SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  45
Télécharger pour lire hors ligne
NURSINI 
2012 
Disampaikan pada Kelas Bappenas 18 September 2012
 Tahapan pengendalian pelaksanaan rencana 
pembangunan dan tahapan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan 
 Pengertian monitoring dan evaluasi 
 Manfaat monitoring dan evaluasi 
 Langkah-langkah melakukan monitoring dan evaluasi 
 Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan 
pelaksanaan pembangunan di daerah, baik tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota, kepada pemerintah 
pusat, DPRD dan masyarakat sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 3 Tahun 2007.
 UU NO 17 TAHUN 2003 
 UU NO 32 TAHUN 2004 
 UU NO.25 TAHUN 2004 
 UU NO. 1 TAHUN 2004 
 PP NO.39 TAHUN 2006 
 PP NO.8 TAHUN 2006 
 PP 08 TAHUN 2008 
 PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010
R P J P 
NASIONAL 
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang 
R P J P 
DAERAH 
Renstra 
KL 
Pedoman Diacu 
RPJM 
Nasional 
RPJM 
Daerah 
Renstra 
SKPD 
Renja 
KL 
Pedoman Pedoman 
RKP 
RKP 
Daerah 
Renja 
SKPD 
RKA-KL 
RAPBN 
RAPBD 
RKA 
SKPD 
Rincian 
APBN 
APBN 
APBD 
Rincian 
APBD 
Pemerintah 
Pemerintah 
Pusat 
Daerah 
UU SPPN 
No. 25/2004 
Pedoman 
Pedoman 
Pedoman 
Dijabarkan 
Dijabarkan 
Pedoman 
Pedoman 
Pedoman 
Pedoman 
Diacu 
UU KN 
No. 17/2003 
bahan 
bahan
WHAT 
WHY 
HOW 
MONITORING 
DAN 
EVALUASI
 Pengendalian adalah serangkaian kegiatan menajemen 
yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu 
program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan. 
 Pemantauan adalah kegiatan mengamati 
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan 
yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat 
diambil tindakan sedini mungkin. 
 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan 
realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil 
(outcome) terhadap rencana dan standar.
SIKLUS PROYEK : MONITORING & EVALUASI 
IDENTIFIKASI 
PERENCANAAN 
PROYEK LAIN 
UMPAN BALIK 
MONITORING 
UMPAN 
BALIK 
IMPLEMENTASI 
PROYEK 
SEKARANG 
REKOMENDASI 
EVALUASI 
PELAJARAN 
YG DIPELAJARI 
Sumber : Project Cycle Management FASID
a. Proses pengumpulan dan analisis informasi secara 
sistematis dan kontinu atas program/kegiatan 
berdasarkan indikator yang ditetapkan sehingga 
tindakan koreksi/penyempurnaan program/kegiatan 
dapat dilakukan. 
b. Kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus 
untuk memastikan dan mengendalikan keserasian 
pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah 
ditetapkan.
Monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan 
dilakukan pada: 
1. Perkembangan realisasi penyerapan dana 
2. Realisasi pencapaian target 
3. Kendala yang dihadapi
1. Menerapkan dan mengembangkan indikator 
efisiensi, efektivitas, dan dampak. 
2. Membangun sistem untuk mengumpulkan 
informasi yang berhubungan dengan indikator. 
3. Mengumpulkan dan menyimpan informasi 
yang penting untuk evaluasi. 
4. Menganalisis informasi tersebut. 
5. Menggunakan informasi untuk melaksanakan 
program selanjutnya.
 Informasi yang Dikumpulkan 
Indikator yang dapat diverifikasi secara objektif untuk maksud kegiatan, Indikator yang dapat 
diverifikasi secara objektif untuk output dan hasil yang diharapkan dalam rencana pelaksanaan, 
dengan informasi penting yang ditambahkan bila perlu. 
 Pengumpul Informasi, Waktu dan Metode Pengumpulan Informasi 
Orang yang ditugaskan untuk pengumpulan informasi, frekuensi pengumpulan dan metode 
pengumpulan 
 Agregator Informasi, Waktu dan Metode Agregasi 
Orang yang ditugaskan untuk agregasi informasi, frekuensi agregasi dan metoe agregasi 
 Pembuat Keputusan (orang/organisasi) dan Waktu Pembuatan 
Keputusan 
Orang atau komite yang bertanggungjawab dalam pembuatan keputusan tentang 
kebutuhan untuk mengubah arah kegiatan di tempat kerja dan frekuensi 
 Metode dan Waktu Pengumuman Keputusan 
Orang/seksi yang ditugaskan untuk penyampaian informasi, frekuensi dan 
penyampaian metode
 Monitoring dilaksanakan pada saat suatu program berjalan, 
sebaiknya dilakukan oleh suatu tim multisektoral yang 
kompeten, untuk menentukan: 
a) Apakah program dijalankan sesuai dengan perencanaan dan 
anggaran? 
b) Problem-problem yang dihadapi dan kemungkinan 
