Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PEMBANGUNAN SANITASI
DISAMPAIKAN OLEH :
ENDANG SETYANINGRUM
PEJABAT FUNGSIONAL TPL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

2. SASARAN SEKTOR SANITASI
RPJMN (2010 - 2014)
Drainase
1. Terbebasnya saluran drainase dari sampah agar mampu meningkatkan
fungsi saluran sebagai pematus air hujan .
2. Berkurangnya wilayah genangan di 100 kawasan strategis perkotaan (50
kab/kota) seluas 22.500 ha
Air Limbah
1. Bebas BAB s
2. Perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage menjadi 5 % di
16 kota (5 di antaranya sistem baru).
3. Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal di 226 kab/kota.
Persampahan
1. Penerapan praktek 3R untuk mengurangi sampah 20%
2. Peningkatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menjadi
sanitary landfill di 240 kawasan perkotaan.

3. ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (1)
a. Perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada sistem drainase
• Dampak perubahan iklim
• Adanya “Land Subsidence” (penurunan muka air tanah) yang
disebabkan antara lain eksploitasi air tanah yang berlebihan,
• Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air permukaan (run
off) meningkat sehingga memerlukan pengendalian debit puncak.
Sesudah
Debit
Urbanisasi
mempersingkat
Waktu Konsentrasi
& meningkatkan
Koefisien Aliran
Sebelum

4. ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (2)
b. Perkembangan kawasan perkotaan yang padat berpengaruh
pada sistem air limbah dan sampah
• kawasan kumuh, kotor dan rendah kualitas lingkungannya yang
disebabkan oleh ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang
air limbah dan sampah ke saluran/air permukaan dan
menyebabkan pencemaran.
• Ketidak pedulian masyarakat dalam penanganan air limbah
individu yang menyebabkan pencemaran air tanah
c. Perubahan pola hidup konsumtif berpengaruh pada perubahan
timbulan, komposisi dan karakteristik sampah
d. Perubahan iklim global akibat kontribusi emisi GRK dari sampah
dan air limbah

5. Infiltrasi air limbah ke air tanah

6. Masalah Pencemaran TPA

7. ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (3)
e. Kelengkapan perangkat pengaturan yang perlu segera diselesaikan
• Pengaturan fungsi lahan basah (waduk, kolam retensi, dan
situ) yang harus konsisten dan tertuang pada Perda yang
mengatur tata ruang
• Ketegasan dalam penentuan fungsi dan aset sistem drainase,
air limbah dan persampahan
• Kelengkapan pengaturan mengenai operasi dan pemeliharaan
sistem drainase, air limbah dan persampahan
f. Keterbatasan SDM dan institusi yang perlu segera dicarikan solusi
g. Prioritas yang rendah (cq. Pembiayaan) disadari akan
menyebabkan kinerja pelayanan yang tidak memadai

8. DASAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Kesamaan Sasaran
Kondisi
yang
diinginkan
Sasaran
RPJMN
- Kesamaan Sasaran
- Kekuasaan Legislatif
Visi & - Kesepakatan Global Action
Sasaran
Misi Plan
Renstra
PU Lingstra
Indikasi
Kondisi Faktor Sasaran 5 Kebijakan Program 5
eksisting Penentu tahun & Strategi tahun
(RPIJM)
Peraturan dan
Isu Strategis Perundangan
Isu Global

9. PARADIGMA PENANGANAN SANITASI
• LAMA :
Drainase :
secepatnya mengalirkan limpasan air hujan ke
saluran/badan air terdekat
Air Limbah :
pendekatan proyek (tidak berkelanjutan)
Persampahan :
kumpul, angkut, buang
• BARU :
Drainase :
sedapat mungkin menahan air, meresapkan dan mengalirkan
kelebihan air .
Air Limbah :
pendekatan berdasarkan kebutuhan (berkelanjutan)
Persampahan :
membatasi timbulan dan memanfaatkan sampah

