Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Peraturan Penataan Ruang RDTR

6 893 vues

Publié le

Pedoman Penyusunan RDTR

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Peraturan Penataan Ruang RDTR

  1. 1. UNDIP DIPONEGORO UNIVERSITAS Becomes an excellent research university Tugas Mata Kuliah “Teori dan Praktek Penataan Rung” Dosen: Dr. Fadjar Hari Mardiansjah, ST, MT, MDP Oleh: Henny Ferniza (21040114420088) dan Bramantyo (21040114420089) Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Karyasiswa PU 2015 REVIEW PERATURAN PENATAAN RUANG TERKAIT RENCANA DETAIL TATA RUANG
  2. 2. DAFTAR ISI A Latar Belakang................................................................................................................1 B Tujuan.............................................................................................................................2 C Dasar Hukum..................................................................................................................3 D Tinjauan RDTR Dalam Peraturan Tata Ruang Sebelum UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang................................................................................................3 E Tinjauan RDTR Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 1. Pengertian RDTR.......................................................................................................6 2. Kedudukan RDTR dalam Peraturan Perundangan terkait Penataan Ruang..............6 a. Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan.....................................................................7 b. Dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang....................................................................8 c. Dalam Peraturan Menteri PU No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.....................................................................8 3. Fungsi dan Manfaat RDTR.......................................................................................10 4. Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR...................................................11 5. Masa Berlaku RDTR.................................................................................................11 6. Muatan RDTR..........................................................................................................12 7. Prosedur Penyusunan dan Penetapan RDTR...........................................................14 8. Kelengkapan Dokumen RDTR..................................................................................15 F PERBANDINGAN SUBSTANSI RDTR DENGAN RTRW DAN RTBL.....................................17 G Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan..............................................................................................................22 2. Rekomendasi...........................................................................................................22
  3. 3. 1 REVIEW PERATURAN PENATAAN RUANG TERKAIT RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) A. LATAR BELAKANG Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas: diantaranya azas kepastian hukum dan keadilan yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Hukum penataan ruang pada dasarnya adalah hukum yang berisikan ketentuan yang mengatur penataan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang menghasilkan rencana tata ruang yang di dalamnya diatur rencana pemanfaatan ruang suatu wilayah tertentu. Hukum yang berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang yaitu mengatur kewenangan dan prosedur tentang penentuan peruntukan (bestemming) ruang, kewenangan tersebut diatur mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan peruntukannya disusun dari yang umum sampai pada yang detail. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 14, telah mengatur bahwa perencanaan tata ruang menghasilkan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata uang. Sementara itu, hirarki rencana tata ruang dimaksud meliputi mulai dari RTRWN, RTRWP, RTRW Kab/Kota. Untuk Rencana Rinci Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UU No. 26 Tahun 2007 tersebut terdiri atas : a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Berdasarkan gambar 1. di bawah ini, dapat kita lihat bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk rencana rinci tata ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, dan dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan tentang penataan ruang, termasuk RDTR diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri (Pedoman Penyusunan) ataupun turunan regulasinya. Dalam realitanya, terdapat dua kementerian yang menerbitkan peraturan terkait RDTR yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Dalam Negeri.
