SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
ASPEK HUKUM
BADAN USAHA




    YAYAN SUDRAJAT   1
PERSEKUTUAN PERDATA:
 DIATUR DLM PS.1618 – 1652 KUH Pdt.
 SUATU PERSETUJUAN DG MANA DUA
  ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI
  UTK MEMASUKAN SESUATU DLM
  PERSEKUTUAN DG MAKSUD UTK
  MEMBAGI KEUNTUNGAN YG TERJADI KRN
  NYA.


               YAYAN SUDRAJAT      2
Maksud Perseroan
 Harus bersifat kebendaan.
 Harus memperoleh keuntungan.
 Keuntungan itu harus dibagi bagikan
  antara para anggota-anggotanya.
 Harus mempunyai sifat yg baik dan dapat
  diizinkan.



                  YAYAN SUDRAJAT            3
UNSUR-UNSURNYA:
 ADANYA LEBIH DARI SATU
  PIHAK/SUBYEK HK.
 ADANYA KEHENDAK BERSAMA.
 UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU.
 ADANYA KERJA SAMA.
 MEMASUKAN SESUATU (INBRENG).



               YAYAN SUDRAJAT     4
Isi Perjanjian Perseroan.
 Bagian yg hrs dimasukan oleh tiap-tiap
  peserta dlm perseroan.
 Cara bekerja.
 Pembagian keuntungan.
 Tujuan kerja sama.
 Lama (waktunya).
 Hal-hal lain yg dianggap perlu.

                   YAYAN SUDRAJAT          5
Pembagian Keuntungan
 Asas Keseimbangan (ps.1623 KUHPdt) :
  Apabila tdk ada perjanjian
  sebelumnya,maka keuntungan dibagikan
  berdasarkan besar kecilnya
  pemasukan(Inbreng).
 Thd pesero yg memasukan
  kerajinan/pengetahuan/pengalaman,tenag
  anya ,bagian keuntungannya disamakan
  dg bagian pesero yg memasukan uang
  atau barang yg paling sedikit.
                 YAYAN SUDRAJAT            6
Penuntutan Terhadap Peseroan
   Kreditur hanya dpt menuntut piutangnya
    atas harta yg merupakan bagian dr
    anggota debitur,dan tdk dpt menuntut
    piutangnya atas harta perseroan.




                    YAYAN SUDRAJAT           7
Penuntutan piutang atas harta
    perseroan hanya dpt dilakukan:
 Jika para anggota lainnya telah memberi
  kekuasaan penuh kpd angota yg bertindak
  atas tanggungan perseroan.
 Jika tindakan anggota tsb memberi
  keuntungan utk perseroan.




                  YAYAN SUDRAJAT        8
Hubungan Intern Para Persero
 Ps.1630 KUHPdt : setiap anggota harus
  menanggung penggantian kerugian kpd
  perseroan apabila terjadi kerugian itu terjadi krn
  salahnya sendiri.
 Ps.1633 KUHPdt: keuntungan dan kerugian
  dibagi menurut perbandingan besar kecilnya
  modal yg disetor,kecuali diperjanjikan
  sebelumnya.
 Ps.1639 KHUPdt: Semua anggota boleh
  menyelenggarakan pemeliharaan
  perseroan,kecuali sdh disepakati bahwa hanya
  seorang dr mereka yg diserahi kewajiban itu.
                      YAYAN SUDRAJAT                   9
PERSEKUTUAN FIRMA
           PS.16 -35 KUHD
         1618 – 1652 KUH Pdt
   PESERIKATAN PERDATA UTK
    MENJALANKAN PERUSAHAAN DG NAMA
    BERSAMA DAN DLM MANA SETIAP
    SEKUTU BERTANGGUNG JAWAB SECARA
    PRIBADI DAN UTK SELURUHNYA BAGI
    PERSEKUTUAN (PS.16 & 18 KUHD).



                 YAYAN SUDRAJAT       10
STATUS HK FIRMA
   FIRMA BUKAN SBG BADAN HUKUM, KRN
    TDK ADA PEMISAHAN KEKAYAAN.




                 YAYAN SUDRAJAT        11
KEKHUSUSAN FIRMA
   FORMIL : 1. MENJALANKAN PERUSAHAAN
           2. MEMAKAI NAMA BERSAMA
 MATERIIL: PERTANGGUNGAN JAWAB
  SETIAP PESERTA SECARA PRIBADI DAN
  UTK SELURUHNYA BAGI
  PERJANJIAN2/PERIKATAN2
  PERSEKUTUAN.


