Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Buku panduan apb des partisipatif 2

32 044 vues

Publié le

Panduan Penyusunan APB Desa

Buku panduan apb des partisipatif 2

  1. 1. i MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG-UNDANG DESA PANDUAN PENYUSUNAN APB-DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL MUSTIKA AJI, S.Pd PERENCANAAN PENGANGARAN MONITORING DAN EVALUASI
  2. 2. ii PANDUAN PENYUSUNAN APB -DESA MENUJU MASYARAKAT DESA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN SOSIAL MUSTIKA AJI O81 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com MENYOSONG IMPLEMTASI UDANG- UNDANG DESA
  3. 3. iii Kata Pengantar APB Desa adalah salah satu instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang berpihak pada rakyat miskin dan berkeadilan Gender di tingkat desa. Memahami proses dan seluruh tahapan pengelolaan APB Desa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Proses pengelolaan APB Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalan kan dengan baik. Kebumen , Peretengahan Desember 2014 Mustika Aji
  4. 4. iv DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ……………………………. v BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.1. Pengantar Penggaran Desa Partisipatif 1.2. 1.2. Dasar Hukum BAB II MENGENAL APB DESA 2.1. Mengenal APB Desa 2.2. Anggaran Responsif Gender 2.3. Anggaran Pro Rakyat Miskin 2.4. Alur Penyusunan APB Desa 2.5. Pokja APB Desa BAB III MENYUSUN APB DESA 3.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Desa 3.2. Struktur APB Desa 3.3. Beberapa Kententuan Penggunaan Dana 3.4. Surplus dan Defisit 3.5. Kode Rekening 3.6. Menyusun Pendapatan Desa 3.7.Menyusun Belanja Desa 3.8. Menyusun Pembiayaan Desa 3.9. Menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa 3.10.Musyawarah Anggaran Desa 3.11.Regulasi APB Desa 3.12.Penetapan dan Evaluasi APB Desa 3.13.Menyusun DPA BAB IV PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTISIPATIF
  5. 5. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 5 4.1. Pelaksanaan APB Desa 4.2. Monev APB Desa BAB V MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA 5.1. Menyusun Perubahan APB Desa BAB VI PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APAB DESA 6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran 6.2. Menyusun Pertanggungjawaban APB Desa Lampiran 1. Contoh Kode Program dan Kegiatan 2. Contoh Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 3. Contoh Berita Acara Musyawarah Anggaran Desa 4. Contoh Perdes APB Desa 5. Contoh Perdes Perubahan APB Desa 6. Contoh Perdes Perhitungan APB Desa
  6. 6. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 6 DAFTRAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN Istilah Singkatan Pengertian Anggaran Pendapan dan Belanja Desa APB Desa rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional APBN rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Arah Kebijakan Keuangan kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien. Badan Permusyawaratan Desa BPD Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksaanaan APBDesa. Belanja Desa adalah kewajiban Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Indikator Kinerja Uraian ringkas dengan mengunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Kelompok Kerja Pokja Kelompok Kerja Yang dibentuk untuk melakukan sebuah pekerjaan dalam waktu tertentu Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
  7. 7. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 7 pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan dari ( input ) untuk menghasilkan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa LKMD merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berfungsi membantu Kepdes/Lurah Masalah antara kenyataan yang ada saat ini terjadi kesenjangan dengan apa yang seharusnya diharapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Murenbang forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5(lima) dan 1 (satu) tahunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan. Misi sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh institusi/ organisasi agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan dan disepakati. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan. Pelaksana Kegiatan Perangkat Desa yang tidak menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan. Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
  8. 8. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 8 pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Partisipatif adalah perencanaan yang berbasis kesukarelaan masyarakat untuk berperan dalam rangkaian proses perencanaan. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan desa yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Desa Partisipatif adalah perencanaan pembangunan desa yang dalam setiap tahapan dan mekanisme perencanaan desa tidak hanya didominasi oleh kaum elit dan tokoh desa semata, melainkan semua unsur masyarakat, terutama warga miskin, perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya wajib untuk terlibat aktif. Perencanaan pembangunan desa yang berpihak kepada kelompok miskin adalah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan kelompok miskin dan mengutamakan kepentingan kelompok miskin Profil Desa gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, data potensi Desa dan tingkat perkembangan Desa . Program penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. Peraturan Desa Perdes peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan Daerah Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Rencana Kerja Anggaran RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Desa serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sumber Daya Manusia SDM Kemampuan terpadu dari daya piker dan daya fisik yang dimiliki individu Visi suatu gambaran menantang tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah institusi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. unit pelaksana teknis dinas yang UPTD unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
  9. 9. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 9 BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGANTAR PENGANGGARAN DESA PARTISIPATIF Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah dikemukakan desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam wilayah kabupaten. Berdasarkan hal tersebut, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam merencanakan pembangunan dan pengaturan keuangan. Selanjutnya pengaturan tentang perencanaan pembangunan di tuangkan dalam Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) sedangkan pengaturan tentang Anggaran Desa di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ). Secara substantif penganggaran merupakan proses meng-alokasikan/ memutuskan alokasi sumber daya untuk kegiatan prioritas. Dalam pengertian ini masih terkandung unsur kebutuhan dan sumber daya sebagaimana dalam pengertian substantif perencanaan. Namun demikianyang terpenting adalah konsep kegiatan dan prioritas. Kegiatan dalam proses penganggaran dipahami sebagai “segala tindakan merumuskan kewajiban dan larangan (regulasi) bagi publik, serta pengadaan barang dan jasa (provisi) yang dibutuhkan publik”. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.
  10. 10. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 10 1.2. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Unda ng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; 7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
  11. 11. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 11 BAB II MENGENAL APB DESA 2.1. MENGENAL APB DESA Pengertian  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa  Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut Fungsi APB Desa  Fungsi otorisasi adalah bahwa anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.  Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.  Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa.  Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran desa harus
  12. 12. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 12 memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat desa.  Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara dan mengucapkan keseimbangan fundamental perekonomian desa. Tujuan Penyusunan APB Desa  Pembuatan Kebijakan dan Pengawasan, yaitu meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan dan kinerja pelayanan serta membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan;  Arahan Operasional, yaitu memberikan cara yang lebih sistematis bagi para Kepala Desa dan BPD untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta melakukan analisa program yang berkelanjutan;  Akuntabilititas, yaitu dapat membantu Pemerintahan Desa dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima;  Perencanaan, yaitu menfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran;  Pengelolaan, yaitu memperbaiki dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efesiensi operasional dan cara untuk memperhatikan seberapa efesien sumber daya digunakan dalam menyediakan pelayanan dan pencapaian tujuan;  Penganggaran, yaitu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya dan menginvestasikan kelebihan / surplus dana; dan
  13. 13. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 13  Pengawasan Kerja, yaitu mencapai kinerja yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target serta memberikan masukan dan insentif. Azas Umum APB Desa  Tertib mengandung arti bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.  Taat pada peraturan perundang-undangan mengandung arti bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  Efektif mengandung arti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.  Efisien mengandung arti merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.  Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.  Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa.  Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan  Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
  14. 14. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 14  Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.  Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat 2.2. ANGGARAN RESPONSIF GENDER Anggara Responsif Gender Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan penyusunan anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan serta mengakomodasi 2 hal yakni : 1. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya 2. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Kategori Anggaran Responsif Gender 1. Anggaran untuk kebutuhan spesifik gender Merupakan alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk merespon kebutuhan praktis/strategis khusus laki-laki atau kebutuhan dasar khusus perempuan berdasarkan hasil analisa gender Contoh : o untuk kesehatan reproduksi o untuk perbaikan gizi & makanan (balita/bumil/busui) o untuk pendidikan kewanitaan/ketrampilan dan peningkatan pendapatan o untuk pemenuhan kebutuhan prioritas perempuan dalam pelayanan publik.
