More Related Content
Similar to PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF (20)
PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
- 1. FGD:
”TANGGUNG
JAWAB
HUKUM
PEMERINTAH
DAN
PENYELENGGARA
SISTEM
ELEKTRONIK
DALAM
PENANGANAN
SITUS
INTERNET
BERMUATAN
NEGATIF”
9njauan
HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA
©Harsanto
Nursadi
2014
Hotel
Aston
Kuta
Bali,
21
November
2014
DIREKTORAT
JENDERAL
APLIKASI
INFORMATIKA
SEKRETARIAT
DITJEN
APLIKASI
INFORMATIKA
11/21/14
1
©HN
2014
- 2. Tanggung
Jawab
Hukum
• Wajib
menanggung
segala
sesuatunya
(kalau
ada
sesuatu
hal,
boleh
dituntut,
dipersalahkan,
diperkarakan,
dan
sebagainya).
• Dua
IsRlah
hukum:
– Liability
• (the
state
of
being
liable)
• pertanggungjawaban
hukum,
yaitu
tanggung
gugat
akibat
kesalahan
yang
dilakukan
oleh
subjek
hukum
– Responsibility
• (the
state
or
fact
being
responsible)
• Keharusan
seseorang
untuk
melaksanakan
secara
selayaknya
apa
yang
telah
diwajibkan
kepadanya.
• pertanggung-‐jawaban
poliRk
11/21/14
2
©HN
2014
- 3. • onrechtma5ge
daad:
Kesalahan
pada
subyek
hukum
– Awalnya
dalam
konsep
hukum
perdata
– seRap
Rndakan
onrechtma5g
subjek
hukum
yang
menimbulkan
kerugian
bagi
pihak
lain,
mengharuskan
adanya
pertanggungjawaban
bagi
subjek
hukum
yang
bersangkutan
• onrechtma5ge
overheidsdaad:
Tindakan
Pemerintah
yang
melanggar
hukum.
– siapa
pun
yang
melakukan
perbuatan
melawan
hukum
dan
menimbulkan
kerugian
bagi
pihak
lain,
harus
mempertanggungjawabkan
perbuatannya,
apakah
seseorang,
badan
hukum,
maupun
pemerintah
Tanggung
jawab
terhadap
perbuatan
pemerintah
11/21/14
3
©HN
2014
- 4. Kuasa
Atribu9f
Badan/Pejabat
TUN
(Subyek
Hukum)
HAK
KEWAJIBAN
Orang/Bdn
Hk
Perdata
(Subyek
Hukum)
HAK
KEWAJIBAN
Kecakapan
bekwamheid
PERDATA
Kewenangan
bevoegdheid
PUBLIK
Kewenangan
dan
Kecakapan
Delega9f
Atribu9f
UU,
per-‐perUUan
Kewenangan
Di
Publik
Hak
Di
Perdata
V.s.
11/21/14
4
©HN
2014
- 5. Bestuurhandelingen
Tindakan2
Pemerintah
Feitelijkehandelingen
Tindakan2
Nyata
Rechtshandelingen
Tindakan2
Hukum
Privaatrechtelijke
rechtshandelingen
Tindakan2
Keperdataan
Publiekrechtstelijk
rechtshandelingen
Tindakan2
Hukum
Publik
Eenzijdige
Publiekrech?elijke
Rechtshandelingen
Tindakan2
Hk
Publik
beberapa
pihak
Meerzijdige
Publiekrechtelijke
Rechtshandelingen
Tindakan2
Hukum
Publik
Sepihak
Besluiten
van
Algemene
Keputusan2
yang
ditujukan
untuk
umum
(bersifat
umum)
Beschikingen
Keputusan
(Bersifat
Kongkret
dan
Individual)
Skema
Tindakan
Hukum
Pemerintah/
administrasi
negara
(algemene)
abstracte
(algemene)
concrete
(individuele)
abstracte
(individuele)
concrete
©HN
2014
11/21/14
©HN
2014
- 6. Untuk
siapa
Apa
dan
bagaimana
Umum
Abstrak
1
2
3
4
Individual
Konkret
Instrumen
Pemerintahan
(Pemerintah
dan
Administrasi
Negara)
1. Norma
Umum
–
Abstrak
Mis:
Peraturan
Perundangan
yang
bersifat
mengatur
(regeling)
2. Norma
Individual
-‐
Konkret
Mis:
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
(administrasi
negara)
–
(beschiking)
3. Norma
Umum
–
Konkret
Mis:
rambu
lalu
lintas,
berlaku
umum
bagi
pengguna
kendaraan,
berlaku
hanya
ditempat
itu
4. Norma
Individual
–
Abstrak
Mis:
Izin
Gangguan
(Izin
Hinder
Ordonan5e)
Sumber:
Philiphus
M.