                  YAYAN SUDRAJAT      12
UNSUR MENJALANKAN PERUSAHAAN

 TERANG TERANGAN.
 TERUS MENERUS.
 MENCARI UNTUNG




               YAYAN SUDRAJAT   13
 PERTANGGUNGAN JAWAB SECARA
  PRIBADI UTK KESELURUHAN ADL
  KEKAYAAN PRIBADI DISAMPING UTK
  MEMENUHI KEWAJIBAN2 DARI FIRMA
  JUGA AKIBAT DARI PERBUATAN
  MELANGGAR HUKUM.
 WALAUPUN DLM AKTE PENDIRIAN SUATU
  FIRMA PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI
  ITU DITIADAKAN,MAKA PERTANGGUNGAN
  JAWAB TSB TETAP ADA,KRN MERUPAKAN
  UNSUR MUTLAK.
               YAYAN SUDRAJAT     14
 PENDIRIAN FIRMA TDK TERIKAT OLEH
  SUATU BENTUK TERTENTU ARTINYA
  FIRMA BOLEH DIDIRIKAN SECARA LESAN
  ATAU TERTULIS,DG AKTE DIBAWAH
  TANGAN ATAU AKTE AUTENTIK.
 FIRMA DIANGGAP ADA DG ADANYA
  KONSENSUS ANTAR PENDIRI.
 AKTA AUTENTIK KEGUNAANYA ADL UTK
  MEMBUKTIKAN PARA SEKUTU THD PIHAK
  KETIGA BHW IA SBG FIRMANT.

                YAYAN SUDRAJAT         15
FIRMA DIMUKA PENGADILAN
 FIRMA DPT MENGGUGAT.
 FIRMA DPT DIGUGAT, PIHAK KETIGA
  BOLEH MEMILIH GUGATAN DITUJUKAN
  KPD FIRMA,SALAH SEORANG ATAU
  BEBERAPA ORANG FIRMANT NYA.




               YAYAN SUDRAJAT       16
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
   (CV) DIATUR PS 19 KUHD
   SEORANG ATAU LEBIH YG
    MEMPERCAYAKAN UANG/BARANG UTK
    DIPERGUNAKAN DLM
    PERNIAGAAN/PERUSAHAAN KPD
    SEORANG/LEBIH LAINYA YG
    MENJALANKAN PERNIAGAAN ITU ATAS
    PEMBIAYAAN BERSAMA.


                 YAYAN SUDRAJAT       17
CV MEMPUNYAI DUA SEKUTU:
1. SEKUTU KOMANDITER/PASIF
 - SEKUTU YG BERKEWAJIBAN       MEMASUKAN SESUATU
      (INBRENG) PD PERSEKUTUAN.
   - TDK BOLEH MENCAPURI URUSAN SEKUTU
      KOMPLEMENTER.
   - TANGGUNG JAWAB TERBATAS PD MODAL YG
      DISETOR.
   - BERHAK MENGAWASI JALANNYA PERUSAHAAN.

2.      SEKUTU KOMPLEMENTER/AKTIF.
     - AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN.
     - BERHIBUNGAN DAN BERTANGGUNG JAWAB KPD
        PIHAK KETIGA.
     -TANGGUNG JAWABNYA PRIBADI UTK KESELURUHAN.   18
                        YAYAN SUDRAJAT
PERSEROAN TERBATAS (PT)
 PENGATURAN PT:
 DULU TDK SECARA EKSPLISIT DINYATAKAN
  SBG BADAN HK,PT DIAKUI SBG BADAN HK
  HANYA DPT DISIMPULKAN DR PS 40,43,45
  KUHD.
 SEKARANG UU NO.1 TH.1995.—PS 1: PT ADL
  BADAN HK YG DIDIRIKAN BERDASARKAN
  PERJANJIAN YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
  DG MODAL DASAR YG SELURUHNYA DIBAGI
  DLM SAHAM.

                 YAYAN SUDRAJAT            19
PT SBG BADAN HK/SUBYEK HK
 MEMPUNYAI EKSISTENSI SENDIRI SBG
  PENYANDANG HAK DAN KEWAJIBAN
  TERPISAH DR PARA PEMEGANG SAHAM.
 DPT MEMILIKI HARTA
  KEKAYAAN,MENGIKAT
  PERJANJIAN,MENJADI DEBITOR ATAU
  KREDITOR DLM LALU LINTAS HK.


               YAYAN SUDRAJAT        20
RAMBU2 PEMEGANG SAHAM
 STL WAKTU 6 BLN SEJAK SAHAM
  DIMILIKI KURANG DARI 2
  ORANG,PEMEGANG SAHAM WAJIB
  MENGALIHKAN SEBAGIAAN SAHAMNYA
  KPD ORG LAIN.
 SETELAH 6 BLN DR HAL TSB,PEMEGANG
  SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SECARA
  PRIBADI ATAS SEGALA PERIKATAN DAN
  KERUGIAN PT.
                YAYAN SUDRAJAT        21
CARA MENDIRIKAN PT
   PT DIDIRIKAN DG AKTA AUTENTIK YG
    MEMUAT ANGGARAN DASAR (PS.7 AYAT
    1 UU NO.1/1995). PT HRS MEPUNYAI
    MODAL DASAR PALING SEDIKIT
    Rp.20.000.000,- DIMANA PD SAAT
    PENDIRIAN PALING SEDIKIT 25% DR
    MODAL DASAR HARUS TELAH
    DITEMPATKAN.