10. TANTANGAN, KENDALA, DAN
PELUANG BIDANG SANITASI
• METODE BERBASIS MASYARAKAT TIDAK MUDAH
(STOP BABS, 3R, DRAINASE MANDIRI, DLL) .
• TARGET DAN KOMITMEN
TANTANGAN NASIONAL/INTERNASIONAL YANG HARUS DIPENUHI
• TUNTUTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SEHAT
YANG TERJANGKAU.
• POLITICAL WILL.
• KETERBATASAN DANA PEMBANGUNAN DAN OP
KENDALA • INSTITUSI PENGELOLA
• DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
• KESADARAN MASYARAKAT AKAN LINGKUNGAN
YANG BERSIH DAN SEHAT MASIH RENDAH.
• DUKUNGAN PERATURAN (UU 18/2008, UU 7/2004,
UU 38/2007, PP DAN PERMEN)
PELUANG • DUKUNGAN KEBIJAKAN PENDANAAN.
• PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA.
• DESENTRALISASI/OTONOMI DAERAH.

11. TAHAPAN PERUMUSAN PERENCANAAN & PELAKSANAAN
PRASARANA DAN SARANA SANITASI
Peraturan Perundangan
& Kebijakan Bidang
Sanitasi
Kriteria
Pengumpulan Data Desain
Kondisi
Eksisting PERENCANAAN P/S
Potensi SANITASI
Masalah
Kondisi yg
diinginkan
PELAKSANAAN :
- Pembebasan lahan
- Konstruksi
DUKUNGAN - Operasi dan
MANAJEMEN Pemeliharaan

12. UUD 45 UU 32/2009 Pasal 20: ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup  PP
Pasal 60: larangan dumping limbah tanpa ijin
PPLH
Pasal 28H
Pasal 163:
UU 36/2009 (3) Lingkungan sehat bebas dari ganguan kesehatan limbah cair, padat, gas, sampah dll
(4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan sehat dan proses
KESEHATAN pengolahan limbah  PP
UU 26/2007 Pasal 17: Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
rencana sistem jaringan prasarana (mencakup sistem air minum, persampahan, sanitasi)
PENATAAN
RUANG Pasal 28: rencana kelengkapan PS dan Utilitas Umum perumahan (termasuk sanitasi)
merupakan bagian perencanaan PS perumahan
Pasal 31: ketentuan mengenai perencanaan prasarana  PP
UU 01/2011 Permen PU 18/2007
Penyelenggaraan SPAM Rapermen
PKP PP 16/2005 Penyelenggaraan Sistem
SPAM Permen PU 12/2010 Kerjasama Pengelolaan Air Limbah
Pengusahaan SPAM Permukiman Terpusat
Pasal 22 : Proses pengolahan air
limbah dan sampah wajib dilakukan
sesuai dengan standar teknis Rapermen
UU 7/2004 Pasal 54: pengaturan PS sanitasi
Penyelenggaraan Sistem
SDA PP 42/2008 Pengelolaan Air Limbah
pemisahan jaringan drainase dengan
Permukiman Setempat
PSDA jaringan pengumpul air limbah
Pasal 77 : sungai dan/atau anak
PP 38/2011 sungai yang seluruh daerah Rapermen
PERATURAN SUNGAI tangkapan airnya terletak dalam satu Penyelenggaraan Sistem
wilayah perkotaan dapat berfungsi Drainase Perkotaan
PERUNDANG sebagai drainase perkotaan
AN TERKAIT UU 18/2008
PP 81/2012 Pasal 18 Ayat 5 : Persyaratan teknis Rapermen
PENGELOLAAN pengumpulan dan penyediaan TPS
AIR MINUM & PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH dan / atau TPS 3R,
Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana
pasal 24 ayat 3 : Penutupan dan /
SANITASI SAMPAH TANGGA DAN
atau rehabilitasi TPA,
Persampahan dalam
Penanganan Sampah
SAMPAH SEJENIS pasal 25 ayat 3 : Tata cara penyediaan Rumah Tangga dan
SAMPAH RUMAH pasilitas pengolahan dan pemrosesan Sampah Sejenis Sampah
TANGGA akhir sampah. Rumah Tangga

