Teks tersebut merupakan abstrak dari penelitian tentang analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja BUMDes dan menganalisis implikasinya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penel

1. 1
ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN
IMPLIKASINYA BAGI KEMANDIRIAN EKONOMI
(Studi di Kabupaten Tulungagung)
Mahendra Adi Nugraha, SE
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini
lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten
Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini
dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data
berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu
mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau
dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari
Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari
Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari
BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah
dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi
Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap
Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas
berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes
terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan
Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam
pengelolaan potensi desa.
Kata Kunci: Kinerja, Kemandirian Ekonomi
PENDAHULUAN
Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau
kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi,
sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui
upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah kemiskinan dan kesenjangan ini
secara ekonomi, baik antar golongan maupun antar wilayah (perdesaan dan
perkotaan) sangat menarik untuk dibahas. Mengingat sebagian besar penduduk
Indonesia tinggal diperdesaan, maka perlu dikedepankan pembangunan untuk
perbaikan perekonomian desa dan yang nantinya dapat meningkatkan
kemandirian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dalam pengentasan
kemiskinan, Negara Indonesia memiliki bermacam strategi salah satunya adalah

2. 2
pemebrdayaan masyarakat yaitu dengan memaksimalkan masyarakat lokal.
Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan
bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk
membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut
meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka
lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh
masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta
melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah
yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.
Dan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan konsep
kebutuhan masyarakat.
Pemerintah telah memberikan solusi perubahan, pada era reformasi
tahun 1999 di putuskan UU 22/1999 (pasal 108) yang mendorong pembentukan
badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya
secara efisien. Lalu diperjelas oleh PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang
menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa,
Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa”, karena desa
perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan
perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam pendirian BUMDes ini dikenal empat tahapan; Pertama,
pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan
Pengelolaan BUMDes dan penetapan Persyaratan Pemegang Jabatan, diadakan
pula Monitoring dan Evaluasi, dan yang terakhir diadakan Pelaporan
Pertanggungjawaban Pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus
mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang
telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
Ketimpangan dalam pelaksanaannya, dan hasil yang tidak merata tidak
bisa lepas dari perkembangan program BUMDes. Masih banyak BUMDes yang
gagal, namun banyak pula BUMDes yang berhasil dan mandiri. Sebagai contoh,
kita dapat melihat keberhasilan BUMDes yang tercapai Seperti BUMDes Desa
Sukamaju Kecamatan Lunyuk pada tahun 2012 lalu yang memperoleh
keuntungan sebesar Rp 263,815 juta dengan jumlah deviden sebesar Rp 79,115
juta untuk desa. Kontribusi dari BUMDes tersebut hampir sama besarnya dengan
jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan setiap tahun oleh
pemerintah melalui APBD (Sumbawa Raya, 2013).
Penelitian ini diadakan pada daerah yang memiliki area perdesaan yang
luas yaitu di Kabupaten Tulungagung, di mana merupakan daerah yang memiliki
beragam macam produk lokal yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa. Di
Kabupaten Tulungagung, program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes
sudah berjalan namun terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai daerah.