                 YAYAN SUDRAJAT        22
PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
   PARA PENDIRI DATANG KEKANTOR
    NOTARIS UTK MINTA DIBUATKAN AKTA
    PENDIRIAN YG MEMUAT ANGGARAN
    DASAR.




                 YAYAN SUDRAJAT        23
PENGESAHAN
   PARA PENDIRI BERSAM SAMA ATAU
    KUASANYA(NOTARIS) MENGIRIMKAN
    AKTA PENDIRIAN TSB KPD KEPALA
    DIREKTORAT PERDATA DEP KEHAKIMAN
    UTK MEMPEROLEH PENGESAHAN DR
    MENTERI KEHAKIMAN.



                 YAYAN SUDRAJAT        24
PENDAFTARAN
   PARA PENDIRI ATAU KUASANYA
    (DIREKSI) MEMBAWA AKTA PENDIRIAN
    DAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN
    ITU UTK DIDAFTARKAN DI DAFTAR
    PERUSAHAAN (P.21 Ay.1). PENDAFTARAN
    WAJIB DILAKUKAN PALING LAMBAT 30
    HARI.


                  YAYAN SUDRAJAT      25
PENGUMUMAN
   PARA PENDIRI ATAU KUASANYA
    MEMBAWA AKTA PENDIRIAN SURAT
    KEPUTUSAN PENGESAHAN DAN SURAT
    PENDAFTARAN KEKANTOR PERCETAAN
    NEGARA UTK DIUMUMKAN DLM
    TAMBAHAN BERITA NEGARA RI (PS.22
    Ay.1).


                  YAYAN SUDRAJAT       26
PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI
          PEMEGANG SAHAM
 PERSYARATAN PT SBG BADAN HK BELUM ATAU
  TDK TEPENUHI.
 PEMEGANG SAHAM BAIK LANGSUNG MAUPUN
  TDK LANGSUNG DG ITIKAN TDK BAIK
  MEMANFAATKAN PT UTK KEPENTINGAN
  PRIBADI.
 PEMEGANG SAHAM TERLIBAT DLM PERBUATAN
  MELAWAN HK YG DILAKUKAN OLEH PT.
 PEMEGANG SAHAM BAIK LANGSUNG MAUPUN
  TDK LANGSUNG SECARA MELAWAN HK
  MENGGUNAKAN KEKAYAAN PERSEROAN YG
  MENGAKIBATKAN KEKAYAAN PT MENJADI TDK
  CUKUP UTK MELUNASI HUTANG.
                  YAYAN SUDRAJAT           27
PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI
              DIREKSI
   APABILA PT BELUM DIDAFTARKAN DAN
    DIUMUKAN (PS.30)
   APABILA DOKUMEN PERHITUNGAN TAHUNAN
    TDK BENAR ATAU MENYESATKAN (PS.60).
   DIREKSI TDK MENJALANKAN MENJALANKAN
    TUGASNYA DG ITIKAD TDK BAIK (PS.85).
   APABILA BERSALAH DAN LALI MENJALANKAN
    TUGASNYA (PS.85 Ay.2).
   APABILA PT PAILIT YG DISEBABKAN
    KESALAHAN DAN KELALAIAN DIREKSI.
   APABILA PT BELUM MENDAPATKAN
    PENGESAHAN DARI MENTERI
    KEHAKIMAN(PS.11),PENDAFTARAN DAN
    PENGUMUAN.
                    YAYAN SUDRAJAT          28
ANGGARAN DASAR PT MEMUAT
       SEKURANG KURANGNYA
 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN.
 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PT.
 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PT.
 BESARNYA JUMLAH MODAL DASAR,MODAL YG
  DITEMPATKAN,DAN MODAL SETOR.
 JUMLAH SAHAM,KLASIFIKASI SAHAM,HAK YG MELEKAT
  PD SAHAM,NILAI NOMINAL SAHAM.
 SUSUNAN,JUMLAH DAN NAMA ANGGOTA DIREKSI DAN
  KOMISARIS.
 PENETAPAN TEMPAT DAN TATA CARA RUPS.
 TATA CARA PEMILIHAN,PENGANGKATAN,PENGGANTIAN
  DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN
  KOMISARIS.
 TATA CARA PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN
                    YAYAN SUDRAJAT            29
  DEVIDEN.

