Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah

141 vues

Publié le

materi bimtek kebijakan homestay dan desa wisata Jawa Tengah (copyright: Rie_Seksi DTW_2018, hitupnawa@gmail.com)

Publié dans : Voyages
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Kebijakan pada destinasi pariwisata homestay dan desa wisata jawa tengah

  1. 1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA HOMESTAY DAN DESA WISATA JAWA TENGAH Semarang, 30 Agustus 2018 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (copyright: Rie_Seksi DTW_2018, hitupnawa@gmail.com)
  2. 2. 1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. UU No 6 Tahun 2014 tentang desa 3. PP No. 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas; 4. Perda No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah.
  3. 3. Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI 2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota 3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru 4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan Visi Jawa Tengah 2018-2023 Misi Jawa Tengah 2018-2023
  4. 4. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH Visi: Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama Misi: Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah Tujuan: meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Tengah Sasaran: Meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan ke khasan Jawa Tengah Sumber: perda 10/2012 Tentang Ripparprov Provinsi Jawa Tengah
  5. 5. Perwilayahan (Kawasan) Atraksi /Daya Tarik Aksesibilitas Amenitas Investasi Masyarakat 6 DPP DTW Alam Prasarana Transportasi Prasarana Umum Insentif Investasi Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 15 KSPP DTW Budaya Sarana Transportasi Fasilitas Umum Kemudahan Investasi Peningkatan Sadar Wisata 18 KPPP DTW Hasil Buatan Sistem Transportasi Fasilitas Pariwisata Peran serta Masyarakat KOMPONEN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH
  6. 6. DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)/ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP) PUSAT HUB TEMA PENGEMBANGAN 1. DPP NUSAKAMBANGAN– BATURRADEN dan sekitarnya 1. KSPP Baturraden dan sekitarnya PURWOKERTO DESTINASI BAHARI DAN ALAM2. KSPP Cilacap-Nusakambangan dan sekitarnya 3. KPPP Karst Kebumen dan sekitarnya 4. KPPP Serayu dan sekitarnya 5. KPPP Purbalingga dan sekitarnya 2. DPP SEMARANG– KARIMUNJAWA dan sekitarnya 1. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya 2. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya SEMARANG DESTINASI BAHARI DAN BUDAYA3. KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya 4. KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya 5. KPPP Kendal dan sekitarnya 6. KPPP Jepara dan sekitarnya 7. KPPP Pati dan sekitarnya 8. KPPP Purwodadi dan sekitarnya PERWILAYAHAN DAN TEMA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH
  7. 7. DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)/ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP) PUSAT HUB TEMA PENGEMBANGAN 3. DPP SOLO– SANGIRAN dan sekitarnya 1. KSPP Sangiran dan sekitarnya SURAKARTA DESTINASI BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF2. KSPP Solo Kota dan sekitarnya 3. KPPP Cetho–Sukuh dan sekitarnya 4. KPPP Wonogiri dan sekitarnya 5. KPPP Tawangmangu dan sekitarnya 4. DPP BOROBUDUR– DIENG dan sekitarnya 1. KSPP Borobudur– Mendut–Pawon- Magelang Kota dan sekitarnya KOTA MAGELANG DESTINASI BUDAYA DAN ALAM 2. KSPP Prambanan-Klaten Kota dan sekitarnya 3. KSPP Merapi – Merbabu dan sekitarnya 4. KSPP Dieng dan sekitarnya 5. KPPP Purworejo dan sekitarnya 6. KPPP Kledung Pass dan sekitarnya PERWILAYAHAN DAN TEMA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH
  8. 8. DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)/ KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI (KPPP) PUSAT HUB TEMA PENGEMBANGAN 5. DPP TEGAL– PEKALONGAN dan sekitarnya 25. KSPP Tegal dan sekitarnya KOTA TEGAL DESTINASI AHARI DAN EKNONOMI KREATIF25. KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya 25. KPPP Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya 25. KPPP Batang dan sekitarnya 25. KPPP Pemalang dan sekitarnya 25. KPPP Kaligua–Malahayu dan sekitarnya 6. DPP REMBANG – BLORA dan sekitarnya KSPP Rembang dan sekitarnya REMBANG 32. KPPP Blora dan sekitarnya 32. KPPP Cepu dan sekitarnya PERWILAYAHAN DAN TEMA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH
  9. 9. PEMETAAN DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH Jawa Tengah terbagi dalam: 4 DPN, 5 KSPN, 16 KPPN, 6 DPP, 15 KSPP, 18 KPPP RIPPARNAS : PP 50 / 2011 PP 50/2011 tentang Ripparnas Perda Jateng 10/2012 tentang Ripparprov Kewilayahan Destinasi Pariwisata
  10. 10. KONDISI DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH 0 50 100 150 200 250 2017 2016 2015 2014 2013 2012 ALAM BUDAYA BUATAN MINAT KHUSUS LAIN-LAIN Daya Tarik Wisata (Attraction) TAHUN ALAM BUDAYA BUATAN MINAT KHUSUS LAIN- LAIN JUMLAH 2017 209 173 127 32 74 615 2016 182 110 146 31 82 551 2015 160 82 131 27 77 477 2014 148 85 117 19 98 467 2013 132 88 105 21 71 417
  11. 11. KONDISI DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH 110 115 120 125 130 135 140 145 150 2013 2014 2015 2016 2017 Desa Wisata Tahun Desa Wisata 2013 125 2014 126 2015 126 2016 145 2017 147 2018 229
  12. 12. DesaWisatadiJawaTengahTahun2018 Jumlah desa wisata tahun 2018 sejumlah 229 desa atau 2,70 % dari 8.576 desa/kelurahan (kampung) di Jawa Tengah 5 besar kabupaten/Kota dengan desa wisata terbanyak: Sumber: Pendataan awal 2018 (diolah) Kabupaten Jumlah Desa Kab. Semarang 30 Banjarnegara 20 Kebumen 14 Jepara 13 Kendal 11 KONDISI DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH
  13. 13. Tahun Hotel Bintang Hotel Non Bintang Homestay Rumah Makan Resto BPW APW 2017 279 1336 765 449 3861 619 232 2016 240 1387 823 280 2567 673 159 2015 194 1548 823 274 2478 661 153 2014 183 1198 823 268 2429 648 150 2013 166 1297 341 126 2797 575 64 KONDISI DESTINASI PARIWISATA JAWA TENGAH Usaha Pariwisata
  14. 14. 4.62 5.07 7.47 7.59 7.78 8.11 8.12 8.75 8.75 9.9 10.65 10.8 11.1 11.38 11.46 11.96 12.28 12.42 12.61 12.9 13.04 13.27 13.41 13.81 13.94 14.02 14.15 17.05 17.21 17.37 18.35 18.8 19.14 19.6 20.32 KEMISKINAN Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional serta 15 kab/kota masih berstatus miskin PERMASALAHAN NASIONAL – REGIONAL YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI
  15. 15. PERMASALAHAN GLOBAL DAN REGIONAL BENCANA ALAM 24 Kab/Kota di Jawa Tengah adalah status bencana tinggi PERMASALAHAN NASIONAL – REGIONAL YANG TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI
  16. 16. PERMASALAHAN REGIONAL - LOKAL PENGEMBANGAN DESTINASI DI JAWA TENGAH 1. Infrastruktur dan fasilitas menuju destinasi bukan unggulan khususnya desa wisata minim; 2. Anggaran (akses permodalan dan stimuli, pembiayaan pengembangan usaha pariwisata masih tinggi); 3. Sinergitas Stakeholder belum optimal; 4. SDM; 5. Produk dan paket kurang inovatif dan berdaya saing; 6. Investasi sektor pariwisata tidak menarik; 7. Kerusakan lingkungan dan sosial budaya akibat aktivitas pariwisata Sumber: Survei lapangan 2017-2018
  17. 17. ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA TENGAH 1. Kemiskinan 2. Daya Saing Ekonomi 3. Kualitas dan Daya Saing SDM 4. Kedaulatan Pangan dan Energi 5. Kesenjangan Wilayah 6. Pengelolaan SDA - LH 7. Tata kelola pemerintahan Kemiskinan diatas rata – rata prov dan nas 15 kab tingkat kemiskinan di atas rata-rata didominasi perdesaan pekerjaan utama sektor pertanian  Didominasi industri padat karya dengan buruh berpendidikan rendah,  Investasi sektor jasa, pariwisata dan pengolahan SDA masih rendah,  akses permodalan dan daya saing produk UMKM Lemah;  Kesenjangan wilayah  Naker yg berkualitas & mampu bersaing.  Bonus demografi  Radikalisme & terorisme,  Ancaman NAPZA  Ketersediaan, ketercukupan & Keberagaman pangan  Pemerataan listrik untuk Rumah Tangga Miskin  Bauran Energi  Konektivitas antar wilayah  Transportasi publik yang memadai.  Sarana dasar seperti Perumahan permukiman dan RTLH  Kerusakan ekosistem pesisir dan laut  Pencemaran lingkungan  Pertambangan illegal  Bencana  Pengembangan kompetensi aparatur,  good governance & clean goverment,  Wujudkan persatuan dan kesatuan & kondusivitas wilayah Jawa Tengah. PARIWISATA salah satu sektor unggulan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengungkit daya saing ekonomi dan SDM Sumber: Rancangan teknokratik RPJMD 2018-2023