pemecahannya. 
c) Apakah diperlukan penyesuaian agar tujuan yang diharapkan 
dapat tercapai? 
 Monitoring yang efektif juga mencakup sistem pelaporan 
yang terkoordinasi.
ARUS INFORMASI KINERJA DALAM MONEV 
EVALUASI 
MONITORING
 Monitoring memberikan informasi apakah sebuah 
program atau kebijakan dijalankan sesuai dengan 
rencana dan tujuan yang ditetapkan. 
 Hasil dan evaluasi yang tepat waktu dan akuntabel 
dapat digunakan sebagai masukan bagi perbaikan 
program atau proyek yang sedang berjalan maupun 
pembelajaran program serupa di masa mendatang.
Pimpinan 
Kementeria 
n/Lembaga 
•Pengendalian pelaksanaan Renja-KL, yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta 
jenis belanja 
Gubernur 
•Pengendalian pelaksanaan dekon-sentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan 
program dan kegiatan, serta jenis belanja 
Bupati/Wal 
ikota 
•Pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan 
kegiatan, serta jenis belanja 
Kepala 
SKPD 
•Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi 
dan tugas pembantuan
PEMANTAUAN 
PELAPORAN: 
-Berkala 
-Berjenjang 
PENGAWASAN
KABUPATEN 
/KOTA 
•Dimulai dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menyusun laporan triwulanan 
dalam rangka tugas pembantuan 
PROVINSI 
•Di tingkat provinsi, Kepala SKPD provinsi menyusun laporan triwulanan dalam 
rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Laporan tersebut disampaikan paling 
lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur 
melalui Kepala Bappeda Provinsi 
KEMENTERIAN 
•Di tingkat kementerian, Kepala Unit Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga 
menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Kepala Unit Organisasi 
paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir.
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Rencana Operasi 
 Tujua 
n 
Output 
Kegiatan 
Input 
Asumsi Penting 
Asumsi Penting 
Prasyarat
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
PENGENDA 
LIAN 
MENTERI; 
GUBERNUR; 
BUPATI/WALIK 
OTA 
KEBIJAKAN 
PERENCANANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
PELAKSANAAN RENCANA 
PEMBANGUNAN DAERAH 
BAPPEDA: 
Keseluruhan 
perencanaan daerah 
SKPD: program dan 
kegiatan 
Pemantauan; 
supervisi, dan 
tindak lanjut 
Realisasi 
pencapaian 
target; 
penyerapan 
dana; kendala 
yang dihadapi 
Laporan 
triwula 
nan
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
a. Suatu teknik penilaian kualitas program dari 
sisi efisiensi, efektivitas, dampak, dan 
keberlanjutan pengembangan yang dilakukan 
secara berkala melalui metoda yang tepat. 
b. Proses analisis berdasarkan standar 
pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan 
pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan 
oleh akuntan publik. 
c. Merupakan rangkaian kegiatan 
membandingkan realisasi masukan, keluaran, 
dan hasil terhadap rencana standar.
1. Memberikan informasi untuk membuat 
perencanaan dan pengambilan keputusan. 
2. Melihat tujuan yang ingin dicapai dan 
dampaknya. 
3. Menilai pelaksanaan atau proses dalam 
mencapai tujuan dan juga menilai dampak 
yang dimungkinkan terjadi. 
4. Melihat efektivitas dan efisiensi strategi 
program, dan kesesuaiannya dengan tujuan.
5. Melihat proses jalannya kegiatan. 
6. Menunjukkan di mana dan bagaimana 
tindakan atau perubahan yang perlu 
dilakukan. 
7. Menentukan bagaimana kekuatan dan potensi 
dapat ditingkatkan. 
8. Melihat kemungkinan opportunity cost dalam 
pelaksanaan program dan efisiensi alokasi 
sumberdaya.
WAKTU 
PELAKSANAAN 
FORMATIF 
1. Dilaksanakan pada waktu 
pelaksanaan program 
2. Bertujuan memperbaiki 
pelaksanaan program 
3. Temuan utama berupa masalah-masalah 
dalam pelaksanaan program 
SUMMATIF 
1. Dilaksanakan pada saat pelaksanaan 
program sudah selesai 
2 Bertujuan untuk menilai hasil 
pelaksanaan program 
3. Temuan utama berupa capaian-capaian 
dari pelaksanaan program 
TUJUAN 
PROSES: 
Mengkaji bagaimana program berjalan 
dengan fokus pada masalah penyampaian 
pelayanan (service delivery). 
EVALUASI BIAYA-MANFAAT 
Mengkaji biaya program relatif terhadap 
alternatif penggunaan sumberdaya dan 
manfaat dari program. 
EVALUASI DAMPAK 
Mengkaji apakah program memberikan 
pengaruh yang diinginkan terhadap 
