Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Nur Aisyah
3 Akuntansi 2
SMK Negeri 7 Makassar
Definisi PPN & PPnBM
PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap
pertambahan nilai dari bara...
1. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan
penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor
pelayanan paja...
Subjek Pajak PPN dan
PPnBM
Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang
tergolong mewah ataupun melakukan impor bara...
Objek Pajak PPN dan PPnBM
Objek pajak PPN berdasarkan pasal 4 UU PPN dan PPnBM adalah:
1.Penyerahan barang kena pajak di d...
Objek PPnBM berdasarkan Pasal 5 UU PPN dan PPnBM adalah :
1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilaku...
Barang Tidak Kena PPN
Barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya;
Barang-baran...
Jasa Tidak Kena PPN
A. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
B. Jasa di bidang pelayanan sosial;
C. Jasa di bidang pen...
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif Pajak
PPNPPN PPnBMPPnBM
Tarif Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah adalah paling rendah 10%
(sepuluh persen) dan palin...
Cara Menghitung Pajak
1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud ...
7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan
penyerahan yang terutang pajak juga melakukan pen...
CONTOH SOAL
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang ter...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Ppn dan ppnbm

1 050 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ppn dan ppnbm

  1. 1. Nur Aisyah 3 Akuntansi 2 SMK Negeri 7 Makassar
  2. 2. Definisi PPN & PPnBM PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. PPnBM PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha kena pajak pabrikan.
  3. 3. 1. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. 2. Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi. 3. Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. 4. Menghindari pengenaan pajak berganda. 5. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.
  4. 4. Subjek Pajak PPN dan PPnBM Pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah ataupun melakukan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPnBMPPnBM Pengusaha yaitu orang-orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.(Pasal 1 angka 14 UU PPN) PPNPPN
  5. 5. Objek Pajak PPN dan PPnBM Objek pajak PPN berdasarkan pasal 4 UU PPN dan PPnBM adalah: 1.Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. a.Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. b.Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. c.Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. d.Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor barang kena pajak. 3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanafaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor barang kean pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. PPN
  6. 6. Objek PPnBM berdasarkan Pasal 5 UU PPN dan PPnBM adalah : 1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Sesuai dengan memori penjelasan Pasal 5 ayai (1) UU PPN dan PPnBM, yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah: a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukan status. PPnBM
  7. 7. Barang Tidak Kena PPN Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya (tidak termasuk katering) ; Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
  8. 8. Jasa Tidak Kena PPN A. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; B. Jasa di bidang pelayanan sosial; C. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; D. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; E. Jasa di bidang keagamaan; F. Jasa di bidang pendidikan; G. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; H. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; I. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; J. Jasa di bidang tenaga kerja; K. Jasa di bidang perhotelan; L. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
  9. 9. Dasar Pengenaan Pajak
  10. 10. Tarif Pajak PPNPPN PPnBMPPnBM Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen). Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).
  11. 11. Cara Menghitung Pajak 1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. 2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. 3.Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. 4.Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. 5.Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 6.Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
  12. 12. 7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 9. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
  13. 13. CONTOH SOAL 1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”. 2. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00 3. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp5.000.000,00 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah: Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000,00 PPN = 10% x Rp5.000.000,00 = Rp 500.000,00 PPn BM = 20% x Rp5.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

×