  15. 15. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 15 2. Anggaran untuk meningkatkan kesempatan yang setara/peluang yg sama antara laki-laki dan perempuan  Merupakan alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender, ditujukan sebagai tindakan affirmatif untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender  Didesain untuk membiayai program atau kegiatan untuk laki-laki & perempuan dari ketertinggalan Contoh : 1. program pelatihan dalam pengembangan bisnis 2. pelatihan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan 3. pelatihan yg mendukung untuk menduduki jabatan strategis 4. kredit usaha kecil & menengah 5. penyediaan penitipan anak di tempat-tempat kerja 6. penanganan anak jalanan 7. pengentasan kemiskinan 3. Anggaran untuk pelembagaan keadilan gender Merupakan alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia a. Alokasi anggaran untuk advokasi & sosialisasi Untuk melakukan integrasi secara penuh analisis gender ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan & evaluasi terhadap program/kegiatan Contoh : o untuk menyusun profil desa responsif gender o untuk melakukan studi & analisis gender o untuk lokakarya dan kelembagaan PUG
  16. 16. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 16 b. Anggaran tidak dialokasikan khusus untuk perempuan atau laki-laki saja tetapi pemanfaatan anggarannya/proporsinya ditetapkan sejalan dengan rencana peningkatan keadilan dan kesetaraan gender. Persentase alokasi untuk mendukung pelaksanaan PUG setiap sektor Contoh : o untuk pembangunan fasilitas umum (toilet, parental room) yg jumlahnya proporsional o untuk pemberian beasiswa bagi laki-laki & perempuan. 4. Keuntungan Anggaran Responsif Gender 1. Terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan setiap kelompok masyarakat (laki- laki dan perempuan) dalam program dan kegiatan pembangunan 2. Anggota masyarakat, baik laki-laki dan perempuan mempunyai akses dan menerima manfaat sama dari hasil pembangunan 3. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam mengontrol proses pembangunan 4. Gender gap antara laki-laki dan perempuan dapat diminimalisir 2.3. ANGGARAN PRO RAKYAT MISKIN Anggaran yang berpihak pada orang miskin menjadi sebuah keniscayaan, sebagai salah satu wujud implementasi fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya ada tiga landasan hak bagi warga miskin menuntut hal ini, yaitu: hak asasi manusia, hak warga negara, hak ekonomi sosial dan budaya. Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang konsep dari anggaran yang berpihak pada orang miskin. Jika dilihat dari kerangka demokrasi, anggaran berpihak pada orang miskin (pro poor budget) berproses secara partisipatif yang melibatkan partisipasi rakyat, dan secara substantif ia bersifat responsif dan berpihak kepada hak dan kepentingan orang miskin yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan alokasi-distribusi anggaran. Kelompok Kerja Pro Poor Budget misalnya, memberi pemahaman bahwa anggaran pro poor berarti anggaran yang memihak orang miskin atau dapat diterjemahkan pula
  17. 17. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 17 sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Tidak jauh berbeda, Fridolin Berek dkk (2006) memberi tiga pengertian pro poor budget. Pertama, suatu anggaran yang mengarahkan pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak kepada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan dan atau terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar rakyat miskin. Atas dasar pendapat tersebut maka secara umum anggaran yang berpihak pada orang miskin sering dimaknai sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang miskin. Konsep kebutuhan dasar sendiri diinterpretasikan sebagai:  kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan, tempat tinggal (shelter), dan pakaian.  Essential services ( pelayanan publik dasar ) untuk konsumsi kolektif yang ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, transportasi publik, kesehatan dan fasilitas pendidikan.  Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka. 2.4. ALUR PENYUSUNAN APB DESA Alur / Tahapan Penyusunan APB Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen public sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat sebagai yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Keuangan Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang di gunakan untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat benar benar akan terwujud.
  18. 18. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 18 Secara garis besar alur Penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai tergambar dalam bagan berikurt inii. MUSBANGDES PER KADES RKPDesa MENYUSUN RKA PERDES APB Desa PERUBAHAN APB Desa PERHITUNGAN APB Desa SOSIAISASI APB Desa PERDES RPJMDes Draf Rancangan RAPB Desa SKALA KABUPATEN LPJ KADES Rancangan RAPB Desa Musyawarah Anggaran Desa MUSYAWARAH BPD PELAKSANAAN APB Desa DAN ADMINISTRASI KEUANGAN MURENBANGCAM SKALA DESA SEKDES MENGKOMPILASI RKA EAVALUASI OLEH BUPATI Pembahasan Di fokukuskan pada Kesusaian dg RKP Desa ALUR PENYUSUNAN APB DESA PARTISIPATIF PERUBAHAN DPA MENYUSUN DPA Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif adalah sebagai berikut 1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Pengkat Desa ) 2. BPD 3. Warga masyarakat ( Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin ) 4. Bupati
  19. 19. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 19 PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN APB DESA PEMDES BPD BUPATI MASYARAKAT 1. Pembahasan 2. Persetujuan 3. Penetapan Komunikasi politik Penyepakatan 1. Evaluasi 2. Pembinaan 3. Pengawasan Peran Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APB Desa Masing masing pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa Partisipatif mempunyai peran sendiri sendiri sesuia dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing. a. Peran Kepala Desa 1. Membahas dan menyetujui Raperdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban bersama BPD 2. Menetapkan Perdes APB Desa 3. Mensosialisasikan perdes APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban APB Desa 4. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa 5. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa 6. menetapkan bendahara desa 7. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
  20. 20. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 20 8. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. b. Peran Sekertaris Desa 1. Menyusun RKA 2. Menyusun Draf Raperdes APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa. 3. Menyusun DPA. 4. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa. 5. Mendokumentasikan proses penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa. c. Peran BPD 1. Membahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama; (Pembahasan dimaksud di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa ) 2. Menyetujui dan menetapkan anggaran 3. Pengawasan Proses Penyusunan dan Implementasi APB Desa d. Peran Maysarakat 1. Konsolidasi partisipan 2. Agregasi kepentingan ( mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda ) 3. Memilih preferensi ( prioritas ) 4. Monitoring dan evaluasi e. Peran Bupati 1. Melakukan Evaluasi 2. Melakukan Pembinaan 3. Melakukan Pengawasan
  21. 21. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 21 BAB III MENYUSUN APB -DESA 3.1. KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA. Konsistensi secara bahasa berarti tetap (tidak berubah ubah), taat asas, ajeg berarti “ ( kamus besar bahasa Indonesia) Yang dimaksud konsistensi dalam hal ini adalah ketaatan terhadap rencana dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan pengertian konsisten tidak sebatas itu, konsistensi antara aturan main dengan pelaksanaan ,janji dengan implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, dan tidak ada perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang. Namun dalam hal ini perencanaan dan penganggaran yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan, sinkronisasi dan sinergitas setiap program dan kegiatan (mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban). Perencanaan dapat dikatakan sebagai upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di suatu wilayah baik Negara, daerah atau Desa dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial; sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak terpisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermuara pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan 3.2. STRUKTUR APB DESA Struktur APB Desa 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan
  22. 22. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 22 A. PENDAPATAN 1. KELOMPOK PENDAPATAN DESA 1.1. Pendapatan asli Desa 1.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1.3, Bagi Hasil Pajak 1.4. Bagi Hasil Retribusi 1.5. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 1.6. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya 1.7. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; 1.8. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 2 JENIS DAN OBJEK PENDAPATAN DESA 2.1. Pendapatan asli desa dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari 1. hasil usaha Desa 2. hasil kekayaan Desa 3. hasil swadaya dan partisipasi 4. hasil gotong royong; dan 5. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah 2.2. 1. Hasil Usaha Desa dirinci menjadi objek pendapatan sebagai berikut 1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa/Badan Usaha Milik Desa 2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah 3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/Badan Usaha Milik Negara; 4. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat; dan Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