individu, rumahtangga, masyarakat, dan 
kelembagaan
 Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, 
sebagian memakan biaya yang besar, tetapi hasil 
yang sebenarnya seringkali tidak diketahui. 
 Muncul pertanyaan-pertanyaan: 
a) Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? 
b) Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan 
secara efisien? 
c) Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang 
diharapkan?
 Alasan Ekonomi 
- Memperbaiki desain & keefektifan program. 
- Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke 
yang lebih efektif. 
 Alasan Sosial 
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 
 Alasan Politik 
- Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan.
Aspek Monitoring Evaluasi 
Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan 
program yang sedang berjalan 
Memberikan gambaran pada 
suatu waktu tertentu 
mengenai suatu program 
Fokus Akuntabilitas penyampaian input 
program, dasar untuk perbaikan, 
penilaian keberlanjutan program 
Akuntabilitas penggunaan 
sumber daya, pembelajaran 
tentang hal-hal yang dapat 
dilakukan lebih baik di masa 
yang akan datang 
Fokus utama evaluasi 
diarahkan kepada keluaran 
(outputs), hasil (outcomes), dan 
dampak (impacts) dari 
pelaksanaan rencana 
pembangunan.
Aspek Monitoring Evaluasi 
Cakupan Apakah pelaksanaan 
sesuai dengan rencana? 
Apakah terdapat 
penyimpangan? 
Apakah penyimpangan 
tersebut dapat dibenarkan? 
Relevansi, 
efektivitas, efisiensi, 
dampak, 
keberlanjutan 
Waktu 
Pelaksanaan 
Dilaksanakan terus 
menerus atau dilaksanakan 
secara berkala selama 
program berjalan 
Umumnya 
dilaksanakan pada 
pertengahan dan 
akhir program
 Untuk mendukung pembuatan kebijakan- terutama 
keputusan di bidang anggaran- penyusunan anggaran 
berbasis kinerja dan perencanaan nasional dan daerah 
 Untuk membantu kementerian-kementerian pemerintah 
dan satuan kerja pemerintah daerah dalam pengembangan 
dan analisis kebijakan serta dalam pengembangan 
program. 
 Untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan pada 
tingkat sektor, program dan proyek, yang mencakup 
penyediaan pelayanan pemerintah dan manajemen staf.
 Untuk meningkatkan transparansi dan mendukung 
hubungan akuntabilitas dengan memperlihatkan sejauh 
mana pemerintah telah mencapai sasaran-sasaran. 
 Untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis-bukti 
(evidence-based planning), manajemen berbasis-bukti dan 
akuntabilitas berbasis-bukti.
 meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi 
sumberdaya, 
 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan program pembangunan 
 pelaksanaan rencana pembangunan sesuai 
dengan tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan
 Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan 
sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk 
memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan 
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; 
 Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan 
pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat 
kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah 
ditentukan sebelumnya, dan 
 Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang 
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan 
untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program 
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. 
Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil 
dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap 
sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu 
program.
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
EVALUASI 
MENTERI; 
GUBERNUR; 
BUPATI/WALIK 
OTA 
1.KEBIJAKAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH 
2. PELAKSANAAN RENCANA 
PEMBANGUNAN DAERAH 
3. HASIL RENCANA PEMBANGUNAN 
DAERAH 
BAPPEDA: Keseluruhan 
perencanaan daerah 
SKPD: capaian kinerja 
pelaksanaan program dan 
kegiatan thn sebelumnya 
RPJPD 
RPJMD 
RKPD 
Renstra 
Renja 
1. Penilaian terhadap pelaksanaan proses 
perumusan dokumen rencana 
pembangunan daerah, dan 
pelaksanaan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; dan 
2. menghimpun, menganalisis dan 
menyusun hasil evaluasi kepala SKPD
No Aspek 
Penjelasan Hasil Pengendalian 
dan Evaluasi 