  4. 4. 2 RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG Gambar 1. Hasil Perencanaan Tata Ruang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Melihat bahwa pengaturan terkait RDTR cukup kompleks karena terdapat pada beberapa produk peraturan-perundangan, di samping secara hierarki perencanaan tata ruang cukup berlapis, maka memunculkan pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana definisi dan pengaturan rencana detail tata ruang berdasarkan peraturan- perundangan yang berlaku (Baik sebelum UU No. 26 Tahun 2007 maupun setelahnya)? 2. Bagaimanakan kedudukan RDTR terhadap produk perencanaan tata ruang lainnya, terkait fungsi dan muatannya masing-masing? Inilah yang menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui tugas mata kuliah Teori dan Praktek Penataan Ruang dan Wilayah, mengingat hirarki rencana tata ruang yang ada, dalam tulisan ini melakukan kajian perundang-undangan terkait Rencana Detail Tata Ruang. B. TUJUAN Adapun tujuan dari dilakukannya kajian dalam tulisan ini adalah: 1. Mengetahui kedudukan, fungsi dan manfaat RDTR dalam sistem perencanaan tata ruang, mengetahui muatan RDTR serta mengetahui prosedur penyusunan RDTR berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta aturan-aturan lainnya terkait dengan Rencana Detail Tata Ruang. 2. Mengetahui keterkaitan Rencana Detail Tata Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota (RTRW) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) RTRW Nasional RTRW Provinsi RTR Pulau/Kepulauan RTR Kawasan Strategis Provinsi RTR Kawasan Strategis Nasional RTR Kawasan Strategis Kota RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kabupaten RDTR Kabupaten RTRW Kabupaten RTRW Kota
  5. 5. 3 C. DASAR HUKUM Dasar hukum atau peraturan-perundangan yang dikaji terkait Rencana Detail Tata Ruang dalam kajian ini antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); (4) Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; (5) Permen PU No. 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya. (6) Permen Dagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; (7) Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang; (8) Permen PU No. 01/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/ Kota D. TINJAUAN RDTR DALAM PERATURAN TATA RUANG SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Berbagai peraturan tentang tata ruang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda yang mana pada tahun 1939 telah disusun RUU Perencanaan Wilayah Perkotaan di Jawa yang berisikan persyaratan pembangunan kota untuk mengatur kawasan-kawasan perumahan, transportasi, tempat kerja dan rekreasi. Masuknya Jepang ke Indonesia dan adanya perang kemerdekaan Indonesia menyebabkan RUU Perencanaan Wilayah Perkotaan di Jawa baru disahkan pada tahun 1948 dengan nama Stadsvorming Ordonantie, Stb 1948/168 (SVO atau Ordonasi Pembentukan Kota) yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksananya yaitu Stadsvormingverordening (SVV), Stb 1949/40 (Peraturan Pembentuk Kota). Berikut tinjauan rencana tata ruang khusus RDTR dalam berbagai peraturan sebelum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang:
  6. 6. 4 1. Stadsvorming Ordonantie (SVO), Stb 1948/168 dan Stadsvormingverordening (SVV), Stb 1949/40 Maksud utama SVO dan SVV adalah sebagai aturan untuk menjamin pembentukan kota yang dipertimbangkan dengan lebih matang, khususnya dalam pembangunan kembali kota-kota yang rusak akibat perang. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia tahun 1949, peraturan mengenai pembangunan kota di Indonesia masih mengacu kepad SVO dan SVV di atas. Pada mulanya SVO dan SVV hanya diperuntukkan bagi 15 Kota yakni, Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang, Banjarmasin, Cilacap, Tanggerang, Bekasi, Kebayoran dan Pasar Minggu. Dalam SVO dan SVV belum mengenal hirarki rencana tata ruang karena pada waktu itu seluruhnya sama fokus pada penataan kota. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan kota dan berubahnya karakteristik kota menyebabkan SVO dan SVV tidak sesuai lagi untuk mengatur penataan ruang di Indonesia, selain hanya diperuntukan bagi 15 kota, Ordinasi ini hanya menciptakan dan mengatur kawasan-kawasan elit serta tidak mampu mengikuti perkembangan yang ada. Karena itulah pemerintah Indonesia mengajukan RUU Bina Kota pada tahun 1972 yang dipersiapkan oleh Departemen PUTL namun tidak pernah mendapatkan persetujuan. 2. Permendagri No. 4 Tahun 1980 tentang Penyusunan Rencana Kota Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, agar perkembangan kota lebih terarah. Menurut Permendagri, terdapat 3 jenis perencanaan kota, yaitu: a) Rencana Induk atau Rencana Umum Kota (Master Plan) b) Rencana Peruntukan Tanah c) Rencana Kota Terperinci Dalam Permendagri No. 4 Tahun 1980 ini telah diatur mengenai rencana rinci meskipun hanya terbatas pada kota saja dengan nomenklatur Rencana Kota Terperinci. Namun di sini sudah mulai disusun hirarki rencana tata ruang mulai dari rencana umum sampai dengan rencana rinci. Rencana kota terperinci merupakan rencana fisik yang secara teknik telah siap untuk pedoman pelaksanaan yang merupakan pengisian dari rencana peruntukan tanah, yang dilengkapi perpetakan tanah serta unsur-unsur kota. Muatan dalam rencana rinci yang pada saat ini termasuk kategori rencana rinci yaitu RDTR terbatas hanya pada muatan rencana peruntukan lahan yang sudah mulai pengacu pada pengalokasian/ pemetakan tanah yang dituangkan dalam peta. Mengingat rencana tata ruang yang baru dikhususkan pada kota, serta terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan umum, melahirkan kesepatan bersama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 650-1595 dan Nomor: 503/KPTS/1985 tentang Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota.
