Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan upaya implementasi penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah."

1. Bersama Menata Ruang
Untuk Semua
Oleh:
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG
KONSULTASI REGIONAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013
Jakarta, 26 Februari 2013
Kementerian
Pekerjaan Umum

2. Kementerian
Pekerjaan Umum
I. PENDAHULUAN
II. KONSEPSI PENATAAN RUANG
III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA TATA
RUANG
Bersama Menata Ruang 2
Untuk Semua

3. I. PENDAHULUAN
Kementerian
Pekerjaan Umum
TEMA KONREG KEMENTERIAN PU:
“Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan
Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.”
SUB-TEMA DITJEN. PENATAAN RUANG
“Peningkatan Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang”
Bersama Menata Ruang 3
Untuk Semua

4. II. KONSEPSI PENATAAN RUANG
Kementerian
Pekerjaan Umum
PENGATURAN
Perencanaan Pemanfaatan
Tata Ruang Ruang
Pengendalian
Pemanfaatan
PEMBINAN
PEMBINAAN Ruang PENGAWASAN
Bersama Menata Ruang 4
Untuk Semua

5. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
A. PERENCANAAN TATA RUANG Status Per 20 Februari 2013
Kementerian
Pekerjaan Umum RTR Kewenangan Pusat Status
RTRW Nasional PP No. 26/2008 tentang RTRWN
Telah ditetapkan:
RTR Pulau / Kepulauan
a. RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011)
(Amanat PP: 7)
b. RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012)
c. RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012)
d. RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012)
Dalam proses penetapan:
a. RTR Kepulauan Nusa Tenggara
b. RTR Kepulauan Maluku
c. RTR Pulau Papua
RTR Kawasan Strategis Telah ditetapkan:
Nasional a. RTR Kws. Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008)
(Amanat PP: 76) b. RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011)
c. RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011)
d. RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011)
e. RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011)
Dalam proses penetapan:
3 (tiga) RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi dan Danau
Toba)
Dalam proses pembahasan dan penyusunan:
3 (tiga) RTR KSN Perkotaan
Bersama Menata Ruang
62 (enampuluh dua) RTR KSN Non Perkotaan
5
Untuk Semua

6. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
Kementerian
Pekerjaan Umum
Status Per 20 Februari 2013
RTR Kewenangan Status
Daerah
Peraturan Daerah : 14 Prov. (42%)
RTRW Provinsi
Persetujuan Substansi : 19 Prov. (58%)
Peraturan Daerah : 213 Kab. (54%)
Persetujuan Substansi : 181 Kab. (45%)
RTRW Kabupaten Pembahasan BKPRN : 3 Kab. (0.75%)
Rekom. Gubernur : 0 Kab. (0%)
Proses Revisi : 1 Kab. (0.25%)
Peraturan Daerah : 57 Kota (61.3%)
Persetujuan Substansi : 30 Kota (32.3%)
RTRW Kota Pembahasan BKPRN : 3 Kota (3.2%)
Rekom. Gubernur : 1 Kota (1.1%)
Proses Revisi : 2 Kota (2.1%)
Bersama Menata Ruang
Untuk Semua

7. Keterpaduan Program dan Pembangunan di KSN
Kementerian
Pekerjaan Umum KSN = Kawasan Strategis, Memiliki nilai strategis
diprioritaskan Penataan untuk kepentingan
Ruang nasional
Potensial dikembangkan
• Sosial
• Budaya
• Ekonomi
• Lingkungan
• Teknologi Tinggi
• Warisan Dunia
Butuh dukungan
infrastruktur PU & Perkim
Bersama Menata Ruang 7
Untuk Semua

8. Daftar KSN berdasarkan sudut kepentingan per koridor MP3EI
KSN Koridor MP3EI
(Berdasarkan Sudut
Kementerian Bali-Nusa Maluku-
Pekerjaan Umum Kepentingan)
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Tenggara Papua
KSN Perkotaan 1 4 0 1 1 0
Pertahanan Keamanan 3 0 1 1 1 3
Pertumbuhan Ekonomi 5 0 4 4 2 2
Kapet 1 0 4 4 2 2
Non Kapet 4 0 0 0 0 0
Sosial dan Budaya 0 0 0 2 0 0
SDA dan Teknologi
Tinggi 2 8 1 2 0 4
Daya Dukung
Lingkungan Hidup 8 5 2 4 2 3
Total 19 17 8 14 6 12
Bersama Menata Ruang 8
Untuk Semua