  23. 23. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 23 5. lain-lain usaha Desa yang sah. 2.2.2. Hasil Kekayaan Desa dirinci menjadi objek pendapatan sebagai berikut 1. Tanah Kas Desa; 2. Pasar/Kios Desa; 3. Bangunan Desa; 4. tambatan perahu; 5. objek rekreasi yang dikelola oleh Desa; 6. Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan 7. lain-lain kekayaan Desa 2.2.3. Hasil Swadaya dan Partispasi dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi 1. swadaya dan partispasi berupa uang; 2. swadaya dan partispasi berupa material; dan 3. swadaya dan partispasi berupa tenaga 2.2.4. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah dirinci menurut objek pendepatan 1. pungutan desa; 2. hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan 3. jasa giro/pendapatan bunga 4. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa; dan 5. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan 2.2. Dana Desa Yang Bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1. Dana Desa 2.3. Bagi Hasil Pajak dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari 1. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 2. dan sebagainya 2.4. Bagi Hasil Restribusi dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari 1. Bagi Hasil Restribusi Pasar 2. dan sebagainya 2.5. Bagian Dana Perimbangan yang di terima Daerah dbagi menurut Jenis 1. Alokasi Dana Desa
  24. 24. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 24 2.6. Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya terdiri dari 1. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah 2. Bantuan Keungan Dari Pemerintah Propinsi 3. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten 2.7. Hibah terdiri dari 1. Hibah Dari Pemerintah 2. Hibah Dari Pemerintah Propinsi 3. Hibah Dari Pemerintah Kabupaten 4. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan sebagainya 2.8. Lain-lain Pendaptan Desa Yang Sah B. BELANJA 1. KELOMPOK BELANJA DESA 1.1. Belanja Langsung 1.2. Belanja Tidak Langsung 2. JENIS DAN OBJEK BELANJA DESA 2.1. Jenis Belanja Langsung terdiri dari a. Belanja Pegawai / Honorarium b. Belanja Barang / Jasa c. Belanja Modal 2.1.1. Objek Belanja Pegawai terdiri dari a Belaja Pegawai / Belanja Honorarium 2.1.2. Objek Belanja Barang dan Jasa terdiri dari a. mencakup belanja barang pakai habis b. bahan material c. jasa kantor d. perawatan kendaraan bermotor e. cetak / penggandaan; Belanja Langusng Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
  25. 25. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 25 f. sewa rumah /gedung/gudang/parkir, sewa mobilitas, alat berat, perlengkapan dan peralatan kantor; g. makanan dan minuman h. pakaian dinas beserta atributnya; dan i. perjalanan dinas. j. Dan sebagainya 2.1.3. Objek Belanja Modal terdiri dari a. Belanja Modal Tanah b. Belanja Modal Jaringan c. Belanja Modal Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan d. Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga e. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio / Komunikasi f. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan g. Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan h. dan sebagainya 2.2. Jenis Belanja Tidak Langsung terdiri dari a. Belanja Pegawai/ Pengasilan tetap b. Belanja Subsidi c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial e. Belanja Bantuan Keuangan f. Belanja Tak terduga 2.2.1. Objek Belanja Pegawai / Penghasilan tetap terdiri dari a. Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan
  26. 26. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 26 b. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD c. Tambahan Penghasailan Aparat Pemerintah Desa d. dan sebagainya 2.2.2. Objek Belanja Subsisdi terdiri dari a. Subsidi kepada Lembaga b. Subsidi kepada Kelompok c. dan sebagainya 2.2.3. Objek Belanja Hibah terdiri dari a. Hibah kepada Pemerintah / Provinsi / Kabupaten b. Hibah kepada badang/lembga/ organisasi swasta c. Hibah kepada kelompok masyarakat / perorangan d. dan sebagainya 2.2.4. Objek Belanja Bantuan Sosial terdiri dari a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) b. Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan c. Dan sebagainya 2.2.5. Objek Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa b. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pendidikan c. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Kesenian d. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Keagamaan e. Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar f. Dan sebagainya 2.2.6. Objek Belanja Tak Terduga terdiri dari a. Keadaan Darurat b. Bencana alam Bantuan Keuangan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi kewajibannya guna terpenuhinya standar pelayanan minimum.
  27. 27. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 27 c. Dan sebagainya C. PEMBIAYAAN 1. KELOMPOK PEMBIAYAAN 1.1 Penerimaan Pembiayaan 1.2. Pengeluaran Pembiayaan 2. JENIS DAN OBJEK PEMBIAYAAN DESA 2.1. Jenis Penerimaan Pembiayaan terdiri dari a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya b. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan c. Penerimaan Pinjaman d. Dan sebagainya 2.2. Jenis Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penyertaan Modal Desa c. Pembayaran Utang d. Dan sebagainya 3.3. BEBERAPA KETENTUAN PENGGUNAAAN DANA 3.3.1 Penggunaan Dana Pada Belanja Langsung  Belanja Pegawai diperutukan bagi pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.  Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 ( dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan.  Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas ) bulan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnyapemerintahan desa
  28. 28. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 28 3.3.2. Penggunaan Dana Pada Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji/penghasilan dan/atau tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparat Desa/lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Belanja Hibah  Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya  Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Desa yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat / perorangan  Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi tanggung jawab desa guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  Hibah kepada perusahaan bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.  Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.  Belanja hibah bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah 
  29. 29. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 29 c. Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat/perorangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tidak diberikan secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran , selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. d. Belanja Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, apabila Pemerintah Desa telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan yang menjadi kewajibannya guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan. e. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya. 3.3.3. Penggunaan Dana Pada Pembiayaan a. SILPA SiLPA meliputi pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, pelampauan penerimaan dana bantuan, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak Ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan  menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;  mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung  melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; dan  mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
  30. 30. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 30 b. Dana Cadangan  Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.  Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan  Dalam hal program dan kegiatan telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan dipindahbukukan ke rekening Kas Desa. c. Penyertaan Modal Penyertaan Modal Desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 3.4. SURPUS DAN DEFISIT  Selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APB Desa.  Surplus APB Desa terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja desa.  Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan desa diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja desa.  Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan pinjaman
  31. 31. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 31 3.5. KODE REKENING Untuk menyusun APB Desa harus memperhatikan kode rekening yang ada. Urutan susunan kode rekening APB Desa dimulai dari kode bidang , kode urusan , kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.  Kode bidang kewenangan desa yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode bidang  Setiap urusan yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode urusan .  Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.  Setiap program, kegiatan, dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode program, kode kegiatan.  Setiap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang dicantumkan dalam APB Desa ( penganggaran ) menggunakan Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Jenis, Kode Obyek dan Kode Rincian Obyek  Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening. 3.6. MENYUSUN PENDAPATAN DESA PENGERTIAN Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Catatan : Pengaturan tentang kode reking diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keangan Desa sehingga untuk mengetahui kode rekening silakan merujuk pada regulasi yang ada.
