Dokumen tersebut membahas tentang penanganan air limbah di Indonesia, termasuk potret sanitasi yang buruk, kerugian akibat sanitasi buruk, target pencapaian MDGs, peraturan terkait pengelolaan air limbah, dan pendekatan pengembangan air limbah berdasarkan aras spatial."

1. Jakarta, 26 Februari 2013
POLA PENANGANAN
AIR LIMBAH
Nuris Wahyudi
Subdit Air Limbah
DIREKTORATPENGEMBANGANPENYEHATANLINGKUNGANPERMUKIMAN
DIREKTORATJENDERALCIPTAKARYA
KEMENTERIANPEKERJAANUMUM

2. Potret Sanitasi Indonesia
BABs
Jamban dengan
kualitas buruk
Limbah Industri yang
belum terolah
Sampah di Saluran
Drainase Pembuangan
lumpur tinja ilegal
Mandi dan Cuci di Sungai 2

3. Kerugian Akibat Sanitasi Buruk
75% Sungai & 80% Air Tanah Tercemar MasyarakatMembayar 25%
LebihMahaluntuk Air MinumPerpipaan

4. Kerugian Akibat Sanitasi Buruk
Kerugianekonomiakibatsanitasiburukmencapai
US $ 6,3 Milyar ~ Rp 58 Triliun ~ 2,3% GDP Indonesia
Samasajadengankebocoranpadaangkapertumbuhanekonomi Indonesia (Bank Dunia, 2007)

5. Kerugian Akibat Sanitasi Buruk
Investasi sanitasi yang masih belum memadai
• Angka Investasi Sanitasi pada rentang 1970-2000 tercatat hanya sebesar Rp 200/kap/th
• Dalam kurun 5 tahun terakhir terjadi peningkatan investasi sanitasi menjadi Rp 5000/kap/th
• Masih Jauh dari Angka Investasi Sanitasi Ideal yaitu Rp 47.000/kap/th

6. Proporsi Penduduk Tanpa Akses terhadap
Sanitasi Layak (UN, 2008)
80%
71%
70%
60%
50% 51%
50% 47%
40%
30% 24% 25%
19%
20%
10% 4% 4%
0%
0%
Singapura Thailand Malaysia Myanmar Filipina Vietnam Laos Timor Indonesia Kamboja
Leste
Pada tahun 2010, terdapat peningkatan presentasi jumlah penduduk yang
memiliki akses terhadap sanitasi yang layak di Indonesia, sebesar 55,53%

7. CAKUPAN SANITASI LAYAK 2011
100,00
87,83
90,00
82,15 83,26
80,00
73,01
67,64 67,23
66,56
70,00 64,15
62,02 Indonesia
59,42
60,00 56,47 55,60
53,29 52,50 54,21 52,53
50,10 50,65 51,43 50,75
47,36 47,34 48,38 48,39 46,68
50,00 44,67 44,33 43,81 43,40
39,22 39,23
40,00 33,72
30,00 23,82 24,31
20,00
10,00
0,00

8. PENCAPAIAN TARGET MDG’S
Target 7C :
Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan
terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015
Target Rentang
Baseline
Indikator (Target 7C) 2009 2010 2011 MDGs yang harus
(1993)
(2015) dipenuhi
Proporsi rumah tangga
dengan akses sanitasi
layak yang
7.9 24,81% 51,19% 55,53% 55,60% 62,41% 6,88%
berkelanjutan
(perdesaan dan
perkotaan)
7.9.a Perkotaan 53,64% 69,51% 72,78% 72,54% 76,82% 4,04%
7.9.b Perdesaan 11,10% 33,96% 38,47% 38,97% 55,55% 17,08%

9. PERATURAN PERUNDANNGAN-UNDANGAN TERKAIT
DENGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Bab III : KONSERVASI SUMBER DAYA AIR, UU 7/2004 SDA
• Pasal 21 (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi
dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap
kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan
dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
• Pasal 21 (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui a.l. (d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.
• Pasal 24 setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya
pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air. (Ketentuan pidananya
di ps (94))
Bab IV : PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR, UU 7/2004 SDA.
• Pasal 40 (6) : Pengaturan dan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan
pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (2) huruf (d). 9