9. Daftar 23 KSN
Fokus Dukungan Program TA. 2014
Kementerian KSN Koridor MP3EI
Pekerjaan Umum (Berdasarkan
Sudut Bali-Nusa Maluku-
Kepentingan) Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Tenggara Papua
Jabodetabek-
KSN Perkotaan Mebidangro Mamminasata Sarbagita
punjur
Perbatasan
Laut RI 8
Pulau Kecil
Kawasan Perbatasan Terluar
Perbatasan Darat RI dengan
Pertahanan
di dengan Negara
Keamanan
Kalimantan Timor Leste Palau
Perbatasan
Darat RI
dengan
Papua Nugini
Pertumbuhan
Ekonomi
Khatulistiwa Manado Bitung Bima Seram
Kapet BAD DAS Kakab Palapas
Sasamba Pare-pare
Mbay Biak
Batulicin Bang Sejahtera
Pertumbuhan
Ekonomi (Diluar
Perkotaan dan Batam Bintan
Kapet) Karimun
Daya Dukung
Lingkungan Hidup Danau Toba
Bersama Menata Ruang 9
Untuk Semua

10. LOKASI 23 KSN PRIORITAS 2014
KAPET BAD
Mebidangro Perbatasan
KAPET
Negara di P.
Batam-Bintan- Manado-Bitung
Kalimantan KAPET Sasamba
Karimun
Danau Toba
KAPET KAPET Biak
KAPET
DAS KAKAB
Khatulistiwa
KAPET Palapas
Jabodetabek
punjur
KAPET Batulicin KAPET Seram
Mamminasata KAPET
KAPET Mbay Bank Sejahtera
Borobudur
Sarbagita
Perbatasan Negara
KAPET Bima di P. Papua
Perbatasan Negara
di NTT

11. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
Kementerian
Pekerjaan Umum
B. PEMANFAATAN RUANG
 Penataan Ruang tidak semata-mata menyusun
rencana tata ruang.
 Ditjen. Penataan Ruang memberikan stimulan
kepada pemerintah daerah dan masyarakat
melalui program P2KH, P3KP, dan P2KPB.
• sebagai insentif atas kinerja pada tahap
perencanaan tata ruang
• dilaksanakan dalam skema kerja sama
program
• fokus pada proses institusionalisasi
Bersama Menata Ruang 11
Untuk Semua

12. PELAKSANAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH)
Kementerian
Pekerjaan Umum
Tahap 2011 2012 2013 2014
Inisiasi
a. Sosialisasi/Kampanye Kota Hijau 60 K/K 54K/K*)
b. Fasilitasi Penyusunan RAKH -- 9/146/25
c. Penandatanganan Komitmen terhadap RAKH **)
Implementasi
a. Fasilitasi Penyusunan Masterplan RTH 85 K/K*) 52 K/K
b. Fasilitasi Penyusunan Peta Komunitas Hijau
c. Fasilitasi Pembentukan Green Community
d. Fasilitasi Penyusunan DED percontohan Taman Kota Hijau
e. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau
Replikasi/ Up-scaling -- -- 60 K/K 112 K/K
a. Fasilitasi Penyempurnaan RAKH
b. Fasilitasi Green Community
c. Fasilitasi Penyusunan DED
d. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau
Institusionalisasi Lintas Sektor -- -- -- 112 K/K
a. Urban Climate Plan
b. Pemantapan Perwujudan Kota Hijau pada KSN
- KSN Perkotaan
- Kebun raya/ RTH Perkotaan Strategis
- Bantaran sungai nasional
*) 2 Kab/Kota (Kab. Bintan dan Kab Pasuruan) tidak dilanjutkan pendampingan dana stimulan P2KH karena dinilai tidak siap
Bersama Menata Ruang **) Kawasan Perkotaan PKN/PKW/PKSN yang belum ditangani di tahun 2011 - 2013 12
Untuk Semua