  32. 32. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 32 Langkah langkah menyusun Pendapatan Desa tertera dalam gambar tabel dibawah ini. 1. BAHAN YANG DIPERLUKAN  Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu  Perdes tentang pungutan desa  Iventaris Kekayaan Desa  Regulasi Kabupaten ( Peraturan yang berkaitan dengan pendapatan desa )  Pagu indikatif dari Propinsi dan Kabupaten 2. INDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN DESA Agar dapat menyusun Pendapatan Desa dengan baik terlebih dahulu harus di indentfikasikan sumber sumber Pendapatan Desa  Indentifikasikan sumber pendapatan asli desa  Indentifikasikan sumber pendapatan dana perimbangan  Indentifikasikan sumber pendapatan lain yang sah  Indentifikasikan potensi sumber pendapatan desa 3. MENENTUKAN TARGET PENDAPATAN ASLI DESA Menentukan target Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan langkah langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :  Meneliti buku kas umum dan buku kas pembantu pendapatan  Meneliti buku inventaris kekayaan desa  Mengkaji Perdes tentang pungutan desa  Menkaji potensi sumber pendapatan desa  Mengkaji kesepatan-kesepakatan warga tentang partisipasi dan gotong- royong  Mengkaji Pagu indkatif DD,ADD, BHP dan BHR dari Kabupaten  Menentukan target Pendapatan Desa  Mengisi Format RKA Desa
  33. 33. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 33 Contoh Format Formulis RKA Desa 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DESA Formulir RKA – DESA 1 Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. ……………… Rincian Anggaran Pendapatan Desa Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Tri Wulan Volume Satuan Tarif/ Harga I II III IV 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx x X x xx Xx Jumlah ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Desa: No Nama Nip Jabatan Tandatangan 1 3.7. MENYUSUN BELANJA DESA Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa Terdiri dari a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung
  34. 34. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 34 a. MENYUSUN BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. Pengertinan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. 2. Bahan Yang Diperlukan Agar dapat menyusun Belanja Tidak Langsung bahan bahan di bawah ini harus dipersiapkan terlebih dahulu.  Realisasi Belanja Desa pada tahun anggaran lalu  Daftar Infentaris Pegawai / Perangkat Desa  RKP Desa  Regulasi yang berkaitan dengan belanja Tidak Langsung misal Peraturan dan SK Bupati tentang Tunjangan Perangkat Desa dsb. 3. Langkah Menyusun Belanja Tidak Langsung  Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Belanja Tidak Langsung yang ada di desa Misal belanja Pengawai, Belanja Hibah dll  Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek belanja Tidak Langsung  Masukan dalam Format RKA Belanja Tidak Langs
  35. 35. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 35 Contoh Format Formulis RKA Desa 2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir RKA DESA 2.1 DESA Desa …… Kecamatan … Kabupaten/Kota .. Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx xx. …………………. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah ( Rp ) Tri Wulan Volume Satuan Harga satuan I II III IV 1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10 x x x Xx Xx x x x Xx Xx x x x Xx Xx x x x Xx Xx x x X Xx Xx Jumlah Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama Nip Jabatan Tnada Tangan 1 b. MENYUSUN BELANJA LANGSUNG 1. PENGERTIAN Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2. BAHAN YANG DIPERLUKAN  Realisasi penerimaan Desa pada tahun anggaran lalu  Perdes tentang pungutan desa  Iventaris Kekayaan Desa Regulasi Kabupaten 3. LANGKAH MENYUSUN BELANJA LANGSUNG  Identikasi Belanja Langsung  Hitung Besaran Anggaran pada setiap item belanja Tidak Langsung  Masukan dalam Format RKA ( 2.2.1 )
  36. 36. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 36 Cntoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA – DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2.1 Tahun Anggaran … Bidang : x. xx. …………………. Urusan : x. xx xx. …………………. Program : x. xx xx. xx. …………………. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. …………………. Lokasi kegiatan ….. Jumlah Tahun n-1 Rp ……………….(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n Rp ……………….(……………………………………………………..) Jumlah Tahun n+1 Rp ……………….(……………………………………………………..) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : …………. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Desa Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah ( Rp ) Tri Wulan Volume Satuan Harga satuan I II III IV 1 2 3 4 5 6=(3x5) 7 8 9 10 X X x xx xx X X x xx xx Jumlah ……..,tanggal ….. Pelaksana Kegiatan (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama Nip Jabatan Tnada Tangan 1 2
  37. 37. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 37 Contoh Format Formulis RKA Desa 2.2.1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA-DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2 Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. ..…………………. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Jumlah Program Kegiatan Tahun n Tahun Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1 1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7 +8 10 Xx Program.. Xx Kegiatan …. Xx Program … Xx Kegiatan …. Xx dan sebagainya Jumlah ……..,tanggal ….. Sekertaris Desa (tanda tangan) (nama lengkap) 3.8. MENYUSUN PEMBIAYAAN DESA Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiyaan terdiri dari a. Penerimaan Pembiyaan b. Pengeluaran Pembiyaa
  38. 38. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 38 a. MENYUSUN PENERIMAAN PEMBIYAAN 1. Pengertian Penerimaan Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2. Bahan Yang Diperlukan Perhitungan APB Desa 3. Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa  Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Penerimaan Pembiayaan desa  Hitung Besaran Anggaran pada setiap Rincian Penerimaan Pembiayaan desa  Masukan dalam Format RKA 3.1. Contoh Format RKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA – DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 3.1 Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 X X X Xx Xx X X X Xx Xx X X X Xx Xx Jumlah Penerimaan ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1
  39. 39. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 39 b. MENYUSUN PENGELUARAN PEMBIYAAN 1. PENGERTIAN Pengeluaran Pembiayaan Desa adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2 BAHAN YANG DIPERLUKAN  Realisasi APB Desa pada tahun anggaran lalu 3 Langkah Menyusun Penerimaan Pembiayaan Desa  Identifikasi Kelompok, Jenis dan Objek Pengeluaran Pembiayaan  Hitung Besaran Anggaran pada setiap objek Pengeluaran Pembiayaan  Masukan dalam Format RKA Pengeluaran Pembiayaan. Contoh RKA Pengeluaran Pembiayaan Desa RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir DESA RKA – DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 3.2 Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. …………………. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 X X x Xx Xx X X x Xx Xx Jumlah Pengeluaran ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap) Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Tim Anggaran Pemerintah Desa: No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1
  40. 40. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 40 3.9. MENYUSUN RINCIAN DAN RINGKASAN APB DESA Setelah semua RKA terselesaikan lagkah selanjutnya adalah menyusun Rincian dan Ringkasan APB Desa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa. Urut-urutan penyusunan Rincian dan Ringkasan APB Desa seperti dalam bagan dibawah ini. ALUR FORMAT PENYUSUNAN APAB DESA FOMAT RKA PENDAPATAN FOMAT RKA BELANJA LANGSUNG FOMAT RKA BELANJA TIDAK LANGSUNG FOMAT RKA RANGKUMAN BELANJA LANGSUNG FORMAT RINCIAN APB DESA FORMAT RINGKASAN APB DESA FOMAT RKA PENERIMAAN PEMBIAYAAN FOMAT RKA PENGELUARAN PEMBIAYAAN Format Rincian APB Desa KODE REKENING URAIAN TAHUN BERJALAN KET. Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx PENDAPATAN DESA Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx JUMLAH PENDAPATAN xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx BELANJA DESA xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx JUMLAH BELANJA SURPLUS xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx PEMBIAYAAN xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx xxx Xxx Xxx xxx xxx Xxx Xxx Xxx JUMLAH PEMBIAYAAN
  41. 41. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 41 Format Ringkasan APB Desa KODE REKENING URAIAN TAHUN BERJALAN KET. xx xx xx xx PENDAPATAN DESA xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx JUMLAH PENDAPATAN xx xx xx xx BELANJA DESA xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT xx xx xx xx PEMBIAYAAN xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx JUMLAH 3.10. MUSYAWARAH ANGGARAN DESA Musyawarah Anggaran Desa adalah wadah bersama antar pelaku di tingkat Desa untuk membahas Anggaran Desa ( APB Desa ). TUJUAN  Menyepakaati Besaran Pendapatan Desa  Menyepakati Besaran Belanja Desa  Menyepakati Pembiayaan Desa METODE  Ceramah  Curah pendapat  Diskusi  Tanya jawab PESERTA
  42. 42. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 42 1. Delegasi dusun terdiri dari:  unsur Warga miskin ,  unsur perempuan,  unsur anak / pemerhati anak 2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan desa 3. Unsur Diffable (masyarakat berkebutuhan khusus) 4. Perwakilan kelompok ekonomi di tingkat desa 5. Anggota BPD 6. Pemerintah Desa. NARASUMBER 1. Pemerintah Desa 2. Kecamatan 3. Pendamping program yang ada di wilayah tersebut PEMANDU Pokja / Tim Anggaran Desa KELUARAN Draf Rancangan APB Desa TAHAP PERSIAPAN MUSYAWARAH ANGGARAN DESA 1. Pokja/ Tim Anggaran Desa menetapkan jadwal, tempat, peserta dan agenda Musyawarah Anggaran Desa. 2. Pokja/ Tim Anggaran Desa menyiapkan peralatan serta format-format yang dibutuhkan (spidol, kertas plano, daftar hadir, berita acara ) 3. Distribusi undangan. TAHAP PELAKSANAAN MUSYAWARAH ANGGARAN 1. Pendaftaran peserta Musyawarah Anggaran .