More Related Content

What's hot

Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)
Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)
Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)Tajdidatul Khiyaroh
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiYasmin Pambudi Putri
 
Tugas perekonomian terbuka
Tugas perekonomian terbukaTugas perekonomian terbuka
Tugas perekonomian terbukaazelia
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publikAjeng Pipit
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaPutri Shafira
 
Penggunaan dana bank
Penggunaan dana bankPenggunaan dana bank
Penggunaan dana bankEva Andini
 
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUILatihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUIFarah Fauziah Hilman
 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesiaErlita Marcelia II
 
5 proses penyesuaian
5   proses penyesuaian5   proses penyesuaian
5 proses penyesuaianMainatul Ilmi
 
semester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biayasemester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biayaArdha Erlitha
 
Peran, Fungsi, dan Tugas Manajer
Peran, Fungsi, dan Tugas ManajerPeran, Fungsi, dan Tugas Manajer
Peran, Fungsi, dan Tugas ManajerElita Yuliana
 
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIPenggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIheckaathaya
 
Manajemen sdm dalam konteks global
Manajemen sdm dalam konteks globalManajemen sdm dalam konteks global
Manajemen sdm dalam konteks globalSigit Sanjaya
 
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)Audria
 
Is 7-pengambilan keputusan
Is 7-pengambilan keputusanIs 7-pengambilan keputusan
Is 7-pengambilan keputusanSiti Rubayati
 
Proses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemenProses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemenUni Azza Aunillah
 
Memahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus KasMemahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus KasAli Wafa
 
Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...
Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...
Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)
Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)
Rapat Bisnis Lengkap - Komunikasi Bisnis (4EA21 Kelompok 4)
 
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomiKeseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
Keseimbangan pendapatan nasional_ekonomi
 
Tugas perekonomian terbuka
Tugas perekonomian terbukaTugas perekonomian terbuka
Tugas perekonomian terbuka
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Sistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan IndonesiaSistem Perpajakan Indonesia
Sistem Perpajakan Indonesia
 
Penggunaan dana bank
Penggunaan dana bankPenggunaan dana bank
Penggunaan dana bank
 
Kedudukan ilmu adm
Kedudukan ilmu admKedudukan ilmu adm
Kedudukan ilmu adm
 
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUILatihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
Latihan + jawaban mikro 1 (uts) - FEUI
 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia
 
5 proses penyesuaian
5   proses penyesuaian5   proses penyesuaian
5 proses penyesuaian
 
semester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biayasemester 5 Pusat biaya
semester 5 Pusat biaya
 
Bursa efek
Bursa efekBursa efek
Bursa efek
 
Peran, Fungsi, dan Tugas Manajer
Peran, Fungsi, dan Tugas ManajerPeran, Fungsi, dan Tugas Manajer
Peran, Fungsi, dan Tugas Manajer
 
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSIPenggolongan Akun pada AKUNTANSI
Penggolongan Akun pada AKUNTANSI
 
Manajemen sdm dalam konteks global
Manajemen sdm dalam konteks globalManajemen sdm dalam konteks global
Manajemen sdm dalam konteks global
 
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)
BAB 3. Perilaku Dalam Organisasi (Sistem Pengendalian Manajemen)
 
Is 7-pengambilan keputusan
Is 7-pengambilan keputusanIs 7-pengambilan keputusan
Is 7-pengambilan keputusan
 
Proses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemenProses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemen
 
Memahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus KasMemahami Logika Laporan Arus Kas
Memahami Logika Laporan Arus Kas
 
Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...
Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...
Dampak privatisasi di Indonesia. Studi Kasus Privatisasi PT. Telekomunikasi I...
 

Viewers also liked

makalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usahamakalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usahasiti sangidah
 
BUMN DAN BUMS
BUMN DAN BUMSBUMN DAN BUMS
BUMN DAN BUMSpolasio
 
Powerpoint tentang Manajemen dan Badan Usaha
Powerpoint tentang Manajemen dan Badan UsahaPowerpoint tentang Manajemen dan Badan Usaha
Powerpoint tentang Manajemen dan Badan UsahaSalsabiela Akhadiah
 
Perusahaan dan badan usaha
Perusahaan dan badan usahaPerusahaan dan badan usaha
Perusahaan dan badan usahaTri Artivining
 
Bahan Ajar Procedure Text
Bahan Ajar Procedure Text Bahan Ajar Procedure Text
Bahan Ajar Procedure Text Rizqiyah Sakinah
 

Viewers also liked (8)

makalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usahamakalah kewirausahaan badan-badan usaha
makalah kewirausahaan badan-badan usaha
 
Material for teaching Procedure text
Material for teaching Procedure textMaterial for teaching Procedure text
Material for teaching Procedure text
 