  7. 7. 5 3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 650-1595 dan Nomor: 503/KPTS/1985 tentang Tugas-Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota. SKB ini mengatur pembagian tugas antara Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Sesuai dengan SKB tersebut, Departemen Dalam Negeri bertanggung jawab di bidang administrasi perencanaan kota sedangkan Departemen Pekerjaan Umum bertanggung jawab tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Atas dasar pembagian wewenang itu, Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/ KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. 4. Kepmen PU No. 640/KPTS/1986 tentag Perencanaan Tata Ruang Kota Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang berisikan rencana pembangunan kota terkait ruang sehingga tercapai tata ruang kota yang dituju dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam Kepmen PU No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, perencanaan kota sudah menjadi lebih terperinci dan terstruktur dimana terdapat 4 (empat) tingkatan rencana tata ruang kota yaitu: a) Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan (RUTRP) b) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) c) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) d) Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) Dalam Kepmen PU No. 640/KPTS/1986 tentag Perencanaan Tata Ruang Kota, perencanaan tata ruang yang diatur hanya bertumpu pada kota dengan hirarki yang lebih jelas mulai dari rencana umum hingga rencana teknik ruang kota. Posisi Rencana Detail Tata Ruang berada pada hirarki ke tiga yang merupakan rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Wilayah perencanaan RDTRK ini mencakup sebagian atau seluruh wilayah perkotaan yang merupakan satu atau beberapa kawasan tertentu. RDTRK ini berisi rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur tungkat pelayanan kota, rencana sistem jaringan pergerakan, rencana sistem jaringan utilitas kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana perpetakan bangunan, rencana garis sempadan, rencana penanganan bangunan perkotaan, dan tahapan pelaksanaan pembangunan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Pengertian Rencana Detail Tata Ruang Kota berdasarkan permendagri No. 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf h, Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
  8. 8. 6 Rencana Tata Ruang kota yang berisi rencana penggunaan lahan perkotaan, menurut permendagari tersebut dibedakan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang merupakan rencana jangka panjang; Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai rencana jangka menengah, dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota, untuk jangka pendek. Ketiga jenis tata ruang kota tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan gambar-gambar yang sudah pasti (blue print) hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu Rencana Kota yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi: a. Rencana Umum Tata Ruang Kota. b. Rencana Detail Tata Ruang Kota. c. Rencana Teknik Ruang Kota. Salah satu kelemahan permendagri ini adalah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 6 ayat 2, Penyusunan Rencana Kota tidak selalu disusun sebagai suatu urutan, dapat disiapkan atas dasar suatu kebutuhan dan kepentingan. Dengan klausal seperti ini artinya, penyusunan rencana tata ruang tidak diharuskan disusun dari urutan hirarki teratas yaitu dengan penyusunan rencana umum tata ruang, sehingga dalam menentukan rencana detail atau rencana teknik akan kehilangan pedoman sehingga bisa saja, rencana detail yang dibuat tidak mengacu pada rencana umum apabila dalam penyusunannya rencana detail lebih dahulu dari rencana umum. Kelemahan keduanya adalah, permendagri ini ruang lingkupnya hanya terbatas dengan wilayah kota tidak mencakup wilayah di luar administrasi kota. 6. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang Pada UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, belum diatur mengenai rencana detail tata ruang, hanya disebutkan bahwa salah satu fungsi Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II adalah menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II yang tercantum pada Pasal 22 ayat 3 huruf d. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan Rencana Rinci Tata Ruang dalam Undang-undang ini, tidak dijelaskan dan ini membuat rancu dalam perencanaan tata ruang di tingkat lebih rendah pada masa berlakunya UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Beberapa kelemahan lain yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 1992 mendorong lahir dan terbentuknya Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang masih dipakai hingga saat ini. E. TINJAUAN RDTR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG 1. Pengertian RDTR Definisi rencana detail tata ruang pertama kali muncul pada Permendagri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, yaitu rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program- program pembangunan kota (Pasal 1 huruf h). Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
  9. 9. 7 merupakan bagian dari Rencana Kota yang kedudukannya berada di antara Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Teknis Ruang Kota (RTRK) (Pasal 5). Bila mengacu kepada pasal 6, dikatakan bahwa RUTRK mempunyai wilayah perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota, sehingga RDTRK ditujukan untuk wilayah yang secara administrasi berada di dalam kota. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk rencana rinci tata ruang yang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, dan dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi (Pasal 14 ayat 1 huruf b, ayat 3 huruf c, ayat 4, ayat 6) Berdasarkan Permen. PU No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, defiinisi RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Sementara peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Wilayah perencanaan dari RDTR adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan/perlu disusun rencana rincinya sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 1). 2. Kedudukan RDTR dalam Peraturan Perundangan terkait Penataan Ruang a. Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan Dalam perkembangannya, pada UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten (Pasal 42 ayat 1). Sementara itu pada Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, yang merupakan pengganti dari Permendagri No. 2 Tahun 1987, juga disebutkan bahwa RDTR merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Otonom atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang berada di kabupaten. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan rencana detail tata ruang semakin meluas tidak hanya untuk wilayah yang secara administrasi merupakan kota namun juga wilayah perkotaan yang ada di kabupaten. Dalam konteks perencanaan di tingkat wilayah Kabupaten, RDTR merupakan turunan dari RTRW Kabupaten yang mengatur secara lebih rinci/detail sebagian wilayah kabupaten, misalkan gabungan beberapa kecamatan/desa yang memiliki karakteristik perkotaan. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2008, RDTR dijadikan pedoman untuk: a. Pengaturan tata guna tanah (land regulation) b. Penerbitan surat keterangan pemanfaatan ruang c. Penerbitan advise planning d. Penerbitan izin prinsip pembangunan e. Penerbitan izin lokasi