  43. 43. Mustika aji 081 391 016 316 maji_binainsani@yahoo.com 43 2. Pokja/ Tim Anggaran Desa memaparkan tujuan, metode serta keluaran Musyawarah Anggaran. 3. Paparan dari narasumber 4. Pokja/ Tim Anggaran Desa memfasilitasi Musyawarah Anggaran Desa 5. Pokja/ Tim Anggaran Desa mendokumentasikan proses dan hasil Musyawarah Anggaran Desa.
  44. 44. 55 3.11. REGULASI APB DESA BENTUK REGULASI APB Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa OUTLINE PERDES APB - Desa PERATURAN DESA ..................... KECAMATAN ....................., KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ......... TAHUN ........ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ……………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................., Menimbang : a. b. Mengingat : 1. 2. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ..................... dan KEPALA DESA ..................... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ….-…. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat 2. BAB II ………………………………… Pasal 2 (1) : (2) . Pasal 3 ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ Ditetapkan di .............................. pada tanggal ……………………… Kepala Desa ....................., ………………….…. (Cukup ditulis nama lengkap saja tanpa gelar)
  45. 45. b. PENETAPAN DAN EVALUASI APB DESA a. Penetapan Rancangan APB Desa 1. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama; 2. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya; 3. Pembahasan BPD menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa; 4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala ,Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; 5. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. b. Evaluasi Rancangan APB Desa 1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi; 2. Bupati/Walikota, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja; 3. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desamenjadi Peraturan Desa 4. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; 5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan
  46. 46. Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya; 6. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; 7. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud; 8. Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa; 3.12. MENYUSUN DPA Setelah APB Desa di tetapkan langkah selanjutnya adalah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA). Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran . a. Penyusunan  DPA Dibuat setelah APB Desa di tetapkan  DPA dibuat oleh Pelaksana Kegiatan  Penyusunan DPA mengacu pada RKA yang telah di evaluasi b. Bahan Yang diperlukan  Format DPA Desa  Dokumen Rincian APB Des  Dokumen RKA yang telah dievaluasi c. Macam macam DPA Desa  DPA Desa 1  DPA DESA 2.1  DPA DESA 2.2.1  DPA DESA 2.2.2  DPA DESA 3.1  DPA DESA 3.2
  47. 47. Contoh Format Format DPA Desa 1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA NOMOR DPA DESA Formulir DPA - DESA 1 X.XX XX 00 00 4 Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga 1 2 3 4 5 6 = 3x5 xx xx xx xx Xx xx xx xx xx Xx Jumlah Rencana Pendapatan Per Triwulan Triwulan I Rp................. ……..,tanggal ….. Bendahara Desa (tanda tangan) (nama lengkap) Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp................. Jumlah Rp................. Contoh Format DPA Desa 2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN DESA NOMOR DPA DESA Formulir DPA - DESA 2.1 X.XX XX 00 00 5 1 Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Desa Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan Jumlah (Rp) Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3x5 Xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp................. ……..,tanggal ….. Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Bnedahara Dssa Triwulan IV Rp................. (tanda tangan) Jumlah Rp................. (nama lengkap)
  48. 48. Contoh Format DPA Desa 2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA DESA FORMULIR DPA - DESA X.XX XX XX XX 5 2 DESA 2.2.1 Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Bidang : x. xx. …………………........................... Urusan : x. xx. xx. …………………....................... Program : x. xx. xx.xx ………………...................... Kegiatan : x. xx. xx.xx .xx…………...................... Waktu pelaksanaan : .......................................……………… Lokasi kegiatan : .......................................……………… Sumber dana : .......................................……………… Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan :......................... Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Desa Kode Uraian Rincian Penghitungan Jumlah Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 6 = 3x5 xx xx xx xx Xx xx xx xx xx Xx xx xx xx xx Xx Jumlah Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan I Rp................. ……..,tanggal ….. Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Pelaksana Kegiatan Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp................. (tanda tangan) Jumlah Rp................. (nama lengkap)
  49. 49. Contoh Format DPA Desa 2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DESA DPA – DESA Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. 2.2 Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : Organisasi : Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Program / Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sumber dana Triwulan Jumlah I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 xx Program …… xx Kegiatan …….. xx Kegiatan …….. xx dan sebagainya ……. Xx Program ….. xx Kegiatan ……. xx Kegiatan ……. xx dan sebagainya …….. Xx dan sebagainya …… xx dan sebagainya …… Jumlah ……..,tanggal ….. Pejabat Pengelola Keuangan Desa (tanda tangan) (nama lengkap)
  50. 50. Contoh Format DPA Penerimaan Pembiayaan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA NOMOR DPA DESA Formulir DPA - DESA 3.1 X.XX XX 00 00 6 1 Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 Xx xx Xx xx xx Xx xx Xx xx xx Jumlah Penerimaan Rencana Penerimaan Per Triwulan Triwulan I Rp................. ……..,tanggal ….. Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Bendahara Desa Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp................. (tanda tangan) Jumlah Rp................. (nama lengkap) Contoh Format DPA Pengeluaran Pembiayaan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DESA NOMOR DPA DESA Formulir DPA - DESA 3.2.X.XX XX 00 00 6 2 Desa ………….. Kecamatan ……………… Kabupaten/Kota ……. Tahun Anggaran … Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………… Organisasi : x. xx. xx. ………………… Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3 xx xx Xx xx Xx xx xx Xx xx Xx Jumlah Pengeluaran Rencana Pengeluaran Per Triwulan Triwulan I Rp................. ……..,tanggal ….. Triwulan II Rp................. Triwulan III Rp................. Bendahara Desa Triwulan I Rp................. Triwulan IV Rp................. (tanda tangan) Jumlah Rp................. (nama lengkap)
  51. 51. BAB IV PELAKSANAAN DAN MONEV APB DESA PARTSIPATIF 1.1. PELAKSANAAN APB DESA Asas Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dikelola dalam APB Desa  Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.  Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APB Desa.  Pengeluaran dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran  Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Setiap Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa.  Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa  Pengeluaran kas Desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.  Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus, dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah cukup
  52. 52. untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, misal belanja pegawai, belanja barang dan jasa.  Belanja bersifat wajib merupakan belanja untuk pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, misalnya : pendidikan, kesehatan dan /atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.  Bendahara Desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelaksanaan Pendapatan Desa 1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; 3. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APB Desa 4. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; 5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; 6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; Pelaksanaan Belanja Desa 1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa; 3. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada pin 2 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
  53. 53. 4. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa Sekertaris Desa Bendahara Desa PelaksanaanPembangunan Pelaksana Kegiatan spj Meneliti Kebenaran Kesuian Dengan DPA Surat Permintaan Pembayaran Pencairan Dana Menerbitkan Surat Perintah Membayar ALUR PELAKSANAAN BELANJA DESA 4.2. MONEV APB DESA Pengertian  Monitoring Adalah sebuah kegiatan mengumpulkan data / informasi tetang perkembangan sebuah kegiatan atau pelaksanaan kebijakan dan dilakukan secara berkala pada waktu selama proses kegiatan berlangsung  Evaluasi adalah kegiatan menilai secara keseluruhan apakah kegiatan atau kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, biasanya dilakukan pada akhir kegiatan