Hadjon
11/21/14
6
©HN
2014
- 7. Karakteris9k
Tindakan
hukum
administrasi
negera
• Tindakan
hukum
administrasi
negara
didasarkan
pada
asas
legalitas
atau
harus
berdasarkan
peraturan
perundang-‐undangan
– Undang-‐undang
melahirkan
kewenangan
tertentu
bagi
pemerintah
untuk
melakukan
Rndakan
hukum
tertentu
– Kewenangan
yang
hanya
diberikan
kepada
organ
tertentu
pula
– Tindakan
hukum
administrasi
negara
pada
dasarnya
sepihak
• Administrasi
negara
memiliki
kedudukan
khusus
sebagai
satu-‐satunya
pihak
yang
diserahi
kewajiban
untuk
mengatur
dan
menyelenggarakan
kepenRngan
umum
11/21/14
7
©HN
2014
- 8. KONTROL
INFORMASI
TERTENTU
• UU
No
11
Tahun
2008
tentang
ITE
– Pasal
40;
Pemerintah
melindungi
kepen6ngan
umum
dari
segala
jenis
gangguan
sebagai
akibat
penyalahgunaan
Informasi
Elektronik
dan
Transaksi
Elektronik
yang
mengganggu
keter5ban
umum,
sesuai
dengan
ketentuan
Peraturan
Perundang-‐undangan.
– Pasal
41;
(1)
Masyarakat
dapat
berperan
meningkatkan
pemanfaatan
Teknologi
Informasi
melalui
penggunaan
dan
Penyelenggaraan
Sistem
Elektronik
dan
Transaksi
Elektronik
sesuai
dengan
ketentuan
Undang-‐
Undang
ini.
(2)
Peran
masyarakat
dapat
diselenggarakan
melalui
lembaga
yang
dibentuk
oleh
masyarakat;
(3)
Lembaga
dapat
memiliki
fungsi
konsultasi
dan
mediasi
• UU
No
44
Tahun
2008
tentang
Pornografi
– Pasal
18;
Untuk
melakukan
pencegahan
Pemerintah
berwenang:
• melakukan
pemutusan
jaringan
pembuatan
dan
penyebarluasan
produk
pornografi
atau
jasa
pornografi,
termasuk
pemblokiran
pornografi
melalui
internet;
11/21/14
8
©HN
2014
- 9. • Permen
Kominfo
No
19
Tahun
2014
Tentang
Penanganan
Situs
Internet
Bermuatan
NegaRf
– Pasal
4;
Jenis
situs
internet
bermuatan
negaRf
yang
ditangani,
yaitu:
a. pornografi;
dan
b. kegiatan
ilegal
lainnya
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
(merupakan
kegiatan
ilegal
yang
pelaporannya
berasal
dari
Kementerian
atau
Lembaga
Pemerintah
yang
berwenang)
– Pasal
6;
Direktur
Jenderal
menyediakan
daear
alamat
situs
yang
bermuatan
negaRf
yang
disebut
TRUST
+PosiRf.
– Pasal
8;
(1)
Penyelenggara
Jasa
Akses
Internet
wajib
melakukan
pemblokiran
terhadap
situs
situs
yang
terdapat
dalam
TRUST+PosiRf.
11/21/14
9
©HN
2014
- 10. Atribusi
Kewenangan
pada
Pemerintah
• Atribusi
kewenangan
yang
berasal
dari
Pasal
40
UU
11/2008
jo
Pasal
18
UU
44/2008
kepada
Pemerintah
untuk
melakukan
Rndakan
melindungi
kepenRngan
umum
yang
terganggu.
– Kewenangan
atribusi
tersebut
9dak
dapat
didelegasikan
kepada
masyarakat
(peran
masyarakat)
yang
diwakili
oleh
Badan
Hukum
Penyelenggara
Jasa
Akses
Internet.