10. Bab III : PERLINDUNGAN AIR BAKU, PP 16/2005
• Pasal 14 (1) Perlindungan air baku dilakukan melalui kerterpaduan pengaturan
pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi.
• Pasal 14 (2) Prasarana dan Sarana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan.
Bab IV : PENYELENGGARAAN, PP 16/2005
• Pasal 23 (1) : Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan
pengembangan Prasarana dan Sarana Sanitasi untuk menjamin keberlanjutan
fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air
limbah dan sampah.
• Pasal 23 (2) : Keterpaduan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada setiap tahap tahapan penyelenggaraan pengembangan.
• Pasal 23 (3) : Apabila penyelenggaraan pengembangan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan secara terpadu pada semua
tahapan, sekurang-kurangnya dilaksanakan pada tahap perencanaan, baik
penyusunan rencana induk maupun dalam perencanaan teknik.
10

11. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010 - 2014
 Stop Buang Air Besar Sembarangan pada akhir tahun 2014
 Perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage di 16
kota
 Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal di
226 kab/kota
RPJMN Targets

12. Kebijakan dan Strategi Sektor Air Limbah
Kebijakan 1 :
Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem setempat maupun sistem
terpusat di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat
Strategi :
 Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (on
site) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
 Peningkatan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (off
site) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.
Kebijakan 2 :
Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam
penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Strategi :
1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya
pengelolaan air limbah permukiman;
2. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan
dan pengelolaan air limbah permukiman.

13. Kebijakan 3 :
Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan
air limbah permukiman
Strategi :
1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan
pengelolaan air limbah permukiman;
2. Penyebarluasan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan
pengelolaan air limbah permukiman;
3. Penerapan peraturan perundangan.
Kebijakan 4 :
Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air
limbah permukiman
Strategi :
a. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah
permukiman di tingkat masyarakat;
b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di
daerah;
c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
d. Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan
untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah
permukiman.

14. Kebijakan 5 :
Peningkatan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan
prasarana dan sarana air limbah permukiman
Strategi :
1. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air
limbah permukiman.
2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan sistem
air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

15. PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN
AIR LIMBAH PERMUKIMAN
Pendekatan Berbasis Masyarakat Berbasis Institusi
Skala Skala Lingkungan/ Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional
Penanganan Kawasan
Pengembangan PS pelayanan kota
1.Pro poor berdasarkan demand responsive Pembangunan
prasarana dan
2. Kawasan kumuh & sarana air limbah
rawan sanitasi  Kota metropolitan & besar : off site mendukung
/sewerage sistem kerjasama antar
 Kota sedang/kecil: off site sistem kota/daerah
1. Desa : terpadu – fokus pada pelayanan dalam melindungi
Model CLTS/STBM IPLT (peningkatan on site pencemaran
 On-site management) badan air
 Kota/kawasan lama:
2. Kumuh perkotaan : Shallow/small bore sewer atau
Model SANIMAS sewerage skala kawasan, terpadu Prokasih dan
dengan PS pelayanan kota
 Off-site skalakecil sejenisnya
mendukung revitalisasi kota lama. (one river one
 Kota/kawasan baru: management)
 Pembangunan sistem sewerage
untuk kawasan Rumah Sederhana
Sehat (RSH) atau kws MBR.
 Mendorong pembangunan sistem
sewerage untuk kota baru melalui
investasi.

