Upaya Hukum dalam Acara Pidana. Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa

1. UPAYA HUKUM
Oleh : Diennissa Putriyanda
 PENGERTIAN
Upaya Hukum adalah : “Hak terdakwa atau penuntut umumuntuk tidak menerima putusan
pengadilan yang berupa perlawanan atau bandingataukasasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan PeninjauanKembali dalam halserta menurut cara yang diatur
dalam undang-undang”.(Pasal 1 butir 12 KUHAP)
 TUJUAN
Tujuan Upaya Hukum adalah sebagai berikut :
1. Memperbaiki kekeliruan putusan
2. Mencegah kesewenangandan penyalahgunaan jabatan
3. Pengawasan terhadap keseragaman penerapan hukum
 PEMBAGIAN
Berdasarkan sistematika KUHAP
Perlawanan
(Ps. 156 KUHAP)
Banding
(Ps.67, 233 s/d 234 KUHAP)
Kasasi
(Ps. 244 s/d 258 KUHAP)
Upaya Hukum Luar Biasa
Upaya Hukum Biasa
(UU No. 8/1981 Bab XVIII), upaya hukum terdiri dari :
Kasasi Demi Kepentingan
Hukum
(Ps. 259 s/d 262 KUHAP)
Peninjauan Kembali
(Ps. 263 s/d 269 KUHAP)
 OBJEK
Objek dalam Upaya Hukum adalah Putusan Pengadilan.
Sebelum mengambil sikap atas putusan pengadilan, harus melakukan analisa putusan
pengadilan. Analisa putusan pengadilan mencakup :
1

2. 
Apakah putusan pengadilan tersebut telah memenuhi syarat :
1. Putusan pemidanaan Ps. 197 (1) KUHAP
2. Putusan bukan pemidanaan Ps 199 (1,2)

Bagaimanakah status hukum putusan pengadilan :
1. Sudah berkekuatan hukum tetap atau belum

Apakah terdapat alasan sebagai dasar hukum untuk mengajukan upaya hokum
 PENJELASAN PEMBAGIAN UPAYA HUKUM
I.
UPAYA HUKUM BIASA
A. PERLAWANAN
 PENGERTIAN PERLAWANAN
o Bagi Jaksa Penuntut Umum :Hak penuntut umum untuk tidak menerima putusan
(sela) hakim yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili
atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
o Bagi terdakwa / penasehat hukumnya :Hak terdakwa / penasehat hukum untuk
tidak menerima putusan (sela) hakim yang menyatakan menolak keberatan
(eksepsi) yang daiajukan atas suatu perkara pidana di pengadilan negeri.
→(Pasal 1 butir 12 jo.Pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).
Diajukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
 LANDASAN HUKUM PERLAWANAN
1. Pasal 156 KUHAP;
2. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : Ins-006/JA/4/1995 tanggal 24 April 1995
tentang Petunjuk Pelaksaan Penanganan Perkara Pidana Umum;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-518/J/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember
2001 tentnag Perubahan Kepja Nomor : Kep-132/JA/1994 tanggal 7 Nopember
1994 tentanf Administrasi Perkara Tindak Pidana.
 SYARAT-SYARAT PERLAWANAN
o Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa/penasehat hukumnya;
o Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum keberatan
terhadap putusan (sela) hakim yang menyatakan menerima keberatan yang
diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya;
2