3. 3
Terdapat BUMDes yang berhasil dan masih banyak BUMDes yang gagal
menggali potensi desanya, banyak pula BUMDes yang berhasil meningkatkan
perekonomian desanya dan mendorong kemandirian masyarakat.
Penelitian akan dilaksanakan di lingkup Kabupaten Tulungagung,
mengingat banyaknya desa yang melaksanakan program BUMDes ini serta
masih terjadi ketimpangan antar desa pelaksana program BUMDes. Juga perlu
dilakukan penelitian lebih dalam agar dapat diungkap apakah pada program
BUMDes di Kabupaten Tulungagung, masyarakat lebih terlibat sebagai pelaku
ataukah hanya sebagai obyek. Oleh karena itu, dinilai perlu untuk mengadakan
penelitian mengenai “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi” di wilayah Kabupaten
Tulungagung.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Kinerja BUMDes
Kinerja BUMDes dapat diukur dari berbagai unsur, antara lain:
1. Tingkat Kooperatif, Partisipasi, dan Emansipasif pengelola dan
masyarakat dalam program pemberdayaan
2. Transparansi, Akuntabilitas, dan Sustainabilitas BUMDes.
3. Implikasi terhadap Kemandirian Ekonomi masyarakat
Menurut Panduan Pendirian dan Pengelolaan (PPP) BUMDes (2007)
perlu dilakukan identifikasi terhadap kinerja dan prospek kedepan. Misalnya:
1. Bagaimana perkembangan omzet penjualan dalam setiap periode
(bulanan/ tahunan)?
2. Bagaimana perolehan laba/rugi pada setiap periode (bulanan/tahunan)?
3. Bagaimana kondisi barang/jasa yang diusahakan (kuantitas, kualitas,
keragaman pilihan, dll)?
4. Bagaimana sistem pelayanannya kepada konsumen?
5. Upaya promosi apa saja yang sudah dilakukan?
6. Di mana letak lokasi usahanya?
7. Mungkinkah suatu unit usaha melakukan ekspansi?
Bila perkembangan omzet penjualan lambat atau perputaran barang/jasa
rendah, berarti unit usaha tersebut ada masalah. Masalah inilah yang harus
segera diatasi agar omzet penjualan bisa meningkat. Tugas mengevaluasi
kinerja unit usaha ini adalah menjadi tanggungjawab manajer unit usaha beserta
pengurus BUMDes.
Dalam penelitian ini output BUMDes berupa kinerja BUMDes dalam
penelitian ini ditinjau melalui beberapa aspek yang merupakan tujuan dari
BUMDes itu sendiri berdasarkan PPP BUMDes (2007), yaitu:
1. Pelayanan–Keuntungan–Keberlangsungan;

4. 4
2. Akuntabilitas–Perkembangan Aset Desa;
3. Peningkatan Taraf Hidup Pengurus–Komisaris–Masyarakat;
4. Ketaatan BUMDes terhadap peraturan dan Perundang–Undangan.
2. Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Sumaryadi (2005) bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam
pemberdayaan masyarakat,diperlukan adanya suatu pendekatan-pendekatan
dalam pemberdayaan, yaitu:
1. The Welfare Approach : Pendekatan ini mengarah pada pendekatan
manusia dan bukan untuk memberdayakan masyarakat dalam
menghadapi proses politik dan kemiskinan masyarakat, tetapi justru untuk
memperkuat keberdayaan masyarakat yang dilatar belakangi oleh
kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. The Development Approach : Pendekatan ini bertujuan untuk
mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan
kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.
3. The Empowerment Approach : Pendekatan yang melihat bahwa
kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha
memberdayakan rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.
3. Konsep Partisipasi
Mikkelsen dalam Soetomo (2006) bahwa pembangunan pada dasarnya
merupakan proses perubahan dan salah satu bentuk perubahan yang
diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Conyer dalam Soetomo
(2006), mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaaan
masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri
masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk
melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:
1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi
yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya
sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang
dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan
peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk
berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (community
development)
Menurut Slamet (2003), berdasarkan pengertian partisipasi, maka
partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi lima jenis :

5. 5
1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas
input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil
pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi
input.
5. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa partisipasi masyarakat merupakan
salah satu variabel yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan
masyarakat, oleh karena itu partisipasi masyarakat dinilai penting dalam proses
pemberdayaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada
keberlangsungan program itu sendiri. Hal ini juga diungkapkan oleh Sulaiman
(1985:6) bahwa partisipasi sosial adalah keterlibatan aktif warga masyarakat
secara perseorangan, kelompok atau dalam kesatuan masyarakat dalam
pembuatan keputusan bersama, perencanaan, dan pelaksanaan program, serta
usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial didalam dan atau
diatur lingkungan masyarakatnya atas dasar rasa dan kesadaran tanggung
jawab sosialnya.
4. Pendekatan Partisipasi Masyarakat
Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003), beberapa pendekatan
untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu:
1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang
beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan,
teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian
partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke
bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat
vertical.
2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para
petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu
diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan
pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab
atas kegiatan tersebut.
4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan
mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang
diambil oleh masyarakat setempat.
5. Strategi Partisipasi Masyarakat
Strategi partisipasi masyarakat menurut Notoatmodjo (2007) adalah
sebagai berikut:
1. Lembaga Sosial Desa atau Lembaga Kerja Pembangunan Masyarakat
Desa (LKPMD) adalah suatu wadah kegiatan antar disiplin di tingkat desa

