Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb for iacf4
•Download as PPTX, PDF•
1 like•3,612 views
Dokumen tersebut membahas tentang transparansi dan akuntabilitas pendanaan partai politik di NTB berdasarkan pengalaman masyarakat sipil. Dokumen menjelaskan dasar pemikiran pentingnya keterbukaan pendanaan partai, kewajiban partai sebagai badan publik, jenis laporan keuangan partai, hasil uji akses informasi terhadap sembilan partai di NTB, serta rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan part
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb for iacf4
Similar to Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb for iacf4 (20)
More from Indonesia Anti Corruption Forum
More from Indonesia Anti Corruption Forum (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb for iacf4
- 1. FAKTA TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENDANAAN PARTAI POLITIK DI NTB Pengalaman Masyarakat Sipil di NTB dalam Upaya Pencegahan Korupsi RAMLI ERNANDA Peneliti FITRA NTB
- 2. OUTLINE • LANDASAN PIKIR • PARTAI POLITIK SEBAGAI BADAN PUBLIK • KEUANGAN PARTAI POLITIK • HASIL DAN CATATAN • REKOMENDASI
- 3. LANDASAN PIKIR • Kuasa bergeser dari ‘ISTANA’ ke Partai Politik. • Kasus Korupsi Politik Merebak (Hambalang, Impor Sapi, Penggiringan Anggaran, dsb) • Demokrasi biaya tinggi • Masalah Pendanaan Politik dan kuatnya intervensi pihak luar terhadap garis kebijakan partai • Perlu didorong keterbukaan dalam pengelolaan pendanaan politik • Turunan agenda: mendorong keterbukaan dalam pengelolaan keuangan partai (dan program kerja partai) melalui pendekatan Akses Informasi publik (UU Keterbukaan Informasi Publik, UU 14/2008) www.fitrantb.blogspot.com
- 4. Surplus Power >< Defisit Pendanaan Surplus Power Defisit Pendanaan Kelompok Bisnis Potensi Korupsi Politik Aliran uang Intervensi pengaruh Keuntungan bisnis Jual-beli pengaruh/wewenang Penerima an kecil Birokrasi Kavling proyek APBN/APBD dan Kemudahan izin bisnis Belanja politik besar (mahal) Reformasi Birokrasi Reformasi Kepartaian Pemantauan oleh Publik Pemantauan oleh Publik Intimidasi/Persuasi
- 5. Lingkaran Setan Korupsi Politik (Implikasi) www.fitrantb.blogspot.com Partai Politik Politisi/kandidat Birokrasi (appointed position) Kroni Bisnis Proyek, Konsesi, Lisensi 1 2 3 4 5 6 7 1. Nominasi 2. Politisasi Birokrasi 3. Kontrak, konsesi, lisensi 4. Suap, kickback 5. Sumbangan Pemilu, Suap 6. Sumbangan Pemilu, candidacy buying 7. Setoran ke Partai
- 6. Urgensi Keterbukaan Pendanaan Partai Politik • BAGI PARTAI: Tanggung jawab sebagai badan publik dan reformasi partai • BAGI PUBLIK: - Sebagai alat kontrol terhadap partai - Mencegah terjadinya korupsi pendanaan partai - Untuk membaca relasi partai dengan penyumbang serta implikasinya www.fitrantb.blogspot.com
- 7. PARPOL SEBAGAI BADAN PUBLIK • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik • Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 • Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 www.fitrantb.blogspot.com DEFINISI FUNGSI PENDANAN PARTAI POLITIK ADALAH BADAN PUBLIK
- 8. Pengertian Partai Politik Dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008 Jo No.2 Tahun 2011. Pasal 1 ayat (1) Partai Politik adalah ORGANISASI yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.fitrantb.blogspot.com
- 9. Pengertian Partai Politik sebagai Badan Publik UU No 14 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 3 Badan Publik .....” atau ORGANISASI nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/D) dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, SUMBANGAN MASYARAKAT , dan/ atauwww.fitrantb.blogspot.com
- 10. Kewajiban Partai Politik (UU Parpol) Pasal 13 Partai Politik berkewajiban: ….. e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota; h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.