13. Pembagian Kewenangan Pembangunan Sanitasi
PP No. 38 Tahun 2007
Item Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Kab/Kota
1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1.Penetapan peraturan daerah 1.Penetapan peraturan daerah
strategi nasional kebijakan dan strategi provinsi kebijakan dan strategi provinsi
pengembangan PS air limbah, berdasarkan kebijakan dan berdasarkan kebijakan nasional
persampahan dan drainase strategi nasional dan provinsi
2. Penetapan lembaga 2.Pembentukan lembaga 2.Pembentukan lembaga
pengelola pengelola tingkat provinsi pengelola tingkat kab/kota
3. Penetapan norma, 3. Penetapan peraturan daerah 3. Penetapan peraturan daerah
prosedur, standar (NSPK) NSPK berdasar SPM yang berdasar NSPK yang ditetapkan
ditetapkan pemerintah pusat pemerintah pusat dan provinsi
2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah
permasalahan yang bersifat permasalahan yang bersifat pelayanan di lingkungan
khusus, strategis. lintas kab/kota kab/kota
2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas teknik 2. Peningkatan kapasitas teknik
teknik dan manajemen dan manajemen penyelenggara dan manajemen penyelenggara
penyelenggara PS air limbah, PS air limbah, persampahan PS air limbah, persampahan dan
persampahan dan drainase dan drainase di wilayah drainase di wilayah kab/kota
secara nasional provinsi

14. Pembagian Kewenangan Pembangunan Sanitasi
PP No. 38 Tahun 2007 Lanjutan....
Item Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Kab/Kota
3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1.Fasilitasi pengembangan PS air 1. Penyelenggaraan pembangunan
dan pembiayaan PS air limbah, persampahan dan PS air limbah, persampahan dan
limbah, persampahan dan drainase secara nasional di drainase di kab/kota
drainase secara nasional wilayah provinsi
2. Fasilitasi Penyusunan 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk
rencana induk pengembangan pembiayaan PS pengembangan pembiayaan PS air
pengembangan pembiayaan air limbah, persampahan dan limbah, persampahan dan
PS air limbah, persampahan drainase skala regional/lintas drainase skala kab/kota
dan drainase lintas provinsi daerah
3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam
tingkat nasional tingkat provinsi tingkat lokal (kab/kota)
4. Pengawasan 1. Pengendalian dan 1. Melakukan pengawasan atas 1. Monitoring penyelenggaraan
pengawasan atas penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan PS air limbah,
penyelenggaraan PS air limbah, persampahan dan persampahan dan drainase di
Pengembangan PS air limbah, drainase di wilayahnya wilayahnya
persampahan dan drainase
secara nasional
2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi terhadap
pengelolaan PS secara pengelolaan PS di wilayah penyelenggaraan pengembangan
nasional provinsi lintas kab/kota PS di kab/kota

15. KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAH
Sasaran RPJMN 2010-2014
1. Terciptanya free open defecation Kebijakan
2. Peningkatan layanan air limbah
di 226 kota/kab 1. Peningkatkan P/S air limbah baik on-
3. Dikembangkannya sistem air site maupun off-site di perkotaan
limbah terpusat 16 kota (5%) dan perdesaan,
2. Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam
menyelenggarakan pengembangan
sistem pengelolaan air limbah
permukiman
3. Pengembangan perangkat peraturan
Program
perundangan
4. Penguatan kelembagaan
1. Program Pemberdayaan 5. Peningkatan alt. sumber
Masyarakat pembiayaan P/S air limbah
2. Program Pengembangan permukiman
Kelembagaan
3. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Limbah (on site
dan off site)