  54. 54.  Monitoring dan Evaluasi APB Desa Partisipatif adalah serangkaian kegiatan pengumpulan informasi / data dan penilaian tentang pelaksanaan APB Desa yang pelaksanaanya melibat stake holder terkait. Siapa Yang Melakukan Monev  Masyarakat Desa  Sebaiknya di bentuk tim dan disepakati dalam musyawarah anggaran desa Prinsip Monev  Mengukur fakta dengan benar dan akurat  Berdasarkan apa yang dilihat, dan tidak melakukan interpretasi.  Mengukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan  (1) Apakah dengan melihat kita bisa mengukur pendapat? Dan (2) Apakah dengan metode observasi bisa mengevaluasi perilaku?  Tepat waktu  sesuatu sudah harus dilakukan tepat waktunya  Biaya sesuai dengan resiko yang dihindari  Menghindari resiko yang lebih besar (biaya) artinya biaya monev lebih besar dari biaya program  Fleksibel terhadap perubahan lingkungan  Misalnya ingin memonitoring dan mengevaluasi, tetapi ditemukan bahwa terjadi suatu perubahan terhadap apa yang seharusnya dievaluasi yang dapat dilihat (tampak). Namun data yang diambil agak sulit diterima  Ditujukan untuk memastikan tindakan  Bukan mencari kesalahan Langkah langkah Monev  Memutuskan bersama metode monitoring dan evaluasi  Undang semua pemangku kepentingan  Melibatkan masyarakat dalam monitoring  Mengembangkan konsep saling belajar  Melibatkan masyarakat dalam mengevaluasi  Hasil evaluasi dinilai bersama dalam pertemuan untuk memutuskan tindak lanjut.  Memutuskan bersama tindak lanjut  Apa yang harus diperbaiki
  55. 55. BAB V MENYUSUN PERUBAHAN APB DESA Perubahan APB Desa adalah Perubahan atas apa yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan . Waktu Perubahan Anggaran  Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa  Perubahan APB Desa ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir TUJUAN Perubahan APB Desa diadakan dengan maksud untuk mengevaluasi pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan dan untuk menampung perubahan – perubahan , baik pendapatan maupun belanja SEBAB DILAKUKAN PERUBAHAN APB DESA  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran , antar kegiatan, dan antar jenis belanja;  keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;  keadaan darurat; dan  keadaan luar biasa.  Identifikasikan peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.  Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA P-Desa). Pendanaan Keadaan Darurat, yaitu bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
  56. 56.  Dalam format RKA P -Desa dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek,dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.  Masukan dalam Format Rincian dan Ringkasan Perubahan APB Desa Contoh Format Rincian APB Desa Perubahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG X X X X X X X PENDAPATAN DESA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH PENDAPATAN X X X X X X X BELANJA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT X X X X X X X PEMBIAYAAN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH PEMBIAYAAN JUMLAH.
  57. 57. Contoh Format Rinkasan APB Desa Perubahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG x x x x PENDAPATAN x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x JUMLAH x x x x BELANJA x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x JUMLAH SURPLUS/DEFISIT x x x x PEMBIAYAAN x x x x x x x x x x x x x x x x JUMLAH DPA PERUBAHAN Adanya berbagai dinamika pengelolaan keuangan Desa dan perubahan asumsi, penyesuaian target maupun perubahan kebijakan, berimplikasi pada perubahan APB Desa Perubahan APBD tentunya berimplikasi pada perubahan Dokumen DPA. Perubahan DPA dilakukan oleh sekertaris Desa di bantu oleh perangkat desa lainya Berikut ini ada Format DPA Perubahan dan cara mengisinya
  58. 58. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN…………………., KABUPATEN ……………. TAHUN ANGGARAN …………. Organisasi : …………………………………………….. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAM- BAH / (BERKU- RANG) RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ………………… Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp……… Kepala Desa ............................... Sekretaris Desa ................................... Bendahara Desa ...................................... DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN…………………., KABUPATEN ……………. TAHUN ANGGARAN …………. Organisasi : …………………………………………….. RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAM- BAH/ (BERKU- RANG) RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ………………………. Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ ____________ Jumlah : Rp……… Kepala Desa ............................... Sekretaris Desa ................................... Bendahara Desa ...................................... DPA- PEDAPATAN DPAP- BELANJA TIDAK LANGSUNG
  59. 59. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN DESA…………………......., KECAMATAN…………………., KABUPATEN ……………. TAHUN ANGGARAN …………. Bidang :…………………………………………….. Urusan : …………………………………………….. Program Kegiatan Lokasi kegiatan Urusan Pemerintahan Jumlah Tahun n-1 Jumlah Tahun n Jumlah Tahun n+1 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Masukan Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DESA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAM- BAH/ (BERKU- RANG) RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH (Rp)VOLUME SATUAN HARGA SATUAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUMLAH cana Penarikan Dana : Disahkan Telah Dievaluasi ………………………. Peng. Tri.Wln I : Rp........ II : Rp....... III: Rp....... IV: Rp........ _____________ Jumlah : Rp……… Kepala Desa ............................... Sekretaris Desa ................................... Pelaksana Kegiatan ...................................... DPAP-BL
  60. 60. BAB VI PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA 6.1. Menyusun Perhitungan Anggaran a. Pengertian Perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran bersangkutan baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan b. Waktu Penyusunan Perhitungan APB Desa Penetapan Perhitungan APB Desa selambat-lambatnya bulan januari setelah tahun anggaran berakhir. PERHITUNGAN PENDAPATAN PERHITUNGAN APB Desa Draf Rancangan Perhitungan APB Desa Rancangan Perhitungan R APB Desa Musyawarah Anggaran Desa MUSYAWARAH BPD SEKDES MENGKOMPILASI ALUR PENYUSUNAN PERHITUNGAN APB DESA PARTISIPATIF PERHITUNGAN BELANJA 1. Buku Kas 2. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran / belanja 1. Buku Kas 2. Buku kas pembantu perincian obyek pendapatan
  61. 61. a. Menyusun Perhitungan Pendapatan Desa 1. Periksa dan teliti kembali berapa target pendapatan desa pada perdes perubahan APB Desa 2. Periksa dan hitung pendapatan desa pada buku kas, Buku kas bantu penerimaan 3. Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening APB Desa 4. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom realisasi b. Menyusun Perhitungan Belanja Desa 1. Periksa dan teliti kembali berapa target belanja desa pada perdes perubahan APB Desa 2. Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas bantu belanja 3. Kumpulkan dan jumlahkan sesuai rekening pada APB Desa 4. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom realisasi c. Menyusun Perhitungan Pembiayaan Desa 1. Periksa dan teliti kembali berapa target Pembiayaan desa pada perdes perubahan APB Desa 2. Periksa dan hitung belanja desa pada buku kas, dan Buku kas bantu Pembiayaan 3. Masukan dalam Format Perhitungan APB Desa pada kolom realisasi
  62. 62. Contoh Format Rincian Perhitungan APB Desa KODE REKENING URAIAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / BERKURANG X X X X X X X PENDAPATAN DESA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH PENDAPATAN X X X X X X X BELANJA DESA X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH BELANJA SURPLUS /DEFISIT X X X X X X X PEMBIAYAAN X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH PENERIMAAN X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH PENGELUARAN JUMLAH PEMBIAYAAN Contoh Format Ringkasan Perhitungan APB Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / BERKURANG x x x X PENDAPATAN DESA x x x X x x x X JUMLAH PENDAPATAN x x x x BELANJA DESA x x x x x x x x JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT x x x x PEMBIAYAAN x x x x Penerimaan Pembiayaan JUMLAH PENERIMAAN x x x x Pengeluaran Pembiayaan x x x x JUMLAH PENGELUARAN
  63. 63. 6.2. Menyusun Pertanggungjawaban Anggaran Desa Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI ( 2000:12 ), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.  Bendahara Desa menutup buku kas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dengan dibuatkan berita acara penutupan.  Bendahara Desa menyampaikan pertanggungjawaban keuangan ahkir tahun kepada Kepala Desa melalui PTPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.  Pertanggungjawaban sebagai bahan penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa  Sekretaris Desa selaku PTPKD menerima, meneliti pertanggungjawaban keuangan akhir tahun bendahara dan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan Realisasi APB Desa.  Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Rancangan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.  Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kemudian dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.