6. 6
dan kelurahan. Tugasnya adalah merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi kegiatan pembangunan di kesehatan. Tenaga kesehatan
dari puskesmas dapat memanfaatkan lembaga ini untuk menjual idenya,
dengan memasukkan ide-idenya ke dalam program LKPMD.
2. Kegiatan non kesehatan yang akhirnya akan menyokong program
kesehatan, misalnya; pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain-lain.
3. Puskesmas dapat dijadikan pusat kegiatan, walaupun pusat
perencanaannya adalah di desa (LKPMD), dan petugas kesehatan
adalah merupakan motivator dan dinamisatornya.
4. Dokter puskesmas atau petugas kesehatan yang lain dapat membentuk
suatu team work yang baik dengan dinas-dinas atau instansi-instansi lain.
5. Dalam pelaksanaan, program dapat dimulai desa demi desa tidak usah
seluruh desa di kecamatan tersebut. Hal ini untuk menjamin agar
puskesmas dapat memonitor dan membimbingnya dengan baik.
Bilamana perlu membentuk suatu proyek percontohan sebagai pusat
pengembangan untuk desa yang lain.
6. Bila desa ini masih dianggap terlalu besar, maka dapat dimulainya dari
tingkat RW atau RT yang populasinya lebih kecil, sehingga mudah
diorganisasi.
Notoatmodjo (2005) menyatakan bahwa metode yang dapat dipakai pada
partisipasi masyarakat sebagai berikut:
1. Pendekatan Masyarakat : diperlukan untuk memperoleh simpati
masyarakat, terutama ditunjukan kepada pimpinan masyarakat baik
secara formal dan informal.
2. Pengorganisasian masyarakat, dan pembentukan panitia (tim)
a. Dikoordinasi oleh lurah atau kepala desa
b. Tim kerja yang dibentuk tiap RT.
3. Survei Diri (Community Self Survey) : melakukan survei dan diolah serta
dipresentasikan kepada warganya masing-masing.
4. Perencanaan Program : dilakukan oleh masyarakat sendiri setelah
mendengarkan presentasi survei diri dari tim kerja.dan memecahkan
masalahnya.
5. Training : untuk para kader kesehatan sukarela harus dipimpin oleh
dokter puskesmas.
6. Rencana Evaluasi : perlu ditetapkan kriteria-kriteria keberhasilan suatu
program, secara sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat atau
kader kesehatan sendiri.
Menurut Sastropoetro (1988), ada lima unsur penting yang menentukan
gagal dan berhasilnya partisipasi, yaitu:
1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau
berhasil.
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh
pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.

7. 7
4. Kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati
sendiri tanpa dipaksa orang lain.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
Menurut Mikkelsen (2003), rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu:
1. Adanya penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat
dan penolakan eksternal terhadap pemerintah.
2. Kurangnya dana.
3. Terbatasnya informasi, pengetahuan atau pendidikan masyarakat,
dan
4. Kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Konsep kemandirian Ekonomi Masyarakat
Menurut Avilliani (2012) kemandirian ekonomi diartikan sebagai bangsa
yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak
bergantung pada negara lain. Terkait dengan hal ini Aviliani menyampaikan
beberapa kondisi Indonesia sebagai berikut:
1. Indonesia memiliki banyakpotensi untuk menggerakan perekonomian
nasional, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya
manusia (SDM). Contoh di bidang SDA adalah agro industri dan
sektor riil. Pertanian menjadi penyedia lapangan kerja sebesar (40%
dari total angkatan kerja), tetapi daya saing produk pertanian lemah.
2. Indonesia berhasil melewati krisis ekonomi global (2008) dengan
baik, sejajar dengan Republik Cina (RRC) dan India melalui
pertumbuhan ekonomi yang positif.
Terdapat tiga solusi untuk meningkatkan jati diri dan kemandirian
Ekonomi Bangsa, yaitu:
1. Efisiensi, pemerintah harus menjamin uang APBN dan APBD
dikeluarkan dengan prinsip efisiensi
2. Ekspansi, perusahaan (BUMN) harus melakukan ekspansi pada
sektor strategis dan menasionalisasi beberapa sektor, seperti migas
diserahkan saja ke Pertamina.
3. Penetrasi pasar, dalam hal ini BUMN dan swasta lokal harus
melakukan penetrasi pasar, agar tidak direbut negara lain
Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi lokal
terkait dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang dan
melaksanakan Local Economic Development (LED) atau Pembangunan Ekonomi
Lokal. Pernyataan ini, senada dengan pendapat Sarbini (1987) yang
menyarankan perlunya reorientasi pembangunan sebagai berikut:
1. Pembangunan diprioritaskan ke perdesaan mengingat populasi
terbesar masyarakat Indonesia berada di perdesaan. Pembangunan