16. POLA PENANGANAN
SUB BIDANG AIR LIMBAH
RUANG LINGKUP KETERPADUAN
ARAS TUJUAN PENDEKATAN
KEGIATAN PROGRAM
 Pengendalian pencemaran  One river, one  Identifikasi sumber-2  Program kali bersih
dan perlindungan air baku management pencemaran  IWRM
1. REGIONAL  Station monitoring
 IPAL regional
 Peningkatan akses pelayanan • Pengelolaan air  Fasilitasi pembangunan  Peningkatan pelayanan air
publik dan kualitas pelayanan limbah/sanitasi skala kota system sewerage limbah perpipaan skala kota
sanitasi dengan minimum (city wide) dengan  Fasilitasi peningkatan atau  Peningkatan akses dan
mencapai standar minimal pembangunan secara pembangunan IPLT kualitas pelayanan
2 KOTA dalam rangka meningkatkan bertahap sanitasi/air limbah skala kota
kualitas kesehatan (IPLT)
masyarakat dan perlindungan
lingkungan
 Dukungan terhadap kws  Mewajibkan setiap  Penyusunan aturan  Dukungan prasarana dan
permukiman yang layak huni pengembang untuk perundangan dan NSPM sarana kawasan
dan sehat menyediakan sewerage  Fasilitasi pembangunan pembangunan Rumah Sehat
3. KAWASAN pada kws real estate sewerage bertahap Sederhana (RSH) , Rusun,
 Memberikan subsidi MP3KI
kepada pengembang
RSH
 Meningkatkan kondisi sanitasi  Pemberdayaan  Stimulasi sistem  Pengembangan Sanitasi
lingkungan pada masyarakat masyarakat pengolahan air limbah skala Lingkungan oleh Masyarakat
perkotaan / perdesaan  Sharingi dana antara komunitas (SANIMAS)
berdasarkan kebutuhan dan pemerintah pusat , prop,  Fasilitasi pengelolaan  KIP
4.LINGKUNGAN kesesuaian masyarakat itu kab/kota, LSM dan /manajemen pembangunan
sendiri. msayarakat  Decentralized wastewater
treattment
 Mengubah perilaku  Pemberdayaan  Percontohan  Penerbitan IMB
masyarakat untuk tidak masyarakat untuk  Penyediaan fasilitator  Bebas BAB di tempat
5. TAPAK membuang tinja di tempat membangun jamban pemberdayaan masyarakat terbuka
terbuka tetapi membangun dengan dana sendiri atau  Pengembangan program
BANGUNAN serta menggunakan jamban sumber lain non- CLTS (Community Lead
+ septic tank/cubluk kembar pemerintah Total Sanitation)

17. PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
Pendekatan Berbasis Masyarakat Berbasis Institusi
Lingkungan/Kawasan Skala Kota (city wide) Skala
Skala
(neighborhood) Regional/Nasional
Penanganan
Pengembangan PS pelayanan kota
berdasarkan demand responsive Pembangunan
1. Pro poor prasarana dan
 Kota metropolitan & besar : off sarana air limbah
2. Kawasan kumuh & site /sewerage sistem mendukung
rawan sanitasi
kerjasama antar
 Kota sedang/kecil: off site sistem kota/daerah
terpadu – foculs pada pelayanan dalam melindungi
1 Desa : IPLT (peningkatan on site
Model CLTS pencemaran
management) badan air
 On-site sanitasi
 Kota/kawasan lama:
2. Kumuh perkotaan : Shallow/small bore sewer atau
Model SANIMAS sewerage skala kawasan, Prokasih dan
 Off-site skala kecil terpadu dengan PS pelayanan sejenisnya
kota mendukung revitalisasi kota
lama
 Kota/kawasan baru:
 Pembangunan sistem sewerage
untuk kawasan Rumah
Sederhana Sehat (RSH)
 Mendorong pembangunan
sistem sewerage untuk kota baru
melalui investasi

18. APLIKASI PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI (contoh)
Tangki Septik
Shalow Sewer
100 s/d 300
jiwa/ha
> 400 jiwa/ha
Conventional Sewerage
Kredit Gambar: BORDA

19. Pengelolaan
Sampah
Permukiman Septictank Bersama
Saluran Drainase
Permukiman
IPAL Sistem Komunal
dengan Pemipaan
MCK Plus ++

20. SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
Sanimas di Bali
20

21. 21

22. Format Analisis Kebutuhan Nilai Material dan Peralatan Konstruksi
Berdasarkan Alokasi Anggaran pada masing-masing Tipikal Pekerjaan (Air
Limbah)
No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(R Estimasi Estimasi
p. Juta) Material Peralatan
(Rp. Juta) (Rp. Juta)
Pembangunan
1 Instalasi Pengolahan
Air Limbah
a. Skala Komunal m3/hari 5 400 360 40
b. Skala Kota Kecil m3/hari 50 1200 960 240
c. Skala Kota Sedang m3/hari 400 8000 6400 1600
d. Skala Kota Besar m3/hari 2500 50000 35000 15000
e. Skala Kota Metro m3/hari 5000 120000 84000 36000

