di televisi sering menimbulkan ambiguitas. Shalat sebagai tontonan melengkapi dari persaingan pelbagai stasiun televisi menggarap acara pengajian, dari pagi sampai malam. Lembaga penyiaran tersebut ingin publik ”beragama” dengan menonton televisi. Sambutan publik memang meriah, representasi kehendak mempelajari dan mengerti agama. Acara pengajian makin menjadi andalan, merangsang pembuat program menganut paham ganjil: ”Pengajian adalah tontonan, hiburan, sumber uang, pencitraan.” Misi religius sulit mengelak dari komersialitas dan popularitas. Persaingan dalam suguhan acara pengajian mungkin diartikan oleh TVRI dengan sikap berlebihan, menganggap ibadah pantas menjadi tontonan publik. Perintah melaksanakan shalat ditujukan bagi kaum lelaki. Mereka bergerak ke masjid, berkeinginan mengalami ibadah dengan khusuk Oleh Bandung Mawardi Apakah TVRI memang menginginkan ada sebaran misi ”mengenalkan” ibadah ke publik? dan bermakna. Mereka meninggalkan pasar, kantor, rumah untuk beribadah. Adegan mereka ada di masjid justru bersaing dengan penghadiran gambaran jamaah dan suasana masjid melalui siaran TVRI. Keputusan membuat siaran langsung menjadi aneh. Orang shalat disorot kamera, disajikan ke publik. Kamera memperlihatkan tubuh, pakaian, ekspresi wajah, sajadah, dan ruang. Penonton bisa ”menikmati” adegan imam dan makmum, menikmati suara iman. Sorotan kamera menjadi pengganti mata penonton: memasuki ruang masjid untuk menonton orang-orang shalat. Menjadi Pembuktian Penonton bisa melihat siaran langsung shalat Jumat sambil makan, tiduran, bercelana pendek, merokok, duduk. Televisi ada di kamar, ruang tamu, terminal, kantor, stasiun, mal, toko. Orang-orang tak perlu ”bersuci” sebelum menonton peristiwa ibadah. Di pelbagai tempat, orang bisa menjadi penonton. Apakah TVRI memang menginginkan ada sebaran misi ”mengenalkan” ibadah ke publik? Apakah siaran langsung menjadi pembuktian bahwa lembaga penyiaran milik pemerintah itu adalah institusi berpihak ke acara-acara agama? Kita pun memiliki percabangan curiga: shalat sebagai tontonan dan siaran langsung sebagai klaim keberpihakan TVRI. Kita merasa ada ketidakpatutan untuk menjadikan shalat sebagai tontonan, tak berbeda dari program berita, musik, gosip, atau sinetron. TVRI tampak ingin tampil sebagai ìpemenangî dari gejala persaingan acara-acara agama di televisi. Publik dianggap sebagai penonton, memberi ìkeuntunganî bagi televisi. Cara pengajian-pengajian di pelbagai stasiun televisi mulai memunculkan dilema. Jamaah harus berpakaian seragam dan tampil necis saat mengikuti pengambilan gambar di studio. Tubuh dan pakaian mereka sudah menjelaskan ada ketidaklaziman makna pengajian saat menjadi tontonan di televisi. Urusan pengajian justru ditambahi dengan kebijakan stasiun televisi menayangkan shalat Jumat. Kita berharap para imam dan jamaah tak tergoda oleh kamera. Televisi memang fantastis, membentuk imajinasi tak terbatas. Kita tak bisa memberi pemakluman jika orang-orang saat menjalankan shalat berlagak aneh akibat sadar sedang disorot oleh kamera. Kesadaran bakal menjadi tontonan tentu bisa memengaruhi kekhusukan dalam beribadah. Shalat rawan mengalami gangguan dan kerusakan. Hari Jumat sebagai hari suci pun bakal ambigu oleh sajian siaran langsung di TVRI. Shalat itu tontonan. Konklusi tak boleh baku dan langgeng. Kita pun memerlukan jawab dari pelbagai curiga atas keputusan TVRI menayangkan langsung shalat Jumat. (10) – Bandung Mawardi, pengelola Jagat Abjad Solo Email Baru Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: wacana_nasional@suaramerdeka.com. dan: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai. (Red) Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. Redaktur Senior: Sri Mulyadi, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. Redaktur Pelaksana : Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. Koordinator Liputan: Hartono, Edy Muspriyanto. Sekretaris Redaksi : Eko Hari MudjihartoStaf Redaksi :Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, MuhammadAli, DwiAni Retnowulan, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Mohammad Saronji, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Nugroho Dwi Adiseno, Nasrudin, M.Asmu’i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, Dwi Ariadi, M Jokomono, SaroniAsikin, PurwokoAdi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Maratun Nashihah, Mundaru Karya, Sarby SB Wietha, MohamadAnnas, KunadiAhmad, Ida Nursanti,Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Surya Yuli P, A Adib, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto. Litbang :Djurianto Prabowo ( Kepala ),Dadang Aribowo. Pusat Data & Analisa: Djito Patiatmodjo (Kepala). Personalia: Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. RedakturArtistik: Putut Wahyu Widodo (Koordinator), Toto Tri Nugroho, Joko Sunarto, Djoko