Makalah ini membahas tentang peran hukum dalam penegakan HAM di Indonesia. Terdapat pengertian HAM, dasar hukum HAM dalam perundang-undangan Indonesia seperti UUD 1945 dan UU No. 39/1999, serta contoh kasus pelanggaran HAM seperti Tanjung Priok, Marsinah, Udin, Aceh, Ambon, dan Poso yang menunjukkan pentingnya peranan hukum dalam memberantas pelanggaran HAM.

1. i
PERAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA
LISA SAVITRI YOUNAN PUTRI
115010101111018

2. ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan Makalah ini yang
alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul " PERAN HUKUM DALAM
PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA " Makalah ini berisikan tentang
informasi pengertian tentang HAM, dasar hukum yang mengatur tentang HAM di
Indonesia serta contoh kasus pelanggaran Ham di Indonesia. Diharapkan Makalah ini
dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang pelaksanaan dan penegakkan
hak asasi manusia di Indonesia . Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun
selalu diharapkan demi kesempurnaan makalah ini . Akhir kata, penulis sampaikan
terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan
makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala
usaha kita. Amin.
Malang, 23 Mei 2012
Penulis

3. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………. i
DAFTAR ISI ……………………. ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………. 1
1.1 Latar Belakang Masalah ……………………. 1
1.2 Rumusan Masalah ……………………. 1
1.3 Tujuan Penulisan ……………………. 1
1.4 Batasan Masalah ……………………. 2
1.5 Metode Penulisan ……………………. 2
BAB II PEMBAHASAN ……………………. 3
2.1 Pengertian HAM ……………………. 3
2.2 Dasar hukum HAM ……………………. 3
2.3 Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia ……………………. 5
BAB III PENUTUP ……………………. 8
3.1 Kesimpulan ……………………. 8
3.2 Saran ……………………. 8
DAFTAR PUSTAKA ……………………. 9

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang
terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan
sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali
dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi
dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu
diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup
bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM
terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita
sendiri. Maka dari itu di sana lah dibutuhkan alat dan sarana yang dapat membatasi
upaya pemenuhan HAM setiap warga Negara di Indonesia yaitu hukum. Dalam hal ini
penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang peranan hukum dalam
melindungi dan mengatur serta mengakkan hak asasi manusia. Maka dengan ini
penulis mengambil judul “Peran hukum dalam penegakkan hak asasi manusia di
Indonesia”
1.2Rumusan Masalah
Dalam makalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Pengertian HAM
2. Dasar hukum HAM dalam perundang-undangan di Indonesia
3. Contoh-contoh pelanggaran HAM
1.3Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

5. 2
1. Untuk mengetahui hakekat dan pengertian HAM
2. Mengetahui dasar-dasar hukum yang mengatur HAM di Indonesia
3. Menganalisis dan mengetahui contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia
dan sejauh mana hukum berperan dalam penegakkannya.
1.4 Batasan Masalah
Agar masalah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada masalah
dan tujuan dalam hal ini pembuatan makalah ini, maka dengan ini penyusun
membatasi masalah hanya pada ruang lingkup HAM.
1.5Metode Penulisan
Dalam hal ini penulis menggunakan:
1. Metode deskritif, sebagaimana ditunjukan oleh namanya, pembahasan ini
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok
orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala
atau lebih (Atherton dan Klemmack: 1982).
2. Penelitian kepustakaan, yaitu Penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan,
mengumpulkan data-data dan keterangan melalui buku-buku dan bahan lainnya
yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.

6. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian HAM
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya
(Kaelan: 2002).
Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching
Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan
bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung
oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).
Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan
bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”
2.2 Dasar hukum HAM dalam perundang-undangan di Indonesia
Pengaturan tentang hak asasi manusia telah diatur dalam beberapa produk hukum di
Indonesia yaitu sebagai berikut :
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia th 1945 pasal 28 :
- Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A)
· Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang syah (Pasal 28 B ayat 1)
· Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas

7. 4
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2)
· Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C
ayat 1)
· Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C ayat 1)
· Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal
28 C ayat 2)
· Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan
perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28 D ayat 1)
· Hak utnuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 3)
· Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D
ayat 3)
· Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 4)
· Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal
28 E ayat 1)
· Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E ayat 1)
· Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E ayat 1)
· Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
untuk kembali (Pasal 28 E ayat 1)
· Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai
hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2)
· Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal
28 E ayat 3)
· Hak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi (Pasal 28 F)
· Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta
benda (Pasal 28 G ayat 1)
· Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G ayat 1)
· Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia (Pasal 28 G ayat 2)

8. 5
· Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H ayat 1)
· Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1)
· Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai
persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat 2)
· Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H ayat 3)
· Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh
siapapun (Pasal 28 H ayat 4)
· Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28
I ayat 1)
· Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut (Pasal 28 I ayat 2) Hak
atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28 I ayat 3)
Undang-undang No. 39 th 1999 tentang hak asasi manusia
2.3 Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Contoh beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia
yaitu :
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang
berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi
pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat
kekerasan dan penembakan.
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya
Porong, Jatim (1994)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT
Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan
diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan
pembunuhan.

9. 6
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)
Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian
Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan
sudah tewas.
d. Peristiwa Aceh (1990)
Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik
dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga
dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan
Aceh merdeka.
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)
Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para
aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang
dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang).
f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan
lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang
warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang
mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka).
g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)
Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999
di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran
dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait.

10. 7
h. Kasus Ambon (1999)
Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat
kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi
penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban.
i. Kasus Poso (1998 – 2000)
Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan
bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso.
j. Kasus Dayak dan Madura (2000)
Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga
memakan banyak korban dari kedua belah pihak.
k. Kasus TKI di Malaysia (2002)
Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari
persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar.
l. Kasus bom Bali (2002) DAN beberapa tempat lainnya
Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang
dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga
negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri.

11. 8
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi dalam pemenuhannya
Negara berwenang untuk membatasinya melalui undang-undang yang dibuat untuk
mengatur pelaksanaan pemenuhan HAM itu sendiri.
Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-
undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam
pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui
hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan
HAM.
3.2Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan
HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM
orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula
HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.
Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menjaga HAM dan
mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.

12. 9
DAFTAR PUSTAKA
http://melisa07.blogspot.com/2011/02/pengertian-ham-menurut-para-ahli.html
http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/ham-dalam-konstitusi-uud-1945-dan.html
http://ml.scribd.com/doc/2534411/UU-Nomor-39-tentang-Hak-Asasi-Manusia