3. o Diajukan oleh terdakwa/penasehat hukumnya.Terdakwa/penasehat hukumnya
tidak menerima putusan (sela) hakim yang menyatakan menolak keberatan
yang diajukan;
o Keberatan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ataupun terdakwa/ penasehat
hukumnya meliputi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
atau dakwan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
 ACARA DALAM PERLAWANAN
a. Terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan keberatan, maka Jaksa Penuntut
Umum menyatakan pendapatnya.
b. Hakim mempertimbangakan keduanya untuk mengambil keputusan.
c. Putusan Hakim, dapat berisi :
o Keberatan diterima, maka perkara tidak dilanjutkan
o Keberatan tidak diterima, atau keberatan baru dapat diputus setelah
selesai pemeriksaan, maka persidangan dilanjutkan
d. Apabila Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan hakim, maka Jaksa
Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui
pengadilan Negeri yang bersangkutan
e. Apabila perlawanan Jaksa Penuntut Umum diterima, maka dalam waktu 14 hari
Pengadilan Tinggimembatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan
untuk memeriksa perkara.
f. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan Banding
oleh terdakwa / penasehat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam
waktu 14 hari sejak menerima perkara dan membenarkan perlawanan;
membatalkan putusan Pengadilan Negeriyang bersangkutan dan menunjuk
Pengadilan Negeri yan berwenang.
g. Pengadilan
Tinggimenyampaikan
salinan
putusan
kepada
Pengadilan
Negeriyang berwenang dan Pengadilan Negeriyang semula mengadili perkara.
h. Hakim ketua sidang karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan, setelah
mendengar penuntut umum dan terdakwa, dengan surat penetapan dapat
menyatakan bahwa pengadian tidak berwenang.
 KEGIATAN JAKSA PENUNTUT UMUM
-
Mempelajari putusan;
3

4. -
Mengajukan perlawanan;
-
Membuat risalah perlawanan (formulir P-40, terdapat dalam KEPJA No.
KEP-518/A/JA/11/2001;
-
Mengirimkan / mengajukan risalah perlawanan;
-
Mengikuti perkembangan perlawanan;
-
Melaksanakan penetapan Pengadilan Tinggi;
-
Tidak melakukan perlawanan.
 PERMASALAHAN DALAM PERLAWANAN
1. Keberatan terdakwa / penasehat hukumnya
 Pasal 156 (1) KUHAP menyebutkan ada 3 jenis keberatan, tetapi tidak
menyebutkan secara jelas.
 Dalam praktek, alasan keberatan sebagai berikut :
-
Keberatan mengenai “peradilan tidak berwenang mengadili”
-
Keberatan mengenai “dakwaan tidak dapat diterima”
-
Keberatan mengenai “surat dakwaan harus dibatalkan”
2. Pendapat Penuntut Umum
 Setelah terdakwa/penasehat hukumnya mengajukan keberatan, maka
Jaksa Penuntut Umum menyampaikan pendapatnya (pasal 156 (1)
KUHAP)
 Pendapat Jaksa Penuntut Umum harus memberikan alasan agar hakim
tidak menerima keberatan tersebut.
3. Sikap Penuntut Umum
Terhadap
putusan
sela
hakim
yang
menerima
keberatan
terdakwa/penasehat hukumnya mengenai “dakwaan tidak dapat diterima atau
surat dakwaan harus dibatalkan/batal demi hukum” dapat dipedoma sikap
Jaksa Penuntut Umum antar lain :
 Dalam perkara terdakwa Djoko Tjandra
 Dalam perkara terdakwa Beddu Amang
4. Tenggang Waktu
 Pasal 156 (3) KUHAP tidak menentukan tenggang waktunya, tapi
dalam praktek perlawanan diajukan segera setelah putusan (sela)
hakim diucapkan
4

5.  Pasal 149 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum diberi tenggang waktu 7
(tujuh) hari untuk mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi.
B. BANDING

PENGERTIAN BANDING
Hak penuntut umum atau terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan
tingkat pertama; kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan
putusan dengan acara cepat.
→Tata cara diatur dalam pasal 1 butir 12 jo pasal 67 jo pasal 233 s.d 243
KUHAP.

LANDASAN HUKUM BANDING
-
Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
-
Pasal 67 dan pasal 233 s.d 243 KUHAP;
-
SEJA No. SE-014/JA/8/1982 tentang Upaya Hukum Biasa;
-
KEPJA No. KEP-518/JA/11/1994 tentang Adminstrasi Perkara Tindak
Pidana;
-
INSJA No. INS-006/JA/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan
Perkara Pidana Umum.