  10. 10. 8 f. Pengaturan teknis bangunan g. Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan h. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan b. Dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, yang merupakan rencana rinci dari RTRW Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat 3 huruf a, dan Pasal 40 ayat 5). Terkait dengan penyusunan dan penetapan RDTR, setiap RTRW harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya. Bagian dari wilayah kabupaten yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten. Sementara bagian dari wilayah kota yang akan disusun rencana detail tata ruangnya dapat merupakan kawasan strategis kota. RDTR merupakan dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) bagi zona-zona yang pada rencana detail tata ruang ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan (Pasal 59). Dari sini dapat dilihat terdapat keterkaitan antara RDTR dengan RTRW yang ada di atasnya dan RTBL yang ada di bawahnya, dimana pengaturan kawasan perkotaan/strategis pada RTRW kabupaten/kota didetailkan pada RDTR, lalu pada RDTR akan ditentukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk ditangani dan pengaturannya diturunkan secara lebih spesifik lagi menjadi RTBL per masing-masing zona. Perumusan konsepsi RDTR paling sedikit harus (Pasal 61 ayat 2 huruf d): a) Mengacu pada RTRW kabupaten/kota dan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. b) Memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kabupaten/kota dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten/kota. c) Merumuskan rencana detail rancangan kawasan. c. Dalam Peraturan Menteri PU No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Penjabaran mengenai RDTR pada UU No 26 Tahun 2007 dan PP No 15 Tahun 2010 secara lebih teknis dan mendalam tertuang dalam Permen. PU No 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permen. PU No 20 Tahun 2011 tersebut, RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota (Pasal 3 ayat 1). RDTR sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan peraturan zonasi (Pasal 3 ayat 2). Pada Permen. PU No 20 tahun 2011 (Pedoman RDTR) tersebut, sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 dan Pasal 59 PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota
  11. 11. 9 yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan: a) Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan b) Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman. Adapun kedudukan RDTR dalam sistem perencanaan tata ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada gambar berikut: RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG Gambar 2. Kedudukan RDTR dalam Sistem Perencanaan Tata Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sumber: Lampiran Permen. PU No 20 tahun 2011 RDTR disusun apabila sesuai kebutuhan, RTRW kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota. Dalam hal RTRW kabupaten/kota memerlukan RDTR, maka disusun RDTR yang muatan materinya lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang RPJP Nasional RPJM Nasional RPJM Kabupaten/Kota RPJP Kabupaten/Kota RPJM Provinsi RPJP Provinsi RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kabupaten RTRW Kota RTR Pulau/Kepulauan RTR Kawasan Strategis Kota RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kabupaten RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Provinsi RTR Kawasan Strategis Nasional
  12. 12. 10 penanganannya diprioritaskan. Dalam hal RTRW kabupaten/kota tidak memerlukan RDTR, peraturan zonasi dapat disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten/kota. RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Gambar 3 Hubungan antara RTRW Kabupaten/Kota, RDTR, dan RTBL serta Wilayah Perencanaannya Sumber: Lampiran Permen. PU No 20 tahun 2011 3. Fungsi dan Manfaat RDTR Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: a. Kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan RTRW Kota Pariaman; b. Acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Kota Pariaman; c. Acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d. Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan e. Acuan dalam penyusunan RTBL. Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011, RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai: a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
  13. 13. 11 b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat; c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP. 4. Kriteria dan Lingkup Wilayah Perencanaan RDTR Kriteria penyusunan RDTR Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa RDTR disusun apabila: a. RTRW kabupaten/kota dinilai belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian petanya belum mencapai 1:5.000; dan/atau b. RTRW kabupaten/kota sudah mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka dapat disusun peraturan zonasi, tanpa disertai dengan penyusunan RDTR yang lengkap. Sementara itu, wilayah perencanaan RDTR mencakup : a. Wilayah administrasi; b. Kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/subwilayah kota; c. Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan; d. Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau e. Bagian dari wilayah kabupaten /kota yang berupa kawasan pedesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan. 5. Masa Berlaku RDTR Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika: a) terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mempengaruhi BWP RDTR; atau b) terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasarantara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah.
