Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Office Institutional Framework for Reform

IThs firln #fiirildsti$lr
L
v
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN
^'-r- : 'i..;
J*-1,:':':"'i'f ;S:,:","i.:
,,,
i
v-.H,fo{.,i
qT;rf,u""
PROJECT THE DEVELOPMENT
OF THEATTORNEY GENERAL'S OFFICE
TNSTITUTIO NA L FRA ME WORK
rOR REFORM
IIIARET 2006

s
E
; UlaPFl-f HUI
,ml@t Pemantau Fsmdtlan Indanesla
FakulfsE Hukum Untvarstt€s lndnnasts
LAPONAil AKHXR PET.AKSANAAN
PROJECT THE PEVELOPMENT OF THE ATTOWEY CETVEML'9 OFFTCE
INSTTTUTIONAL FPAif EWORK FOR REFORM
J
f, Informasi Umum ,
1,1, Nama Lembaga Pelaksana;
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
{MaPPI-FHUI)
1,2, Alamat:
Gedung D Lantai 4 Fakultas Hukum Kampus Baru UI
J,.3- Judul Kegiatan:
"Penyusunan Sistem Rekruitmen, Pembinaan karlr, Pendidikan dan latihan, pengawasan
:.efta organisasl Tata [*tJt Keiaksaan Sebagai Bagian Dart program peirbaruan
KeJaksaan Republik Indonesla Bldang Fembangunan Sumber paya Manusla dan
Penguatan Institusl"
i
L.4, Durasi Kegiatan:
g bulan ( 27 Februari ?O05-Oktober ?00S)
1.5, Nomor Grant:
Project No, 30411
1.6, Nama Program Officer:
Agus Lukman
L,7. Jenis Laporan:
Final
1,8. Jumlah Dana Yang Disetujui:
Rp, 882,300.000,-
II. Ringkasan LaporanlExecutivesumnnaly
A. Pengantar
Kejaksaan sebagai representasi negara dalam upaya penegakan hukum memiliki peran yang
sangat penting dan strategis. Peran tersebut diwujudkan dalam ibentuk ka*inungun untrrmelaksanakan kekuasaan negara di.bidang penuntutai.rl. Kewenangan yang dljalankanieJal".in
merupakan penjabaran langsung dari peiakanaan sub sistem periaif.n eiA.r" ai Indonesia,
BerdaEarkan ketentuan undang-undarig No. 16 Tahun zoo+'rentang "Gjiks;n ;il;ili;Indonesia selaln berperan dalam peradlEn pidana, xeiariaan memlikt p6,"n"6in iitam bidanghukum perdata dan Tata usaha Negara, vbitu aiBaf mi*arili n.ei"'d;'pur*int r, datamperkara perdata dan tata y*f's nigaia. eeran
'KeJaksi.o
yand tir riirufr-'pirgng adatah
kewenangannya untuk mewakili kepenfngan umun.t,
Kewenangan untuk melakukan tugas tersebut diemban oleh Jaka. undang-undang Kejakaanmenyatakan bahwa Jaksa.adala.h pejabat yang diberi.*"*un"ng untuk bertindak sebagaipenuntut umum serta melaksanakan putusan peirgadilan?. Dalam j,smm urgrniril X*:akaan,
iaksa merupakan jabatan fungsionai yang tiersiiat keahtian teknis. M;rg6;i peran dan
rlndonesia,
Undang-tlndang tentang Kejaksaan Repuhlik, UU No. 5, LN No. 59, Tahun 1991, TLN No, 3451,
2lbid, Pasal 1 angka (1).
Depok Jawa Barat
ir.