SYARAT-SYARAT BANDING
o Permintaan banding dapat diajukan oleh terdakwa/kuasanya atau Penuntut
Umum;
o Diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (kecuali putusan bebas,
lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan acara cepat);
o Diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan;
o Terdakwa/kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum dapat menyerahkan memori
banding/kontra memori banding selama Pengadilan Tinggi belum mulai
memeriksa perkara.;
o Pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan ulang terhadap berkas
perkara yang dimohonkan banding.

ACARA DALAM BANDING
Diatur dalam pasal 233 s.d 243 KUHAP, yaitu :
5

6. a. Permintaan banding diajukan dalam waktu 7 haru setelah putusan, jika lewat
maka dianggap menerima putusan;
b. Panitera Pengadilan Negeri membuat surat keterangan;
c. Selambatnya dalam 14 hari, panitera mengirimkan salinan putusan dan berkas
perkara ke pengadilan tinggi;
d. Selama 7 hari sebelum dikirim ke pengadilan tinggi, pemohon banding
mempelajari berkas perkara di pengadilan negeri;
e. Selama perkara tingkat banding belum mulai diperiksa terdakwa/Jaksa
Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding/kontra memori banding;
f. Diperiksa sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim;
g. Wewenang untuk menentuka penahanan beralih ke pengadilan tinggi;
h. Pengadilan
Tinggi
dapat
memerintahkan
Pengadilan
Negeri
untuk
memperbaiki adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara pidana atau
kekeliruan atau ada yang kurang lengkap.;
i. Pengadilan Tinggi mengambil keputusan; apakah menguatkan atau mengubah
atau membatalkan putusan pengadilan negeri;
j. Salinan putusan berserta berkas perkara dikirim dalam waktu 3 hari ke
pengadilan negeri yang bersangkutan.

KEGIATAN JAKSA
-
Menandatangani akta permohonan banding;
-
Memperoleh salinan putusan pengadilan;
-
Mempelajari/meneliti berkas perkara;
-
Menyusun memori banding / kontra memori banding;
-
Mengikuti proses pengiriman berkas perkara;

Menyatakan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan pengadilan;
Mengikuti perkembangan penyelesaian banding.
PERMASALAHAN DALAM BANDING
1. Alasan Banding
o KUHAP tidak menentukan hal apa saja yang dapat menjadi alasan banding
o Berdasarkan
KEPJA
No.
KEP-518/A/JA/11/2001
dalam
P-46,
dikemukakan beberapa hal yang dapat jadi pedoman, antara lain keberatan:
-
Yang bersifat penghargaa suatu kenyataan
6

7. -
Hasil pembuktian
-
Penjatuhan hukuman
-
Penggunaan keterangan saksi yang berlainan
-
Siapa yang didengar sebagai saksi
-
Dirampas tidaknya barang bukti
-
Kekeliruan penafsiran unsur tindak pidana
-
Alasan pembenar atau pemaaf,
-
dsb..
2. Pedoman Banding
o Tidak terdapat petunjuk yang baku
o SEJA No. SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, yaitu :
i. Bila terdakwa Banding, maka Jaksa Penuntut Umum harus
meminta banding, agar dapat mengajukan Kasasi (Pasal 43 UU
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I)
ii. Bila putusan kurang dari tuntutan pidana mati atau seumur hidup,
sekurang-kurangnya 20 tahun penjara, tidak harus banding
iii. Bila putusan hakim ½ dari tuntutan, tidak harus banding
iv. Bila putusan hakim 2/3 dari tuntutan, tidak harus banding.
C. KASASI

PENGERTIAN KASASI
Hak penuntut umum atau terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan
tingkat pertama (PN); kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan
hukum dan putusan dengan acara cepat; dengan mengajukan kepada Mahkamah
Agung melalui PN yang bersangkutan.
→ Tata cara, diatur dalam pasal 1 butir 12 jo pasal 67 jo pasal 244 s.d 258
KUHAP.