  14. 14. 12 6. Muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Berdasarkan Permen. PU No 20 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota , muatan RDTR terdiri atas: a) Tujuan penataan BWP; b) Rencana pola ruang; c) Rencana jaringan prasarana; d) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; e) Ketentuan pemanfaatan ruang; dan f) Peraturan zonasi. Tabel 1. Muatan Rencana Detail Tata Ruang NO MUATAN RDTR RINCIAN a) Tujuan penataan BWP Konsep dan strategi penataan ruang kawasan (arahan pencapaian dari RTRW, isu strategis, potensi masalah) Tujuan penataan BWP (menunjukkan tema kawasan yang direncanakan) b) Rencana pola ruang Klasifikasi Zona Pembagian Sub BWP dan Blok Rencana Pola Ruang A. Zona Lindung 1. Zona Hutan Lindung 2. Zona Perlindungan thd Kawasan Bawahannya 3. Zona Perlindungan Setempat 4. Zona Ruang Terbuka Hijau 5. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya 6. Zona Rawan Bencana 7. Zona Lindung Lainnya B. Zona Budidaya 1. Zona Perumahan 2. Zona Perdagangan dan Jasa 3. Zona Perkantoran 4. Zona Sarana Pelayanan Umum 5. Zona Industri 6. Zona Peruntukan Khusus 7. Zona Peruntukan Lainnya 8. Zona Campuran c) Rencana jaringan prasarana Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum Rencana Pengembangan Jaringan Drainase Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya d) Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya Dasar dan Kriteria Penetapan Sub BWP / Blok yang Diprioritaskan Penanganannya Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya Tema Penanganan Sub BWP Prioritas Penanganan Sub BWP Prioritas e) Ketentuan pemanfaatan ruang Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Lokasi Besaran Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana
  15. 15. 13 Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Program Pemanfaatan Ruang Prioritas terdiri dari : 1) Program perwujudan rencana pola ruang di BWP yang meliputi: i. Perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan kebutuhan RTH; dan ii. Perwujudan zona budi daya pada BWP yang terdiri atas: (a) perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP; (b) perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang; (c) perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan/atau (d) perwujudan tata bangunan 2) program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP yang meliputi: i. Perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP; dan ii. Perwujudan sistem jaringan prasarana untuk BWP, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di dalam BWP yang terdiri atas: (a) perwujudan sistem jaringan pergerakan; (b) perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan; (c) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; (d) perwujudan sistem jaringan air minum; (e) perwujudan sistem jaringan drainase; (g) perwujudan sistem jaringan air limbah; dan/atau (h) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. 3) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yang terdiri atas: i. Perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan; ii. Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan; iii. Pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan/atau iv. Pelestarian/pelindungan blok/kawasan. 4) Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim, dapat sebagai kelompok program tersendiri atau menjadi bagian dari kelompok program lainnya,disesuaikan berdasarkan kebutuhannya f) Peraturan zonasi Materi Wajib/Teks Zonasi (Zoning Text) 1. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan 2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 3. Ketentuan Tata Bangunan 4. Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal 5. Ketentuan Pelaksanaan Materi Pilihan 1. Ketentuan Tambahan 2. Ketentuan Khusus (1) zona keselamatan operasi penerbangan (KKOP); (2) zona cagar budaya atau adat; (3) zona rawan bencana; (4) zona pertahanan keamanan (hankam); (5) zona pusat penelitian; (6) zona pengembangan nuklir; (7) zona pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU); (8) zona gardu induk listrik; (9) zona sumber air baku; dan (10) zona BTS. 3. Ketentuan Standar Teknis 4. Ketentuan Pengaturan Zonasi Sumber: Lampiran Permen. PU No 20 tahun 2011