13. PELAKSANAN
PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
Kementerian
Pekerjaan Umum Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020
1. Penyempurnaan RAKP
Kelompok A 2. Fasilitasi Inventory Pusaka
(dan perumusan Nilai
(10) Kota/Kab 1. Peningkatan Kapasitas Keunggulan
SDM Pemerintah Nasional/Sejagad) 27 Kota/Kab 27 Kota/Kab
Sawahlunto, Banda Kota/Kab (tingkat lanjut) 3. Fasilitasi Pengembangan 1. Fasilitasi 1. erluasan Kerjasama
Aceh, Palembang, 2. Penandatanganan Kemitraan Kota Pusaka Pengembangan Kemitraan Kota
Bogor, Semarang, Komitmen Kepala 4. Penjaringan Dukungan K/L Support System Kota Pusaka
Daerah 5. Penetapan Kota Pusaka Pusaka (Peraturan 2. Perluasan Dukungan
Yogyakarta,
3. Penyusunan Rencana Indonesia Daerah, Sistem K/L
Banjarmasin, Denpasar, Aksi Kota Pusaka (RAKP) 6. Pemilihan Pilot Project Informasi, 3. Perluasan
Karangasem, Baubau Perencanaan- Kelembagaan, Pengembangan
Pengembangan Kota Pusaka Pendidikan Kelembagaan Kota
Terpadu Pelatihan) Pusaka
2. Fasilitasi 4. Perluasan
1. Peningkatan Kapasitas SDM
Kelompok B Pemerintah Kota/Kab
Pengembangan
Heritage Fund
Pengembangan
Heritage Fund
(tingkat lanjut)
(9) Kota/Kab 2. Penandatanganan
3. Fasilitasi
Pengembangan
5. Seleksi Peserta Kota
Pusaka Baru
Komitmen Kepala Daerah
Monitoring Evaluasi 6. Fasilitasi Pengajuan
Medan, Bukittinggi, 3. Penyusunan RAKP
dan Pengendalian Sebagai World
Bangka Barat, 1. Penyusunan Proposal 4. Penyempurnaan RAKP
Kota Pusaka Heritage City
P3KP 5. Fasilitasi Inventory Pusaka
Cirebon, Pekalongan, 4. Fasilitasi UNESCO
(dan perumusan Nilai
Surakarta, Rembang, Pengembangan 7. Fasilitasi Kerjasama
Keunggulan
Blitar, Boyolali Media Partner Kota Pusaka Dunia
Nasional/Sejagad)
6. Pengembangan Kemitraan
Kota Pusaka
7. Penjaringan Dukungan K/L
Bersama Menata Ruang 13
Untuk Semua

14. PELAKSANAN
PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
Kementerian
Pekerjaan Umum Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020
1. Peningkatan Kapasitas SDM
Kelompok C Pemerintah Kota/Kab 27 Kota/Kab 27 Kota/Kab
(tingkat dasar) 1. Fasilitasi 1. Perluasan Kerjasama
(8) Kota/Kab 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengembangan Kemitraan Kota
Pemerintah Kota/Kab Support System Kota Pusaka
(tingkat lanjut) Pusaka (Peraturan 2. Perluasan Dukungan
Salatiga, Tegal, Ngawi,
3. Penandatanganan Daerah, Sistem K/L
Pangkal Pinang,
Komitmen Kepala Daerah Informasi, 3. Perluasan
Brebes, Cilacap, Kelembagaan, Pengembangan
4. Penyusunan RAKP
Banjarnegara, Batang Pendidikan Kelembagaan Kota
5. Penyempurnaan RAKP
1. Penyusunan Proposal 6. Fasilitasi Inventory Pusaka Pelatihan) Pusaka
P3KP (dan perumusan Nilai 2. Fasilitasi 4. Perluasan
Keunggulan Pengembangan Pengembangan
Nasional/Sejagad) Heritage Fund Heritage Fund
7. Pengembangan Kemitraan 3. Fasilitasi 5. Seleksi Peserta Kota
Kota Pusaka Pengembangan Pusaka Baru
8. Penjaringan Dukungan K/L Monitoring Evaluasi 6. Fasilitasi Pengajuan
dan Pengendalian Sebagai World
Kota Pusaka Heritage City
4. Fasilitasi UNESCO
Pengembangan 7. Fasilitasi Kerjasama
Media Partner Kota Pusaka Dunia
Bersama Menata Ruang 14
Untuk Semua