BUMN DAN BUMS
BUMN DAN BUMSBUMN DAN BUMS
BUMN DAN BUMS
 
Aspek hukum
Aspek hukumAspek hukum
Aspek hukum
 
Badan usaha
Badan usahaBadan usaha
Badan usaha
 
Powerpoint tentang Manajemen dan Badan Usaha
Powerpoint tentang Manajemen dan Badan UsahaPowerpoint tentang Manajemen dan Badan Usaha
Powerpoint tentang Manajemen dan Badan Usaha
 
Perusahaan dan badan usaha
Perusahaan dan badan usahaPerusahaan dan badan usaha
Perusahaan dan badan usaha
 
Bahan Ajar Procedure Text
Bahan Ajar Procedure Text Bahan Ajar Procedure Text
Bahan Ajar Procedure Text
 

Similar to Aspek hukum badan usaha

Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde   sesi 3-4 perikatan & badan hukumAhde   sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukumSentot Baskoro
 
UU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptxUU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptxAaReza1
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaYesica Adicondro
 
11 h u ku m s y i r k a h 2
11 h u ku m  s y i r k a h 211 h u ku m  s y i r k a h 2
11 h u ku m s y i r k a h 2Encep Bahauddin
 
Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1
Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1
Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1Afrian Rachmawati
 
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAfrian Rachmawati
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanAltina Hanum
 
5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukumGindha Wayka
 
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALISfissilmikaffah1
 
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptHUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptssuserd30037
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscSampe Purba
 
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdfasyarifalkarim
 
Hukum surat berharga 2017
Hukum surat berharga 2017Hukum surat berharga 2017
Hukum surat berharga 2017dedijuardi1
 
Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3ahmadjaryani
 

Similar to Aspek hukum badan usaha (20)

Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde   sesi 3-4 perikatan & badan hukumAhde   sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukum
 
UU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptxUU Perkoperasian.pptx
UU Perkoperasian.pptx
 
Perseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in BahasaPerseroan terbatas in Bahasa
Perseroan terbatas in Bahasa
 
Hukum bisnis
Hukum bisnisHukum bisnis
Hukum bisnis
 
Potput 21
Potput 21Potput 21
Potput 21
 
11 h u ku m s y i r k a h 2
11 h u ku m  s y i r k a h 211 h u ku m  s y i r k a h 2
11 h u ku m s y i r k a h 2
 
Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1
Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1
Af-Subyek hukum dalam kegiatan bisnis 1
 
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
 
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk PerusahaanMakalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
Makalah Bentuk-Bentuk Perusahaan
 
5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum5. badan usaha berbadan hukum
5. badan usaha berbadan hukum
 
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
10.2 HUKUM SYIRKAH KAPITALIS
 
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.pptHUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
HUKUM_BURUH_di nindonesia bag 1_2PPT.ppt
 
PERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
PERSEROAN TERBATAS
 
Tugas terstruktur 1
Tugas terstruktur 1Tugas terstruktur 1
Tugas terstruktur 1
 
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam pscDimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
Dimensi hukum kontrak dan hukum keuangan negara dalam psc
 
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
14b-hukumsyirkah2-191220041901_2.pdf
 
193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak193254247 pengantar-hukum-pajak
193254247 pengantar-hukum-pajak
 
Hukum surat berharga 2017
Hukum surat berharga 2017Hukum surat berharga 2017
Hukum surat berharga 2017
 
Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3Si214 022036-893-3
Si214 022036-893-3
 

More from Iyan Sudrajat

Pengantar ilmu pendidikan
Pengantar ilmu pendidikanPengantar ilmu pendidikan
Pengantar ilmu pendidikanIyan Sudrajat
 
Kondisi fisik indonesia 8
Kondisi fisik indonesia 8Kondisi fisik indonesia 8
Kondisi fisik indonesia 8Iyan Sudrajat
 
Alasan mendirikan badan usaha
Alasan mendirikan badan usahaAlasan mendirikan badan usaha
Alasan mendirikan badan usahaIyan Sudrajat
 
Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2Iyan Sudrajat
 
Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2Iyan Sudrajat
 
Teori bisnis plan tm1
Teori bisnis plan tm1Teori bisnis plan tm1
Teori bisnis plan tm1Iyan Sudrajat
 

More from Iyan Sudrajat (14)

Pengantar ilmu pendidikan
Pengantar ilmu pendidikanPengantar ilmu pendidikan
Pengantar ilmu pendidikan
 
Kondisi fisik indonesia 8
Kondisi fisik indonesia 8Kondisi fisik indonesia 8
Kondisi fisik indonesia 8
 