  16. 16. 14 7. Proses Penyusunan dan Penetapan RDTR Proses penyusunan RDTR mencakup kegiatan pra persiapan penyusunan, persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi RDTR sebagai mana tertuang dalam tabel di bawah ini. Tabel 2. Prosedur Penyusunan RDTR dan Perkiraan Waktu yang dibutuhkan No Uraian Kegiatan Keluaran Perkiraan Waktu yang dibutuhkan 1 Pra persiapan penyusunan RDTR 1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR; 2) Penentuan metodologi yang digunakan; dan 3) Penganggaran kegiatan penyusunan RDTR. KAK Metodologi APBD 2 Persiapan penyusunan RDTR 1) Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap KAK/TOR penyiapan anggaran biaya; 2) Kajian awal data sekunder, yaitu review RDTR sebelumnya dan kajian awal RTRW kabupaten/kota dan kebijakan lainnya; Persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan metodologi/metode dan teknik analisis rinci, serta penyiapan rencana survei Pemahaman terhadap Review RDTR sebelumnya, Review RTRW 3 Pengumpulan Data 1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya; dan/atau 2) Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi BWP secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah kabupaten/kota. 1) Data wilayah administrasi; 2) Data fisiografis; 3) Data kependudukan; 4) Data ekonomi dan keuangan; 5) Data ketersediaan prasarana dan sarana ; 6) Data peruntukan ruang; 7) Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; 8) Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan 9) Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimalpeta 1:5.000. 2-3 Bulan 4 Pengolahan dan Analisis Data 1) Analisis karakteristik wilayah, meliputi: - Kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten/kota dalam wilayah yang - Lebih luas (kabupaten/kota); - Keterkaitan antar wilayah kabupaten/kota dan antara bagian dari wilayah Kabupaten/kota; - Keterkaitan antarkomponen ruang di bwp; 1) Potensi dan masalah pengembangan di bwp; 2) Peluang dan tantangan pengembangan; 3) Kecenderungan perkembangan; 4) Perkiraan kebutuhan pengembangan di bwp; 5) Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 6) (termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan 2-3 Bulan
  17. 17. 15 - Karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten/kota; - Kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim; - Karakteristik sosial kependudukan; - Karakteristik perekonomian; dan - Kemampuan keuangan daerah. 2) Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi: - Analisis kebutuhan ruang; dan - Analisis perubahan pemanfaatan ruang. 3) Analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan 7) Teridentifikasinya indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan. 5 Perumusan Konsep RDTR 1) Rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah Kabupaten/kota; dan 2) Konsep pengembangan wilayah kabupaten/kota. 1) Tujuan penataan BWP; 2) Rencana pola ruang; 3) Rencana jaringan prasarana 4) penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya 5) Ketentuan pemanfaatan ruang 6) Peraturan zonasi. 2-3 Bulan 6 Penyusunan Naskah Akademik Draft RDTR 2 Bulan 7 Pembahasan Rancangan Perda RDTR/Peraturan Zonasi Naskah Ranperda RDTR/ Peraturan Zonasi 1 Bulan Sumber: Lampiran Permen. PU No 20 tahun 2011 Tabel 3. Jangka Waktu Penyusunan RDTR Proses Penyusunan RDTR Uraian Kegiatan Persiapan penyusunan RDTR Pengumpulan data Pengolahan dan analisis data Naskah Akademik Naskah RanperdaKonsep Pengembangan Naskah Teknis Perkiraan waktu yang dibutuhkan 1 bulan 2-3 bulan 2-3bulan 2-3 bulan 2 bulan 1 bulan 10-13 bulan Sumber: Lampiran Permen. PU No 20 tahun 2011 8. Kelengkapan Dokumen RDTR I. Kelengkapan draft rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RDTR a. Naskah raperda tentang RDTR terdiri atas: 1) Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana sebagaimana dimaksud pada angka b.2) dibawah; dan 2) Lampiran yang terdiri atas peta rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dan peta zona-zona khusus yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas.