15. LOKASI PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP)
Kelompok A
Kelompok B
Kelompok C
15

16. PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB)
Kementerian
Pekerjaan Umum
Tahun Lingkup Pelaksanaan Lokasi
2013 Persiapan Program
a. Pengembangan Konsep dan
• Kab. Agam - Sumbar
Perencanaan P2KPB
• Kab. Bintan - Kepri
b. Sosialisasi P2KPB
• Kab. Kuningan - Jabar
c. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan
P2KPB • Kab. Kebumen - Jateng
• Kab. Magelang – Jateng
• Malang - Jatim
2014 Implementasi
• Pamekasan - Jatim
a. Penguatan Kelembagaan dan
• Lombok Tengah - NTB
Kebijakan (Policy Instruments)
• Sumba Timur - NTT
b. Fasilitasi Penyusunan RPI2JM
Pengembangan Kawasan Perdesaan • Poso – Sulteng
c. Bimtek Penyusunan Rencana Tata • Wajo - Sulsel
Ruang Kawasan Perdesaan • Boalemo - Gorontalo
d. Fasilitasi Penguatan Peran • Maluku Tengah - Maluku
Pemangku Kepentingan • Halmahera Tengah –
e. Penyusunan Road Map Maluku Utara
f. Pemantauan Pelaksanaan P2KPB
g. Pembangunan / Pengembangan Fisik
yang dominan
Bersama Menata Ruang 16
Untuk Semua

17. LOKASI PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN
(P2KPB)
Kab. Halmahera
Kab. Bintan Tengah
Kab. Boalemo
Kab. Poso
Kab. Agam
Kab. Wajo
Kab. Pamekasan
Kab. Magelang Kab. Maluku Tengah
Kab. Kuningan
Kab. Kebumen
Kab. Malang
Kab. Lombok Tengah
Kab. Sumba Timur

18. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
Kementerian
Pekerjaan Umum
C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
 Bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang.
 Upaya 2013 - 2014:
a. Bimtek penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. Pendidikan dan pelatihan PPNS;
c. Penyiapan mekanisme tata laksana penataan pengaduan
masyarakat;
d. Percontohan penanganan pengaduan masyarakat
e. Penyiapan database dan informasi perpetaan resolusi tinggi
Bersama Menata Ruang 18
Untuk Semua

19. Kementerian
Pekerjaan Umum
 Ketersediaan PPNS :
PUSAT DAERAH
TAHUN Jml
200 JP Pola 400 JP Pola 200 JP Pola 400 JP
2009 10 15 18 10 53
2010 9 10 54 51 124
2011 - 4 59 39 102
2012 - - 69 101 170
Jumlah 19 29 200 201 449
Catatan:
a. PPNS Penataan Ruang tersebar di 33 provinsi, 128 kabupaten, dan 36 kota.
b. Masih terdapat 270 Kabupaten dan 57 Kota yang belum memiliki PPNS Penataan
Ruang  agenda 2013-2014
Bersama Menata Ruang 19
Untuk Semua

20. IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA
Kementerian
Pekerjaan Umum
TATA RUANG
 Terus meningkatkan pemahaman pemangku
kepentingan terhadap fungsi penataan ruang
sebagai alat keterpaduan dalam pembangunan.
 Mendorong efektivitas pengendalian pemanfaatan
ruang.
 Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai
Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan,
antara lain melalui:
a. Penyiapan dokumen Rencana Terpadu Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
b. Pembentukan PMU-KSN sebagai pengendali perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang
Pekerjaan Umum di KSN (efektif 2014)
Bersama Menata Ruang 20
Untuk Semua

21. STRUKTUR ORGANISASI
PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (PMU-KSN)
Kementerian TIPE A
Pekerjaan Umum
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN
RUANG
DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /
DIREKTUR PERKOTAAN/
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH I /
PUSAT DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH II
PROVINSI KEPALA PMU-KSN
ASISTEN ASISTEN
ASISTEN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN
DAN DAN
PEMROGRAMAN
PENGENDALIAN I PENGENDALIAN II
SATKER/PPKDI LINGKUNGAN
DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/
DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG
Bersama Menata Ruang 21
Untuk Semua

22. STRUKTUR ORGANISASI
PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL (PMU-KSN)
Kementerian TIPE B
Pekerjaan Umum
DIREKTUR JENDERAL PENATAAN
RUANG
DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL /
DIREKTUR PERKOTAAN/
DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH I /
PUSAT DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH
WILAYAH II
PROVINSI KEPALA PMU-KSN
ASISTEN
ASISTEN
PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAN
DAN
PEMROGRAMAN
PENGENDALIAN
SATKER/PPKDI LINGKUNGAN
DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/
DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANG
Bersama Menata Ruang 22
Untuk Semua

23. 23