':':.r'
-,a
il
h
#
E
e{
4,
!
l}
Pasal ?,

Mas, 'atal<at Pemantau Peradtlan Indanesla
Fakulfas Hukum Unlverstfas lndanesta
kewenangan yang cuKup strategis, maka dibutuhkan seorang jaksa yang memillki kualitas prima
dalam menjalankan fungsinya, Untuk melakanakan fungsidan perannyJitu diperlukan kualifikasi
teftentu bagi seseorang agar dapat mengemban tugas sebagai Jai<sa. Disamplng kuallfikasi
umum (pemegang iJasah .sarjana hukum), juga diperlukan kualifikasi khusus
-yang
pada
umumnya tidak dimiliki oleh'setiap orang yang bergelar safiana hukum,
Tuntutan transparansi, akuntabilitas publik, sikap dan perilaku yang profesionalisme dari aparat
penyelenggara negara dalam era reformasi ini semakin mengemuka, demikian pula halnya
dengan Kejaksaan yang dituntut untuk dapat memenuhlnya. Terkait dengan fungsi dan tugas
Kejaksaan dalam penegakan hukum saat ini, sebaglan besar rnasyarakat mLnilai klneqa
KeJaksaan masih jauh dari yang diharapkan, terlebih performa seorang Jaka dalam melakukjn
tugasnya' tseberapa perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat kerap kall bermasalah
' dan menjadi indikasi tidak profesionalnya Jaksa dan KeJakaan, seperti dalam kasus korupsi yang
merugikan negara, tuntutan jaksa kerap kali tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarikatl
Demikian pula halnya dengan perkara pelanggaran HAM, pihak Kejakaan masih dinilai tidak
. berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Tuntutan keadilan masyaiakat tentunya tidak selalu
selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun seorang jaksa dalam'melaksanakan
tugasnya harus tetap mengacu pada hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tugas dan wewenanE Kejaksaan sebagaimana diatur dalam undang-undang kejakaan menuntut
sikap profesional dari jajaran kejaksan terlebih lagi dari jaksi selaku pdjaUat fungsional.
Berdasarkan hal tersebut pembenahan pola rekruitmen, pola pembinaan faiirj poh diklSt, pola
pengawasan dan pembenahan sturktur keJaksaan.menjadi hal yang mutlak din sangat penting
untuk dilakukan. Adanya pembenahan tersebut diharapkan dapbt rieniadikan kineda Kejakaan
menjadi lebih optimal dan diharapkan akan meningkatkan kepercayian masyaralat terf,iJip .. , ],,
upaya penegakan hukum oleh aparat penegak huiurn pada'umumnya dan x.jifuuin pud[",, ' ,,."':,..
khususnya, ".;"i]i
,,
. :::.i
,;
Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikemr*L,H':;il,ti'.;;l ,,
dalam Ypaya pembaruan di Kejaksaan. Secara umum setidaknya t,ioupii riri- p"[&=@rk:{i? !permasalahan yang meniadi titik tolak pembaruan. Llma pokok pemasalahan i"rs.OriruriouiFa"::.o,tpermasalahan bidang rekrutmen tenaga jaksa, bidang pembinaan'karirJaksi. bidrng ilaiOifii
!4"'-
dan latihan bagi para jaksa, bidang pengawasan, dan masalah struktur *ga;iiuril-
Proses rekrutmen di Kejaksaan terdiri dari satu pintu yaltu rekrutmen untuk pegawai negeri di
Kejaksaaan. Dengan demikian, mereka yang melamar untuk menjadi :a[a iiiir oipiir,r.ndengan.pegawai administrasi biasa. Selain itu undang-undang memberilian p"lr*g bagi pada
pegawai administrasi non sarjana hukum untuk meniadi jakia dengan U.Uiiripi persyaratan.
Peluang tersebut dimanfaatkan oleh para pegawai- kejikaan non jaka untui m'engikuti
pendidikan safiana hulY1 tanpa memperhatikan kualitai lembaga penAiOit n-tJ*put mereka
menimba ilmu hukum. Di sisi lain cara tersebut dapat memberi petldni Uusai [oiuri karena pada
umumnya mereka sudah mernahami seluk beluk birokrasidan perternanan di KeJakaan.
