Ringkasan dokumen tersebut adalah: Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pada kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan ini memiliki latar belakang, kedudukan, fungsi, dan tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia.

1. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik.[1] Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa
Yunani politeia.[1] Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan teia artinya urusan.[1]
Geopolitik biasa juga di sebut dengan wawasan nusantara.[1]
Latar Belakang, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
Wawasan Nusantara
Pandangan geopolitik Indonesia berlandaskan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan
bangsa Indonesia.[2] Wawasan nusantara mempunyai latar belakang, kedudukan, fungsi, dan
tujuan filosofis sebagai dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia.[2]
[sunting] Latar Belakang Wawasan Nusantara
Falsafah Pancasila
Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut
adalah:[2]
1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama masing- masing.[2]
2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.[2]
3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.[2]
Aspek Kewilayahan Nusantara
Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia
kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.[2]
Aspek Sosial Budaya
Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing - masing memiliki adat istiadat,
bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang
berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar.[2]
Aspek Kesejarahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wawasan nasional Indonesia yang diwarnai
oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan
bangsa dan negara Indonesia.[2] Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh
bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi
bangsa Indonesia sendiri.[2] Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan
bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.[2]
[sunting] Kedudukan Wawasan Nusantara
1. Wawasan nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat
dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.[3]
2. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memliki spesifikasi:[3]

2. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai
landasan idiil.
Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan
sebagai landasan idiil.
Wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan
konsepsional.
GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan
operasional.
[sunting] Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi
penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[3]
[sunting] Tujuan Wawasan Nusantara
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:[4] :
Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan
kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial".[4]
Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah
maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah
menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk
menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta
martabat manusia di seluruh dunia.[4]
[sunting] Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara
Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa
Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan
kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan
UUD 1945.[5] Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga
setelah UUD 1945.[5] Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:[5]
1.
2.
3.
4.
5.
Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.[5]
UUD 1945 sebagai konstitusi negara.[5]
Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.[5]
Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.[5]
Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam
pembangunan nasional.[5]
[sunting] Bentuk Wawasan Nusantara

3. Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda
Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional
Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan nusantara
dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.[5]
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup:[5]
1.
2.
3.
4.
5.
Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.[5]
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.[5]
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.[5]
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.[5]
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.[5]
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti
pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan
yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.[5]
Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara
tetangga.[5] Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:[5]
Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik
Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional.[5] Dr. Soepomo menyatakan
Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia
meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku - Ambon,
Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan
Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[5]
Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut
dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour
pulau / darat.[5] Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan,

4. karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah
yurisdiksi nasional.[5]
Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang
wilayah perairan negara RI, yang isinya:[5]
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low
water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur
dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang
termasuk dalam wilayah RI.[5]
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.[5]
3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan
nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.[5] Dengan
adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak
terpecah lagi.[5]
[sunting] Pemikir Geopolitik
Friederich Ratzel (1844 - 1904) dengan Teori Ruang.[1] Ia menyatakan "bangsa yang
berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya
mendesak wilayah bangsa yang primitif".[1] Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf
Kjellen (1864 - 1922) dengan Teori Kekuatan yang mengatakan bahwa "negara
adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki
intelektualitas.[1]
Karl Haushofer (1869 - 1946) dengan Teori Pan Region, berpendapat bahwa pada
hakikatnya dunia dapat dibagi dalam empat kawasan benua (pan region) dan dipimpin
oleh negara unggul.[1] Isi teori pan regional adalah:[1]
1. Lebensraum (ruang hidup) yang cukup.[1]
2. Autarki (swasembada).[1]
3. Dunia dibagi empat Pan Region, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, pan Rusia
India, dan Pan Eropa Afrika.[1]
Sir Halford Mackinder (1861 - 1947) dengan Teori Daerah Jantung (Heartland).[1]
Teorinya berbunyi "siapa pun yang menguasai Heartland maka ia akan menguasai World
Island".[1] Heartland (Jantung Bumi) merupakan sebutan bagi kawasan Asia Tengah,
sedangkan World Island mengacu pada kawasan Timur Tengah.[1] Kedua kawasan ini
merupakan kawasan vital minyak bumi dan gas dunia.[1]
Sir Walter Raleigh (1554 - 1618) dan Alfred T. Mahan (1840 - 1914) dengan Teori
Kekuatan Maritim.[1] Isi teorinya adalah:[1]
1. Sir Walter Raleigh mengatakan "siapa yang menguasai laut akan menguasai
perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia".[1]
2. Alfred T. Mahan mengatakan "laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak
terdapat di laut.[1] Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk
menjaganya".[1]