  18. 18. 16 b. Materi teknis RDTR terdiri atas: 1) Buku data dan analisis yang dilengkapi peta-peta; 2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4; dan 3) Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal 1:5.000 dalam format a1 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (gis) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas: a) Peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi BWP dan sub BWP (bila ada); b) Peta penggunaan lahan saat ini; c) Peta rencana pola ruang BWP, yang meliputi rencana alokasi zona dan subzona sesuai klasifikasi yang telah ditentukan; d) Peta rencana jaringan prasarana BWP, yang meliputi rencana pengembangan jaringan pergerakan, jaringan energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah, prasarana lainnya; dan e) Peta penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya. II. Kelengkapan dokumen untuk persetujuan substansi raperda tentang RDTR a) Raperda RDTR yang telah disetujui bersama bupati/walikota dan DPRD; b) Materi teknis RDTR seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada sub bab 5.2; c) Formulir konsep surat persetujuan substansi raperda tentang RDTR kabupaten/kota; d) Konsep surat persetujuan substansi raperda tentang RDTR kabupaten/kota; e) Lampiran I: surat rekomendasi gubernur (untuk RDTR kabupaten/kota); f) Lampiran II: tabel pencantuman materi muatan teknis raperda tentang RDTR dengan Undang-Undang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, kebijakan nasional bidang penataan ruang, pedoman penyusunan rencana tata ruang, dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang lainnya; g) lampiran III: berita acara rapat koordinasi kelompok kerja teknis BKPRN (lembar pengesahan berita acara, daftar hadir, dan notulensi); dan h) dokumen pendukung, yang terdiri atas: 1. Surat permohonan persetujuan substansi raperda RDTR dari Bupati/Walikota Kepada Menteri PU; 2. Berita acara konsultasi publik; 3. Tabel persandingan materi muatan raperda; 4. Berita acara rapat Clearance House; 5. Kronologis persetujuan substansi; dan 6. Dokumen KLHS (jika telah diwajibkan).
  19. 19. 17 III. Kelengkapan dokumen perda RDTR Naskah perda RDTR terdiri atas: a) Perda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana materi teknis RDTR disajikan dalam format A4; dan b) Lampiran yang terdiri atas peta rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dan peta zona-zona khusus yang disajikan dalam format A3, serta tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas. F. PERBANDINGAN SUBSTANSI RDTR DENGAN RTRW DAN RTBL Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kedudukan RDTR secara hierarki berada di bawah lingkup RTRW dan berada di atas RTBL, dimana RDTR merupakan penjabaran rencana detail pada kawasan perkotaan/strategis yang terdapat pada RTRW sementara pada RDTR akan ditentukan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk ditangani dan pengaturannya diturunkan secara lebih spesifik lagi menjadi RTBL per masing-masing zona. Untuk melihat perbedaan dan keterkaitan antara ketiga jenis produk rencana tersebut, pada tabel 4 disajikan perbandingan substansi RDTR dengan RTRW dan RTBL dengan rincian sebagai berikut.
  20. 20. 18 Tabel 4 Perbandingan Substansi RDTR dengan RTRW dan RTBL SUBSTANSI YANG DIPERBANDINGKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) Wilayah Perencanaan Administrasi Kabupaten atau Kota a. Wilayah administrasi; b. Kawasan fungsional, seperti bagian wilayah kota/sub-wilayah kota; c. Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang memiliki ciri perkotaan; d. Kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan; dan/atau e. Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang berupa kawasan perdesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan. Dilaksanakan pada suatu kawasan/ lingkungan bagian wilayah kabupaten/ kota, kawasan perkotaan dan/atau perdesaan meliputi: a. kawasan baru berkembang cepat; b. kawasan terbangun; c. kawasan dilestarikan; d. kawasan rawan bencana; e. kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan Skala Minimal 1:50.000 untuk kabupaten Minimal 1:20.000 untuk kota Minimal 1:5.000 Tidak diatur Jangka Waktu 20 Tahun 20 Tahun 5 Tahun Peninjauan Kembali 1 kali dalam 5 tahun, dimana peninjauan kembali dapat dilakukan kurang dari 5 tahun jika: a. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan b. terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika: a. terjadi perubahan RTRW kabupaten/kota yang mempengaruhi BWP RDTR; atau b. terjadi dinamika internal kabupaten/kota yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi yang signifikan, dan perubahan batas wilayah daerah. Tidak diatur