  64. 64.  Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.  Penyampaian rancangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, setelah dimusyawarahkan ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa  Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa setelah dibahas dan mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan  Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa  Penetapan Peraturan Desa Lambat bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.  Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang dibuat pada Akhir Tahun Anggaran. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.  Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan  Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.
  65. 65. Pelaporan Realisasi APB Desa  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan.  Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.  Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
  66. 66. LAMPIRAN
  67. 67. PEMBAKUAN BIDANG, URUSAN , PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASAR KEWENANGAN DESA KODE REKENING URAIAN 01 BIDANG PENYENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 01 01 Urusan Penyelenggaran Pemerintahan Desa 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 01 01 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 01 01 01 02 Penyediaan jasa pemeliharaan sarana prasarana Kantor 01 01 01 03 Penyediaan jasa langganan Kantor 01 01 01 04 Penyediaan sarana rapat-rapat kantor 01 01 01 05 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran BPD 01 01 02 Program peningkatan disiplin aparatur 01 01 02 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 01 01 02 02 dst…………. 01 01 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintahan desa 01 01 03 01 Pemilihan Kepala Desa 01 01 03 02 Pengadaan Perangkat Desa 01 01 03 03 Pengangkatan perangkat desa berdasarkan adat-istiadat : ulu-ulu, Ili-ili, Kayem/Kaum, 01 01 03 04 Pengangkatan juru kunci/ pelabuh 01 01 03 05 Pengadaan BPD 01 01 03 06 Pendidikan dan pelatihan Aaparatur Pemerintahan Desa 01 01 03 07 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 01 01 03 08 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 01 01 03 09 dst………….
  68. 68. 01 01 04 Program Penyusunan Peraturan Desa 01 01 04 01 Penyusunan Peraturan Desa 01 01 04 02 dst…………. 01 01 05 Program Pengelolaan Keuangan Desa 01 01 05 01 Penyusunan APBDesa 01 01 05 02 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) 01 01 05 03 dst…………. 01 01 06 Pengelolaan Aset Desa 01 01 06 01 Pengelolaan Aset Desa 01 01 06 02 Pengelolaan tanah kas desa ( kemakmuran, bengkok, dll) 01 01 06 03 dst…………. 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 02 01 Urusan Pertanian,Perikanan dan Ketahanan Pangan 02 01 01 Program Pengembangan Kelembagaan Petani 02 01 01 01 Pembentukan Kelembagaan Petani lokal 02 01 01 02 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Petani 02 01 01 03 dst…………. 02 01 02 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 02 01 02 01 Pembentukan/Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 02 01 02 02 Dst........................ 02 01 03 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 02 01 03 01 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 02 01 03 02 Penyediaan bibit unggul pertanian/perkebunan 02 01 03 03 Pemasyarakatan pupuk organik
  69. 69. 02 01 03 04 Dst........................ 02 01 04 Program peningkatan produksi hasil peternakan 02 01 04 01 Penyedian bibit dan perawatan ternak 02 01 04 02 Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak; 02 01 04 03 Dst........................ 02 01 05 Program Fasilitasi modal usaha tani 02 01 05 01 Fasilitasi modal usaha tani; 02 01 05 02 Dst........................ 02 01 06 Program peningkatan produksi hasil perikanan 02 01 06 01 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 02 01 06 02 Penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan di desa; 02 01 06 03 Pelestarian sumber daya perikanan desa; 02 01 06 04 Fasilitasi sarana produksi dan modal usaha perikanan; 02 01 06 05 Dst........................ 02 02 Urusan Kehutanan dan Perkebunan 02 02 01 Program Pengelolaan Hutan Desa 02 02 01 01 Pengelolaan hutan desa 02 02 01 02 Pengembangan hasil hutan bukan kayu 02 02 01 03 Dst........................ 02 02 02 Program Penghijaun dan konservasi lahan 02 02 02 01 Penghijauan dan konservasi tanah 02 02 02 02 Pengelolaan turus jalan desa; 02 02 02 03 Dst........................ 02 02 03 Progran Kebun Bibit Desa 02 02 03 01 Kebun bibit desa;
  70. 70. 02 02 03 02 Dst........................ 02 03 Urusan Perindustrian dan Perdagangan 02 03 01 Program Pemasaran Hasil Industri dan UMKM 02 03 01 01 Pengelolaan pemasaran hasil industry desa; 02 03 01 02 Fasilitasi pemasaran produk UMK; 02 03 02 Program Pengelolaan pasar desa; 02 03 02 01 Pembangunan Pasar Desa; 02 03 02 02 Pemeliharaan/Rehab Pasar Desa. 02 03 02 03 Dst........................ 02 04 UrusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah 02 04 01 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 02 04 01 01 Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 02 04 01 02 Fasilitasi permodalan bagi UMK (usahamikrokecil); 02 04 01 03 Penguatan kapasitas kelompok UMK; 02 04 01 04 Dst........................ 02 04 02 Program Pendirian dan penguatan BUMDesa; 02 04 02 01 Pendirian dan penguatan BUMDesa; 02 04 02 02 Dst........................ 02 05 Urusan Tenaga Kerja 02 05 01 Program Ketenagakerjaan 02 05 01 01 Pendataan ketenagakerjaan tingkat desa; 02 05 01 02 Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; 02 05 01 03 Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; 02 05 01 04 Dst........................ 02 06 UrusanKesehatan
  71. 71. 02 06 01 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 02 06 01 01 Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ; 02 06 01 02 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular; 02 06 01 03 Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zatadiktif di desa 02 06 01 04 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs 02 06 01 05 Identifikasi masalah kesehatan 02 06 01 06 Fasilitasi Penyengggaraan Desa Siaga 02 06 01 07 Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 02 06 01 08 Dst........................ 02 06 02 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 02 06 02 01 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 02 06 02 02 Dst.................................. 02 06 03 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Kesehatan 02 06 03 01 Pembangunan dan Penguatan posyandu 02 06 03 02 Pengadaan sarana dan Prasarana kesehatan tingkat desa; 02 06 03 03 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana prasarana Kesehatan Tingkat Desa 02 06 03 04 Dst.................................. 02 07 UrusanPendidikandanKebudayaan 02 07 01 Program Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI); 02 07 01 01 Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini 02 07 01 02 Pengadaaan sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini 02 07 01 03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini 02 07 01 04 Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD 02 07 01 05 Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  72. 72. 02 07 01 06 Fasilitasi Pendidikan Kesetaraan; 02 07 01 07 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 02 07 01 08 Dst.................................. 02 07 02 Program Pendidikan Dasar 02 07 02 01 Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa; 02 07 02 02 Pendataan pendidikan di desa; 02 07 02 03 Bantuan Siswa Miskin; 02 07 02 04 Dst.................................. 02 07 03 Program pengembangan seni dan budaya di desa; 02 07 03 01 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Kesenian Di Desa 02 07 03 02 Pelestarian budaya gotong royong, gugur gunung, krigan, kerjabakti, sambatan, dll 02 07 03 03 Dst.................................. 02 08 UrusanSosial 02 08 01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 02 08 01 01 Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel; 02 08 01 02 Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; 02 08 01 03 Pelatihan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 02 08 01 04 Fasilitasi permodalan bagi Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial social 02 08 01 05 Dst........................ 02 08 02 Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa 02 08 02 01 Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes; 02 08 02 02 Dst........................ 02 09 Urusan Penataan Ruang
