Program IEG Tahap II merupakan lanjutan dari Program IEG Tahap I yang memberikan hibah kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur sanitasi. Program kali ini mengubah konsep dari performance-based menjadi output-based dan menambah subsektor yang didanai meliputi air limbah, persampahan, dan drainase dengan alokasi dana lebih besar untuk diselesaikan dalam tiga tahun.

1. Program
Infrastructure Enhancement
Grants (IEG) - Tahap II
Kementerian Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya

2. Program IEG Tahap II
Merupakan Lanjutan dari Program IEG Tahap I dengan
beberapa perubahan, yaitu:
IEG Tahap I IEG Tahap II
Konsep Program
Performance Based Output Based
Dana Hibah diberikan di awal Pemerintah Daerah disyaratkan
pembangunan sarana, dengan melakukan investasi terlebih dahulu
Mekanisme besaran hibah ditentukan dari sampai dengan penyelesaian
performance daerah tahun penyediaan sarana, yang kemudian
sebelumnya digantikan dana hibah setelah
dilakukan verifikasi
Subsektor yang dibiayai Air Limbah dan Persampahan Air Limbah, Persampahan dan
Drainnase
Jumlah Hibah AUD 5, 6 Juta AUD 40 Juta
Tahun Pelaksanaan 1 Tahun (TA 2011) 3 Tahun (TA 2012 – 2014)
Catatan: Program Hibah IEG Tahap I diberikan kepada 22 kabupaten/kota

3. Tujuan dan Sasaran Program
• Mempercepat
Sasaran
pencapaian
• Kab./kota yang
pembangunan
mempunyai
sektor air limbah
dokumen
persampahan, dan
perencanaan sektor
drainase
PLP (Masterplan,
Studi, SSK, Buku
Tujuan Putih, dll.)

4. Lingkup Program
 Penerusan Hibah dari AUSAID kepada Pemerintah
Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan
pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah,
Persampahan serta Drainase, sesuai dengan syarat
dan ketentuan dari Kementerian PU cq. Ditjen Cipta
Karya.
 Dana Hibah digunakan untuk menggantikan dana
APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan
yang diusulkan.

5. Kriteria Pemda Penerima Hibah (1)
• Kab./kota telah memiliki/sedang menyusun dokumen
perencanaan sektor sanitasi, seperti SSK, Buku Putih
Sanitasi, atau Memorandum Program dan juga
kab/kota yang telah menyatakan minatnya untuk
mengikuti Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP).
• Pemda bersedia menyusun program dan
mengalokasikan anggaran kegiatan sektor sanitasi TA
2012 - 2014 untuk penyediaan sarana yang diusulkan
untuk digantikan dana hibah.

6. Kriteria Pemda Penerima Hibah (2)
• Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan
pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah,
persampahan dan drainase yang dibangun.
• Pemda bersedia melakukan upaya peningkatan peran
serta masyarakat dalam sektor air limbah,
persampahan dan drainase.
• Pemda sudah mempunyai institusi yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan air limbah, persampahan
dan drainase yang sesuai dengan ketentuan
peraturan yang ada.

7. Kegiatan yang Dapat digantikan
Dana Hibah
Kegiatan Subsektor
Persampahan
1. Kendaraan truk pengangkut sampah;
2. Gerobak Pengumpul sampah
3. Revitalisasi dan Pembangunan (TPA) sampah
4. Pengadaan kontainer sampah
5. Pembangunan Transfer Depo dan TPS
6. Kegiatan penyediaan infrastruktur
persampahan lainnya

8. Kegiatan yang Dapat digantikan
Dana Hibah
Kegiatan Subsektor
Air Limbah
1. Pembangunan dan rehabilitasi IPAL skala
kawasan
2. Pembangunan sistem sanitasi komunal yang
berbasis masyarakat
3. Perluasan jaringan pipa air limbah terpusat
termasuk sambungan rumah
4. Optimalisasi IPLT dan rehabilitasi IPAL skala
kota/ regional
5. Kegiatan penyediaan infrastruktur Air Limbah
lainnya

9. Kegiatan yang Dapat digantikan
Dana Hibah
Kegiatan Subsektor
Drainase
1. Pembangunan dan rehabilitasi Saluran
Drainase
2. Pembangunan sumur resapan
3. Pembangunan kolam retensi
4. Pembangunan stasiun pompa
5. Kegiatan penyediaan infrastruktur
drainase lainnya

10. Besaran Dana Hibah
 Besaran dana hibah ditentukan berdasarkan
komponen kegiatan yang diusulkan untuk
digantikan dengan dana hibah dan kegiatan
tersebut telah selesai dilaksanakan pada akhir
tahun anggaran.
 Besaran prosentase nilai penggantian akan
dibahas kemudian menunggu usulan komponen
kegiatan.

11. Kriteria Teknis
Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi
standar mutu yang berlaku dan mengacu pada
standar teknis yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pekerjaan Umum

12. Kriteria Kesiapan Daerah
1. Setiap proyek/kegiatan harus memenuhi kriteria
kesiapan (DED, lahan dan UKL/UPL /AMDAL)
serta tercantum dalam RPIJM Bidang PU Cipta
Karya dan memorandum program yang mengacu
ke SSK;
2. Lahan telah tersedia / tidak ada pembebasan
lahan;
3. Pemerintah Daerah bersedia mengalokasikan
dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan yang
diusulkan.

13. Syarat Pencairan Dana Hibah
Dana Hibah dapat dicairkan setelah infrastruktur yang
diusulkan telah selesai dibangun dan telah diverifikasi
oleh Central Project Management Unit (CPMU) IEG di
DJCK serta telah memintakan pengajuan dana hibah
kepada Kementerian Keuangan.

14. Mekanisme Pelaksanaan
Pemda DJCK Kementerian
Keuangan
Pengajuan Minat dan
Sosialisasi
usulan kegiatan
Penilaian
Memenuhi Baseline Surat
Pengalokasian DPA dokumen usulan PPH
TA 2012/2013/2014 & Persiapan Survey Penetapan
Tidak Memenuhi
Penolakan
Fisik terbangun
Pencairan Dana
Pelaksanaan Verifikasi
Hibah
Dan berfungsi
Dinas
terkait

15. Struktur Organisasi Pengelola
Dirjen
KOMITE Dirjen Cipta
Perimbangan
PEMERINTAH Karya
Keuangan
Dir. PPLP
Pusat Tim
CPMU Konsultan
Kepala Dinas
Provinsi PU/ CK PPMU
Provinsi
Kepala Daerah
(Penerima Hibah)
PIU
Kab/Kota
SKPD
Garis Koordinasi
Keterangan :
Garis Pelaporan

16. Tindak Lanjut
Pemerintah Daerah yang berminat untuk mengikuti
Program Hibah IEG disyaratkan untuk:
1. Menyampaikan surat minat untuk mengikuti
Program IEG kepada Ditjen Cipta Karya
2. Menyampaikan usulan kegiatan yang akan
dilaksanakan TA 2012 atau program multiyears TA
2012-2014 kepada Ditjen Cipta Karya

17. Contoh Surat Minat

18. Contoh Format Usulan Kegiatan

19. Terima Kasih
Atas Perhatian, Masukan dan
Saran yang Diberikan
Dwityo A. Soeranto
d_akoro@yahoo.com