8. 8
perkotaan lebih diarahkan untuk mendukung perekonomian
perdesaan
2. Pengembangan kapasitas SDM perdesaan secara intens dan
peningkatan produktivitas masyarakat melalui teknologi madya dan
pemerataan penguasaan alat produksi
3. Pengembangan industrialisasi perdesaan yang berorientasi
pemenuhan kebutuhan pasar domestik ataupun pasar luar
4. Penataan kembali usaha budidaya pertanian agar bisa memenuhi
skala yang ekonomis.
Hal tersebut diperkuat oleh Department For International Development
(2003) yang menyatakan bahwa LED berarti bekerja secara langsung
membangun kekuatan ekonomi lokal suatu wilayah untuk memperbaiki ekonomi
tersebut dan kualitas hidup masyarakat dimasa depan.
METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan karena peneliti berkeinginan
kuat untuk penghayatan (verstehen), memahami dan mengamati secara lebih
mendalam dan juga melakukan eksplorasi (penggalian) yang lebih dalam dan
pengungkapan (eksplore) secara detail dan luas tentang bagaimana Kinerja
BUMDes di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi Kemandirian
ekonomi masyarakat.
Penelitian ini didalam menganalisis data menggunakan model Miles and
Huberman. Dalam menganalisa data Miles dan Huberman (1984) dalam
Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Lebih lanjut Miles dan Huberman
mengklasifikasikan aktivitas dalam menganalisa data kedalam tahapan sebagai
berikut: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.
PEMBAHASAN
6.1 Kinerja BUMDes di Kabupaten Tulungagung
6.1.1 Kinerja BUMDes Ditinjau dari Layanan-Keuntungan-Keberlangsungan
BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi
sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commmercial
institutions). Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus
selalu ditekankan. Dengan demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu
mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.
Menurut PKDSP (2007), yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah
jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti: 1) usaha jasa
keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya; 2)
penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa; 3) Perdagangan hasil
pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan
agrobisnis; 4) Industri dan kerajinan rakyat.

9. 9
Berdasarkan informasi dari beberapa informan bahwa layanan BUMDes
di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan profesional dan fleksible, hal ini
dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa tersebut serta
pengembangan usaha riil pada BUMDes dapat menyerap tenaga kerja lebih
besar dam meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha
pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta
dapat mendorong kreatifitas jiwa kewirausahaan masyrakat dalam berkarya.
Keuntungan dari usaha-usaha riil yang di bentuk oleh BUMDes yang sesuai
dengan potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulam
dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat
dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha
BUMDes.
Dari seluruh penjabaran sebelumnya, diketahui bahwa kinerja BUMDes
yang baik dapat ditinjau dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan
keberlangsungannya. kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat
mempengaruhi aspek yang lain. Dari pelayanan yang baik akan memicu
masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada BUMDes, kenaikan jumlah nasabah
juga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan akhirnya keuntungan yang
diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan keuntungan yang
stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUMDes itu sendiri.
Namun, disisi lain pelayanan BUMDes yang berazas kekeluargaan ini juga
terkadang menimbulkan masalah, kemudahan–kemudahan yang diberikan
pengurus BUMDes terkadang dinilai tidak sesuai standar operasional. Proses
pengajuan pinjaman, pencairan dana, hingga pengembalian angsuran terkadang
dilaksanakan tidak pada tempatnya walaupun segala transaksi tetap dicatat
dalam pembukuan BUMDes. Kemudahan pinjaman dan layanan kekeluargaan
memang merupakan tujuan utama BUMDes, namun akan lebih baik jika sebuah
BUMDes memiliki batasan-batasan sehingga akan tercipta ketertiban
administrasi, yang juga akan memicu ketertiban pembayaran oleh nasabah –
nasabahnya.
6.1.2 Kinerja BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas-Perkembangan Aset Desa
Menurut Hayyuna, dkk (2012) mengemukakan bahwa salah satu cara
untuk menyukseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan
pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi
yang dilakukan oleh BUMDES dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset
yang ada di desa. Karena menurut PP no 72 tahun 2005 pasal 78 Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dalam rangka
meningkatkan pendapatan asli desa.
Strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan aset desa menurut
Hayyuna, dkk (2012) bahwa perlu ada strategi melalui:
Pertama, mengamati lingkungan yang hasilnya dapat mengetahui potensi
kegiatan usaha apa yang sesuai untuk diterapkan di BUMDes. Adapun strategi