5. Giulio Douhet (1869 - 1930) dan William Mitchel (1879 - 1936) dengan Teori
Kekuatan di Udara mengatakan, "kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis
belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara".[1].
Nicholas J. Spykman (1869 - 1943) dengan Teori Daerah Batas(Rimland Theory).
Dalam teorinya tersirat:[1]
1. Dunia terbagi empat, yaitu daerah jantung (Heartland), bulan sabit dalam (rimland),
bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika).[1]
2. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia.[1]
3. Daerah bulan sabit dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan
politik dunia daripada daerah jantung.[1]
4. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.[1]
5. Bangsa Indonesia.[1]
6. Para pemikir Wawasan Nusantara: Soekarno? Tim perumus Lemhannas? Mochtar
Kusumaatmadja? Munadjat Danusaputra? Siapa lagi? (ini perlu ditampilkan karena
geopolitik Indonesia merupakan pemikiran geopolitik yang khas Indonesia dan khas
untuk lingkup Nusantara, karena itu diberi nama sebagai Wawasan Nusantara atau
carapandang Nusantara.
Para Pemikir Geopolitik
Karl Haushofer
Sir Halford Mackinder
Sir Walter Raleigh

6. Giulio Douhet
[sunting] Wadah Wawasan Nusantara
[sunting] Batas Ruang Lingkup
Wawasan nusantara mempunyai bentuk sebagai:[6]
Nusantara
Batas - batas negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau - pulau serta gugusan
pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik yang berupa laut, maupun
selat.[6]
Manunggal - utuh menyeluruh, meliputi:[6]
1. Wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil dan dipisahkan
serta dihubungkan oleh lautan, pulau, dan selat yang harus dijaga serta diusahakan
tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya.[6]
2. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam berbagai
macam bahasa daerah, dan agama.[6] Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya
satu kesatuan bangsa yang bulat.[6]
[sunting] Tata susunan pokok
Sumber pokok wawasan nusantara adalah UUD 1945, yang menyangkut:[6]
Bentuk dan kedaulatan Bab I Pasal (1)
1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.:/[6]
2. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.[6]
Kekuasaan pemerintah negara, Bab III Pasal (4) dan (5), Presiden Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.[6]
Sistem pemerintahan dalam UUD 1945:[6]
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka.[6]
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme.[6]
[sunting] Tata susunan pelengkap

7. Aparatur negara
Aparatur negara harus mampu mendorong, mengerakkan, serta mengarahkan usaha
pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan, untuk kepentingan rakyat banyak.[6]
Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara
Dalam pemantapan stabilitas nasional diperlukan kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap
orang, organisasi, juga seluruh komponen pemerintahan.[6]
Pers
Pers yang bebas bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan - tulisan yang
memberikan penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab.[6]
[sunting] Implementasi Wawasan Nusantara
Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam
kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta
pertahanan nasional.[7]
[sunting] Implementasi dalam Kehidupan Politik
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara,
yaitu:[7]
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang - undang, seperti UU Partai
Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.[7] Pelaksanaan undangundang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa.[7]
Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus
menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan
persatuan dan kesatuan bangsa.[7]
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga
hukum yang berlaku.[7] Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum
yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat
banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam
bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku
secara nasional.[7]
3. Mengembagkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan
berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap
toleransi.[7]
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan
untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.[7]
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps
diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar
dan pulau kosong.[7]
[sunting] Implementasi dalam Kehidupan Ekonomi

8. 1. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi
khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan
minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam jumlah cukup besar.[7] Oleh
karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor
pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.[7]
2. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan
antardaerah.[7] Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan
upaya dalam keadilan ekonomi.[7]
3. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan
memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.[7]
[sunting] Implementasi dalam Kehidupan Sosial
Tari pendet dari Bali merupakan budaya Indonesia yang harus dilestarikan sebagai
implementasi dalam kehidupan sosial.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :[7]
1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari
segi budaya, status sosial, maupun daerah.[7] Contohnya dengan pemerataan
pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi
daerah tertinggal.[7]
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat
dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun
daerah.[7] Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar
budaya.[7]
[sunting] Implementasi dalam Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

9. Membagun TNI Profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan
keamanan.l
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :[7]
1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan
kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan
kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal,
meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan
kepada aparat dan belajar kemiliteran.[7]
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi
ancaman bagi daerah lain.[7] Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun
solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan
kekuatan keamanan.[7]
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah
terluar Indonesia.[7]