Alasannya
• Kewenangan
tersebut
merupakan
kewenangan
publik
yang
hanya
boleh
dilaksanakan
oleh
Pemerintah;
Pemerintah
Rdak
hanya
sekedar
menyediakan
daear
alamat
situs
• Penyelenggara
Jasa
Akses
Internet,
hanya
bisa
melakukan
pemblokiran
atas
kewenangan
dari
pemerintah
dalam
bentuk
suatu
keputusan
(Beschiking);
berRndak
untuk
dan
atas
nama
Pemerintah
11/21/14
10
©HN
2014
- 11. Akibat
delegasi
kewenangan
Pemerintah
kepada
Penyelenggara
Jasa
Akses
Internet
Pemerintah
• Pemerintah
dianggap
melakukan
perbuatan
mencapuradukkan
wewenang
(bertentangan
dengan
tujuan
Wewenang
yang
diberikan)
(UU
30/2014
gg
Adm
Pemerintahan)
yang
wujudnya
Permen
– UU
memberi
kewenangan
blokir
kepada
Pemerintah;
bukan
untuk
dilaksanakan
oleh
pihak
lain.
– Pelaksanaan
kewenangan
oleh
pihak
lain
hanya
dalam
hal
teknis,
bukan
suatu
keputusan
yang
mandiri
(Proses
menentukan
situs
yang
akan
diblokir
oleh
PJAI)
– Permen
dibatalkan
dan
diperbaiki
Penyelenggara
Jasa
Akses
Internet
(PJAI)
• Blokir
batal
demi
hukum
(PJAI
Rdak
berwenang
(onbevoeg)
dari
segi
materi;
materi
blokir
ada
pada
Pemerintah)
• Bila
tetap
dilakukan,
menjadi
tanggung
jawab
pribadi
penyelenggara
– Gugatan
Perdata
– Gugatan
pidana
11/21/14
11
©HN
2014
- 12. Yang
harus
dilakukan
Pemerintah
• Permen
di
ubah;
kembalikan
kewenangan
blokir
ada
di
Pemerintah.
• Pemerintah
menetapkan
situs-‐situs
yang
harus
diblokir
dalam
sebuah
beschiking
(Keputusan)
• Keputusan
dapat
digugat
di
PTUN;
– Bila
menang
situs
tetap
di
tutup
– Bila
kalah
situs
dibuka
kembali
– Proses
putusan
PTUN
Final
±
1
tahun
• Pemerintah
Rdak
dapat
menghindar
dari
ranah
PTUN
karena
ini
(PTUN)
salah
satu
cara
perlindungan
hukum
bagi
masyarakat
bila
Pemerintah
onrechtma5ge
overheidsdaad
(PMH
Pemerintah)
Penyelenggara
Jasa
Akses
Internet
(PJAI)
• Kewenangan
blokir
kembali
kepada
Pemerintah
• PJAI
hanya
secara
teknis
melakukan
blokir
berdasarkan
Keputusan
yang
dibuat
oleh
Pemerintah
• Kewenangan
PJAI
berdasarkan
mandat,
tanggung
jawab
tetap
pada
Pemerintah.
– Gugatan
Perdata,
Pidana,
PTUN
pada
pemilik
kewenangan
11/21/14
12
©HN
2014
- 13. Meminimalisir
menuju
gugatan
PTUN
• Berdasarkan
legalitas/peraturan
perUUan
• Berdasarkan
AUPB
a. kepasRan
hukum;
b. kemanfaatan;
c. keRdakberpihakan;
d. kecermatan;
e. Rdak
menyalahgunakan
kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepenRngan
umum;
dan
h. pelayanan
yang
baik.
• Keputusan
segera
dibatalkan
bila
memang
setelah
dikaji
ulang
(karena
ada
tentangan
dari
pihak
yang
terkait),
terdapat
kesalahan
prosedur
dan/atau
substansi
dari
pembentukannya
11/21/14
13
©HN
2014
- 14. Terimakasih©
• Nama
:
Harsanto
Nursadi,
SH,
M.Si,
Dr
• Pendidikan
:
– S1
(SH)
FHUI;
S2
(M.Si)
Perencanaan
dan
kebijakan
Publik
FE
UI;
S3
(Dr)
FHUI
• Pekerjaan
:
PNS
Dosen
di
Fak.
Hukum
UI
• Keahlian
:
Hukum
Administrasi
Negara,
Daerah
Hukum
Lingkungan
• Alamat
:
Kampus
UI,
Fak
Hukum,
Depok,
16424
• Kontak
:
ph.
0818158512;
santo_hn@yahoo.com
11/21/14
14
©HN
2014