16. PENGEMBANGAN AIR LIMBAH BERDASARKAN ARAS SPATIAL
ARAS SPASIAL TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP KEGIATAN KETERPADUAN
PROGRAM
1. REGIONAL  Pengendalian pencemaran dan perlindungan  One river, one  Identifikasi sumber-2  Program kali bersih
air baku management pencemaran  Integrated Water
 Station monitoring Resources Managemt
 IPAL regional
2. KOTA  Peningkatan akses pelayanan publik dan • Pengelolaan air  Fasilitasi pembangunan  Peningkatan pelayanan
kualitas pelayanan sanitasi dengan minimum limbah/sanitasis kala kota sistem sewerage air limbah perpipaan
mencapai standar minimal dalam rangka (city wide) dengan  Fasilitasi peningkatan skala kota
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pembangunan secara atau pembangunan  Peningkatan akses dan
dan perlindungan lingkungan bertahap IPLT kualitas pelayanan
sanitasi/air limbah skala
kota (IPLT)
3. KAWASAN  Dukungan terhadap kws permukiman yang  Mewajibkan setiap  Penyusunan aturan  Dukungan prasarana
layak huni dan sehat pengembang untuk perundangan dan dan sarana kawasan
menyediakan sewerage NSPM pembangunan Rumah
pada kws real estate  Fasilitasi pembangunan Sehat Sederhana (RSH)
 Memberikan subsidi sewerage bertahap - GNPSR
kepada pengembang RSH
4. LINGKUNGAN  Meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan  Pemberdayaan masyarakat  Stimulasi sistem  Pengembangan Sanitasi
pada masyarakat perkotaan yg padat, kumuh  Sharing dana antara pengolahan air limbah Lingkungan oleh
dan miskin berdasarkan kebutuhan dan pemerintah pusat , prop, skala komunitas Masyarakat (SANIMAS)
kesesuaian masyarakat itu sendiri. kab/kota, LSM dan  Fasilitasi pengelolaan  Kampung Improvement
masyarakat /manajemen Program (KIP)
pembangunan
 Decentralized
wastewater treattment
5. TAPAK  Mengubah perilaku masyarakat untuk tidak  Pemberdayaan masyarakat  Percontohan  Penerbitan IMB
BANGUNAN / membuang tinja ditempat terbuka tetapi untuk membangun jamban  Penyediaan fasilitator  Bebas BAB ditempat
PERSIL membangun serta menggunakan jamban + dengan dana sendiri atau pemberdayaan terbuka
septic tank/cubluk kembar sumber lain non-pemerintah masyarakat
 Pengembangan
program CLTS
(Community Lead Total
Sanitation)

17. ALGORITMA PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI
START
KEPADATAN KEPADATAN KEPADATAN KEPADATAN
t t t
PENDUDUK .> 400 jiwa/ha ? .> 300 jiwa/ha ? .> 200 jiwa/ha ?
SUMBER AIR y AIR TANAH
y y t
CUKUP ?
YANG ADA
y
SUMBER AIR DISARANKAN DISARANKAN
DILAYANI OLEH DILAYANI OLEH AIR TANAH
YG DIMUNGKINKAN
DISARANKAN PDAM PDAM
AIR TANAH >
KEDALAMAN t y
1,5 m
AIR TANAH
PERMEABILITAS
TANAH
PERMEABI
t y
LITAS TINGGI ?
KEMIRINGAN
TANAH BIDANG
KEMIRINGAN t RESAPAN BISA
t DIBUAT ?
>2%?
KETERSEDIAAN
LAHAN y y
INTER TANGKI
KEMAMPUAN SHALOW CUBLUK
SEWERAGE SEPTOR & SEPTIK DG
MEMBIAYAI & t t SEWER COCOK t t TUNGGAL t
COCOK ? SEWERAGE RESAPAN
KECOCOKAN ? COCOK ?
COCOK ? COCOK ?
y y Y y y
TANGKI
PILIHAN SEPTIK, SMALL TANGKI CUBLUK CUBLUK
SHALLOW
SEWERAGE BORED BIOFILTER SEPTIK DG
TEKNOLOGI INTERSEPTOR SEWER TUNGGAL BERSAMA
SEWER RESAPAN
& SEWER

18. APLIKASI PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI (contoh)
Tangki Septik
Shalow Sewer
100 s/d 300
jiwa/ha
> 400 jiwa/ha
Conventional Sewerage

19. Pendekatan Berbasis Institusi
• Kota metropolitan & besar : off site /sewerage sistem
• Kota sedang/kecil: off site sistem terpadu – fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan
on site management)
• Kota/kawasan lama: Shallow/small bore sewer atau sewerage skala kawasan,
terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota lama
• Kota/kawasan baru:
• Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH)
• Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru
Instalasi Pengolahan
Air Limbah Terpusat

21. 1. PekerjaanPemasanganPipa(open trench)

22. 2. PekerjaanPemasanganPipa(Pipe Jacking)
Shaft preparation (Sheet Shaft preparation Deck Cover after complete Arrival
Pile Driving)
shaft Preparation
Setting slurry pipe Setting pump, valve slurry Install thrust wall and setting
hydraulic jack
Complete setting slurry type
Setting mud tank, mixer etc component

23. Forcing Shield Machine Cutting face for inserting Shield Install of Shield machine
Machine
Unloading Jacking Pipe Jacking Force
Progressing Pipe Jacking
Traffic Management Traffic Condition during
Construction

24. PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH TERPUSAT
DI 13 KOTA
Bandung: IPAL Bojongsoang
IPAL Suwung, Bali
Cirebon: IPAL Ade Irma, Kesenden,
Perumnas,and Perumnas Utara
Yogyakarta: IPAL Sewon
Surakarta: IPAL Mojosongo and
Semanggi
Bali: IPAL Suwung
Medan: IPAL Pulo Brayan
Prapat: IPAL Aji Bata IPAL Sewon, Yogyakarta
Balikpapan: IPAL Margasari
Banjarmasin: IPAL HKSN,
Lambung Mangkurat, Pekapuran
Raya, Basiri
Jakarta: IPAL Setiabudi & Malaka
Sari IPAL Cirebon
Tangerang: IPAL Sukasari
Manado: IPAL Boulevard
Batam: IPAL Batam Center

25. Pendekatan Berbasis Masyarakat
Untuk kawasan kumuh perkotaan:
Sanitasi Berbasis Masyarakat
Menitik beratkan pada pemberdayaan
masyarakat
– Menerapkan Pendekatan Tanggap Kebutuhan
– Peranpemerintah: provider  fasilitator
– Memberikan pilihan yang diinformasikan
(informed choice): aspek teknologi, IPAL Komunal
pembiayaan, lingkungan, sosial budaya dan
kelembagaan
Untuk perdesaan:
Community-Led Total Sanitation
- sistem on-site
Tangki Septik

26. KONSEP SANIMAS
Memfasilitasi dan membantu masyarakat
yang tinggal di permukiman padat, kumuh,
miskin perkotaan untuk merencanakan,
melaksanakan, memanfaatkan dan
merawat sistem sanitasi yang dipilih

27. PRINSIP SANIMAS
• Pendekatan yang tanggapterhadapkebutuhan masyarakat
(Demand Responsive Approach/DRA)
• Masyarakat diberi kesempatan untuk menyeleksisendiri calon
lokasi (Self-Selection)
• Kontribusi/pendanaan dari berbagai sumber (Multi-sources
of Financing) -(Pemerintah dan Masyarakat)
• Masyarakat memilih sendiri sarana sanitasinya berdasarkan
InformasiPilihanTeknologiSanitasi (Technology Informed
Choices)
• Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan-pelatihan) (Capacity
Building)
• Peran serta atau partisipasi(Participation) masyarakat sejak
Perencanaan, Pelaksanaan pembangunan, hingga
Pemanfaatan dan Perawatan

28. RANGKAIAN KEGIATAN SANIMAS
PERSIAPAN
Sosialisasi Pernyataan Minat
PENYIAPAN TFL SELEKSI KAB/KOTA -Kab/KotaTerpilih
Usulan Lokasi
Seleksi -MoU
Usulan TFL
Pelatihan -TFL Terpilih
Penyiapan MoU
SELEKSI LOKASI
Longlist Lokasi Terpilih
-Shortlist
-PEMBENTUKAN KSM PENYUSUNAN RKM
-PELATIHAN KSM Dokumen RKM
Organisasi, Pilihan teknologi dan
-PELATIHAN MANDOR sarana, DED (detail desain), RAB,
-PELATIHAN TUKANG Jadwal Kegiatan
KONSTRUKSI
-PELATIHAN OPERATOR -Pelaksanaan dan Pengawasan Sarana Siap
-SOSIALIASI PENGGUNA /Pengendalian oleh Masyarakat Digunakan
O&M -Efluen memenuhi standar
Operasi -Penyakit terkait air
-Pemeliharaan menurun
-Sarana berkelanjutan
28

29. SANIMAS MENGISI GAP: Teknologi Vs Pelayanan
C
O Conventional centralized & high costs systems
N
V
E
N
I
E Common CBS-options
N
C
E
Common on-site Sanitation Systems
COST
29

30. PilihanTeknologi SANIMAS
Septictank Bersama
IPAL Sistem Komunal
dengan Pemipaan
MCK Plus ++
30

31. Capaian SANIMAS TAHUN 2003 - 2012
140
120
100
JUMLAH
80
60
40
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
Provinsi 2 2 3 20 22 16 17 17 18
Kota/Kab 6 7 10 53 80 69 65 38 43
Lokasi 6 8 11 65 125 108 97 67 82

32. Sanimas di Indonesia
Jumlah Jumlah
Tahun Jumlah Lokasi
Provinsi Kota/Kabupaten
2003 2 6 6
2004 2 7 8
2005 3 10 11
2006 20 53 65
2007 22 80 124
2008 16 69 108
2009 17 65 100
2010 0 0 0
2011 17 38 67
2012 18 43 82
2013 32 180 344
Total (2003 – 2012) 32 169 571