LANDASAN HUKUM KASASI
-
Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
-
Pasal 30 dan 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkmah Agung;
-
Pasal 244 s.d 258 KUHAP;
7

8. -
SEJA No. SE-014/JA/8/1982 tgl. 23 Agustus 1982 tentang Penggunaan Upaya
Hukum;
-
Surat JAM PIDUM No. B-533/E/Epl/10/1993 Penggunaan Upaya Hukum
Kasasi terhadap putusan bebas;
-
Surat JAM PIDSUS No. B-201/F/Fpt/5/1990 perihal Petunjuk Penyusunan
Memori Kasasi atas putusan bebas;
-
Surat JAM PIDUM No. B-321/E/Ept.3/4/1991 perihal Petunjuk Tehnis
Penyusunan Memori Kasasi;
-
KEPJA No. KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan KEPJA No. KEP132/JA/11/1994 tentang Adminsitrasi Perkara Tindak Pidana;
-
INSJA No. INS-006/JA/4/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan
Perkara Pidana Umum.

SYARAT-SYARAT KASASI
-
Diajukan oleh terdakwa dan penuntut umum;
-
Diajukan terhadap putusan pengadilan tingakat terakhir selain MA, kecuali
terhadap putusan bebas;
-
Pemeriksaan oleh MA, untuk menentukan :
-
Apakah peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak semestinya
-
apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang
-
Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.
Perkara yang dibatasi pengajuan kasasinya :
-
Putusan praperadilan
-
Perkara yang ancaman pidananya paling lama 1 tahun dan atau
ancaman pidana denda.
-
Permohonan diajukan dalam waktu 14 hari;
-
Permintaan kasasi diajukan hanya sekali;
-
Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi;
-
Pengajuan tambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi dapat
dilakukan oleh salah satu pihak.
8

9. 
ACARA DALAM KASASI
a. Permintaan diajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus pada tingkat
pertama dalam waktu 14 hari;
b. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi;
c. Jika dalam tenggang waktu 14 hari pemohon terlambat mengajukan memori
kasasi, maka haknya menjadi gugur;
d. Tembusan memori kasasi disampaikan kepada pihak lain yang berhak
mengajukan kontra memori kasasi;
e. Tambahan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi harus tetap dalam
tenggah waktu 14 hari;
f. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, permohonan kaasi selengkapnya
(berkas perkara, memori kasasi / kontra memori kasasi) disampaikan ke MA;
g. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih kepada MA;
h. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim. Jika
diperlukan MA dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa/saksi/Jaksa
Penuntut Umum untuk memutuskan permohonan;
i. Putusan MA dapat berupa :
-
Kasasi tidak dapat diterima (syarat-syarat formal tidak dipenuhi)
-
Permohonan kasasi ditolak (tidak memenuhi ketentuan pasal 253
KUHAP)

Permohonan kasasi terima.(memenuhi ketentuan pasal 253 KUHAP)
KEGIATAN JAKSA
-
Melakukan penelitian apakah ada alasan untuk Kasasi;
-
Menggunakan hak untuk berfikir sebelum menyatakan kasasi (pasal 248
KUHAP jo pasal 245 KUHAP);
-
Mengajukan dan menandatangani akta permohonan kasasi;
-
Memperoleh salinan putusan pengadilan;
-
Membuat dan mengajukan memori kasasi dan kontra memori kasasi (pasal
253 ayat 1 KUHAP dan pasal 248 ayat 1 KUHAP);
-
Membuat dan mengajukan tambahan memori kasasi/kontra memori kasasi;
-
Mengikuti proses pengiriman berkas permohonan kasasi ke MA (pasal 249
ayat 3 KUHAP);
-
Mengikuti perkembangan penyelesaian permohonan kasasi.
9