10. 10
yang dapat digunakan oleh BUMDes meliputi strategi pengembangan produk,
penetapan harga dan strategi keuangan.
Kedua, Penyusunan strategi, 1) Pengembangan Produk, 2) Penetapan
Harga, 3) Strategi Keuangan.
Ketiga, Pelaksanaan Strategi, yang dilakukan di Kabupaten Tulungagung
dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh BUMDes dapat
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa.
Keempat, Evaluasi atau Kontrol, yang dilakukan oleh Kepala Desa hal
tersebut dikarenakan Kepala Desa diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten
Tulungagung untuk mengawasi serta bertanggung jawab atas BUMDes di desa.
Dari penelitian yang di laksanakan ini diambil kesimpulan bahwa Strategi
manajemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan oleh BUMDES
di Kabupaten Tulungagung ini telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan
pendapatan desa dari tahun 2011-2013.
Dari peningkatan akuntabilitas BUMDes yang dilakukan tersebut, aset
desa dapat terselamatkan. Semua program bantuan dari pemerintah yang turun
dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijaga keberadaannya. Dengan
BUMDes yang berperan sebagai wadah untuk program-program lainnya, maka
diharapkan nantinya seluruh aset desa yang didapat bisa tercatat.
dipertanggungjawabkan dan dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan
BUMDes itu sendiri.
6.1.3 Kinerja BUMDes Ditinjau dari peningkatan Taraf Hidup Pengurus –
Komisaris – Masyarakat
Mengacu pada salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, maka dapat
diidentifikasi salah satu kinerja BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf
hidup pengurus, komisaris dan masyarakat. Dengan terbentuknya BUMDes di
desa-desa tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut
andil dalam pengelolaan BUMDes, yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat desa setempat. Dan diharapkan BUMDes tersebut
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya,
seperti halnya antara lain dapat menyerap tenaga kerja dari lingkungan desa
setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.
Selain pemberian dana ang teratur dari BUMDes untuk meningkatkan
sumber daya manusia harus dilakukan juga pelatihan peningkatan kemampuan
keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pengurus yang
nantinya ilmu dan wawasan tersebut dapat bermanfaat bagi pengurus dan dapat
digunakan untuk meningkatkan pendapatan jika semalin profesional maka
nantinya akan meningkatkan kualitas dan kinerja BUMDes, serta dapat menjaga
keberlangsungan program BUMDes di desa tersebut.
6.1.4 Kinerja BUMDes Ditinjau dari Ketaatan Pada Peraturan dan Perundang-
undangan