(1) (2) (3) 
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 
pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah 
dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan 
struktur dan pola ruang provinsi. 
Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program 
pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, 
kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, 
dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan 
kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan 
karakteristik daerah; 
Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah 
daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi 
lainnya. 
Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan 
pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya. 
Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 
provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka 
menengah daerah provinsi. 
Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi 
yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
RPJMD Provinsi RKPD Provinsi 
Kesesuaian/ 
Relevansi Evaluasi 
Tindak 
Lanjut 
Hasil 
Tindak 
Lanjut 
Ya Tidak 
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) 
Kebijakan umum 
dan Program 
pembangunan 
tahun RKPD terkait 
Prioritas dan 
sasaran 
pembangunan 
tahunan 
Indikasi rencana 
program prioritas 
yang disertai 
kerangka 
pendanaan tahun 
RKPD terkait 
Rencana program 
prioritas, kegiatan 
prioritas, indikator 
kinerja dan pagu 
indikatif
 Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan 
merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD 
provinsi? 
 Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan 
tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi. 
 Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD 
provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD 
provinsi terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi? 
 Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD 
provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan 
pagu indikatif RKPD provinsi. 
 Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari 
program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan 
periode tahun bersangkutan? 
 Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian 
target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan? 
 Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka 
pendanaan pada tahun bersangkutan?
RKPD dan Kumpulan Renja 
SKPD Provinsi 
APBD dan 
Laporan 
Triwulan 
Kesesuaia 
n 
Evaluasi 
Tindak 
Lanjut 
Hasil 
Tindak 
Tida 
k 
Ya Lanjut 
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) 
Prioritas dan Sasaran 
Pembangunan 
KUA 
Rencana program dan kegiatan 
prioritas, dan pagu indikatif 
PPAS 
Program dan kegiatan seluruh 
Renja SKPD provinsi 
RKA 
SKPD 
provinsi 
Realisasi pencapaian target 
Laporan 
Triwulanan 
Penyerapan dana 
Kendala pelaksanaan program
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) 
 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
kepala Daerah (LKPJ) 
 INFORMASI LPPD
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 
(satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan 
oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 
 Ruang lingkup: 
 Urusan Desentralisasi (Urusan wajib dan Urusan pilihan) 
 Tugas Pembantuan 
 Tugas Umum Pemerintahan
 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah 
laporan yang berupa informasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 
1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa 
jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah 
kepada DPRD.
 Arah kebijakan umum pemerintahan daerah; 
 Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk 
pendapatan dan belanja daerah; 
 Pendapatan daerah ( intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi 
PAD, permasalahan dan solusi) 
 Belanja daerah ( kebijakan umum anggaran, target dan realisasi belanja 
serta permasalahan dan solusi) 
 Penyelenggaraan urusan desentralisasi; 
 Urusan wajib dan urusan pilihan 
 Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan 
 Permasalahan dan solusi 
 Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan 
 Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Contenu connexe