- 11. Kewajiban Partai Politik Sebagai Badan Publik UU No. 2 Tahun 2008 : Pasal 37 : Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi MENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Pasal 38 : Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politikwww.fitrantb.blogspot.com
- 12. UU KIP No. 14 Tahun 2008 pasal 15 : Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dalam Undang-Undang ini adalah: a. Asas dan tujuan; b. PROGRAM UMUM DAN KEGIATAN PARTAI POLITIK; c. Nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; d. PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; e. Mekanisme pengambilan keputusan partai; f. Keputusan partai. g. INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG- UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK. (Lihat UU PARPOL 2/2008 Jo 2/2011) www.fitrantb.blogspot.com Kewajiban Partai Politik Sebagai Badan Publik
- 13. Pengertian Keuangan Partai Politik UU No. 2 Tahun 2008 Jo No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 5 “KEUANGAN PARTAI POLITIK Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Partai Politik Yang Dapat Dinilai Dengan Uang, Berupa Uang, Atau Barang Serta Segala Bentuk Kekayaan Yang Dimiliki Dan Menjadi Tanggung Jawab Partai Politik ” www.fitrantb.blogspot.com
- 14. Ketentuan Keuangan Partai Politik UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39 1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. 2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. 3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas. www.fitrantb.blogspot.com
- 15. Jenis Laporan Keuangan Sesuai Peraturan KIP No.2 Tahun 2010 Pasal 11 Huruf (d) Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. Daftar aset dan investasi; www.fitrantb.blogspot.com
- 16. UJI AKSES INFORMASI • Menggunakan pendekatan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • INFORMASI YANG DIMINTA 1. Laporan Keuangan Partai Tahun 2011 dan 2012, meliputi: a) Rincian Laporan Realisasi Anggaran b) Rincian Neraca c) Rincian Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan 2. Rincian Program dan Kegiatan Parpol Tahun 2011 dan 2012 3. Struktur Kepengurusan parpol • Uji Akses terhadap 9 DPD/W parpol di NTB yang memiliki kursi di DPRD NTB
- 17. Tahapan Uji Akses Informasi (UU 14/2008) Memberikan Menolak Tidak menanggapi Permohonan Informasi Badan Publik Sesuai Permintaan Selesai Tidak Puas Tidak sesuai permintaan Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Atasan PPID Mengajukan keberatan Tidak menanggapi Menanggapi 30 hari KOMISI INFORM ASI
- 18. Proses Panjang Mendorong Transparansi Keuangan Sembilan Partai Politik Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: •Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau •Membuka sebagian atau keseluruhan informasi Ajudikasi Mediasi Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan Putusan Mediasi Komisi Informasi: •Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT ? Komisi Informasi Permintaan Informasi : Tgl 19-26 Agust 2013 Keberatan Informasi : Tgl 3-12 Sept 2013 Sengketa Informasi : Tgl 16Sept-29Okt 13 Mediasi-Ajudikasi : Sept-Des 2013 Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi pu blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Uji Kepentingan Pemohon Informasi Uji Konsekuensi Badan Publik Untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai menempuh waktu panjang Kurang lebih 5 bulan