11. 11
Selain dua tinjauan kinerja BUMDes yang telah dikemukakan
sebelumnya, kinerja BUMDes yang lain ditinjau dari bagaimana BUMDes
mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh aspek
BUMDes diatur dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah,
kepatuhan pada standar operasional dapat menentukan baik atau buruknya
perkembangan BUMDes. Secara sederhana ketaatan peraturan ini dapat
digambarkan dengan pelaporan tahunan.
Pada pengelolaan BUMDes yang baik, undang-undang dan peraturan
pemerintah menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dan kinerja
BUMDes agar tetap maksimal. Kepatuhan pengurus BUMDes terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu aspek
tinjauan kinerja suatu BUMDes karena dengan pengelolaan yang sesuai
prosedur akan didapat hasil maksimal yang dapat menguntungkan untuk
BUMDes, tapi disisi lain masyarakat juga terbantu dan pada akhirnya masyarakat
mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan dari pengembangan
perekonomiannya yang didukung oleh BUMDes di desa tersebut. BUMDes yang
dikelola sesuai prosedur dan peraturan akan berjalan baik, dapat dilaporkan dan
akan terus berkembang untuk ikut berpartisipasi mensejahterakan masyarakat
desa.
Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional,
pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU, penetapan bunga dan
standar persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.
Namun seringkali kredit macet tetap dialami karena nasabah tidak mampu
mengembalikan dana pinjaman, hal ini disebabkan karena standar operasional
dalam pelayanan dilaksanakan berazaskan kekeluargaan dan jaminan
kepercayaan, sehingga kemampuan nasabah hanya akan bisa dinilai malalui
data historis ketika nasabah telah mampu mengembalikan dana pinjaman.
6.2 Implikasi BUMdes terhadap kemandirian Ekonomi Masyarakat di
Kabupaten Tulungagung
6.2.1Implikasi BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa
Dalam hal Kinerja Pelayanan BUMDes, diketahui terdapat perbedaan
layanan antara BUMDes dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Pada
BUMDes, pelayanan lebih menitikberatkan kemudahan dengan asas
kekeluargaan dan kepercayaan untuk para nasabahnya. Sedangkan pada
lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman harus dilaksanakan dengan baik
dan sesuai prosedur, tanpa ada pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa
bahwa layanan di BUMDes dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel,,
prosedur yang digunakan lebih ringkas sehingga tidak membebani nasabahnya,
kemudahan–kemudahan pada persyaratan pinjamannya serta tingkat bunga
yang relatif rendah.
Dalam hal Kinerja Keuntungan BUMDes, ditemukan bahwa keuntungan
atau pendapatan BUMDes juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari
usaha BUMDes yang lain seperti usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMDes

12. 12
tersebut. Usaha BUMDes pun dapat dibentuk sesuai potensi yang ada didesa,
sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan. Perkembangan
usaha riil BUMDes ini pun berdampak pada masyarakat sekitar, usaha ini dapat
menjadikan sumber penghasilan bagi beberapa masyarakat yang mengelola
usaha-usaha BUMDes.
Implikasi Kinerja Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan BUMDes di
salah satu BUMDes di Kabupaten Tulungagung ditemukan memiliki pengaruh
dalam Peningkatkan Perekonomian Desa. Pelayanan yang dilakukan BUMDes di
Kabupaten Tulungagung ini dapat meningkatkan produktivitas para nasabahnya,
karena untuk mendapatkan pinjaman tidak diperlukan waktu yang lama dan
proses yang berbelit-belit. Dan pada akhirnya produksi dapat segera dilakukan
setelah bahan telah dibeli menggunakan uang pinjaman dari BUMDes tersebut.
6.2.2 Implikasi BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Dalam hal kinerja Akuntanbilitas BUMDes diketahui bahwa strategi
managemen aset (peningkatan akuntabilitas) yang telah dilakukan BUMDes di
Kabupaten Tulungagung ini telah berkontribusi sekaligus dapat meningkatkan
pendapatan desa dari tahun 2011-2013. Selain itu, dari total jumlah BUMDes di
Kabupaten Tulungagung lebih dari 50% BUMDes sudah dapat mewadahi
program-program bantuan lainnya yang didapat dari pemerintah dan membantu
mewadahi dana-dana program pemerintah yang masuk ke desa secara tidak
langsung akan turut menjaga aset desa.
Melalui program BUMDes ini telah menyumbang Pendapatan Asli Desa
(PADes) di mana strategi yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap
peningkatan pendapatan desa. Sebagian besar BUMDes yang terdapat di
Kabupaten Tulungagung membawa dampak yang positif, contohnya yaitu dapat
mewadahi program-program bantuan pemerintah, menjaga aset-aset program
yang ada serta menjaga aset desa itu sendiri.
Meningkatnya PADes tersebut, ditemukan masih terdapat beberapa
hambatan dalam pengelolaannya. Faktor penghambat dari segi managemen
aset yang dilakukan oleh BUMDes, yaitu mengenai kesulitan dalam melakukan
perkembangan usaha baru, terbatasnya inovasi dalam mengembangkan produk
lokal, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pengawasandari Pemerintah
Daerah Kabupaten.
6.2.3 Implikasi BUMDes sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi Pedesaan
Diketahui bahwa Kinerja BUMDes terkait Aspek Peningkatan
Taraf Hidup Pengurus-Komisaris-Masyarakat dinilai berimplikasi terhadap
Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal kemampuan sebagai
Tulang Punggung pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Pedesaan. Implikasi
Kinerja dalam Peningkatan Taraf Hidup Pengurus, Komisaris dan Masyarakat
tersebut dinilai merupakan bentuk keberhasilan BUMDes menjadi Tulang
Punggung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Perdesaan. Mengacu pada
salah satu tujuan BUMDes yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