Marketing plan
Marketing planMarketing plan
Marketing plan
 
Financial plann
Financial plannFinancial plann
Financial plann
 
Akan repotkah
Akan repotkahAkan repotkah
Akan repotkah
 
Akan repotkah
Akan repotkahAkan repotkah
Akan repotkah
 
Bentuk bentuk pasar
Bentuk bentuk pasarBentuk bentuk pasar
Bentuk bentuk pasar
 
Alasan mendirikan badan usaha
Alasan mendirikan badan usahaAlasan mendirikan badan usaha
Alasan mendirikan badan usaha
 
Perusahaan dan b u
Perusahaan dan b uPerusahaan dan b u
Perusahaan dan b u
 
Perusahaan dan b u
Perusahaan dan b uPerusahaan dan b u
Perusahaan dan b u
 
Perusahaan dan b u
Perusahaan dan b uPerusahaan dan b u
Perusahaan dan b u
 
Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2
 
Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2Menyusun proposal usaha tm2
Menyusun proposal usaha tm2
 
Teori bisnis plan tm1
Teori bisnis plan tm1Teori bisnis plan tm1
Teori bisnis plan tm1
 

Aspek hukum badan usaha

  • 1. ASPEK HUKUM BADAN USAHA YAYAN SUDRAJAT 1
  • 2. PERSEKUTUAN PERDATA:  DIATUR DLM PS.1618 – 1652 KUH Pdt.  SUATU PERSETUJUAN DG MANA DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UTK MEMASUKAN SESUATU DLM PERSEKUTUAN DG MAKSUD UTK MEMBAGI KEUNTUNGAN YG TERJADI KRN NYA. YAYAN SUDRAJAT 2
  • 3. Maksud Perseroan  Harus bersifat kebendaan.  Harus memperoleh keuntungan.  Keuntungan itu harus dibagi bagikan antara para anggota-anggotanya.  Harus mempunyai sifat yg baik dan dapat diizinkan. YAYAN SUDRAJAT 3
  • 4. UNSUR-UNSURNYA:  ADANYA LEBIH DARI SATU PIHAK/SUBYEK HK.  ADANYA KEHENDAK BERSAMA.  UTK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU.  ADANYA KERJA SAMA.  MEMASUKAN SESUATU (INBRENG). YAYAN SUDRAJAT 4
  • 5. Isi Perjanjian Perseroan.  Bagian yg hrs dimasukan oleh tiap-tiap peserta dlm perseroan.  Cara bekerja.  Pembagian keuntungan.  Tujuan kerja sama.  Lama (waktunya).  Hal-hal lain yg dianggap perlu. YAYAN SUDRAJAT 5
  • 6. Pembagian Keuntungan  Asas Keseimbangan (ps.1623 KUHPdt) : Apabila tdk ada perjanjian sebelumnya,maka keuntungan dibagikan berdasarkan besar kecilnya pemasukan(Inbreng).  Thd pesero yg memasukan kerajinan/pengetahuan/pengalaman,tenag anya ,bagian keuntungannya disamakan dg bagian pesero yg memasukan uang atau barang yg paling sedikit. YAYAN SUDRAJAT 6
  • 7. Penuntutan Terhadap Peseroan  Kreditur hanya dpt menuntut piutangnya atas harta yg merupakan bagian dr anggota debitur,dan tdk dpt menuntut piutangnya atas harta perseroan. YAYAN SUDRAJAT 7
  • 8. Penuntutan piutang atas harta perseroan hanya dpt dilakukan:  Jika para anggota lainnya telah memberi kekuasaan penuh kpd angota yg bertindak atas tanggungan perseroan.  Jika tindakan anggota tsb memberi keuntungan utk perseroan. YAYAN SUDRAJAT 8
  • 9. Hubungan Intern Para Persero  Ps.1630 KUHPdt : setiap anggota harus menanggung penggantian kerugian kpd perseroan apabila terjadi kerugian itu terjadi krn salahnya sendiri.  Ps.1633 KUHPdt: keuntungan dan kerugian dibagi menurut perbandingan besar kecilnya modal yg disetor,kecuali diperjanjikan sebelumnya.  Ps.1639 KHUPdt: Semua anggota boleh menyelenggarakan pemeliharaan perseroan,kecuali sdh disepakati bahwa hanya seorang dr mereka yg diserahi kewajiban itu. YAYAN SUDRAJAT 9