23. No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(R Estimasi Estimasi
p. Juta) Material Peralatan
(Rp. Juta) (Rp. Juta)
Peningkatan/
2 Rehabilitasi Instalasi
Pengolahan Air Limbah
a. Skala Komunal m3/hari 0.5 40 36 4
b. Skala Kota Kecil m3/hari 5 120 96 24
c. Skala Kota Sedang m3/hari 40 800 640 160
d. Skala Kota Besar m3/hari 250 5000 3500 1500
e. Skala Kota Metro m3/hari 500 12000 8400 3600

24. No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(R Estimasi Estimasi
p. Juta) Material Peralatan
(Rp. Juta) (Rp. Juta)
Pembangunan
3 Jaringan Transmisi
Air Limbah
Diameter 200 mm m 1000 870 739.5 130.5
Diameter 250 mm m 1000 900 765 135
Diameter 300 mm m 1000 1300 1105 195
Diameter 400 mm m 1000 2050 1742.5 307.5
Diameter 500 mm m 1000 2300 1955 345
Diameter 600 mm m 1000 3400 2890 510
Diameter 700 mm m 1000 4050 3442.5 607.5

25. KEBIJAKAN PROGRAM DRAINASE
Sasaran RPJMN 2010-2014
Pengurangan genangan /banjir di 100 Kebijakan
kawasan strategis perkotaan seluas
22.500 Ha. 1. Pemantapan keterpaduan
penanganan pengendalian banjir dan
sektor/sub sektor terkait lainnya
berdasarkan keseimbangan tata air
2. Mengoptimalkan sistem drainase
yang ada
3. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan pengelolaan
4. Mendorong & memfasilitasi
pemerintah Kabupaten / kota dalam
Program pengembangan system Drainase
1. Program Pemberdayaan Masyarakat yang efektif, efisien dan
2. Program Pengembangan berkelanjutan
Kelembagaan 5. Pengembangan Alternatif sumber
3. Program Pengembangan Kinerja pembiayaan
Pengelolaan Persampahan dan
Drainase

26. Sistem Drainase Lokal Sal Sekunder
Sal Primer
Sistem Drainase Utama
Pengendali Banjir Sal Tersier
Flood Control
Gambar : Sistem Pengendalian Banjir dan Drainase Perkotaan

27. POLA PENANGANAN
SUB BIDANG DRAINASE
RUANG LINGKUP KETERPADUAN
ARAS TUJUAN PENDEKATAN
KEGIATAN PROGRAM
 Keterpaduan dengan  Pengembangan sistem  Flood control
sistem pengendalian banjir polder dan pemompaan  Konservasi air
1. REGIONAL  Pintu-pintu air baku
 Saluran interceptor/sodetan
 Pengurangan tingkat  Sinkronisasi dan  Stimulasi pembangunan/  P3KT
genangan terutama pada keterpaduan sistem peningktan/rehabilitasi
kawasan strategis darinase makro dan saluran primer, sekunder &
perkotaan untuk menjaga mikro tersier
produktifitas dan ekonomi  Fasilitasi Pengembangan
2. PERKOTAAN kota/Kab, melindungi PS drainase perkotaan
investasi terbangun dan skala Kota/kab
mencegah timbulnya dan
tersebarnya penyakit yang
ditularkan melalui air.
 Pengurangan genangan di  Optimalisasi kapasitas  Stimulasi pembangunan/  KAPET
kawasan perumahan dan saluran peningktan/rehabilitasi
3. KAWASAN permukiman sistem drainase lokal
 Pengembangan kolam
retensi
 Pengurangan tingkat  Pengembangan  Stimulan pembangunan  KIP
genangan untuk menjaga pembangunan fisik prasarana drainase  Draling (Drainase
keberlanjutan lingkungan saluran drainase lingkungan Lingkungan)
4.LINGKUNGAN perumahan dan  Pemeliharaan fungsi  Pelibatan peran aktif
permukiman yang layak, saluran drainase melalui masyarakat dalam
sehat dan bersih peran aktif masyarakat memelihara fungsi drainase
 Penyediaan PS bangunan  Drainase berwawasan  Fasilitasi perencanaan tapak  Penerbitan IMB
yang layak huni dan sehat lingkungan bangunan  KONSERVASI
5. TAPAK  Pembangunan drainase AIR TANAH
persil
BANGUNAN  Pembuatan sumur resapan