Susilo, SigitAnugroho. Reporter Biro Semarang : Edi Indarto ( Kepala), Widodo Prasetyo (wakil), Sutomo, IrawanAryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, FaniAyudea, Hartatik, LeonardoAgung Budi Prasetya, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Wahyu Wijayanto. Biro Jakarta : Hartono Harimurti, ( Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. Biro Surakarta : Budi Cahyono ( Kepala ), Won Poerwono, SubaktiASidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. Biro Banyumas :Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono,Agus Sukaryanto, RPArief Nugroho,Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura :Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Muhammad Burhan, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. Biro Muria :Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi. Biro Kedu/DIY: Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. Daerah Istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. Bandung :Dwi Setiadi. Koresponden : Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi : Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118.Telepon : (024) 6580900 ( 3 saluran ), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. Manajer Iklan : Bambang Pulunggono. Manajer Pemasaran: Berkah Yuliarto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan : Adi Ekopriyono. Manajer TU :Amir AR. Manajer Keuangan : Dimas Satrio W. Manajer Pembukuan : Kemad Suyadi. Manajer Logistik/Umum : Adi P. Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ HOT LINE 24 JAM024-8454333 ■REDAKSI:(024) 6580900 Faks (024) 6580605 e-mail: redaksi@suaramerdeka.info. Dicetak oleh PTMasscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.
  • 7. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 BPJS untuk RS Swasta Oleh Syahrial Faza Hampir dua bulan ini Badan Program Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang kerap disingkat BPJS Kes melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pengimplementasian program tersebut mendapat respons positif dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI), termasuk asosiasi di Jateng. Namun ada beberapa hal yang perlu pembenahan demi penyempurnaan program tersebut. Pertama; sosialisasi. Sosialisasi program JKN BPJS yang diterapkan mulai 1 Januari 2014 dirasa masih kurang. Hal itu mengakibatkan masyarakat dan dokter yang menangani JKN BPJS belum sepenuhnya mengerti. Kedua; koordinasi. Fakta di lapangan menunjukkan kurangnya koordinasi antara BPJS Kes pusat-regional dan cabang sehingga ada kebijakan yang bertentangan. Misal soal pemahaman episode tindakan rehabilitasi medik, kebijakan iur biaya bila naik kelas perawatan, besaran kapitasi untuk pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dasar, dan kebijakan pembagian peserta PPK dasar. Ketiga; kepesertaan. Sebagian besar peserta baru kebanyakan mengikuti JKN BPJS saat sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Bahkan banyak orang sudah dirawat di rumah sakit, baru menyodorkan kartu baru peserta JKN BPJS. Ini akan menyulitkan rumah sakit karena terkait dengan kelas perawatan. Di sisi lain, banyak protes dari peserta JKN BPJS eks peserta Askes dan Jamsostek karena rumah sakit tidak lagi memberikan hak atas obat nongenerik. Persoalannya, rumah sakit swasta ha- Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio, ditandatangani dan dilengkapi fotokopi identitas diri. Isi seluruhnya tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan. Redaksi berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: mbaca.sm@gmail.com Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim: kritik@suaramerdeka.info ”Pemotongan” Dana di PT SJV Saya mantan karyawan PT Sarana Jateng Ventura (PT SJV) yang telah bekerja selama 16 tahun dari September 1996-23 November 2012. Bagi karyawan yang mengundurkan diri, disamping memperoleh hak pesangon juga mendapat Dana Kesejahteraan Karyawan (DKK), yang nominalnya sudah diberitahukan di awal. Uang itu akan diberikan satu tahun setelah mundur dan jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pengajuan. Pesangon telah saya terima 27 November 2012, sedangkan porsi dana kesejahteraan baru saya terima 8 Januari 2014. Ada keterlambatan pembayaran dari perusahaan, namun saat itu tidak ada penjelasan penyebabnya. Jumlah yang dibayarkan pun hanya 40% dari yang seharusnya saya terima sesuai kesepakatan semula. Pemotongan dilakukan dengan alasan bahwa pemberian porsi dana kesejahteraan yang dilakukan petugas pemegang dana kesejahteraan karyawan terdahulu, nominalnya dianggap ”terlalu besar”. Ini tidak sejalan dengan maksud SK Direksi No 07/X/ 2005. Kepada petugas dana kesejahteraan terdahulu yang ”salah” dalam menghitung, akan dimintai pertanggungjawaban. Sedang karyawan yang telah mengundurkan diri sebelum saya, dan telah menerima porsi dana ”terlalu