  21. 21. 19 Acuan Penyusunan a. RTRW Nasional dan RTRW Provinsi b. RPJP Daerah RTRW kabupaten/kota RDTR kawasan perkotaan/strategis dari Kabupaten/Kota Muatan Rencana a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten/ kota; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya kabupaten/kota; d. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. a. tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan, yang berfungsi sebagai: • sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana jaringan prasarana, penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan • menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan perkotaan dengan RTRW. b. rencana pola ruang, yang berfungsi sebagai: • alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, serta kegiatan pelestarian fungsi lingkungan dalam BWP; • dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang; • dasar penyusunan RTBL; dan • dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. c. rencana jaringan prasarana, yang berfungsi sebagai: Materi pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan meliputi: a. Program Bangunan dan Lingkungan; b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan; c. Rencana Investasi; d. Ketentuan Pengendalian Rencana; e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan. Adapun komponen rancangan meliputi: a. Struktur peruntukan lahan b. Intensitas pemanfaatan lahan c. Tata bangunan d. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung e. Sistem ruang terbuka dan tata hijau f. Tata kualitas lingkungan g. Sistem prasarana dan utilitas
  22. 22. 20 Khusus untuk RTRW kota ditambah : a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau; dan c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. • pembentuk sistem pelayanan, terutama pergerakan, di dalam BWP; • dasar perletakan jaringan serta rencana pembangunan prasarana dan utilitas dalam BWP sesuai dengan fungsi pelayanannya; dan • dasar rencana sistem pergerakan dan aksesibilitas lingkungan dalam RTBL dan • rencana teknis sektoral. d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya, yang berfungsi sebagai: • dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral; dan • dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR. e. ketentuan pemanfaatan ruang, yang berfungsi sebagai: • dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan BWP; • arahan untuk sektor dalam penyusunan program; • dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
  23. 23. 21 • acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. f. peraturan zonasi, yang berfungsi sebagai: • perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; • acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; • acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; • acuan dalam pengenaan sanksi; dan • rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Fungsi Sebagai pedoman untuk: a. RPJP Daerah b. RPJM Daerah c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan e. acuan dalam penyusunan RTBL. dokumen pengendali pembangunan agar memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: a. Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan; b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas b. lingkungan dan ruang publik; c. Perwujudan pelindungan lingkungan, d. Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan.
  24. 24. 22 Berdasarkan tersebut, dapat dilihat bahwa ketiga jenis dokumen rencana tersebut memiliki tingkat kedalaman substansi yang berbeda, dimana RTRW bersifat rencana umum, RDTR bersifat rencana detail, dan RTBL bersifat rencana teknis. Secara hierarki terdapat keterkaitan antara ketiga jenis rencana tersebut, meskipun bila melihat pada UU No. 26 tahun 2007 sebagai panduan penataan ruang wilayah yang paling utama, tidak diatur adanya terminologi rencana teknis. Sementara secara konsep, RTBL tidak hanya memuat substansi keruangan tetapi juga sudah mengarah pada perancangan kawasan (urban design) yang bersifat teknis. Secara lingkup wilayah perencanaan pun dari RTRW-RDTR-RTBL ukuran atau luasan yang direncanakan semakin mengecil yang juga mengindikasikan adanya peningkatan kedetailan rencana. G. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan Berdasarkan kajian peraturan-perundangan terkait penataan ruang terhadap rencana detail tata ruang (RDTR), dapat disimpulkan bahwa : a. Rencana detail tata ruang (RDTR) merupakan salah satu bentuk rencana rinci yang digunakan untuk menjabarkan atau mendetailkan substansi rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada tingkat kabupaten/kota terkait pengaturan kawasan perkotaan atau kawasan strategis di wilayah tersebut. Secara historis, filosofi RDTR berubah dengan adanya UU No. 26 tahun 2007 dimana RDTR semula hanya ditujukan untuk wilayah administrasi kota menjadi kawasan perkotaan termasuk yang berada di wilayah administrasi kabupaten. RDTR juga berfungsi sebagai alat untuk mengoperasionalkan RTRW yang sudah disusun, sehingga pengaturannya dapat menjadi lebih detail dan jelas. b. Rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai bentuk rencana rinci memiliki keterkaitan dengan dokumen RTRW sebagai bentuk rencana umum yang berada di atasnya dan dokumen RTBL sebagai bentuk rencana teknis yang berada di bawahnya. Ketiga jenis dokumen tersebut dapat diterapkan secara bersamaan hanya pada kawasan yang berkarakter perkotaan atau kawasan perdesaan yang direncanakan menjadi kawasan perkotaan. 2. Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pada kajian ini terkait rencana detail tata ruang (RDTR) adalah: a. Perlu ada penjelasan secara lebih terinci mengenai perbedaan substansi antara RDTR pada wilayah kota dengan kabupaten, karena dimungkinkan adanya perbedaan karakteristrik antara kawasan urban dengan kawasan peri urban yang memerlukan arahan pengaturan yang berbeda. b. Perlu dikaji secara lebih mendalam apakah kawasan perdesaan tidak memerlukan rencana detail tata ruang, karena kawasan perdesaan tersebut diakomodasi kebutuhannya pada RTBL. Terlebih dengan berkembangnya konsep sawah abadi yang secara tidak langsung membuat kawasan tersebut tidak akan berubah menjadi kawasan perkotaan, namun memiliki nilai strategis dalam pembangunan wilayah kabupaten.

×