Korupsi di sektor kehutanan berpotensi besar terjadi karena nilai ekonomi dan politik hutan yang tinggi. Beberapa prasyarat untuk mencegah korupsi antara lain penggunaan peta dasar tunggal, penyelesaian tata batas seluruh kawasan hutan, penataan ruang yang konsisten, serta penambahan SDM di lapangan dengan jumlah dan kesejahteraan memadai.

1. KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN
Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan,
Direktorat Jendeal PHKA, Kementerian Kehutanan

2. A. KONDISI HUTAN DAN PERUNTUKANNYA
FUNGSI DAN KONDISI HUTAN PENGUNAAN & PEMANFAATAN HUTAN

3. A.1. Nilai Sumberdaya Hutan
 Intangible
– Keanekaragaman hayati
–  Masa depan pangan
dan industri:
keaneragaman genetik
– Pengendali perubahan
iklim
– Pengendali tata air
– Penyangga kehidupan
manusia
1. Tangible
Kayu
HHBK
Potensi
ekonomi
yang segera
bisa
dirasakan
-Jumlahnya terbatas
-Non-reversible (tak
dapat balik seperti
semula) jika terjadi
kerusakan
KORUPSI MENJADI
SALAH SATU DRIVER
KERUSAKAN
SUMBERDAYA HUTAN

4. B. PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN SEKTOR LAINNYA
1. Menekan angka deforestasi per tahun dari 1
Jt ha (2010) menjadi 450.637 Ha (2012)
2. Pembangunan KPH sebanyak 118 Unit
3. Meningkatkan jumlah destinasi wisata
menjadi 118 lokasi dengan penggunjung
sebanyak 4.833.467 jiwa (2012)
4. Meningkatkan penerimaan bukan pajak =
Rp. 3,8 T.
5. Pembanguan KBR, Hutan Desa dan Hutan
Kemasyakatan sebanyak 10141 Unit
6. Meningkatkan nilai eksport produk hasil
hutan sejumlah US $ 3.6 Billion
7. Meningkatkan penindakan terhadap pelaku
tindak pidana kehutanan jumlah kasus
tahun 2012 sebanyak 186 Kasus
8. Meningkatkan Pengetahuan melalui Ristek
Pemanfaatan Sumberdaya Genetik untuk
masa depan umat manusia  Pangan dan
Industri berbasis Keanekaragaman Hayati
PEMBANGUNANKEHUTANAN
KETERKAITANPEMBANGUANANSEKTORLAINNYA
Hutan Indonesia  diharapkan kembali menjadi penggerak ekonomi dan
kontribusi dalam pembangunan ke depan.
1. Pembangunan kepentingan
strategis seperti MP3I, toll
2. Pembangunan perkebunan yang
tidak prosedur sebanyak 878 Unit
seluas 8,5 Jt Ha.
3. Pemanfaatan tambang dalam
kawasan hutan seluas 26 Juta Ha
dimana seluas 11,7 Jt Ha belum
CNC
4. Banyaknya proyek2 pemerintah
dalam kawasan hutan seperti
PNPM, Irigasi, jaringan listrik
5. Pengembangan wilayah
administrasi (pemekaran
desa/kecamatan)

5. C. PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN KORUPSI
Potensi Hutan
• Potensi hasil
hutan pada 127
Jt Ha sangat
tinggi
• Sumber daya
non sector
kehutanan
sangat tinggi
(tambang,
geothermal,
plasma nutfah,
dll)
• Nilai Politis
hutan sangat
tinggi
Potensi Korupsi
• Sektor Kehutanan :
• Perijinan
• Peredaran TSL & HH
• Manipulasi kewajiban
Negara (PNBP, Pajak,
IHH)
• Modus temuan dan
Lelang
• Sektor Non Kehutanan:
• Perijinan yang tidak
prosedural
• Hilangnya penerimaan
Negara (kehutanan) :
IHH, PNBP, DR
• Hilangnya sumber daya
hutan ikutan
Dampak Korupsi
1. Ekologi
(Degradasi
hutan, kwalitas
ekosistem,
Kehati, rawan
bencana alam)
2. Ekonomi
(PNBP hilang,
harga kayu
rendah,
Hilangnya
potensi jasa) 
masa depan
manusia
3. Sosbud
pergeseran
nilai masy:
skeptis,
anarkhis,
serakah dll)