  73. 73. 02 09 01 Program Penataan tata ruang desa 02 09 01 01 Penataan tata ruang desa 02 09 01 02 Dst........................ 02 10 UrusanPermukiman/Perumahan 02 10 01 Program Pengembangan Perumahan 02 10 01 01 Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah RTM; 02 10 01 02 Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; 02 10 01 03 Dst.................................. 02 10 02 Program pengelolaan areal pemakaman 02 10 02 01 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 02 10 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pemakaman 02 10 02 03 Pelestarian nyungkup ( pemugaran makam panembahan/leluhur) secara swadaya dan gotong royong ahli waris 02 10 02 04 Kebersihan makan secara massal / Gebasan, dll 02 10 02 05 Dst.................................. 02 11 UrusanPekerjaanUmum 02 11 01 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 02 11 01 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 02 11 01 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 02 11 01 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 02 11 01 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan 02 11 01 05 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan 02 11 01 06 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 02 11 01 07 rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong 02 11 01 08 pembangunan jaringan irigasi desa 02 11 01 09 pembangunan pintu air
  74. 74. 02 11 01 10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi/pintu air 02 11 01 11 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 02 11 01 12 Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas Umum lainnya 02 11 01 13 Fasilitasi pembangunan MCK RTM; 02 11 01 14 Penanggulangan bencana tingkat desa 02 11 01 15 Pembangunan dan Pemeliharaan SPAL di Desa; 02 11 01 16 Fasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cucidan Kakus (MCK) Komunal; 02 11 01 17 Dst.................................. 02 11 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa 02 11 02 01 Pembangunan gedung kantor 02 11 02 02 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 02 11 02 03 Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Kantor 02 11 02 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor 02 11 02 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 02 11 02 06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 02 11 02 07 dst…………. 02 12 Urusan Lingkungan Hidup 02 12 01 Program Pelestarian Lingkungan Hidup 02 12 01 01 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 02 12 01 02 Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa; 02 12 01 03 Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tataguna lahan desa; 02 12 01 04 Pengelolaan persampahan dan limbah di tingkat desa; 02 12 01 05 Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelompok Peduli Lingkungan di desa; 02 12 01 06 dst………….
  75. 75. 02 13 Urusan Pariwisata 02 13 01 Pengembangan Wisata Desa 02 13 01 01 Pengelolaan obyek wisata milik desa; 02 13 01 02 Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa; 02 13 01 03 dst…………. 02 14 Urusan Pertanahan 02 14 01 Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; 02 14 01 01 Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; 02 14 01 02 dst…………. 02 15 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 02 15 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan 02 15 01 01 Pengembangan data base kependudukan di desa 02 15 01 02 Sosialisasi Kependudukan 02 15 01 03 Dst.................................. 02 16 Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 02 16 01 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 02 16 01 01 Pengadaansaranadanprasaranakeamanandesa (Poskamling dll); 02 16 01 02 Dst.................................. 02 17 UrusanInformasidanKomunikasi 02 17 01 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 02 17 01 01 Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa; 02 17 01 02 Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa; 02 17 01 03 Pengelolaan Sistim Informasi Desa 02 17 01 04 Dst.................................. 02 17 02 Penyebarluasan Informasi Publik
  76. 76. 02 17 02 01 Sosialisasi berbagai kebijaksanaan desa 02 17 02 02 Pembentukan dan Penguatan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); 02 17 02 03 Dst.................................. 02 18 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 02 18 01 Program Keluarga Berencana 02 18 01 01 Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana; 02 18 01 02 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga; 02 18 01 03 Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB; 02 18 01 04 Penyuluhan KB; 02 18 01 05 Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM 02 18 01 06 Dst.................................. 02 19 Urusan Pemuda dan Olahraga 02 19 01 Peningkatan Prestasi Olah raga 02 19 01 01 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga; 02 19 01 02 Penyaluran pemuda berprestasi di bidangolah raga; 02 19 01 03 Pemasyarakatan olah raga; 02 19 01 04 Penyelenggaraan olahraga tingkat desa; 02 19 01 05 Dst........................ 02 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 02 19 02 01 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 02 19 02 02 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 02 19 02 03 Dst........................ 02 19 03 Program peningkatan peran serta kepemudaan 02 19 03 01 Pemberdayaan Organisasi kepemudaan 02 19 03 02 Penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan
  77. 77. 02 19 03 03 Dst........................ 02 20 Urusan Statistik 02 20 01 Program pengembangan data/informasi/statistik desa 02 20 01 01 Penyusunan Profil Desa 02 20 01 02 Pendataan penduduk miskin 02 20 01 03 Dst........................ 02 21 Urusan Arsip dan Perpustakaan 02 21 01 Arsip dan Perpustakaan 02 21 01 01 Pengadaan dan pengelolaan Arsip Desa; 02 21 01 02 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa; 02 21 01 03 Dst........................ 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 03 01 Urusan Pembinaan Masyarakat 03 01 01 Pembinaan Masyarakat Desa 03 01 01 01 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 03 01 01 02 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa; 03 01 01 03 Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Desa; 03 01 01 04 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa RT/RW 03 01 02 Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa 03 01 02 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peribadatan 03 01 02 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa 03 01 02 03 Dst........................ 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04 01 Urusan Perencanaan Pembangunan 04 01 01 Perencanaan pembangunan desa
  78. 78. 04 01 01 01 Penyusunan RPJM Desa 04 01 01 02 Penyusunan RKP Desa 04 01 01 03 Dst.................................. 04 01 02 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa 04 01 02 01 Monitoring dan Evaluasi Partisipatif 04 01 02 02 Dst.................................. 04 02 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 04 02 01 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 04 02 01 01 Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat 04 02 01 02 Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa 04 02 01 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan 04 02 01 04 Pelestarian budaya gotong royong 04 02 01 05 Dst........................ 04 03 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 04 03 01 Pemberdayaan Perempuan 04 03 01 01 Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan 04 03 01 02 Perlindungan kekerasan Berbasis Gender 04 03 01 03 Dst........................ 04 03 02 Perlindungan anak 04 03 02 01 Pembentukan dan Fasilitasi kolompok perlindungan anak desa; 04 03 02 02 Perlindungan Anak di desa 04 03 02 03 Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Anak 04 03 02 04 Dst........................ 04 04 Urusan Pengembangan dan pelestarian adat dan budaya 04 04 01 Pelestarian adat dan Budaya
  79. 79. 04 04 01 01 Pelestarian selamatan adat desa seperti : sedekah bumu, sedekah laut, muludan, rajaban, likuran, syuran, sya'banan, baridan (bulus angkrem), lilikan, nyorog 04 04 01 02 Pelestarian budaya seni : Kuda lumping, wayangan, ketoprak, angguk, jemblong, menhtiet, jamjaneng, sholawatan 04 04 01 03 Pelestarian syukuran setelah panen/ kasab/lubaran 04 04 01 04 pelestarian wedusan (motong kambing) menghadapi musim hujan. 04 04 01 05 Dst........................

×