1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Oleh:
Hasna Nurhasanah
Kawidian Putri Bayu Alam
Mochamad Ismail Sabilillah
Muhammad Haekal Akiyat
Sarah Aghnia Silmi

2. PELANGGARAN
Perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan, kode etik,
kebijakan Kepala BPS,
penyalahgunaan wewenang yang
merugikan kepentingan umum untuk
mengutamakan kepentingan pribadi

3. SANKSI
Hukuman yang harus
dihadapi seseorang ketika
orang tersebut melakukan
suatu pelanggaran

4. ILLEGAL LOGGING
• Illegal Logging adalah kegiatan penebangan,
pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak
sah atau tidak memiliki izin dari otoritas
setempat.

5. SANKSI ILLEGAL
LOGGING
MENURUT
UU NO. 41 TAHUN 1999

6. HUKUM PIDANA
Barang siapa
melanggar peraturan
tersebut maka
diancam dengan
pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda
paling banyak Rp
5.000.000.000.-
(lima milyar rupiah)
(Pasal 78 (1), (2), (4))
EFEK JERA
Diterapkan dengan
ancaman pidana
penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak
Rp 5.000.000.000.-

7. JENIS PELANGGARAN
1. Merusak prasarana dan
sarana perlindungan
hutan
(Pasal 50 (1))
1. Memanfaatkan ijin
pemanfaatan kawasan
tetapi menimbulkan
kerusakan hutan
(Pasal 50 (2))
Pemanfaatan kawasan
hutan yang merusak hutan
sehingga hutan mejadi
Memotong besi pemberat
portal dengan tujuan dijual ke
penampung besi bekas untuk
mendapat uang (Kota Baru, 9
April 2013)

8. 3. Melakukan penebangan pohon
dalam kawasan hutan dengan
radius :
a. 500 (lima ratus) meter dari
tepi waduk dan danau.
b. 200 (dua ratus) meter dari
tepi mata air dan kiri dan
kanan sungai.
c. 100 (seratus) meter dari tepi
kiri kanan sungai
d. 50 (lima puluh) meter dari
kiri kanan tepi anak
sungai
e. 2 (dua) kali kedalaman
jurang dari tepi jurang

9. 4. Setiap orang dilarang
untuk menebang pohon atau
memanen atau memungut
hasil hutan di dalam hutan
tanpa memiliki hak atau
ijin dari pejabat yang
berwenang (Pasal 50 ayat
(3))
5. Menerima, membeli, atau
menjual, menerima tukar,
menerima titipan,
menyimpan, atau memiliki
hasil hutan yang diketahui
atau patut diduga berasal
dari kawasan hutan yang
diambil atau dipungut
Bupati Karang Anyar
memberikan izin untuk
melakukan penebangan
pohon (11 Desember 2012)
Kasus penyelundupan
kayu di Indonesia

10. HUKUM PIDANA
Pelanggaran terhadap
ketentuan ini diancam
dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling
banyak
Rp10.000.000.000.-
(sepuluh milyar
rupiah)
(Pasal 78 ayat (6) & (8))
EFEK JERA
Diterapkan dengan
ancaman pidana
penjara paling lama
5 (lima) tahun dan
denda paling banyak
Rp 10.000.000.000.-

11. JENIS PELANGGARAN
1. Membawa alat-alat berat
dan atau alat-alat lainnya
yang diduga akan
diguanakan untuk
mengangkut hasil hutan di
dalam kawasan hutan tanpa
ijin pejabat yang
berwenang (Pasal 50 ayat
(3)huruf j)
2. Mengangkut, menguasai atau
memiliki hasil hutan yang
Gergaji kayu mesin
Truk pengangkut kayu

12. HUKUM PIDANA
elanggaran terhadap
ketentuan ini diancam
dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000.- (satu
milyar rupiah) (Pasal 78
ayat (9))
Negara melakukan
perampasan terhadap
hasil hutan dan alat-alat
termasuk alat angkutnya
yang dipergunakan untuk
melakukan kejahatan dan
atau pelanggaran
EFEK JERA
diterapkan dengan
ancaman pidana
penjara paling lama
3 (tiga) tahun dan
denda paling banyak
Rp 1.000.000.000.-

13. JENIS PELANGGARAN
1. Membawa alat-alat yang
lazim digunakan untuk
menebang, memotong atau
membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa ijin
pejabat yang berwenang
(Pasal 50 ayat (3) huruf k) Kapak merupakan salah
satu alat yang biasa
digunakan untuk
menebang pohon

14. MEMBUANG SAMPAH
SEMBARANGAN
Kebiasaan buruk
masyarakat dengan
membuang bahan yang
tidak mempunyai nilai
atau tidak
berharga (sampah) tidak
pada tempatnya
(sembarangan)