28. MODEL PELAKSANAAN PERBAIKAN KUALITAS AIR PADA PROGRAM
“ECODRAIN”
Penanganan Sampah/Air Limbah
Bioremediasi
Laut/Danau/ untuk perbaikan
dari sumbernya dikawasan
kualitas air
Sampah bertebaran tangkapan (catchment area)
Kolam Retensi disaluran dan dgn progarm 3-R dan Sanimas
menumpuk dihilir
/Bozem
Muara
Penyaring Sampah yang Penanganan sampah/ air
Sampah tertangkap dibawa limbah dari sumbernya
ke TPA atau dikawasan tangkapan
Kualitas air diolah/dibakar
lebih baik (catchment area) dengan
ditempat program 3-R dan Sanimas
Three in One : 1. Pemasangan dan pengoperasian
Trash Rack, 2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash
Rack (Bioremediasi), dan 3. Penanganan
Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment
area.

29. PENANGANAN BOZEM MOROKREMBANGAN (KURATIF)

30. Ecodrain
di Seoul (kuratif)

31. Biormediasi
(China), kuratif

32. FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN NILAI MATERIAL DAN PERALATAN
KONSTRUKSI BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN PADA MASING-MASING
TIPIKAL PEKERJAAN DRAINASE
Rp. / Ha atau 100 M‘ (X 1.000)
NO TIPIKAL SATUAN VOLUME ANGGARAN ESTIMASI ESTIMASI
PEKERJAAN MATERIAL PERALATAN
A PEMBANGUNAN
JARINGAN DRAINASE
SHEET PILE M' 1.250 1.125 125
BOX CULVERT M' 4.000 3.600 400
PRECAST M' 3.500 3.150 350
BATU KALI M' 1.000 1.000 --
B PENINGKATAN
REHABILITASI
JARINGAN DRAINASE
SHEET PILE M' 250 250 --
BOX CULVERT M' 800 800 --
PRECAST M' 700 700 --
BATU KALI M' 200 200 --

33. FORMAT ALOKASI ANGGARAN PADA MASING-MASING TIPIKAL PEKERJAAN
DRAINASE
Rp. / Ha atau 100 M‘ (X 1.000)
NO JENIS KOTA SHEET PILE BOX PRECAST BATU ASUMSI
CULVERT KALI
KECIL - 400 350 100
1
1
SEDANG - 800 700 200
1
2
BESAR 1900 1200 1000 300 1
3
METRO 1900 1600 1400 400
1
4

34. KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN
(PERMEN PU 21/PRT/M/2006)
Sasaran RPJMN 2010-2014
1. meningkatnya jumlah sampah
terangkut hingga 75% Kebijakan
2. meningkatnya kinerja
pengelolaan tempat pembuangan 1. Pengurangan sampah semaksimal
akhir (TPA) yang berwawasan mungkin dimulai dari sumbernya
lingkungan di 210 kota 2. Peningkatan peran aktif masyarakat
3. Pengurangan sampah dan dunia usaha/swasta sebagai
mitra pengelolaan
Program 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan
1. Promosi Program 3 R (20 %) kualitas sistem pengelolaan
2. Kampanye & Edukasi 4. Pengembangan kelembagaan,
3. Mendorong Pengembangan peraturan dan perundangan
Kelembagaan 5. Pengembangan Alternatif sumber
4. Optimalisasi dan pengembangan pembiayaan
P/S Persampahan
5. Revitalisasi dan Regionalisasi
TPA
6. Promosi investasi swasta
Fokus Revitalisasi TPA