Tendances

04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpkYonk Leto
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...Jonh Boekorsjom
 
Bekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverBekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverMusnanda Satar
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan  Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan  Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di IndonesiaPerencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di IndonesiaDadang Solihin
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianM Handoko
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesDadang Solihin
 

Tendances (20)

04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
 
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
pentiingnya data & informasi bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Papua, ...
 
Bekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis serverBekerja dengan data online arcgis server
Bekerja dengan data online arcgis server
 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi  Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis KinerjaPenganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis Kinerja
 
Mnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radinMnajemen risiko kemenkeu radin
Mnajemen risiko kemenkeu radin
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan  Indikator Kinerja PembangunanRencana Strategis dan  Indikator Kinerja Pembangunan
Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di IndonesiaPerencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
Evaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan PengendalianEvaluasi dan Pengendalian
Evaluasi dan Pengendalian
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Reviu RK BMN
Reviu RK BMNReviu RK BMN
Reviu RK BMN
 
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatPembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
 
Sppn
SppnSppn
Sppn
 
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranPeran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaran
 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan ProsesPerencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
 

Similaire à Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah

MONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptx
MONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptxMONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptx
MONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptxrudi bae
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Laporan pak suaib
Laporan pak suaibLaporan pak suaib
Laporan pak suaibLiza Nasa'i
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Arfan Fahmi
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifDadang Solihin
 
001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docx001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docxHeriHermawan66
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiArfan Fahmi
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaintelnvidia277
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaHazard Queen
 
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaranKonsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaranLucky Maharani Safitri
 
Penyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetPenyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetDadang Solihin
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Bab 7 monev
Bab 7 monevBab 7 monev
Bab 7 monevjaxasss
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanDadang Solihin
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxMauliaEvita
 

Similaire à Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah (20)

MONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptx
MONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptxMONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptx
MONITORING-EVALUASI-PROMKES.pptx
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Laporan pak suaib
Laporan pak suaibLaporan pak suaib
Laporan pak suaib
 
Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
 
001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docx001. Prosedur Monev Program CSR.docx
001. Prosedur Monev Program CSR.docx
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Teori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasiTeori monitoring dan evaluasi
Teori monitoring dan evaluasi
 
Monev
MonevMonev
Monev
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja PembangunanMonitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Anggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerjaAnggaran berbasis kinerja
Anggaran berbasis kinerja
 
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaranKonsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
Konsep anggaran dan pendekatan penyusunan anggaran
 
Penyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetPenyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan Target
 
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
Bab 7 monev
Bab 7 monevBab 7 monev
Bab 7 monev
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptxSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.pptx
 

Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah

  • 1. NURSINI 2012 Disampaikan pada Kelas Bappenas 18 September 2012
  • 2.  Tahapan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dan tahapan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan  Pengertian monitoring dan evaluasi  Manfaat monitoring dan evaluasi  Langkah-langkah melakukan monitoring dan evaluasi  Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kepada pemerintah pusat, DPRD dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007.
  • 3.  UU NO 17 TAHUN 2003  UU NO 32 TAHUN 2004  UU NO.25 TAHUN 2004  UU NO. 1 TAHUN 2004  PP NO.39 TAHUN 2006  PP NO.8 TAHUN 2006  PP 08 TAHUN 2008  PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010
  • 4. R P J P NASIONAL Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang R P J P DAERAH Renstra KL Pedoman Diacu RPJM Nasional RPJM Daerah Renstra SKPD Renja KL Pedoman Pedoman RKP RKP Daerah Renja SKPD RKA-KL RAPBN RAPBD RKA SKPD Rincian APBN APBN APBD Rincian APBD Pemerintah Pemerintah Pusat Daerah UU SPPN No. 25/2004 Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu UU KN No. 17/2003 bahan bahan
  • 5. WHAT WHY HOW MONITORING DAN EVALUASI
  • 6.  Pengendalian adalah serangkaian kegiatan menajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.  Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan / atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.  Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
  • 7. SIKLUS PROYEK : MONITORING & EVALUASI IDENTIFIKASI PERENCANAAN PROYEK LAIN UMPAN BALIK MONITORING UMPAN BALIK IMPLEMENTASI PROYEK SEKARANG REKOMENDASI EVALUASI PELAJARAN YG DIPELAJARI Sumber : Project Cycle Management FASID
  • 8. a. Proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan kontinu atas program/kegiatan berdasarkan indikator yang ditetapkan sehingga tindakan koreksi/penyempurnaan program/kegiatan dapat dilakukan. b. Kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
  • 9. Monitoring dalam pelaksanaan program/kegiatan dilakukan pada: 1. Perkembangan realisasi penyerapan dana 2. Realisasi pencapaian target 3. Kendala yang dihadapi
  • 10. 1. Menerapkan dan mengembangkan indikator efisiensi, efektivitas, dan dampak. 2. Membangun sistem untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan indikator. 3. Mengumpulkan dan menyimpan informasi yang penting untuk evaluasi. 4. Menganalisis informasi tersebut. 5. Menggunakan informasi untuk melaksanakan program selanjutnya.
  • 11.  Informasi yang Dikumpulkan Indikator yang dapat diverifikasi secara objektif untuk maksud kegiatan, Indikator yang dapat diverifikasi secara objektif untuk output dan hasil yang diharapkan dalam rencana pelaksanaan, dengan informasi penting yang ditambahkan bila perlu.  Pengumpul Informasi, Waktu dan Metode Pengumpulan Informasi Orang yang ditugaskan untuk pengumpulan informasi, frekuensi pengumpulan dan metode pengumpulan  Agregator Informasi, Waktu dan Metode Agregasi Orang yang ditugaskan untuk agregasi informasi, frekuensi agregasi dan metoe agregasi  Pembuat Keputusan (orang/organisasi) dan Waktu Pembuatan Keputusan Orang atau komite yang bertanggungjawab dalam pembuatan keputusan tentang kebutuhan untuk mengubah arah kegiatan di tempat kerja dan frekuensi  Metode dan Waktu Pengumuman Keputusan Orang/seksi yang ditugaskan untuk penyampaian informasi, frekuensi dan penyampaian metode
  • 12.  Monitoring dilaksanakan pada saat suatu program berjalan, sebaiknya dilakukan oleh suatu tim multisektoral yang kompeten, untuk menentukan: a) Apakah program dijalankan sesuai dengan perencanaan dan anggaran? b) Problem-problem yang dihadapi dan kemungkinan pemecahannya. c) Apakah diperlukan penyesuaian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai?  Monitoring yang efektif juga mencakup sistem pelaporan yang terkoordinasi.
  • 13. ARUS INFORMASI KINERJA DALAM MONEV EVALUASI MONITORING
  • 14.  Monitoring memberikan informasi apakah sebuah program atau kebijakan dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan.  Hasil dan evaluasi yang tepat waktu dan akuntabel dapat digunakan sebagai masukan bagi perbaikan program atau proyek yang sedang berjalan maupun pembelajaran program serupa di masa mendatang.
  • 15. Pimpinan Kementeria n/Lembaga •Pengendalian pelaksanaan Renja-KL, yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja Gubernur •Pengendalian pelaksanaan dekon-sentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja Bupati/Wal ikota •Pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja Kepala SKPD •Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  • 16. PEMANTAUAN PELAPORAN: -Berkala -Berjenjang PENGAWASAN
  • 17. KABUPATEN /KOTA •Dimulai dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang menyusun laporan triwulanan dalam rangka tugas pembantuan PROVINSI •Di tingkat provinsi, Kepala SKPD provinsi menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi KEMENTERIAN •Di tingkat kementerian, Kepala Unit Kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan kepada Kepala Unit Organisasi paling lambat 5 hari kerja setelah triwulanan yang bersangkutan berakhir.
  • 19. Rencana Operasi  Tujua n Output Kegiatan Input Asumsi Penting Asumsi Penting Prasyarat
  • 21. PENGENDA LIAN MENTERI; GUBERNUR; BUPATI/WALIK OTA KEBIJAKAN PERENCANANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA: Keseluruhan perencanaan daerah SKPD: program dan kegiatan Pemantauan; supervisi, dan tindak lanjut Realisasi pencapaian target; penyerapan dana; kendala yang dihadapi Laporan triwula nan
  • 23. a. Suatu teknik penilaian kualitas program dari sisi efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan pengembangan yang dilakukan secara berkala melalui metoda yang tepat. b. Proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. c. Merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana standar.
  • 24. 1. Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. 2. Melihat tujuan yang ingin dicapai dan dampaknya. 3. Menilai pelaksanaan atau proses dalam mencapai tujuan dan juga menilai dampak yang dimungkinkan terjadi. 4. Melihat efektivitas dan efisiensi strategi program, dan kesesuaiannya dengan tujuan.
  • 25. 5. Melihat proses jalannya kegiatan. 6. Menunjukkan di mana dan bagaimana tindakan atau perubahan yang perlu dilakukan. 7. Menentukan bagaimana kekuatan dan potensi dapat ditingkatkan. 8. Melihat kemungkinan opportunity cost dalam pelaksanaan program dan efisiensi alokasi sumberdaya.