- 19. Parpol Permintaan Keberatan Sengketa Pelaksanaan Putusan PBB Tidak ada respon Respon: memberikan dokumen (tidak sesuai yang diminta) -Tidak menghadiri sidang -Ajudikasi (Tanpa kehadiran Termohon) Tidak mematuhi Putusan PDI P Tidak ada respon Tidak ada respon -Tidak menghadiri sidang -Ajudikasi (Tanpa kehadiran Termohon) Tidak mematuhi Putusan Gerindra Tidak ada respon Tidak ada respon -Tidak menghadiri sidang -Ajudikasi (Tanpa kehadiran Termohon) Tidak mematuhi Putusan Hanura Tidak ada respon Respon: memberikan dokumen (tidak sesuai yang diminta) -Mediasi -memberikan tambahan dokumen -Ajudikasi (tanpa kehadiran termohon) Tidak mematuhi Putusan Golkar Tidak ada respon Tidak ada respon -Mediasi -Ajudikasi (Termohon hadir) Tidak Mematuhi Putusan. Melakukan GUGATAN PERDATA HASIL UJI AKSES INFORMASI PARTAI POLITIK DI NTB
- 20. HASIL UJI AKSES INFORMASI PARTAI POLITIK DI NTB Parpol Permintaan Keberatan Sengketa Pelaksanaan Putusan PPP Tidak ada respon Tidak ada respon Mediasi Tidak Mematuhi Putusan PKS Tidak ada respon Tidak ada respon Mediasi Menjalankan Semua Kesepakatan Demokrat Tidak ada respon Respon: memberikan dokumen (tidak sesuai yang diminta) -Mediasi (mengaku tidak punya dokumen Lap Keu yang diminta) -memberikan tambahan dokumen Sudah menjalankan semua kesepakatan PAN Tidak ada respon Tidak ada respon Mediasi (mengaku tidak punya dokumen Lap Keu yang diminta) Tidak Mematuhi Putusan
- 21. Penerimaan Dana Partai Politik di NTB Tahun 2012 774,756,837 709,522,986 247,808,216 210,856,259 192,440,085 179,633,271 174,666,941 118,030,750 46,457,626 0 400,000,000 800,000,000 PKS P. Golkar P. Demokrat PDIP PAN PPP PBB P. Hanura P Gerindra Keterangan: Selain PKS, GOLKAR, dan Demokrat adalah hasil simulasi berdasarkan hasil wawancara pengurus DPD/W Parpol masing- masing dan jumlah realisasi Banpol APBD TA 2012.
- 22. Penerimaan dari Iuran Fraksi/Aleg DPRD NTB - 50 100 150 200 250 300 350 400 PKS PG PDIP PAN PPP PD PBB Hanura Gerindra 380 300 138 120 102 75 72 51 - Rpjuta
- 23. Penerimaan Parpol dari Banpol APBD NTB Partai Politik Jumlah perolehan suara Pemilu 2009 Bantuan Keuangan 2012 (APBD-P) 2012 (Realisasi) 2013 (APBD-P) P. Golkar 319.323 237.000.000 229.522.985 237.406.000 P. Demokrat 238.710 178.910.000 171.579.973 179.316.000 PKS 146.674 107.000.000 105.426.337 107.406.000 PBB 142.835 104.000.000 102.666.941 104.406.000 PPP 108.007 79.000.000 77.633.271 79.406.000 PDIP 101.361 74.000.000 72.856.259 74.406.000 PAN 100.782 74.000.000 72.440.085 74.406.000 P. Hanura 93.778 69.000.000 67.405.750 69.406.000 P. Gerindra 64.634 48.000.000 46.457.626 48.406.000
- 24. PROGRAM PARTAI ….. • Terbatasnya informasi masyarakat terhadap informasi program umum dan kegiatan partai semakin memperlebar jarak partai politik dengan masyarakat. • Partai politik hanya muncul ke khalayak menjelang pemilu/pemilukada dengan menawarkan kandidat yang diusung.
- 25. DPD Partai GOLKAR NTB Rakerda Golkar NTB 10% Rakernas di Jakarta 11% Perayaan HUT Golkar 14% Pendidikan politik 1% Kegiatan dan Bantuan Sosial 9% Operasional Sekretariat 33% Orientasi dan Pendidikan politik perempuan Partai Golkar 1% Orientasi dan Pengkaderan Fungsionaris 10% Sosialisasi RUU Pileg di Kab Lobar 3% Safari Ramadhan Ketua DPD 8% Iuran anggota fraksi DPRD NTB 42% Transfer dari DPP 26% Bantuan APBD NTB 32% Pendapatan Partai GOLKAR Tahun 2012 Belanja Partai GOLKAR Tahun 2012
- 26. DPD Partai Demokrat NTB Tahun 2012 Gaji dan Honor 40.5% Iklan dan Publikasi lain 6.2% Service Kendaraan Ops 0.9% Sumbanga n dan Baksos 0.3% Perjalanan Dinas 8.6% Pelatihan Kader 13.7% Survey Politik 14.5% Manajeme n Kantor dan Umum 15.2% Iuran Anggota 30.4% Bantuan APBD 69.2% Usaha Lain 0.3% Pendapatan DPD Partai Demokrat Belanja DPD Partai Demokrat