besar” maka perusahaan akan memintanya kembali. Demikian kata Dirut PT SJV lewat telepon pada Kamis, 9 Januari 2014. Pertanyaannya, kenapa kaji ulang SK tersebut diadakan pada 20 Desember 2013, yang waktunya bertepatan dengan akan diberikannya dana kesejahteraan kepada saya dan 5 karyawan lain? Lagi pula, pemberlakuan sepihak menurut sudut pandang PT SJV tersebut yang belum tentu benar penafsirannya, telah disahkan dan disepakati bersama antara Direksi dan karyawan yang saat ini masih aktif bekerja tanpa mengundang kami untuk dilibatkan dalam pembahasan SK Dir No 07/ X/ 2005. Idealnya kami yang mengundurkan diri harus dilibatkan karena kami yang secara langsung akan terkena dampak atas pemotongan porsi dana tersebut. Menurut kami, tanpa melihat benar atau tidaknya pemahaman SK tersebut oleh petugas terdahulu, seyogianya porsi dana kesejahteraan karyawan tersebut tetap diberikan kepada saya beserta rekan-rekan lain yang mundur sesuai kesepakatan awal, karena besaran dana yang akan saya terima setelah setahun tersebut termasuk menjadi salah satu pertimbangan dalam mengajukan pengunduran diri dari PTSJV. Adalah sangat tidak adil kalau keputusan sepihak oleh perusahaan diberlakukan surut/mundur kepada karyawan yang sudah undur diri, apalagi jumlah yang dipotong besar, yaitu sekitar 60%. Melalui surat pembaca ini saya beserta rekan lain yang mengundurkan diri, secepatnya bersedia diajak diskusi dengan manajemen PT SJV untuk mengkaji/menafsirkan maksud SK tersebut. Namun apabila nanti PT SJV tetap berpendapat yang paling benar, kami akan merasa ”puas/legawa” jika rekan-rekan kami yang telah mundur sebelum saya, dan telah mendapat porsi dana ”terlalu besar” mengembalikan ”dana kelebihan”. Perusahaan akan memintanya kembali, bukan sekedar wacana. Arman Suparman, SE Jl Karangrejo Selatan No 34 RT02 RW08 Tinjomoyo Banyumanik, Kota Semarang 50262 *** Pos Kamling Sangat Bermanfaat Keberadaan pos kamling besar sekali manfaatnya. Ketika tengah malam ada warga yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, misalnya ada orang yang dari luar kota akan berkunjung ke saudara, bisa bertanya pada petugas kamling. Atau kentongan yang dipukul setiap jam, bisa memberikan rasa nyaman bagi warga lain. Petugas ronda atau jaga kamling bisa berkeliling dan mengingatkan pintu atau jendela yang belum terkunci, atau mengingatkan sepeda motor yang masih terparkir di teras rumah. Keberadaan petugas kamling di pos ronda juga menjadi penghalang seseorang yang punya niat jahat di tempat tersebut. Dalam hal tertentu juga bisa berjaga untuk sewaktuwaktu memberi tahu warga tentang datangnya banjir bandang, kebakaran atau hal lain yang sifatnya gangguan alam. Masih banyak manfaat ronda atau jaga kamling, yang perlu untuk digiatkan di setiap kawasan permukiman. Termasuk manfaat untuk bisa bersilaturahmi dengan tetangga yang sehari-hari sibuk dengan aktivitas masing-masing. AKPHerie Purwanto, SH, MH Kasat Binmas Polres Pekalongan Kota rus mengikuti kesepakatan dan ketentuan tarif Indonesia Case Based Groups (Ina-CBGs), yang mungkin saja tidak mengakomodasi beberapa obat dan tindakan medis tertentu. Terkait dengan kepesertaan, banyak peserta merasa tidak puas karena menganggap standar pelayanan di rumah sakit saat ini berbeda dari semasa mereka masih menjadi peserta Askes atau Jamsostek. Keempat; tarif dan regionalisasi tarif. Pembayaran klaim pembiayaan rumah sakit menggunakan sistem Ina CBGs. Artinya, BPJS Kes membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayahnya. Harga Keekonomian Secara terori, rumah sakit swasta bisa lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin. Namun, da- lam praktik, rumah sakit menganggap tarif kapitasi ini di bawah harga keekonomian. Demikian juga untuk perawatan rujukan di rumah sakit swasta. Perhitungan tarif per kelompok penyakit (Ina CBGs) terlalu rendah, dan disamakan rumah sakit pemerintah. Perhitungan tarif itu dianggap tidak fair karena rumah sakit swasta harus menyediakan modal sendiri. Bila memasang tarif terlalu rendah, rumah sakit bisa bangkrut. Bahkan ada kekhawatiran bila ketentuan tarif itu tidak segera dibenahi, tiap tahun minimal ada satu rumah sakit swasta tidak dapat menjalankan operasional dengan baik. ARSSI berharap, BPJS Kes bisa memahami beberapa permasalahan yang dihadapi rumah sakit swasta. Ke depan, ada pembenahan pada segala lini, termasuk pengendalian biaya sehingga bisa efisien dengan tetap menjaga kualitas pelayanan. Karena itu, asosiasi rumah sakit swasta berharap BPJS membuka cost sharing untuk peserta nonpenerima bantuan iuran (PBI) yang menginginkan pelayanan obat/alat di luar aturan formularium nasional. Cost sharing bisa diberikan bila pasien membutuhkan jasa atau peralatan canggih tertentu, semisal MRI, CT scan, angiografi, atau kateter. Untuk menjaga likuiditas keuangan rumah sakit swasta, BPJS Kes perlu kembali meninjau tarif Ina CBGs. Asosiasi rumah sakit swasta di Jateng juga mengimbau manajemen rumah sakit untuk merestrukturisasi biaya langsung dan tak langsung. Jadi, untuk gaji tetap dokter, bukan lagi diperhitungkan jasa me- dis. Dengan demikian, rumah sakit swasta tetap bisa bersaing walaupun dengan biaya produksi rendah tapi bisa tetap memberikan pelayanan prima. (10) – Syahrial Faza, staf Humas Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang, anggota Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Jawa Tengah
