1.
1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Oleh :
Siti Karimah **)
*) Disampaikan dalam Pra Lokakarya Dan Verifikasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) tanggal 22 Juli
2013 di Malang
**) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
ditutup

2.
2
• PENDAHULUAN
• LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TSP (CSR /
PKBL)
• KEBIJAKAN & STRATEGI KEMITRAAN
• POTENSI & KRITERIA PENGUSULAN PROGRAM
CSR
• PENUTUP
PENUTUP
OUT LINE

3.
3
PENDAHULUAN

4.
RPJMD
RKPD
MUSRENBANG
APBD
- Kebijakan
Pendapatan
- Kebijakan Belanja
- Pembiayaan Daerah
Pembangu
nan Jawa
Timur
Pembiayaan Pembangunan
bersumber dari Non APBD
- Mendorong partisipasi
peningkatan CSR/PKBL/TSP
- KPS, melalui model LC,BOT,
PPP
Kesejahteraa
n Masyarakat

5.
Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan suatu komitmen
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk
bertindak etis dan memberikan kontribusi
kepada pengembangan ekonomi dari
komunitas setempat ataupun masyarakat
luas, bersaman dengan peningkatan taraf
hidup pekerja beserta keluarganya
(Wibisono, 2007).
5

6.
PLANETPROFIT PEOPLE
Perusahaan tetap
harus berorientasi
untuk mecari
keuntungan
ekonomi yang
memungkinkan
untuk terus
beroprasi dan
berkembang
Perusahaan harus
memiliki
kepedulian
terhadap
kesejahteraan
Manusia, seperti
pemberian
beasiswa, sarana
pendidikan,
kesehatan dan
penguatan
kapasitas ekonomi
lokal
Perusahaan peduli
terhadap
lingkungan hidup
dan berkelanjutan
keragaman hayati
Prinsip CSR/TSP
Tiga prinsip dasar CSR yang dikenal dengan istilah Triple Bottom
Lines, yaitu profit, people dan planet :

7.
BUMN / BUMD DAN
PERUSAHAAN SWASTA :
 Melaksanakan Good Corporate Governance;
 Melaksanakan tanggung jawab moral
perusahaan terhadap perbaikan taraf hidup
dan lingkungan masyarakat ;
 Perusahaan menjadi eksis, karena adanya
simbiosis mutualistis dengan masyarakat;
 Terbangunnya trust dan public image
terhadap eksistensi perusahaan;
 Munculnya Community initiative terhadap
keberlangsungan corporate.
PEMERINTAH :
1.Untuk meningkatkan daya
ungkit berbagai upaya
pembangunan KESMAS
misalnya dalam program
kemiskinan, pendidikan,
kesehatan dsb.
2. Mengimplementasi konsep
Pembangunan
Berkelanjutan (sustainable
development).

8.
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN
TSP (CSR / PKBL)
8

9.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25
Tahun 2007Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa
"Setiap penanam modal berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34,
berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya,
diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b)
pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha
dan/atau fasilitas penanaman modal.
9

10.
(Swasta, BUMN, serta BUMD) dalam rangka
Program Corporate Social Responcibility
serta Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (CSR dan PKBL)
10

11.
KEBIJAKAN & STRATEGI
KEMITRAAN
11

12.
 Pemprov akan menjalankan fungsi regulasi dan intermediasi;
 Pemerintah tidak akan ikut serta secara teknis operasional
implementasi dari prog/kegiatan PKBL/CSR yang dilakukan
perusahaan (corporate);
 Pemprov menyiapkan perencanaan dan memanfaatkan data base
tersedia, selanjutnya ditawarkan pada perusahaan-perusahaan
untuk masukan implementasi program PKBL/CSR.
 Pemprov mengidentifikasi masalah dan issu yang dihadapi
masyarakat, serta kebutuhan masyarakat, yang relevan jika
dibiayai oleh dana PKBL/CSR;
 Membangun komitmen dengan perusahaan-perusahaan yang
bersedia memenuhi kebutuhan masy dgn dana PKBL/ CSR.
 Memberikan Apresiasi / Award kepada Perusahaan yang
berkomitment tinggi dalam melaksanakan TSP / CSR

13.
 Pembentukan Tim Fasilitasi Perencanaan Program
Tanggungjawab Sosial Perusahaan /Corporate
Social Responsibility Dan Program Kemitraan Bina
Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan
 Pembentukan Sekretariat Tim Fasilitasi Program
CSR-PKBL atau TSP.
 Membangun komunikasi dengan membentuk
Forum Kemitraan PKBL/CSR, serta melakukan
Inisiasi terhadap program yang ditawarkan kepada
perusahaan-perusahaan;

14.
• Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan
Sinkronisasi Program CSR dan PKBL-TJSL di Provinsi
Jawa Timur;
• Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala;
• Menginventarisir dan mengelola informasi tentang program
CSR dan PKBL-TJSL di Jawa Timur;
• Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan
rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/atau para ahli
dari unsur Pemerintah dan Masyarakat;
• Membentuk Sekretariat Tetap sesuai dengan kebutuhan;
• Melaporkan hasil pelaksanaan program CSR dan PKBL-
TJSL di Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dan
DPRD Provinsi Jawa Timur.
DENGAN TERBENTUKNYA KORWIL PKBL /
FORUM CSR, akan memudahkan dalam :