10. 
PERMASALAHAN DALAM KASASI
1. Terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi (pasal 244 KUHAP);
2. Yurisprudensi putusan MA No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983
dalam perkara tindak pidana korupsi a.n terdakwa R. Sonson Natalegawa (Dir.
Bank Bumi Daya); dalam hal Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan kasasi
terhadap putusan bebas, maka harus dipedomani sebagai berikut :
-
Harus dibuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas
tidak murni
-
Putusan bebas tidak murni adalah bila putusan tersebut didasarkan pada :
Penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam
surat dakwaan
Putusan tersebut sebenarnya merupakan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya
3. Setelah JPU dalam memori kasasi dapat membuktikan bahwa putusan bebas
tersebut adalah bukan bebas murni, baru selanjutnya mengajukan alasan
permohonan kasasi. (Pasal 253 ayat 1 KUHAP)
II. UPAYA HUKUM LUAR BIASA
A. KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum diatur oleh pasal 259 s/d 262
KUHAP.
Pasal 259 KUHAP :
(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dari Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan
satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang
berkepentingan.
Alasan kasasi demi kepentingan hukum sama halnya dengan alasan kasasi pada
upaya hukum biasa sebagaimana diatur oleh pasal 253 KUHAP.Pasal 253 ayat (1)
10

11. KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa pemeriksaan ditingkat kasasi adalah untuk
menentukan :
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak
sebagaimana mestinya;
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Ketiga hal ini dalam praktek dikenal dengan sebutan alasan kasasi.
Dari ketentuan tersebut dapat ditarik intinya bahwa keberatan terhadap putusan
yang dimintakan kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum saja dan tidak
boleh didasarkan kepada penilaian fakta. Dengan demikian alasan kasasi hanya ditujukan
kepada apakah putusan yang dimintakan kasasi itu bertentangan dengan hukum barulah
permohonan kasasi itu akan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, tetapi jika alasan
kasasi itu ditujukan kepada fakta kejadian maka permohonan kasasi itu akan ditolak.
Untuk lebih memperjelas gambaran tentang alasan kasasi ini berikut ini dikemukan
beberapa contoh baik yang bukan merupakan alasan kasasi maupun yang tergolong
sebagai alasan kasasi, sebagai berikut :
1. Alasan yang bukan merupakan dasar hukum kasasi, misalnya
a. Penghargaan suatu kenyataan :
-
Dalam perkara menyimpan senjata api tanpa hak :
“bahwa pistol yang berangkutan sudah rusak dan tidak dapat ditembakkan”.
-
Dalam kasus penadahan :
“bahwa terdakwa membeli barang tersebut dengan persangkaan baik”.
-
Dalam perkara menista dengan surat :
“bahwa tulisan yang dianggap melanggar hukum itu tidak mengandung
penghinaan terhadp saksi”.
b. Berat ringannya hukuman dalam batas maksimum yang ditentukan dalam
undang-undang.
c. Perihal siapa yang didengar sebagai saksi oleh judex factie.
d. Soal penyidik tidak mengadakan pemeriksaan ditempat keadian perkara.
2. Alasan salah menerapkan hukum sebagai dasar hukum untuk kasasi, misalnya :
a. Pembuktian kesalahan terdakwa atas keterangan seorang saksi yang berdiri
sendiri.
b. Menjatuhkan hukuman yang lain daripada yang ditentukan dalam pasal 10
KUHP.
11