  • 8. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Ukraina Peringatkan Rusia KIEV - Pemimpin sementara Ukraina memperingatkan Rusia agar menahan pasukannya di pangkalan mereka. SM/rtr SEPAKATI KOALISI : Para pemimpin protes Vitaly Klitschko (kanan) dan Arseny Yatsenyuk berbincang dalam sesi sidang parlemen di Kiev, kemarin. Parlemen Ukraina sepakat membentuk pemerintah koalisi dan menunjuk Yatseniuk sebagai perdana menteri. (66) Peringatan ini dikeluarkan sehari setelah sejumlah pria bersenjata pro-Rusia menguasai gedung-gedung pemerintah di Simferopol, Ibu Kota Crimea. ”Gerakan pasukan dalam bentuk apapun akan dianggap sebagai agresi militer,” kata penjabat presiden Oleksandr Turchynov di hadapan parlemen, kemarin (27/2). Armada Laut Hitam Rusia dipangkalkan di Kota Sevastopol, Crimea. ”Saya ingin menyeru pimpinan Federasi Rusia untuk menghormati perjanjian dasar tentang kehadiran militer Rusia di Republik Otonomi Crimea,” kata Turchynov. Lusinan orang berseragam tempur dengan senjata lengkap, kemarin, kembali melancarkan aksi militer di Semenanjung Crimea. Pada hari yang sama para anggota legislatif Ukraina di Kiev tengah bersidang untuk menyetujui kabinet pro-Barat. Parlemen Ukraina sepakat membentuk pemerintah koalisi dan menunjuk Arseny Yatseniuk sebagai perdana menteri. Serangan fajar ini terjadi sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara mendadak memerintahkan latihan kesiapan tempur pasukannya di dekat perbatasan Ukraina. Hal ini meningkatkan kekhawatiran Kremlin menggunakan kekuatan militernya untuk memengaruhi hasil akhir krisis tiga bulan yang telah menghadapkan Moskwa dengan Barat dalam konfrontasi ala Perang Dingin. Kementerian Pertahanan Rusia kepada Interfax me- nyatakan, pihaknya tengah melakukan patroli udara konstan dengan mengerahkan jet tempur di wilayah perbatasan. Klaim Masih Berkuasa Krisis paling berdarah sejak kemerdekaan Ukraina tahun 1991 pecah November lalu ketika Viktor Yanukovych membuat keputusan mengejutkan dengan mencampakkan kesepakatan perdagangan Uni Eropa yang bersejarah. Keputusan itu dibuat Yanukovych untuk lebih mendekatkan hubungan dengan sekutu lamanya, Rusia yang menjanjikan bantuan senilai 15 miliar dolar. Namun kini Ukraina tampaknya akan berbalik ke arah Uni Eropa setelah Yanukovych dan para kroninya dipereteli. Yanukovych telah digulingkan akhir pekan lalu. Namun kemarin dia masih mengklaim dirinya sebagai presiden Ukraina yang sah. ”Saya, Viktor Fedorovich Yanukovych menyerukan kepada rakyat Ukraina bahwa saya masih menganggap diri saya sebagai kepala negara Ukraina yang sah, dipilih secara bebas dengan kehendak rakyat Ukraina,” katanya seperti dikutip media. ”Di jalanan di banyak kota di negara kita, terjadi pesta ekstremisme,” katanya seraya menambahkan bahwa dia dan sekutu-sekutu dekatnya mendapat ancaman fisik. ”Saya harus meminta pada pihak berwenang Rusia untuk memberi saya pengamanan pribadi dari aksi ekstremisme.” Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, dia tidak memiliki informasi dan tidak bisa berkomentar mengenai pernyataan tersebut. Namun kantor berita pemerintah Itar-Tass mengutip satu sumber resmi menyatakan Yanukovych akan mendapatkan ”perlindungan” dari Rusia. (rtr,bbc,afp-mn-66) Palestina Tolak Usul Kerry MOGADISHU - Bom bunuh diri kembali meledak di Ibu Kota Mogadishu, Somalia, Kamis (27/2) kemarin. Bom meledak di dekat markas dinas keamanan, menewaskan itu menewaskan setidaknya 12 orang dan menyebabkan 15 orang menderita lukaluka. Menurut saksi mata, pelaku membidik mobil keamanan yang mengakibatkan tiga personel dinas keamanan tewas. Kelompok militan AlShabaab mengaku bertanggung jawab atas peledakan bom mobil tersebut. ”Kami bertanggung jawab atas ledakan bom mobil,” ujar juru bicara operasi militer Al-Shabaab, Sheikh Abdiasis Abu Musab. Dia DOHA - Sembilan orang tewas ketika sejumlah tabung gas meledak di sebuah restoran Turki di ibu kota Qatar, Doha, Kamis kemarin. Kantor berita resmi Negara Teluk tersebut melaporkan, 32 orang menderita luka-luka akibat ledakan itu, dua di antaranya dalam kondisi kritis. ”Ledakan yang terjadi hari ini di restoran Istanbul dekat pom bensin menyebabkan sembilan orang tewas,” lapor kantor berita itu mengutip paramedis. Perdana Menteri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser al-Thani membenarkan adanya ledakan tersebut. ”Terdapat korban tewas sebagaimana yang telah diumumkan. Akan ada konferensi pers oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memberi informasi terkait insiden ini,” kata Sheikh Abdullah. (rtr-mn-66) Misionaris Akui Sebarkan Agama PYONGYANG - Seorang misionaris Korsel yang ditahan di Korut sejak tahun lalu menyampaikan pengakuan terbuka berdasarkan pernyataan tertulis. Misionaris bernama Kim Jung-wook itu mengatakan, dia berusaha menyebarkan agama Kristen di Korut dan menggulingkan negara dengan bantuan intelijen Korsel. Pernyataan itu disampaikan pria 50 tahun tersebut dalam konferensi pers yang terkesan sangat diatur dengan seksama di Pyongyang. Kim mengaku masuk ke wilayah Korut dari Cina pada Oktober lalu dengan membawa materi-materi penyebaran agama. Dia ditangkap pihak berwenang Korea Utara sehari setelahnya. (bbc-mn-66) Singapura Didera Cuaca Terpanas Bom Mobil Tewaskan 12 Orang RAMALLAH - Seorang pejabat senior Palestina, kemarin, menolak usulan Amerika Serikat untuk memperpanjang perundingan damai yang akan berakhir April. ”Tidak ada gunanya memperpanjang negosiasi, bahkan hanya satu jam, jika Israel yang direpresentasikan oleh pemerintah saat ini terus mengabaikan hukum internasional,” kata kepala juru runding Palestina, Saeb Erakat kepada AFP. Menurutnya jika Israel memiliki komitmen, maka kesepakatan akan dicapai dalam waktu tidak lebih dari sembilan jam. Pernyataan itu dilontarkan Erakat untuk menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam keterangan pers di Washington, Rabu. Kerry menyatakan, dibutuhkan tambahan waktu untuk menyepakati kerangka awal yang bakal memandu perundingan selanjutnya. Kerry mengusulkan tambahan waktu selama sembilan bulan. Ledakan di Restoran, 9 Tewas Perundingan damai Israel-Palestina kembali dilakukan sejak Juli lalu atas bantuan Kerry. Sebelumnya selama tiga tahun perundingan tersebut mandek. Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon bulan lalu mengatakan, dia ingin perundingan diperpanjang. Terpisah, seorang warga Palestina kembali menjadi korban kebrutalan aparat keamanan Israel, kemarin. Muataz Washaha (24) tewas diberondong peluru setelah menolak menyerahkan diri kepada tentara dan polisi Israel yang telah mengepung kediamannya. Washaha ditemukan tak bernyawa setelah pasukan Israel merobohkan bagian bangunan menggunakan buldoser dan melancarakan tembakan. Militer Israel menyatakan, pasukannya bermaksud menangkap seorang pria yang diduga melakukan kegiatan teror. Dua tersangka lainnya ditangkap di lokasi kejadian. Menurut Reuters, tidak terdengar tembakan dari dalam rumah sebelum pasukan Israel memberondong tempat tersebut. (rtr,afp-K16-66) mengatakan kepada Reuters, serangan itu menewaskan 12 anggota pasukan keamanan dan 15 orang luka-luka. ”Kami menargetkan pasukan keamanan nasional yang sedang bercengkrama di kedai teh. Ledakan hari ini di Mogadishu juga merupakan operasi kami dan akan terus berlanjut,” imbuhnya. Al-Shabaab merupakan kelompok pemberontak yang terkait dengan AlQaedah. (rtr-K16-66) SM/rtr SEJUMLAH anak mendinginkan diri di taman karena cuaca panas yang mendera Singapura, kemarin (27/2). Singapura dan Malaysia tengah bergulat menghadapi cuaca terpanas sehingga harus meningkatkan pasokan air. (66)
  • 9. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Presiden Minta Jangkauan Bidikmisi Diperluas JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh untuk memperluas jangkauan program Beasiswa Bidikmisi. Dengan begitu, semangat memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dapat terwujud. ”Sejalan dengan terus bertambahnya anggaran pendidikan, tolong perluas jangkauan program Beasiswa Bidikmisi ini,” ujar Presiden Yudhoyono saat acara Silaturahim Nasional Bidikmisi 2014, di Jakarta, Kamis (27/2). SBY menegaskan, pendidikan merupakan hak bagi semua rakyat, termasuk anak-anak bangsa yang berasal dari golongan ekonomi kurang mampu. Menurutnya, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk mengupayakan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pendidikan. ”Tidak boleh lagi ada anak yang berasal dari ekonomi lemah tidak sekolah. Hak mereka sama di negeri ini. Oleh karena itu, ada kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan sehingga pendidikan untuk semua bisa terwujud,” tegasnya. Kepada para mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi, SBY berharap dapat menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Harapannya, mereka bisa menjadi penerus dan calon pemimpin bangsa pada masa depan. ”Tidak lama lagi Indonesia akan menjadi negara maju, dan Promosi Terbuka untuk Riset Hak Ulayat SEMARANG - Dosen Fakultas Hukum (FH) Undip, Sukirno, menempuh ujian promosi terbuka dalam rangka menyelesaikan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip, Jumat (28/2) ini. Ujian