  18. 18. SINERGI KEBIJAKAN PUSAT - DAERAH PRIORITAS NASIONAL DESA MANDIRI DESA WISATA PENGENTASAN KEMISKINAN Mewujudkan Masyarakat berdikari dan semakin Sejahtera Kebijakan linier berupa upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan desa wisata pada kabupaten/kota yang berada dalam zona merah kemiskinan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa Pelaksanaan upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Leading sector: Kementerian Desa dan PDT melalui Salah satu upaya menciptakan desa mandiri berupa pengembangan • Mou Menpar dan Mendes PDT tentang Pengembangan Desa Wisata (NK.13/KS.001/MP/2016 dan 10/M-DPDTT/KB/XII/2016). Leading Sector Kemenpar • PKS Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dengan Dirjen Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Pengembangan desa Wisata melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PK.87/KS.001/DPDIP/KEMPAR/2017 dan 009/DPPMD/PKS/IV/2017 • APBD Disporapar Provinsi Jawa Tengah melalui: Kegiatan Pengemgembangan Potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata (pembinaan dan workshop tata kelola desa wisata, bantuan sarpras desa wisata)
  19. 19. 1. Pellibatan instansi terkait baik pusat dan daerah sesuai kewenangan serta alokasi bantuan keuanga ndalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum ke destinasi pariwisata. 2. Melakukan pembangunan di aset-aset milik Pemprov yang terkait dengan kebutuhan dasar para wisatawan terutama terkait pengembangan desa wisata 3. Kerjasama dengan Bank Jateng dan Bank Swasta lain dalam rangka pemberian dan konsep kredit lunak terhadap pelaku industri pariwisata di Jawa Tengah; 4. Pembentukan Forum Komunikasi serta membuat rencana aksi bersama lintas sektoral; 5. Pelatihan dan pembinaan SDM Pelaku Pariwisata terutama pengelola desa wisata; 6. Bimbingan teknis penciptaan Produk dan paket yang inovatif dan berdaya saing; 7. Peningkatan promosi dan kemudahan perijinan untuk investasi sektor pariwisata di Jawa Tengah; 8. Konsep Pengembangan Daya Tarik Wisata berwawasan lingkungan dan berkelanjutan ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN DESTINASI PARIWISATA
  20. 20. STRATEGI KEBIJAKAN PEMPROV JATENG MELALUI DISPORAPAR Kawasan/ Perwilayahan • Rencana Detil Pengembangan Kawasan Pariwisata • Forum lintas sektor dalam pengembangan Kawasan Pariwisata • Penciptaan produk bersama dalam satu kawasan Pariwisata Atraksi/ Daya Tarik • Pembangunan dan Pengembangan Tata kelola daya tarik yang profesional, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan • Inovasi dan diversifikasi produk wisata Amenitas • Standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata • Dukungan lintas sektoral dalam penyediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata Aksesibilitas • Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait sarana dan prasarana angkutan dan transportasi antar destinasi • Penggunaan Teknologi dan Informasi dalam mengakses informasi destinasi Masyarakat • Sadar Wisata Investasi • Kemudahan modal dan berinvestasi Usaha Pariwisata
  21. 21. RENCANA KEGIATAN TERKAIT PENGEMBANGAN DESTINASI (DESA WISATA DAN HOMESTAY) Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kawasan • Penataan KSPP dan KSPN • Pengembangan Pariwisata Lintas Sektoral pada Kawasan Pengembangan Daya Tarik Wisata • Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata (termasuk desa wisata kriteria potensi); • Pembangunan kualitas dan daya saing Daya Tarik Wisata (termasuk desa wisata kriteria berkembang); • Pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata; (termasuk desa wisata kriteria maju) • Perkuatan produk berbasis keunikan lokal • Festival desa wisata Pengembangan Usaha Pariwisata • Pembinaan Usaha Pariwisata (termasuk usaha pondok wisata) • Digitalisasi industri pariwisata • Penyusunan paket wisata • Pengawasan sertifikasi usaha pariwisata
  22. 22. Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata  Tata Kelola Kelembagaan Penguatan Pengurus, AD/ART, Kelengkapan Administrasi, Program Kerja  Pemetaan Potensi Pemetaan Potensi, Konsep pengembangan, Fasilitas Sarpras, Paket wisata  Rintisan Usaha Pariwisata Pemetaan Usaha yang diperlukan, Konsep Pengembangan Usaha, Permodalan
  23. 23. Pembangunan kualitas dan daya saing Daya Tarik Wisata  Inovasi Penyusunan Paket dan produk Wisata  Strategi Pengelolaan Desa Wisata  Penggunaan Informasi Teknologi dan Informasi  Kewirausahaan
  24. 24. Pemantapan dan revitalisasi daya tarik wisata  Strategi Pariwisata berkelanjutan  Optimalisasi produk melalui perluasan pangsa pasar dan segmen pasar  Ramah investasi
  25. 25. terimakasih

×