1. LPPD, LPKJ, dan
ILPPD
Bahan Pembelajaran Tambahan dalam Kegiatan
Pelatihan Bagi Praja IPDN Kampus Makassar
Oleh:
Tunggul Prasodjo
Maret 2011

2. Dasar Hukum
 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27, Kepala Daerah Wajib
memberikan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepada
DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat.
 PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat.
 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 Permendagri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara
Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari
Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah

3. LPPD
Laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran berdasarkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada
Pemerintah.

4. LKPJ
Laporan yang berupa informasi/
keterangan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran atau akhir masa jabatan
yang disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada DPRD.

5. ILPPD
ILPPD adalah informasi atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang disampaikan oleh Kepala Daerah
kepada masyarakat melalui media yang
tersedia di Daerah.

6. RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, selanjutnya disingkat
RPJMD, adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

7. RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah,
selanjutnya disingkat RKPD, adalah
dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun

8. Evaluasi LPPD
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, selanjutnya disingkat EPPD, adalah
suatu proses pengumpulan dan analisis data
secara sistematis terhadap kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah,
dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan
pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.

9. Pelaksana EPPD
 Dalam melakukan EPPD secara nasional,
Presiden membentuk Tim Nasional EPPD.
 Dalam melakukan EPPD kabupaten/kota, Tim
Nasional EPPD dibantu Gubernur selaku wakil
Pemerintah di wilayah provinsi.
 Untuk melakukan EPPD, Gubernur membentuk
Tim Daerah EPPD.

10. ASPEK PENILAIAN
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAERAH
1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH
3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH
4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD
5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH DPRD & TINJUTNYA
6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH KDH & TINJUTNYA
7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU
8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY
9. TRANSP. DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN & PENYERAPAN DAU, DAK & BH
10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI SUMBER PAD & PINJ/OBLIGASI DRH
11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN PENGAWASAN APBD
12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH
13. TEROBOSAN INOVASI BARU

11. ASPEK PENILAIAN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2. KETAATAN TERHADAP PERATURAN / UU
3. TINGKAT CAPAIAN SPM
4. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
5. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
9. FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

12. Tingkat Capaian SPM
 Saat ini, instrumen SPM untuk mengukur tingkat
keberhasilan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah belum seluruhnya
tersusun
 EKPPD Tahun 2007, “SPM” diterjemahkan
sebagai :
“CAPAIAN KINERJA URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH”

13. Peringkat Evaluasi
 Pemerintah menetapkan peringkat dan
status kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara nasional
untuk provinsi, kabupaten, dan kota
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

14. Lanjutan…
Ditetapkan dengan pengelompokan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kelompok
berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi,berprestasi
sedang, dan berprestasi rendah masing- masing untuk
kategori:
a. pemerintahan daerah secara nasional;
b. pemerintahan provinsi;
c. pemerintahan kabupaten;
d. pemerintahan kota; dan
e. penyelenggaraan untuk setiap urusan pemerintahan
daerah.

15. Lanjutan…
 3 (tiga) besar penyelenggaraan pemerintahan provinsi
yang berprestasi paling tinggi dan 3 (tiga) besar
penyelenggara pemerintahan provinsi yang berprestasi
paling rendah;
 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan kota
yang berprestasi paling tinggi dan 10 (sepuluh) besar
penyelenggara pemerintahan kota yang berprestasi
paling rendah; dan
 10 (sepuluh) besar penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten yang berprestasi paling tinggi dan 10
(sepuluh) besar penyelenggara pemerintahan kabupaten
yang berprestasi paling rendah.