promosi ini menjadi ajang untuk mempertanggungjawabkan pergulatan keilmuan di hadapan guru besar dan pakar ilmu hukum. Mengusung riset tentang pengakuan negara atas hak ulayat masyarakat adat Badui, promovendus dibimbing Prof Dr Yusriadi (promotor) dan Prof Dr Suteki (kopromotor). ”Ada kasus menarik dalam penelitian saya. Itu, mengenai bagaimana hak ulayat masyarakat adat Badui ternyata dihormati oleh pemda setempat. Fakta ini seperti berkebalikan dengan kondisi yang dialami masyarakat adat di tempat lain,” tutur pria kelahiran Kabupaten Pati itu. Hak ulayat adalah semacam kewenangan yang melekat pada masyarakat adat. Masyarakat seperti Suku Badui misalnya, dalam persoalan ini merasa memiliki hak atas tanah dan wilayah, termasuk pengelolaan sumber daya alam. SM/Hari Santoso Sukirno Kondisi ini lantaran didasari ikatan batin antara masyarakat adat dan wilayah yang dihuni mereka. Pada contoh masyarakat Badui, mereka tidak semena-mena berani memperlakukan lingkungan lantaran ikatan batin yang sedemikian kuat. Muncul sebuah harmonisasi, antara suku dan kawasan tempat tinggal sehingga terjaga kelestarian alam. Sukirno berpendapat, cara pandang Pemkab Lebak yang kemudian melahirkan perda demi melindungi hak ulayat sedemikian istimewa. Pemkab didukung para wakil rakyat dan masyarakat memberikan empati penuh atas hak masyarakat adat. (H41-60) Menulis Artikel di Media Perlu Diasah PURWOKERTO - Antara menulis artikel populer untuk media massa dan jurnal ilmaih ibarat dua kutub yang bertolak belakang. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni samasama merupakan keterampilan menulis yang harus terus dilatih dan diasah. ”Ini ibarat kutub utara dan kutub selatan karena secara substansi memang berbeda,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka Gunawan Permadi, saat memberikan materi pada acara Workshop Penulisan Artikel Populer dan Kehumasan di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Rabu (26/2). Kegiatan diikuti dosen, mahasiswa, delagasi fakultas, program studi, dan UKM dari UMP. Acara itu tindak lanjut dari penandatanganan nota kerja sama antara UMP dan Suara Merdeka. Menurut Gunawan, penulisan jurnal ilmiah, logika yang dipakai dari induksi ke deduksi, yakni dari berbagai eksperimen atau pandangan ke kesimpulan. ”Kalau artikel populer sebaliknya, dari logika deduksi ke induksi, yakni memulai dari sesuatu yang sedang aktual atau men- jadi perhatian publik kemudian dianalisis dan diakhiri dengan saran dan solusi dari pemikiran subjektif si penulis,” terangnya. Diawali Metode Redaktur Pelaksana Suara Merdeka Triyanto Triwikromo menambahkan, kata kunci dalam menulis jurnal populer diawali dengan mengetahui metode atau teknik. Misalnya dari segi bahasa mudah dipahami, umum, dikenal masyarakat, dan sederhana. Adapun kriteria tulisan yang layak muat atau bisa diterbitkan di media, lanjutnya, topik harus aktual atau terkini, menyangkut banyak orang, mengundang perhatian, dan merupakan hal baru. Dalam topik materi kehumasan, Redaktur Senior Suara Merdeka Bagas Pratomo mengatakan, dampak buruk pemberitaan juga bisa dipicu akibat kelemahan bagian kehumasan atau public relations dalam membangun hubungan atau sinergi dengan awak media. ”Cantoh figur humas yang bagus adalah Humas KPK Johan Budi SP. Keterangan dan informasinya selalu ditunggu media dan cara menyampaikannya juga komunikatif dan bisa menyelami kebutuhan media.” (G22-60) SM/Agus Wahyudi BERBAGI PENGALAMAN : Redaktur Senior Suara Merdeka Bagas Pratomo, Wapemred Gunawan Permadi, dan Redaktur Pelaksana Triyanto Triwikromo berbagi pengalaman dalam Workshop Penulisan Artikel Populer dan Kehumasan di UMP, Rabu (26/2). (60) kita punya potensi serta tekad yang besar. Kalau terus meningkatkan SDM yang unggul, menguasai teknologi dan ilmu, maka masa depan negara kita akan menjadi cerah,” harapnya. Presiden berharap agar para generasi muda Indonesia bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. ”Negara menunggu kepemimpinan kalian untuk membawa Indonesia ke era keemasan dan kejayaan,” tegas SBY. 20 Persen Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait dengan kewajiban untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Melalui Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi negeri wajib mengalokasikan minimal 20% kuota mahasiswa baru untuk calon mahasiswa kurang mampu dan berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Nuh menjelaskan, pada tahun 2007, tercatat hanya 1,4% mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu. Tahun 2014, meningkat menjadi 4,7%. Dia menargetkan, melalui program Bidikmisi, jum- lah mahasiswa dari keluarga kurang mampu bertambah menjadi sekitar 15%. (K32-60)