6. D. PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN
1. PENEGAKAN HUKUM BELUM MAMPU MENIMBULKAN EFEK JERA
PADA PELAKU TIPIHUT
2. JUMLAH KASUS SEMAKIN BERKURANG TIDAK BERARTI
KEJAHATAN MENURUN, SERTA TIDAK BERHUBUNGAN SECARA
SIGNIFIKAN DENGAN PENURUNAN DEGRADASI DAN DEFORESTASI
3. BANYAK KASUS YANG HARUS DITUNDA PENINDAKANNYA KARENA
TERKAIT KEBIJAKAN NASIONAL PP NO. 60 DAN PP NO. 61
4. BELUM SAMANYA PRESEPSI INSTANSI PENEGAK HUKUM TENTANG
HAL-HAL TEKNIS KEHUTANAN (PENETAPAN KAWASAN, LACAK
BALAK DAN LAIN-LAIN (menjadi lebih rumit dg adanya putusan MK
ttg kawasan hutan dan hutan adat sebagai bukan hutan negara)
Sumber : Mahkamah Agung 2009, 2010, 2011
TAHUN KASUS
PUTUSAN
BEBAS < 1 TH 1 – 5 TH
2009 106 11 28 67
2010 66 6 16 44
2011 42 6 12 24

7. D. 1. PRASYARAT PENEGAKAH HUKUM
1. PERSYARATAN UMUM
– KEMAMPUAN MENDETEKSI PELANGGARAN
– KEMAMPUAN MENANGGAPI DENGAN CEPAT DAN TEPAT
– KEMAMPUAN MENGHUKUM SECARA ADIL DAN TEGAS
2. PERSYARATAN KHUSUS
– KEHENDAK POLITIK (PRO DAN MELINDUNGI PROSES
PENEGAKAN HUKUM TANPA INTERVENSI)
– PERENCANAAN DAN STRATEGI YANG MATANG MELALUI
PENDEKATAN MULTI-DOOR
– KETERSEDIAAN SARPRAS DAN SDM BAIK KUALITAS MAUPUN
KUANTITAS DIDUKUNG KESEJAHTERAAN YANG MEMADAI
– TOLERANSI NOL TERHADAP KORUPSI
– HUKUM YANG PROAKTIF DAN INOVATIF DISERTAI KEBIJAKAN
YANG TIDAK DUPLIKATIF (SINERGI ANTAR SEKTOR) DAN
TERKOORDINIR.

8. D. 2. CELAH KORUPSI DI SEKTOR KEHUTANAN
1. PERIZINAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN YANG
TIDAK TERKOORDINIR ANTAR INSTANSI TERBATASNYA
KETERLIBATAN MASYARAKAT LOKAL
2. TATA KELOLA KAWASAN HUTAN BELUM SINKRON
DENGAN PEMBANGUNAN DAERAH
3. PERSINGGUNGAN PERATURAN PERUNDANGAN
ANTAR SEKTOR BERDAMPAK PADA PENEGAKAN
HUKUM
4. LEMAHNYA KEMAMPUAN PENEGAK HUKUM DAN
RENDAHNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
APARAT PENEGAK HUKUM.

9. D.4. PENDEKATAN MULTI-DOOR
1. INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM YANG TERORGANISIR
DIHARAPKAN DAPAT MENEGAKAN HUKUM YANG
MEMBERIKAN EFEK JERA SECARA OPTIMAL,
2. MEMULIHKAN KEADILAN DAN HAK-HAK ATAS
LINGKUNGAN HIDUP, HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA MASYARAKAT SEKITAN HUTAN.
3. PROSES DAN POLA INTERAKSI, PERSILANGAN DAN
INTSTRUMENTASI ANTAR DISIPLIN HUKUM YANG ADA
YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN
KEHUTANAN DALAM SUATU PENANGANAN KASUS
YANG BERSIFAT KONGKRIT.

10. E. REFORMASI KEMENHUT :
• PEMBAIKAN PELAYANAN DENGAN SISTEM PELAYANAN SATU
PINTU ONLINE
• PERBAIKAN SISTEM MANAJEMEN HUTAN DENGAN
MEMBANGUN KPH-KPH
• PERCEPATAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN MELALUI NKB 12
KEMENTERIAN LEMBAGA
• MORATORIUM IJIN BARU PEMANFAATAN HUTAN ALAM DAN
GAMBUT
• PENINGKATAN KAPASITAS PERUNDANGAN KEHUTANAN
DENGAN UU NO. 18 TAHUN 2013 TTG P3H
• PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN
HUTAN DENGAN BERBAGAI PROGRAM (DESA KONSERVASI,
MMP, MPA DAN HTR SERTA LAIN-LAIN)
• PEMBENTUKAN TASK FORCE PENEGAKAN HUKUM TIPIHUT

11. Prasyarat menghindari korupsi di
sektor kehutanan
• One map Policy  menggunakan satu peta dasar untuk
semua kebijakan yang menyangkut lahan
• Kawasan hutan telah ditata batas  saat ini masih
kurang dari 30% kawasan hutan yang ditata batas
• Penyelesaian tata batas seluruh kawasan hutan harus
dipercepat (speed up) seiring dengan telah
disahkannya RTRWP/K setempat.
• Penataan Ruang yang efektif  Rencana tata ruang
prov/kab/kota dilaksanakan secara konsisten
• SDM di lapangan (eg polhut dan petugas lapangan lain)
dengan jumlah dan kesejahteraan yang cukup  setara
antara jumlah polhut dengan luasan kawasan hutan