- 27. DPW PKS NTB Tahun 2012 Manajeme n dan Umum 8.8% Kegiatan dan program 65.0% Kegiatan sosial 1.4% Beban lainnya 11.7% Beban dana yatim dan pendidikan 0.4% Beban dana sosial lainnya 1.1% Beban musyawar ah nasional 11.7% Iuran dan Infak anggota 36.1% Sumbangan 27.5% Subsidi DPP 0.0% Bantuan APBD 10.0% Penerimaan dana kampanye 26.3% Sumbangan dana sosial lainnya 0.1% Penerimaan PKS Tahun 2012Pengeluaran DPW PKS Tahun 2012
- 28. Pendidikan Politik dan Belanja Ops. Sekretariat (Banpol APBD 2012) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% P. Golkar P. Demokrat PPP PDIP PAN P. Hanura P. Gerindra 3% 46% 51% 0% 60% 7% 0% 97% 54% 49% 100% 40% 93% 100% Pend. Politik Ops. Sekret Sumber: LHP BPK Perwakilan NTB dan Laporan Penggunaan Banpol APBD 2012
- 29. CATATAN UJI AKSES INFORMASI PARTAI POLITIK DI NTB• Sebagian besar DPD/W parpol yg mrp Badan Publik (sesuai UU 14/2008) Tidak Responsif terhadap Permintaan Informasi oleh publik • Semua DPD/W Parpol di NTB belum membentuk PPID sebagai kewajiban Badan Publik • Hampir semua DPD/DPW Parpol di NTB tidak menyusun Laporan Keuangan Tahunan, Neraca dan Laporan Arus Kas • Umumnya, semua DPD/W Parpol hanya mempunyai Laporan dana yg bersumber dari APBD. Dana dari sumber lainnya tidak tercatat, misalnya sumbangan perseorangan anggota. • Program kerja dan Kegiatan DPD/W Parpol setiap
- 30. CATATAN UJI AKSES INFORMASI PARTAI POLITIK DI NTB• Hasil Sidang Sengketa Informasi: Laporan Keuangan Tahunan Parpol, Neraca, dan Laporan Arus Kas diputuskan sebagai informasi yang terbuka untuk diakses publik. • Demikian pula dengan Daftar Program Umum dan Kegiatan parpol • Informasi ini seharusnya disediakan setiap saat oleh Parpol dan harus mudah diakses oleh publik • Bayangkan, Publik minta informasi
- 31. CATATAN ATAS LAPORAN PENDANAAN PARPOL DI NTB• Informasi laporan keuangan parpol “tidak jujur” mencatat penerimaan sumbangan pengurus, yang juga berprofesi sebagai pengusaha. • Potensi iuran anggota partai tidak digarap serius untuk menyokong pendanaan partai • Partai politik terkooptasi oleh pengurus-pemodal, yang berdampak pada menguatnya oligarki. • Belanja Parpol minim untuk kegiatan pendidikan politik. Sebagian besar tersedot untuk belanja operasional sekretariat dan belanja kegiatan rutin organisasi. Ini berkorelasi dengan lemahnya fungsi Parpol. • Hanya PKS yang melakukan audit internal (DPP) atas Laporan Keuangan Tahunan partai.
- 32. REKOMENDASI • KI hendaknya diberi wewenang untuk ekskusi Termohon yg tidak mematuhi putusan. • Partai politik wajib untuk segera melakukan reformasi, khususnya pelembagaan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan partai. • Laporan keuangan selama 5 tahun terakhir dijadikan syarat kepesertaan Partai dalam Pemilu. • KPU dan/atau Kemenkumham diberi wewenang untuk menunjuk akuntan publik independen, untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan partai. Hasil audit dijadikan syarat verifikasi peserta Pemilu. • Seluruh dana banpol digunakan untuk belanja pendidikan politik sebagai upaya mendorong optimalnya fungsi partai dan mengembalikan kemanfaatan dana publik sepenuhnya.
- 33. TERIMA KASIH! POSKO: Jl. Pagesangan Indah XV No. 4 Pagesangan, Kota Mataram- Lombok Telp./ Fax. 62-370-644163 E-mail: fitrantb@yahoo.co.id Website: www.fitrantb.blogspot.com LOKOMOTIF PEMERINTAHAN TERBUKA