  • 10. JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 Bandara Dibangun Pekan Depan SEMARANG - Pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang rencananya dimulai pekan depan. SM/ MH Habib Shaleh TUTUP JALUR : Sejumlah warga menutup total jalur evakuasi Gunung Merapi di kawasan Jalan Talun, Muntilan, Magelang, Kamis (27/2). Mereka kecewa jalur itu dibiarkan rusak parah.(30) Warga Blokade Jalur Evakuasi Merapi MAGELANG - Warga Kecamatan Dukun dan Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang menutup total jalur evakuasi Gunung Merapi, selama tiga jam. Penutupan dilakukan sebagai bentuk protes karena Jalan Muntilan-Dukun (Merapi) rusak parah dan tidak diperbaiki. Penutupan dilakukan mulai perempatan Sayangan dengan menggunakan truk pasir. Semua truk pasir dihentikan dan diminta berjajar di tengah jalan. Aksi ini membuat jalan di sekitar kota Muntilan mengalami kemacetan panjang. Ribuan warga kemudian berjalan kaki sejauh satu kilo meter mulai perempatan Pondok Pesantren Al Iman sampai perempatan Sayangan. Warga membentangkan spanduk bertuliskan Komando (Koalisi Masyarakat untuk Demokrasi) Menolak Truk Pasir. Demo ini dilakukan Forum Rembug Lintas Merapi dan Koalisi Masyarakat Menolak Pengguna Jalan Talun. Dalam aksinya, mereka dengan tegas menolak armada truk pasir karena dinilai merusak jalur evakuasi Merapi mulai Muntilan-Dukun sepanjang 12 km. Koordinator Aksi Agus MS menyatakan pihaknya menuntut Pemkab Magelang untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Pasalnya, Jalan Muntilan-Dukun merupakan jalur utama evakuasi Gunung Merapi. Jalan ini juga merupakan jalur pendidikan dan jalur ekonomi para petani sayur di lereng Merapi. ’’Ini jalan utama bukan jalur penambangan. Truk pasir beroperasi 24 jam sehingga meng- ganggu masyarakat. Jalan menjadi rusak parah dan banyak kecelakaan. Warga merasa terganggu,’’tegas Agus. Agus menyebut setiap hari sekitar 500 truk pasir hilir mudik membawa muatan dengan tonase melebihi kapasitas. Untuk itu, warga menuntut tiga hal kepada Pemkab Magelang. Pertama, kata Agus, warga meminta Pemkab segera memperbaiki Jalan Muntilan-Dukun demi keselamatan dan kenyamanan warga. Kedua, warga meminta bupati mengembalikan fungsi jalan ini sebagai jalan utama dan jalur evakuasi. Tuntut Perbaikan Hal ini sesuai UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Permen PU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Jalan Khusus. ’’Kami minta pemerintah mem- bangun jalur khusus untuk armada galian C sehingga tidak mengganggu masyarakat,’’ tegasnya. Seusai berorasi, perwakilan warga diterima Camat Muntilan Iwan Sutiarso bersama perwakilan Dishub, serta DPU, dan ESDM Kabupaten Magelang. Iwan berjanji akan menyalurkan aspirasi warga kepada Bupati Magelang Zainal Arifin. Disebutkan permintaan warga soal pelarangan truk pasir lewat akan dikaji dan ditindaklanjuti. Kabid Bina Marga DPU dan ESDM David Rudiyanto menambahkan, Pemkab sudah menganggarkan perbaikan Jalan Muntilan-Dukun sebesar Rp 2,2 miliar. Rencananya, jalur tersebut akan dibangun dengan model cor beton agar lebih tahan lama. (H66-71) Warga Panti Belum Tersentuh BPJS DEMAK - Pengemis, gelandangan, dan warga miskin lanjut usia (lansia) yang telantar di jalan-jalan sampai saat ini belum tercakup sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahkan kesehatan lansia di sejumlah Panti Rehabilitasi Sosial juga belum terjamin. Hal itu terungkap saat Gubernur Ganjar Pranowo berkunjung ke Panti Rehabilitasi Sosial Pucanggading, Mranggen, Demak, Kamis (27/2). Sebanyak 115 kakek dan nenek berusia 60 tahun ke atas yang berlindung di panti itu masih kesulitan berobat karena belum terjamin BPJS. Koordinator Tata Usaha Unit Panti Rehabilitasi Sosial Pucanggading Amin Gunawan mengatakan, dahulu penghuni panti tercatat sebagai anggota jaminan kesehatan masyarakat daerah. Namun, sejak berganti dengan BPJS, justru tidak tercatat. ’’Sejak BPJS ini malah kacau, kalau rujukan ke rumah sakit masih harus bayar,’’ katanya. Anggaran Terbatas Padahal anggaran yang dimiliki panti sangat terbatas. Sejumlah fasilitas juga masih memprihatinkan, seperti kekurangan kursi roda, dan genset PMI Jangan Low Profile SEMARANG - Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Palang Merah Indonesia (PMI) Jateng menggelar pelatihan bidang kehumasan dan asesmen di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) PMI Jateng di Sambiroto, Tembalang, Semarang, Kamis (27/2). Ketua PMI Jateng Sasongko Tedjo menyatakan, bidang kehumasan harus mampu mendukung program dan kegiatan PMI dengan baik. Caranya dengan mempublikasikan dan menginformasikan kegiatan PMI yang sangat banyak. ’’Kegiatan harus dipublikasikan, tapi jauh dari kesan pamer. Kehumasan PMI jangan lagi low profile dan sembunyi-sembunyi,’’ kata Sasongko saat memberikan sambutannya pada pelatihan tersebut. Sejumlah pengurus PMI Jateng menjadi narasumber dalam kegiatan itu, yakni Wakil Ketua Bidang Citra dan KehumasanAdji Samekto, Wakil Ketua Bidang Yansoskesmas Imam