  • 10. PERSEKUTUAN FIRMA PS.16 -35 KUHD 1618 – 1652 KUH Pdt  PESERIKATAN PERDATA UTK MENJALANKAN PERUSAHAAN DG NAMA BERSAMA DAN DLM MANA SETIAP SEKUTU BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN UTK SELURUHNYA BAGI PERSEKUTUAN (PS.16 & 18 KUHD). YAYAN SUDRAJAT 10
  • 11. STATUS HK FIRMA  FIRMA BUKAN SBG BADAN HUKUM, KRN TDK ADA PEMISAHAN KEKAYAAN. YAYAN SUDRAJAT 11
  • 12. KEKHUSUSAN FIRMA  FORMIL : 1. MENJALANKAN PERUSAHAAN 2. MEMAKAI NAMA BERSAMA  MATERIIL: PERTANGGUNGAN JAWAB SETIAP PESERTA SECARA PRIBADI DAN UTK SELURUHNYA BAGI PERJANJIAN2/PERIKATAN2 PERSEKUTUAN. YAYAN SUDRAJAT 12
  • 13. UNSUR MENJALANKAN PERUSAHAAN  TERANG TERANGAN.  TERUS MENERUS.  MENCARI UNTUNG YAYAN SUDRAJAT 13
  • 14.  PERTANGGUNGAN JAWAB SECARA PRIBADI UTK KESELURUHAN ADL KEKAYAAN PRIBADI DISAMPING UTK MEMENUHI KEWAJIBAN2 DARI FIRMA JUGA AKIBAT DARI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.  WALAUPUN DLM AKTE PENDIRIAN SUATU FIRMA PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI ITU DITIADAKAN,MAKA PERTANGGUNGAN JAWAB TSB TETAP ADA,KRN MERUPAKAN UNSUR MUTLAK. YAYAN SUDRAJAT 14
  • 15.  PENDIRIAN FIRMA TDK TERIKAT OLEH SUATU BENTUK TERTENTU ARTINYA FIRMA BOLEH DIDIRIKAN SECARA LESAN ATAU TERTULIS,DG AKTE DIBAWAH TANGAN ATAU AKTE AUTENTIK.  FIRMA DIANGGAP ADA DG ADANYA KONSENSUS ANTAR PENDIRI.  AKTA AUTENTIK KEGUNAANYA ADL UTK MEMBUKTIKAN PARA SEKUTU THD PIHAK KETIGA BHW IA SBG FIRMANT. YAYAN SUDRAJAT 15
  • 16. FIRMA DIMUKA PENGADILAN  FIRMA DPT MENGGUGAT.  FIRMA DPT DIGUGAT, PIHAK KETIGA BOLEH MEMILIH GUGATAN DITUJUKAN KPD FIRMA,SALAH SEORANG ATAU BEBERAPA ORANG FIRMANT NYA. YAYAN SUDRAJAT 16
  • 17. COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DIATUR PS 19 KUHD  SEORANG ATAU LEBIH YG MEMPERCAYAKAN UANG/BARANG UTK DIPERGUNAKAN DLM PERNIAGAAN/PERUSAHAAN KPD SEORANG/LEBIH LAINYA YG MENJALANKAN PERNIAGAAN ITU ATAS PEMBIAYAAN BERSAMA. YAYAN SUDRAJAT 17
  • 18. CV MEMPUNYAI DUA SEKUTU: 1. SEKUTU KOMANDITER/PASIF - SEKUTU YG BERKEWAJIBAN MEMASUKAN SESUATU (INBRENG) PD PERSEKUTUAN. - TDK BOLEH MENCAPURI URUSAN SEKUTU KOMPLEMENTER. - TANGGUNG JAWAB TERBATAS PD MODAL YG DISETOR. - BERHAK MENGAWASI JALANNYA PERUSAHAAN. 2. SEKUTU KOMPLEMENTER/AKTIF. - AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAAN. - BERHIBUNGAN DAN BERTANGGUNG JAWAB KPD PIHAK KETIGA. -TANGGUNG JAWABNYA PRIBADI UTK KESELURUHAN. 18 YAYAN SUDRAJAT
  • 19. PERSEROAN TERBATAS (PT)  PENGATURAN PT:  DULU TDK SECARA EKSPLISIT DINYATAKAN SBG BADAN HK,PT DIAKUI SBG BADAN HK HANYA DPT DISIMPULKAN DR PS 40,43,45 KUHD.  SEKARANG UU NO.1 TH.1995.—PS 1: PT ADL BADAN HK YG DIDIRIKAN BERDASARKAN PERJANJIAN YG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DG MODAL DASAR YG SELURUHNYA DIBAGI DLM SAHAM. YAYAN SUDRAJAT 19
  • 20. PT SBG BADAN HK/SUBYEK HK  MEMPUNYAI EKSISTENSI SENDIRI SBG PENYANDANG HAK DAN KEWAJIBAN TERPISAH DR PARA PEMEGANG SAHAM.  DPT MEMILIKI HARTA KEKAYAAN,MENGIKAT PERJANJIAN,MENJADI DEBITOR ATAU KREDITOR DLM LALU LINTAS HK. YAYAN SUDRAJAT 20