15.
15
POTENSI & KRITERIA
PENGUSULAN PROGRAM
CSR

16.
16
POTENSI

17.
17
Tahun
Sumber Modal
PMDN PMA TOTAL
Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
2008 34 61,9 93 10,71 127 20,95
2009 36 5,88 96 3,23 132 3,94
2010 88 144,44 114 18,75 202 53,03
2011 115 30,68 174 52,63 289 43,07
2012 355 208,7 195 12,07 550 90,31
Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Jumlah Investor (Perusahaan)
Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2008-2012

18.
18
Tahun
SUMBER MODAL
PMDN (000 000 Rp) PMA (000 US $)
Nilai
Pert.
% Nilai
Pert.
%
1 2 3 4 5
2008 19.912.810 19,2 2.585.906 203,76
2009 25.405.226 27,58 1.561.787 -39,6
2010 41.009.462 61,42 2.053.716 31,5
2011 26.239.621 -36,06 4.965.233 141,77
2012 46.310.912 76,49 3.378.129 -31,96
Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA)
Tahun 2008-2012

19.
 BUMD  11 BUMD
PT Bank Jatim; PT. SIER; PDAB; PT.
Asuransi Bangun Askrida Surabaya;
PT. Panca Wira Usaha; PT BPR Jatim;
PT. JIM; PT. JKU; PT. Petrogas Jatim
Utama ; PT. JGU; PT. JAMKRIDA 
Yang menyampaikan laporan PKBL
hanya PT Bank Jatim
 BUMN  72 BUMN  Laporkan PKBL hanya 38
BUMN

20.
Sumber : Korwil PKBL Jawa Timur
Tahun
PKBL ( Rupiah)
BL & Sosial
Kemitraan UKM &
Koperasi
Prog Lgs Pada
Masyarakat
2010 115.000.000.000 320.000.000.000 3.500.000.000
2011 123.000.000.000 460.000.000.000 3.600.000.000
2012 125.000.000.000 550.000.000.000 3.700.000.000
PELAKANAAN TSP / PKBL DI JAWA TIMUR

21.
21
KRITERIA PENGUSULAN
PROGRAM CSR

22.
22
Kegiatan CSR diklasifikasikan menjadi 2
(dua) yaitu CSR terprogram dan CSR tidak
terprogram.
• CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang
disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja
Perusahaan.
• CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang
dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan
oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program
kerja dan kriteria atau kegiatan dari adanya kejadian
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya
bencana alam.

23.
1. Pendidikan Memberikan akses terhadap pendidikan
2. Kesehatan Memberikan akses thd layanan kesehatan,
terutama untuk Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
(balita)
3. Lingkungan Meminimalisasi dampak negatif terhadap
lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan
4. Bidang Sarana dan Prasarana Umum dan Bencana Alam
Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana
umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan  Sanitasi;
5. Bencana Alam Penanggulangan kejadian tanggap darurat
dan Mengurangi dampak buruk terjadinya bencana alam.
Melakukan rehabilitasi daerah korban bencana alam dalam
bentuk pembangunan sarana prasarana umum baik kepada
masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan maupun
masyarakat luas.
Ruang Lingkup Kegiatan CSR / TSP
(biasanya) meliputi :

24.
5. Budaya dan Olah Raga  Mendukung Pelestarian dan
pengembangan budaya Daerah dan Peningkatan Prestasi
Olah Raga;
6. Sosial  Bantuan Sarana prasarana peribadatan, bantuan
sembako, santunan kepada yatim piatu, lanjut usia, tuna
wisma dan penyandang cacat;
7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pelatihan,
Pendampingan, Kemitraan dan Pembiayaan / Permodalan;
8. Lingkungan  Pelestarian Alam dan Lingkungan
Lanjutan

25.
1. Pelaksanaan kegiatan CSR ditinjau dari segi
cakupanya merupakan kegiatan yang memiliki
skala nasional / regional sesuai dengan skala
Perusahaan dan dapat meningkatkan citra
positif Perusahaan.
2. yang bisa menjadi Calon Penerima Bantuan dari
Program CSR adalah :
 Masyarakat/ lembaga yang mengajukan
rencana kerja (proposal).
 Kegiatan CSR dijalankan di Wilayah Operasi
Perusahaan dan masyarakat luas secara
selektif
25

26.
 Indonesia termasuk Jawa Timur, telah berkomitmen untuk
mewujudkan pencapaian target Millenium Development
Goals (MDGs). Namun, untuk mencapai tujuan global
tersebut pemerintah tidak mungkin berjuang sendiri,
 Peranan dari sektor swasta/perusahaan untuk membantu
mewujudkan MDGs pada tahun 2015 mutlak diperlukan,
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara
keseluruhan sangat relevan dengan MDGs, yaitu diarahkan
untuk memberikan kontribusi dalam beberapa bidang untuk
meningkatkan peran sosial,
 Kemitraan yang sinergis, strategis dan out-of-the-box
antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam
program intervensi yang berbasis masyarakat merupakan
unsur esensial dalam upaya mendorong percepatan
pencapaian tujuan pembangunan milenium di tanah air,”

27.
TERIMA
KASIH