13. 13
menumbuhkan perekonomian, maka dapat diidentifikasi salah satu kinerja
BUMDes dapat ditinjau dari peningkatan taraf hidup pengurus, komisaris dan
masyarakat. Disediakan honor dari hasil pengelolaan BUMDes, yang merupakan
sumber penghasilan tambahan bagi para pengurus dan komisaris BUMDes,
yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masing-masing pengurus dan
komisaris.
Selain kemampuan menjadi Tulang Punggung Pertumbuhan dan
Pemerataan Ekonomi Pedesaan yang dicapai BUMDes tersebut masih
ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, antara lain masih kurangnya
sumber daya terdidik, terlatih dan profesional untuk mendukung diversivikasi
usaha BUMDes pada sektor riil selain pada sektor simpan pinjam. Selain itu,
kinerja yang baik akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan BUMDes,
secara otomatis pendapatan pengurus dan komisaris BUMDes akan meningkat.
Namun disisi lain, manfaat tak langsung belum nampak, kurangnya minat,
kemampuan, dan keberanian merupakan penyebab rendahnya jumlah
masyarakat pekerja yang berani untuk berwirausaha sendiri sehingga baik dari
pihak pengurus maupun pihak masyarakat masih kurang kesadaran dalam
mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya di sektor riil dan
usaha mikro.
6.2.4 Implikasi BUMDes dalam Meningkatkan Pengolahan Potensi Desa Sesuai
Dengan Kebutuhan Masyarakat
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Kinerja BUMDes terutama Kinerja
BUMDes terkait Aspek Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan dinilai
berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat khususnya dalam hal
Kemampuan dalam Pengolahan Potensi Desa Sesuai Dengan Kebutuhan
Masyarakat. Pengelolaan BUMDes telah dilakukan sesuai standar operasional,
pelaporan keuangan, pelayanan, pembagian SHU,penetapan bunga dan standar
persyaratan peminjaman dana telah dilaksanakan sesuai peraturan.
Namun, terlepas dari capaian tersebut, dalam pelaksanaannya masih
terjadi ketidakpahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan didirikannya
BUMDes ini. BUMDes yang harusnya berperan sebagai stimulan untuk
menumbuh kembangkan swadaya masyarakat, justru menjadi tempat
bergantung oleh segelintir masyarakat yang mengharapkan dana hibah dari
pemerintah dan mengganggap dana tersebut tidak perlu dikembalikan karena
merupakan hibah dari pemerintah.
Stabilitas pendapatan BUMDes tidak selalu baik, terkadang banyak
masalah bermunculan seiring dengan perkembangannya, Mulai dari masalah di
program simpan pinjam, sampai pada usaha riil BUMDes. Banyaknya kredit
macet juga dialami mayoritas BUMDes di Kabupaten Tulungagung, namun
mengingat BUMDes membawa misi sosial dari pemerintah, tidak ada target
ketepatan waktu dalam pengembalian modal usaha (dana pinjaman) seperti
pada lembaga keuangan pada umumnya.