35. POLA PENANGANAN
SUB BIDANG PERSAMPAHAN
RUANG LINGKUP KETERPADUAN
ARAS TUJUAN PENDEKATAN
KEGIATAN PROGRAM
 Pengelolaan persampahan  Menngembangkan  Instalasi pengolahan  CDM / Kyoto Protocol
antar pemkab/pemkot pengelolaan persampahan sampah  Waste to Energy
1. REGIONAL secara bersama  Pengembangan TPA
Regional
 Peningkatan akses pelayanan  Mengembangkan  Fasilitasi Pembangunan  P3KT
publik dan kualitas pelayanan aksesibilitas pelayanan dan Tempat Pengolahan (TPA)  ADIPURA
persampahan untuk mencapai mempertahankan jasa Sampah sistem sanitary
standar pelayanan minimal pelayanan landfill
dalam rangka meningkatkan  Bantuan teknis
2. KOTA kualitas kesehatan masyarakat peningkatan sistem
dan perlindungan lingkungan managemen persampahan
 Fasilitasi pengembangan
sistem persampahan skala
kota/kab
 Mengurangi volume sampah  Pengurangan volumen  Fasilitasi pengolahan  RSH, REAL ESTATE,
pada skala kawasan untuk sampah melalui program 3 sampah (3 R) RUSUN
3. KAWASAN optimalisasi pengangkutan dan R (reduce, recycle, reuse)  Penyediaan sarana
penggunaan TPA pengangkutan dan
pemindahan
 Menggiatkan upaya  Mendorong pengurangan  Kampanye/penyuluhan  Green & Clean City
pemanfaatan sampah melalui sampah semaksimal pemisahan sampah dari
pemilahan sampah di sumber, mungkin dari sumber sumber
4. LINGKUNGAN pembuatan kompos dan daur melalui pemberdayaan  Mendorong Penerapan
ulang masyarakat. Pola 3 R (reduce, reuse
 Pendidikan melalui Unit dan recycling)
Kesehatan Sekolah  Pilot proyek 3 R
 Pengurangan sampah organik  Pemberdayaan masyarakat  Stimulasi penggunaan  Pengembangan
dari sumber dalam usaha minimisasi komposter Rumah Tangga komposting
sampah melalui pembuatan
5. TAPAK kompos skala rumah tangga
BANGUNAN

36. KONSEPSI DASAR PENANGANAN SAMPAH

37. METODE 3R
• 3R Konvensional
• 3R ++ : dengan biogas

38. PEMANFAATAN SAMPAH
Kemasan Plastik

39. Sampah B3
Terpilah

40. Komposting Skala
Kawasan

41. Operai TPA dari OD  CLF /SLF

42. INSTALASI PENGOLAHAN LEACHATE
Kolam aerasi Kolam anaerobik

43. CONTOH PENANGANAN GAS TPA

44. PENANGANAN LANDFILL GAS

45. COMPOSTING
GIANYAR
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1,443 3,362 5,393 7,100 8,538 9,750 10,773 11,639 12,372 10,829
CO2-e
1,443 4,805 10,198 17,298 25,836 35,586 46,359 57,998 70,370 81,199
Jumlah

46. Format Analisis Kebutuhan Nilai Material dan Peralatan Konstruksi
Berdasarkan Alokasi Anggaran pada masing-masing Tipikal Pekerjaan
(Persampahan)
No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran Estimasi Estimasi
(Rp. Juta) Material Peralatan
(Rp. Juta) (Rp. Juta)
Ha - 6000 3900 2100
1 Pembangunan TPA
2 Alat Berat unit - 2000 - 2000
3 3R unit - 500 350 150

47. KAMPANYE DAN PERUBAHAN PERILAKU
Ketidak Pedulian
Masyarakat akan
Sanitasi
AIDA
PEMATANGAN (mature stage)
2018
PEMANTAPAN (establish stage)
2013
PELAKS. AWAL (prelimenary stage)
2009
PENGENALAN (launching stage)
2008 Sasaran :
Perubahan Perilaku
Kesadaran/Kepedulian
Masyarakat
Sikap (Attitude)
(Knowledge) Terjadinya perubahan opini atau
Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat sehingga
pengetahuan dan pemahaman mendorong kepedulian
publik

48. PROGRAM KAMPANYE
• Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat SMP melalui Jambore
Sanitasi
• Lomba 3R antar SD
• Kerjasama Program PLP dengan SIKIB dan Organisasi
Perempuan (Pusat dan daerah)
• Kerjasama Lintas Institusi (Kementerian Pendidikan,
Kementerian Kesehatan, Bappenas, KLH, LSM)
• Pembuatan ILM dan Video Klip Sanitasi