12. c. Pembuktian kesalahan terdakwa atas pengakuan terdakwa tanpa dikuatkan oleh
bukti lain.
d. Perempuan yang dibujuk untuk melakukan perbuatan cabul eks pasal 293 KUHP
telah berusia 21 tahun, jadi telah dewasa.
Pernyataan Kasasi demi kepentingan hukum :
- Tidak terikat dengan waktu, dalam arti setiap saat dapat diajukan.
- Karena merupakan wewenang Jaksa Agung maka dalam pelaksanaannya Jaksa Agung
memberi kuasa khusus kepada Jaksa/Kajari setempat, kemudian atas nama Jaksa
Agung, Jaksa/Kajari mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat.
B. PENINJAUAN KEMBALI

PENGERTIAN PENINJAUAN KEMBALI
Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang kedua setelah
Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Peninjauan Kembali adalahHak terpidana/ahli
warisnya ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan
kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri terhadap putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
→(pasal 263 ayat 2 KUHAP)

LANDASAN HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
1. Pasal 23 UU R.I No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal. 66, 73 s/d 76 UU R.I No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU R.I No. 5 Tahun 2004;
3. Pasal. 263 s/d 269 KUHAP;
4. INSJA No. 006/JA/4/1995 tgl. 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Perkara Pidum.

SYARAT-SYARAT PENINJAUAN KEMBALI
o Diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap;
o Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
o PermintaanPeninjauan Kembali tidak dibatasi jangka waktu;
o Diajukan hanya satu kali;
12

13. o Tidak dapat diajukan terhadap putusan Peninjauan Kembali;
o Tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
o Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar terdapat keadaan/bukti baru baru
(novum)

ACARA DALAM PENINJAUAN KEMBALI
Diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 KUHAP, sebagai berikut :
a. Permintaan Peninjauan Kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang
memutus perkaranya dalam tingkat pertama;
b. Ketua Pengadilan (setelah menerima Peninjauan Kembali), menunjuk Hakim
yang tidak memeriksa perkara semula;
c. Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya;
d. Dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa,
Pemohon dan Panitera, dan atas dasar ini dibuat berita acara pendapat yg
ditandatangani oleh Hakim dan Panitera;
e. Ketua Pengadilan melanjutkan permohonan Peninjauan Kembali dilampiri
berkas perkara kepada Mahkamah Agung dgn tembusan kpd pemohon;
f. Apabila permintaan Peninjauan Kembali tidak memenuhi psl 263 (2) KUHAP,
Mahkamah Agung menyatakan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
g. Apabila permintaan Peninjauan Kembali diterima, maka bila Mahkamah Agung
tidak membenarkan alasan pemohon, menolak permintaan Peninjauan Kembali
dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali tetap
berlaku;
h. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, membatalkan
putusan yg dimintakan Peninjauan Kembali, dan menjatuhkan putusan, dapat
berupa :
-
Putusan bebas
-
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
-
Pututsan tidak dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum
-
Putusan dengan pidana yang lebih ringan
-
Putusan yang dijatuhkan dalam Peninjauan Kembali tidak boleh melebihi
pidana dalam putusan semula
13

14. i. Salinana putusan Mahkamah Agung, dalam waktu 7 hari dikirim kepada
Pengadilan yang melanjutkan permintaan Peninjauan Kembali;
j. Isi putusan Mahkamah Agung segera diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan tsb.

KEGIATAN JAKSA DALAM PROSES PENINJAUAN KEMBALI
-
Menerima dan mempelajari pemberitahuan Peninjauan Kembali;
-
Mempelajari berkas permohonan Peninjauan Kembali;
-
Menghadiri
sidang pemeriksaan permohonan
Peninjauan
Kembali
(menyampaikan pendapatnya);

Menandatangani BAP;
Melaksanakan putusan Pengadilan.
PERMASALAHAN DALAM PENINJAUAN KEMBALI
1. Apakah Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan upaya hukum Peninjauan
Kembali?
(pasal 263 (1) KUHAP hanya terpidana/ahli warisnya yang
dimungkinkan mengajukan Peninjauan Kembali)
2. Apa dasar hukum yang digunakan pihak jaksa penuntut umumuntuk melakukan
upaya hukum Peninjauan Kembali?
14