14. 14
Selain masih ditemuikannya pola pikir masyarakat yang kurang baik,
yang membuat tingkat pengembalian dana menurun. Terkadang, terjadi juga
kesalahpahaman antara pemerintah dengan pengelola BUMDes, yang
menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan penggunaan dana hingga
dana yang hilang karena sebab-sebab tertentu. Kesalahan prosedural pernah
dialami pada salah satu BUMDes di Kabupaten Tulungagung, dikarenakan
penyaluran dana yang kurang tepat sasaran, sehingga nasabah tidak dapat
mengembalikan dana pinjaman dan hasilnya 70% program tidak dapat
berkembang dan mati ditengah jalan.
Lebih lanjut, ditemukan salah satu faktor penghambat yang paling
dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru
menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola
dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme
kelembagaan ekonomi di perdesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada
ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat
kemandirian
SARAN
Berdasarkan kesimpulan terkait Kinerja BUMDes dan Implikasinya
terhadap Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang telah dikemukakan
sebelumnya, saran yang dapat diberikan di tiap aspek antara lain;
1. Mengacu pada Kinerja Pelayanan, Keuntungan dan Keberlanjutan
terkait standar operasional yang masih kurang baik, maka perlu
ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan-pelatihan manajemen
dan administrasi untuk para pengelola atau pengurus juga dilakukan
pengawasan dari pihak di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(BPMD), agar tetap tercipta standar pelayanan yang tetap fleksibel
namun memiliki wibawa, batasan-batasan tegas dan selektif serta
mampu mencari solusi terbaik dari setiap kasus.
Selanjutnya mengacu pada Kinerja Aspek Akuntabilitas dan
Perkembangan Aset Desa terkait alokasi SHU terhadap PADes yang
masih kurang, maka perlu dibuat suatu standar operasional, baik
pada layanan, administrasi, maupun manajemen pada BUMDes,
agar dana dari program-program lain yang diwadahi oleh BUMDes
dapat terjaga dan meminimalisir kredit macet, selain itu peningkatan
keuntungan dari besarnya jumlah nasabah dapat tewujud dan alokasi
dana desa dapat ditingkatkan sehingga dapat menyumbang PADes
lebih besar.
2. Mengacu pada Kinerja Aspek Peningkatan Taraf Hidup terkait masih
rendahnya minat, kemampuan dan kesadaran pengelola BUMDes
dan masyarakat untuk berfokus pada pembangunan usaha sektor riil
dan tidak hanya berfokus pada sektor simpan pinjam maka perlu
diberikan sosialisasi pentingnya kemandirian berwirausaha pada
masyarakat dan konsultasi mengenai potensi bisnis yang dapat

15. 15
dijalannya. Selain itu dapat dilakukan pelatihan-pelatihan ketrampilan
dan kewirausahaan yang intensif baik secara kuantitas dan kualitas
untuk pengurus yang terlibat dalam BUMDes maupun masyarakat
sekitar agar dapat mengubah pola pikir masyarakat pekerja untuk
lebih berani membuka usaha baru. Selain itu, diperlukan adanya
pembagian kerja yang lebih spesifik dalam pengurus BUMDes di
mana sebaiknya ada sumber daya khusus yang dipecah menjadi dua
bagian yaitu bagian yang fokus pada usaha sektor simpan pinjam
dan ada bagian yang berfokus pada pengembangan sektor riil yang
dikelola BUMDes sendiri sehingga BUMDes dapat lebih berkembang
dan berkelanjutan.
Selanjutnya mengacu pada Kinerja Ketaatan terhadap Peraturan
Perundang-Undangan terkait tingkat pengembalian dana, maka
pengurus BUMDes hendaknya lebih bijak dan bisa memilih prioritas,
sehingga tidak ada dana yang terbuang percuma. Selain itu, perlu
ada standarisasi persyaratan, prioritas, prosedur dan peraturannya
yang harus dibuat untuk calon nasabah, juga perlunya seleksi calon
nasabah agar didapat nasabah yang memang benar-benar
membutuhkan dana usaha yang dampaknya dapat mengantispasi
terjadinya kredit macet. Lebih lanjut, selain melalui prosedur
pelaporan perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas
pengawasan secara langsung dari di Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (BPMD) serta Pemerintah Kecamatan, Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Pusat agar prosedur penanganan kredit
macet tetap dilakukan.