49. DUTA SANITASI NASIONAL 2011

50. PENOBATAN DUTA SANITASI NASIONAL 2012
OLEH IBU HERAWATI BOEDIONO

51. JAMBORE SANITASI 2012

52. KERJASAMA DENGAN SIKIB
Kesepakatan bersama antara Dep.
PU dengan Solidaritas Istri
Kabinet Indonesia Bersatu
(SIKIB) No. 02/PKS/M/2008 dan
No. 153/05 SIKIB/2008 tentang
Pengembangan Ruang Terbuka
Hijau dan Sanitasi di Kawasan
Permukiman memperkuat
Kampanye bidang PLP kepada
Organisasi Perempuan untuk
berpartisipasi dalam bidang PLP

53. KEWENANGAN PEMBANGUNAN SANITASI
-O&M
SANIMAS/RSH/IPAL - Lahan
Kawasan - Pemberdayaan
Masyarakat
-O&M
Air Limbah Sewerage System:
IPAL dan main - Lahan
sewer - Sambungan Rumah
- Lahan
IPLT
-O&M
- O & M, Lahan
- Pengumpulan Sampah dari Sumber
TPA
Pengolahan Sampah
Sektor Sanitasi Persampahan Pengangkutan residu sampah ke TPA
Pilot 3R, SPA - Lahan
- Pemberdayaan Masy.
Pasca Konstruksi
Sistem yang
terintegrasi dengan - Lahan
sistem makro -O&M
(DRAINASE PRIMER)
Drainase
- Lahan
Pilot Drainase - Pemberdayaan Masy.
Mandiri
Pasca Konstruksi

54. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH
TERPUSAT / OFF – SITE (SKALA KOTA)
Sambungan Rumah Sambungan Rumah
Sambungan Rumah
Stasiun
pompa
IPAL Effluent
APBD APBN
Lahan, SR,
Skala Kota
OM sistem lengkap (Terpusat/ offsite)

55. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT
APBD APBN
• Sambungan Rumah PERPIPAAN, SANIMAS, USRI, RSH, IPAL KOMUNAL, IPLT
(SR)
• O&M
• MOBIL TINJA
SANIMAS
Sambungan
Rumah
IPLT
RSH
RSH
IPAL Kawasan

56. SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
APBD APBN
Kendaraan angkut, lahan TPA, Konstruksi TPA, Alat Berat, Jalan
pagar lokasi TPA, kantor TPA Operasional, Drainase TPA
Sumber sampah
3
R
Sumber sampah
TPST 3R, ITF, SPA
Sumber sampah
3
R TPA

57. SISTEM DRAINASE KOTA
APBD
Saluran Tersier, Saluran
Sekunder, O & M
Saluran sekunder
Genangan
Polder /
Kolam Retensi
Saluran sekunder
Genangan Laut
APBN
Saluran Primer,
Polder/Kolam Retensi

58. READINESS CRITERIA
NO CRITERIA PELAKSANA
1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah
2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Pemda / Pokja
Putih
3 Pelaksanaan Kegiatan Pemda / Pokja
Pemicuan/Penyadaran Masyarakat
4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pemerintah Pusat
5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja
6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi Pemda / Pokja
(KSM, UPTD, BLUD, dll)
7 Biaya O/P Pemda
8 Dukungan Perda Pemda
9 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemerintah Pusat
59

59. PENUTUP
• Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase)
merupakan infrastruktur pendukung utama
perlindungan air baku dan sangat erat kaitannya
dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan
• Penyediaan infrastruktur Sanitasi perlu didukung
dengan peraturan yang jelas, institusi dan SDM yang
handal, pembiayaan yang memadai, dan peningkatan
kesadaran masyarakat.
• Diperlukan perencanaan, pembangunan, operasi
dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi
yang memadai dan terpadu (dituangkan dalam RPIJM
dan Memorandum Program)
• Strategi penanganan Sanitasi yang tepat akan
membantu peningkatan kualitas layanan sanitasi
• Komitmen Pemda dalam meningkatkan prioritas
pembangunan bidang PLP menjadi kunci kecerhasilan

60. TERIMA KASIH