33. Tabel Pembiayaan per Komponen Kegiatan SANIMAS
No. Komponen Kegiatan APBN APBD Masyarakat
Persiapan
Sosialisasi Kab/Kota √
I
Workshop Regional √
Pelatihan TFL √
Seleksi Kampung
Daftar Panjang (Long List) √
Daftar Pendek (Short List) √
II
Sosialisasi √
Kajian Cepat Partisipatif(Rapid Participatory √
Assessment)
Penyusunan RKM
Penentuan pengguna √
Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat √
III Pilihan Teknologi √
DED + RAB √
Rencana Kerja Masyarakat √
Dokumentasi dan legalisasi RKM √
Pemberdayaan Masyarakat
Pelatihan KSM √
Pelatihan Bendahara √
IV
Pelatihan Mandor √
Pelatihan Operator √
Kampanye kesehatan √
Konstruksi
Material √ √
V √ √
Upah pekerja
Lahan √ √
Pendampingan:
Senior TFL √
VI
TFL Masyarakat (Sosial) √
TFL Pemda (Teknis) √
VII Pengoperasian & Pemeliharaan √ √
VIII Monitoring & Evaluasi √ √ √

34. PERUBAHAN PERILAKU
HIDUP MASYARAKAT
SANIMAS
34

35. SANIMAS SISTEM MCK PLUS
15 266 15 Dak Beton
12 Ring Balk 25/30
133
145
445
393
100
300
248
200
150
118
Plat Penutup 15 cm
24 70 24
110
Manhole 10 15 80 15
±0.97 ±1.00 ±0.97 10
Buis Beton Ø60 cm 15 8797 A
50
40 F E D C
10
Filter Material 10
40 45 10
MT ±0.00 73 Plat Lantai 1:2:3 10 cm
Plat Penyaring B Lantai Kerja 1:3:5 10cm
Pasir Urug 10 cm
Balok Penyangga 95 R150 286
300 200
PVC D Ø 6"
107
Plat Lantai 25 cm 5
25 20
10
Lantai Kerja 10 cm 10
35
20
Pasir Urug 10 cm 25
20
15 170 24 170 24 80 15 80 15 80 24 90 24 170 15 150 15
1512
POTONGAN 1 - 1"
0 50 100 150 200
Tiang Pancang Kayu Ulin 10 x 10 cm

36. SANIMAS SISTEM KOMUNAL-PERPIPAAN
Jln. KH. Wachid Hasyim Jln. Letjend Suprapto
Jln.Wirobrajan Jln. KHA Dahlan
Outlet Jembatan Serangan
220 C B 1
D A 2
3 RT 01
o
ng
Inlet 4
ino
li W
5
RT 02
Ka
7 29
8 30 28
9
6 19 27 2
20
21
22
13 23 26
24
12 1 6 7 9 17 18
11 18
10 17 25
1 1 5 8
10 10 16 15
11
RT 05 16
19
11 13 14
2 2 4
2 12
3 14 RT 04 18
1 3
15 RT 03
4
5 3
12
12
8
6 11 4 9
KETERANGAN
Tembok SD Serangan
5 8 13
7 16 17 26
S
25 24 23 x Rumah Penduduk
AT
W
DE
6 7 Batas RT
14 15
M
9 20 21 22
U
TE
Pipa Utama
10
SIS
AL
LOKASI IPAL DEWATS Lokasi IPAL
IP
Bak Kontrol
0 5 10 15 20m

37. SANIMAS SISTEM MIX (GABUNG) antara
KOMUNAL- PERPIPAAN DAN MCK PLUS

38. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
IPLT
Unit
PengolahanSete Unit Pengangkut
mpat
o Tangkiseptik paling o Truk tinja o Pengolahan primer:
banyakdigunakan di o Motor tinja TangkiImhoff, bak sedimentasi
Indonesia o Pengolahan sekunder: sistem
o Biofilter kolam/lagoon, oxidation ditch
o Pengering Lumpur
IPLT Banda Aceh

40. 30 September 2010,
PBB menerbitkan resolusi yang menyatakan bahwa Air dan Sanitasi
merupakan Hak Asasi Manusia
Tercatat 41 negara abstain, 122 negara mendukung, namun tidak ada
yang menyatakan penolakan
Terima Kasih