15. SANKSI MEMBUANG
SAMPAH
SEMBARANGAN
MENURUT
UU NO. 18 TAHUN 2008

16. PASAL 39
Hukum pidana paling
singkat 3 (tiga)
tahun dan paling
lama 9 (sembilan)
tahun
Denda paling sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah)
Memasukkan /
mengimpor sampah
rumah tangga ke dalam
Indonesia
Sampah organik termasuk
dalam sampah rumah tangga
konsumsi

17. Pasal 40
Hukum pidana paling
singkat 4 (empat)
tahun dan paling
lama 12
(dua belas ) tahun
Denda paling sedikit
Rp200.000.000,00
(duajuta rupiah) dan
paling banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)
Memasukkan /
mengimpor sampah
spesifik ke dalam
Indonesia
Peralatan rumah tangga
termasuk sampah spesifik
(berabahaya) karena bisa
mencemari lingkungan

18. PASAL 41
Hukum pidana paling singkat 4
(empat)
tahun dan paling lama 10
(sepuluh ) tahun
Denda paling sedikit
Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah) dan
paling banyak
Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)
Melakukan kegiatan pengelolaan
sampah dengan tidak
memperhatikan norma, yang
mengakibatkan gangguan
kesehatan masyarakat dan
kerusakan lingkungan
Pembakaran sampah yang
tidak sempurna
mengakibatkan gas
berbahaya bagi
masyarakat dan
mengakibatkan polusi
udara

19. MEMBURU
HEWAN DAN TUMBUHAN
LANGKAKegiatan egois / buruk manusia
karena seseorang tersebut
memburu/ mengambil bintang dan
tumbuhan yang populasinya sudah
sangat sedikit di Indonesia sehingga
perlu dilestarikan

20. SANKSI MEMBURU
HEWAN DAN
TUMBUHAN LANGKA
MENURUT
UU NO. 5 TAHUN 1990

21. PERATURAN
(Pasal 19 ayat(1))
Setiap orang
dilarang melakukan
kegiatan yang dapat
mengakibatkan
perubahan terhadap
keutuhan kawasan
suaka alam.
(Pasal 33 ayat (1))
Setiap orang dilarang
melakukan kegiatan
yang dapat
mengakibatkan
perubahan terhadap
keutuhan zona inti
taman nasional.
Terumbu Karang
termasuk zona inti
Suaka
margasatwa
adalah tempat
pelindungan
hewan langka
maka dari itu
harus

22. SANKSI
Dipidana dengan
pidana penjara
paling lama 10
(sepuluh) tahun
dan denda
paling banyak
Rp.
200.000.000,00
(dua ratus juta
rupiah).
Dipidana dengan
pidana kurungan
paling
lama 1 (satu) tahun
dan denda paling
banyak Rp.
100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
JIKA
DISENGAJA
JIKA TIDAK
DISENGAJA

23. PERATURAN(Pasal 21 ayat (1))
1) Setiap orang dilarang untuk
:
• Mengambil, menebang,
memiliki, merusak,
memusnahkan,
memelihara, mengangkut,
dan
memperniagakan
tumbuhan yang dilindungi
atau bagian-bagiannya
dalam keadaan hidup atau
mati
• Mengeluarkan tumbuhan
yang dilindungi atau
bagian-bagiannya dalam
keadaan hidup atau mati
dari suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain
di dalam atau di luar
Harimau, kini sudah
semakin langka
dibandingkan jaman
dahulu
Bunga bangkai termasuk
tanaman langka di

24. PERATURAN
(Pasal 21 ayat (2))
Setiap orang dilarang untuk :
• Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,
memiliki,
memelihara, mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang
dilindungi dalam keadaan hidup.
•Menyimpan, memiliki, memelihara,
mengangkut, dan
memperniagakan satwa yang dilindungi
dalam keadaan mati.
•Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari
suatu tempat di
Indonesia ke tempat lain di dalam atau di
luar Indonesia.
•Memperniagakan, menyimpan kulit, tubuh,
atau bagian lain
satwa yang dilindungi atau barang-barang
yang dibuat dari
bagian-bagian tersebutdi Indonesia atau di
luar Indonesia.
•Mengambil, merusak, memusnahkan,
memperniagakan,
menyimpan atau memiliki telur dan atau
Pemburu liar
membunuh badak
untuk diambil
culanya dan
culanya dijual
untuk memperkaya
diri sendiri

25. PERATURAN
(Pasal 33 ayat(3))
Setiap orang
dilarang melakukan
kegiatan yang tidak
sesuai dengan fungsi
zona pemanfaatan
dan zona lain dari
taman nasional,
taman hutan raya,
dan taman wisata
alam.
Taman
Nasional dapat
menjadi
tempat wisata
Taman
Nasional dapat
menjadi
tempat

26. SANKSI JIKA MELANGGAR
Dipidana dengan
pidana penjara
paling
lama 5 (lima)
tahun dan denda
paling banyak Rp.
100.000.000,00
(seratus juta
rupiah).
Dipidana dengan
pidana kurungan
paling lama 1
(satu) tahun dan
denda paling
banyak Rp.
50.000.000,00
(lima puluh juta
rupiah).