  • 21. RAMBU2 PEMEGANG SAHAM  STL WAKTU 6 BLN SEJAK SAHAM DIMILIKI KURANG DARI 2 ORANG,PEMEGANG SAHAM WAJIB MENGALIHKAN SEBAGIAAN SAHAMNYA KPD ORG LAIN.  SETELAH 6 BLN DR HAL TSB,PEMEGANG SAHAM BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI ATAS SEGALA PERIKATAN DAN KERUGIAN PT. YAYAN SUDRAJAT 21
  • 22. CARA MENDIRIKAN PT  PT DIDIRIKAN DG AKTA AUTENTIK YG MEMUAT ANGGARAN DASAR (PS.7 AYAT 1 UU NO.1/1995). PT HRS MEPUNYAI MODAL DASAR PALING SEDIKIT Rp.20.000.000,- DIMANA PD SAAT PENDIRIAN PALING SEDIKIT 25% DR MODAL DASAR HARUS TELAH DITEMPATKAN. YAYAN SUDRAJAT 22
  • 23. PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  PARA PENDIRI DATANG KEKANTOR NOTARIS UTK MINTA DIBUATKAN AKTA PENDIRIAN YG MEMUAT ANGGARAN DASAR. YAYAN SUDRAJAT 23
  • 24. PENGESAHAN  PARA PENDIRI BERSAM SAMA ATAU KUASANYA(NOTARIS) MENGIRIMKAN AKTA PENDIRIAN TSB KPD KEPALA DIREKTORAT PERDATA DEP KEHAKIMAN UTK MEMPEROLEH PENGESAHAN DR MENTERI KEHAKIMAN. YAYAN SUDRAJAT 24
  • 25. PENDAFTARAN  PARA PENDIRI ATAU KUASANYA (DIREKSI) MEMBAWA AKTA PENDIRIAN DAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN ITU UTK DIDAFTARKAN DI DAFTAR PERUSAHAAN (P.21 Ay.1). PENDAFTARAN WAJIB DILAKUKAN PALING LAMBAT 30 HARI. YAYAN SUDRAJAT 25
  • 26. PENGUMUMAN  PARA PENDIRI ATAU KUASANYA MEMBAWA AKTA PENDIRIAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN DAN SURAT PENDAFTARAN KEKANTOR PERCETAAN NEGARA UTK DIUMUMKAN DLM TAMBAHAN BERITA NEGARA RI (PS.22 Ay.1). YAYAN SUDRAJAT 26
  • 27. PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM  PERSYARATAN PT SBG BADAN HK BELUM ATAU TDK TEPENUHI.  PEMEGANG SAHAM BAIK LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG DG ITIKAN TDK BAIK MEMANFAATKAN PT UTK KEPENTINGAN PRIBADI.  PEMEGANG SAHAM TERLIBAT DLM PERBUATAN MELAWAN HK YG DILAKUKAN OLEH PT.  PEMEGANG SAHAM BAIK LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG SECARA MELAWAN HK MENGGUNAKAN KEKAYAAN PERSEROAN YG MENGAKIBATKAN KEKAYAAN PT MENJADI TDK CUKUP UTK MELUNASI HUTANG. YAYAN SUDRAJAT 27
  • 28. PERTANGGUNGAN JAWAB PRIBADI DIREKSI  APABILA PT BELUM DIDAFTARKAN DAN DIUMUKAN (PS.30)  APABILA DOKUMEN PERHITUNGAN TAHUNAN TDK BENAR ATAU MENYESATKAN (PS.60).  DIREKSI TDK MENJALANKAN MENJALANKAN TUGASNYA DG ITIKAD TDK BAIK (PS.85).  APABILA BERSALAH DAN LALI MENJALANKAN TUGASNYA (PS.85 Ay.2).  APABILA PT PAILIT YG DISEBABKAN KESALAHAN DAN KELALAIAN DIREKSI.  APABILA PT BELUM MENDAPATKAN PENGESAHAN DARI MENTERI KEHAKIMAN(PS.11),PENDAFTARAN DAN PENGUMUAN. YAYAN SUDRAJAT 28
  • 29. ANGGARAN DASAR PT MEMUAT SEKURANG KURANGNYA  NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN.  MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PT.  JANGKA WAKTU BERDIRINYA PT.  BESARNYA JUMLAH MODAL DASAR,MODAL YG DITEMPATKAN,DAN MODAL SETOR.  JUMLAH SAHAM,KLASIFIKASI SAHAM,HAK YG MELEKAT PD SAHAM,NILAI NOMINAL SAHAM.  SUSUNAN,JUMLAH DAN NAMA ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS.  PENETAPAN TEMPAT DAN TATA CARA RUPS.  TATA CARA PEMILIHAN,PENGANGKATAN,PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN KOMISARIS.  TATA CARA PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN YAYAN SUDRAJAT 29 DEVIDEN.