Triyanto, Wakil Ketua Tobari HR, dan anggota PMI Jateng Ahmad Soeseno. Pertanggungjawaban Sasongko mengatakan, publikasi kehumasan ini mempunyai tujuan jelas. Sebab, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PMI kepada masyarakat. Jika masyarakat banyak tahu kegiatan PMI lewat publikasi media, ini tentu memudahkan mencari bantuan, seperti donatur dari pemerintah maupun pihak swasta. Menurut dia, organisasinya baru-baru ini telah membantu korban bencana Topan Haiyan di Filipina, Gunung Kelud, dan banjir di Jakarta, Manado, dan Pati. ’’Saat banjir di Pati, PMI membawa helikopter menuju daerah terisolasi di Sukolilo. PMI cukup mendapatkan nama. Hal ini menunjukkan standardisasi yang lebih,’’jelasnya. Sementara Adji Samekto meminta bidang kehumasan PMI harus melek media email, website, dan blog. ’’Hal itu penting bagi kehumasan. Kalau tidak tahu, itu kategori primitif,’’ tandasnya. (J17,H68-71) SM/Royce Wijaya SP PAPARKAN MATERI : Adji Samekto memaparkan materi dalam Pelatihan Bidang Kehumasan dan Asesmen di Pusdiklat PMI Jateng, Kamis (27/2).(30) untuk penerangan kala mati listrik. ’’Kapasitas di sini 115 sudah full. Tidak bisa menampung lagi meski waiting list ada puluhan,’’jelasnya. Ganjar menyatakan keprihatinannya atas belum tercatatnya lansia di panti itu pada BPJS. Menurutnya, sesuai undangundang, seluruh fakir miskin dan anak telantar harus dipelihara Negara. Ketika mengunjungi panti, Ganjar teringat ayahnya yang sudah berusia 85 tahun. ’’Sama seperti mbah-mbah ini, harus dimandiin dan dijaga setiap waktu,’’katanya. Ganjar berjanji mengupayakan agar proses peralihan dari Jamkesmasda ke BPJS bisa berlangsung cepat. DPRD Jateng juga baru saja menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia pada Kamis kemarin. ’’Saya mengapresiasi petugas di panti yang kentara sekali bisa membuat para lansia tersenyum bahagia. Meski kekurangan prasarana, tapi tempatnya bersih dan terawat, saya apresiasi betul. Mudah-mudahan Perda Lansia bisa lebih membahagiakan simbah-simbah kita,’’ katanya. (H68,J17-71) Hal ini menyusul terbitnya surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 21 Februari lalu. Pembangunan diawali dengan penandatangan kerja sama antara PT Angkasa Pura I dan Kodam IV/Diponegoro. Gubernur Ganjar Pranowo mengharapkan penandatanganan kerja sama pemanfaatan (KSP) dapat segera digelar pada Senin (3/3). Namun, hingga kemarin, kepastian tanggal penandatanganan belum bisa diambil karena PT Angkasa Pura I belum siap secara administrasi. ’’PT Angkasa Pura masih meminta waktu untuk mengadakan RUPS (rapat umum pemegang saham) untuk menyele- saikan administrasi,’’ kata Ganjar di gubernuran, Kamis (27/2). Dipercepat Ganjar kemudian meminta waktu penyelenggaraan RUPS itu dipercepat. Sebab, pembangunan bandara sudah molor terlalu lama akibat proses di Kemenkeu yang sempat mandek. ’’Saya minta RUPS digelar sore ini (kemarin) atau besok pagi (hari ini) saja, agar tidak molor lama lagi,’’tegasnya. Proses di Kemenkeu berjalan lambat karena sulitnya menentukan besaran kontribusi dari PT Angkasa Pura ke Negara. Proses penghitungan itu terkait adanya perubahan proposal pengem- bangan bandara yang semula menggunakan lahan 67 hektare bertambah sekitar 20 hektare milik TNI Angkatan Darat (AD). Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jawa Tengah, Urip Sihabudin mengatakan, perjanjian kerja sama akan ditandatangai oleh Pangdam IV/Diponegoro dan Direktur Utama PTAngkasa Pura I. ’’Persetujuan sudah dikeluarkan Kemenkeu berikut nilai kontribusinya. Gubernur hanya akan menyaksikan penandatanganan,’’ katanya. Ditambahkannya, lelang pekerjaan pengembangan bandara sudah diputuskan pemenangnya. Pengumuman akan dilakukan usai penandatangan kerja sama sehingga proses pekerjaan bisa segera dimulai. ’’Harapan saya secepatnya dimulai,’’katanya. (H68,J17-71) Semarang-Tegal Lebih Cepat SEMARANG - Mulai 1 Maret 2014, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang membuka jalur Semarang-Weleri. Jalur ini akan menggunakan KA Kaligung dengan waktu tempuh 30 menit. Tidak hanya itu, jarak tempuh Semarang-Tegal dengan rangkaian kereta yang sama menjadi lebih cepat. Jika semula perjalanan KAKaligung butuh waktu 3-4 jam menjadi 2 jam 15 menit. Sebab, PT KAI mengganti rangkaian Kaligung dari kereta rel diesel (KRD) menjadi gerbong ekonomi AC yang ditarik dengan lokomotif. ’’KRD hanya memiliki kecepatan maksimal 70 km per jam. Bila menggunakan lokomotif, akan lebih cepat. Apalagi bila jalur ganda ruas Weleri-Ujungnegoro sudah bisa dioperasikan pada 14 Maret nanti,’’ kata Kepala PT KAI Daop IV Semarang, Wawan Ariyanto di kantornya, kemarin. Untuk kereta PekalonganSemarang, PT KAI berencana membuka rute tersebut sekitar April atau Mei. Rute ini akan memanfaatkan rangkaian KA Kamandaka rute SemarangPurwokerto yang menganggur di Semarang sejak pukul 10.0016.00. (J8-71)