  • 26. WAKTU PELAKSANAAN FORMATIF 1. Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program 2. Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program 3. Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program SUMMATIF 1. Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai 2 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program 3. Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program TUJUAN PROSES: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery). EVALUASI BIAYA-MANFAAT Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program. EVALUASI DAMPAK Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, dan kelembagaan
  • 27.  Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya seringkali tidak diketahui.  Muncul pertanyaan-pertanyaan: a) Apakah desain program-program tersebut sudah tepat? b) Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara efisien? c) Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang diharapkan?
  • 28.  Alasan Ekonomi - Memperbaiki desain & keefektifan program. - Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang lebih efektif.  Alasan Sosial - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.  Alasan Politik - Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan.
  • 29. Aspek Monitoring Evaluasi Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program Fokus Akuntabilitas penyampaian input program, dasar untuk perbaikan, penilaian keberlanjutan program Akuntabilitas penggunaan sumber daya, pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan.
  • 30. Aspek Monitoring Evaluasi Cakupan Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana? Apakah terdapat penyimpangan? Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan? Relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, keberlanjutan Waktu Pelaksanaan Dilaksanakan terus menerus atau dilaksanakan secara berkala selama program berjalan Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program
  • 31.  Untuk mendukung pembuatan kebijakan- terutama keputusan di bidang anggaran- penyusunan anggaran berbasis kinerja dan perencanaan nasional dan daerah  Untuk membantu kementerian-kementerian pemerintah dan satuan kerja pemerintah daerah dalam pengembangan dan analisis kebijakan serta dalam pengembangan program.  Untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek, yang mencakup penyediaan pelayanan pemerintah dan manajemen staf.
  • 32.  Untuk meningkatkan transparansi dan mendukung hubungan akuntabilitas dengan memperlihatkan sejauh mana pemerintah telah mencapai sasaran-sasaran.  Untuk mencapai pembuatan kebijakan berbasis-bukti (evidence-based planning), manajemen berbasis-bukti dan akuntabilitas berbasis-bukti.
  • 33.  meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya,  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan  pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
  • 34.  Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;  Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan  Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
  • 36. EVALUASI MENTERI; GUBERNUR; BUPATI/WALIK OTA 1.KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 3. HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA: Keseluruhan perencanaan daerah SKPD: capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan thn sebelumnya RPJPD RPJMD RKPD Renstra Renja 1. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan 2. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala SKPD
  • 37. No Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi (1) (2) (3) Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah; Kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya. Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lainnya. Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD provinsi yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.
  • 38. RPJMD Provinsi RKPD Provinsi Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut Ya Tidak (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun RKPD terkait Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun RKPD terkait Rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif
  • 39.  Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD provinsi sudah sesuai dan merupakan penjabaran kebijakan umum dan program pembangunan tahun terkait dalam RPJMD provinsi?  Lakukan perbandingan tabel kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD provinsi.  Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi sesuai dan mengacu serta menunjang indikasi rencana program prioritas tahun RKPD provinsi terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi?  Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan RPJMD provinsi tahun evaluasi dengan tabel indikasi rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif RKPD provinsi.  Apakah rencana program dan kegiatan RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan periode tahun bersangkutan?  Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD provinsi sesuai dan menunjang pencapaian target kinerja program prioritas RPJMD provinsi sesuai dengan tahun bersangkutan?  Apakah pagu indikatif dalam RKPD provinsi mengacu dan merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun bersangkutan?
  • 40. RKPD dan Kumpulan Renja SKPD Provinsi APBD dan Laporan Triwulan Kesesuaia n Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Tida k Ya Lanjut (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) Prioritas dan Sasaran Pembangunan KUA Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif PPAS Program dan kegiatan seluruh Renja SKPD provinsi RKA SKPD provinsi Realisasi pencapaian target Laporan Triwulanan Penyerapan dana Kendala pelaksanaan program
  • 42.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah (LKPJ)  INFORMASI LPPD
  • 43.  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.  Ruang lingkup:  Urusan Desentralisasi (Urusan wajib dan Urusan pilihan)  Tugas Pembantuan  Tugas Umum Pemerintahan
  • 44.  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
  • 45.  Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;  Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;  Pendapatan daerah ( intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi PAD, permasalahan dan solusi)  Belanja daerah ( kebijakan umum anggaran, target dan realisasi belanja serta permasalahan dan solusi)  Penyelenggaraan urusan desentralisasi;  Urusan wajib dan urusan pilihan  Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan  Permasalahan dan solusi  Penyelenggaraan tugas pembantuan; dan  Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.