Rangkaian selanjutnya adalah proses rekrutmen bagi calon jaka, pada tahap lni, pegawal yang
telah memenuhi kualifikasi sebagaijaksa akan.direkrut melalui persetujuan dari Kepala Kejakaan
Negeri dan kepala Keiakaan Tinggi. Namun dalam pelalaanaannya sering kali nama calon jalsa
tersebut dicgret pada tingkat. KeJaksaan Agung. oi iisi lain terdapat reruiari o"n ,rr. pengajar
calon jaksa bahwa peserta didik sebagian beiar tidak meniiliki i<esiafan untur'oilatih menjadijaksa' Kondisi tersebut perlu mendapltkan,perhatian yang serius sebagai salah satu upayapembenahan Kejaksaan, khususnya dari segi kualitas sumberi.ya manusla,
seorang.jaksa yang telah. selesai mengikuti proses pendidikan pembentukan jaka (ppJ) akan
ditempatkan pada wilaval' k:rJa vang m,gTl6.ugnrgir tenfu; oiru,"ruamun"rivi-ngnvu proses
penempatan tersehut tprkadang tidak ditindaklanjuti denlan proses pembinian- farii Vangmemadal bagl pengembangan.profeslonaliqq qan remCmpirun jarsa, pffi; p#binaan kartrmeliputi promosi dan mutasi Jaksa, menurut ueuerapi rtii,um[,er, ,;i,il;ril';ibenahi. Takjarang seorang jaksa yang berprestasi dan memiliii r<emampuan tidak memperoleh promosi,
bahkan sebaliknya ada juga jaksa yang memiliki r<emampuan'i.r-purrn namun karena memiliki
MaPPI.f HUI

firasgarakat Pemantau pemdllan Indanesla
MaPPI-f l-iUl
Fakulfag Hukum Unlvarsttas lndanasta
kedekatan dengan bagian kepegawaian bisa mendapatkan promosi dan mutasi sepefii yang
diharapkan. Kedekatan antara jaka dengan bagian kepegawaian di KeJakaan Agung telah
menJadi suatu keharusan untuk mendapatkan mutasi dan promosl sesuai dengan kelnglnan,
Untuk itu perlu ada perbaikan sistem promosi dan mutasl agar para jaksa yang berprestasi tidak
tersia-siakan karena tidak memiliki kedekatan dan akses ke bagian kepegawaian di Kejakaan
Agung,
Promosi dan mutasi seorang jaksa seharusnya didasarkan pada kualltas dan kemampuan kerja
yang ditunJukan ketika menangani suatu kasus. Beberapa waffiu yang lalu pernah dlterapkan
kartu prestasi yang harus diisi oleh seorang Jaka sebagai bahan pertlmbangan bagl promosl dan
mutasi. Namun kartu tersebut sudah tidak pernah dlgunakan lagl tanpa alasan yang jelas.
Apabila sistem promosi dan mutasijaksa dapat diperbaiki dan berfungsi dengan baik, diharapkan
' gairah jaksa untuk dapat menangani perkara secara baik akan timbul. Kondisi tersebut tentunya
sangat baik dan secara tidak langsung akan merubah budaya kerja yang selama ini selalu
berorientasi pada kedekatan.
Pengembangan kemampuan jaksa juga harus ditingkatkan terutama untuk mengantisipasi
beberapa perkembangan baru di bidang hukum, khususnya hukum pidana. pengembangan
tersebut dapat dilakukan melalui bidang pendidikan dan latihan. Namun dalam perkembanganiya
prodes tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, Terdapat beberapa faktor y,ang turut andil
menghambat proses tersebut, antara lain kemauan para Jaka untuk mengikuti pendidikan
sangat rendah, kemauan untuk maju tersebut ter.batas pada jaksa yang memlllki pemikiran Jauh
ke depan dan itu tidak banyak. Kesempatan untuk mengikuti pendidilon dan huhan;uga iidaf
merata, dengan alasan keterbatasan biaya maka hanya Jaka tertentu saJa yang dapat'mlnEikuti
pendidikan tersebut. Kondisi tersebut semakin tidak baik bagi pengembangan haiil pendidikan
dan latihan karena setiap jaksa di daerah yang mengikuti pendidikan dan taflhan tidak mampu
untuk membagi ilmu yang telah diterimanya pada rekan'rekan dl daerah. Hal tersebut terungkip
pada penelitian yang telah dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappl[
Kondisi tersebut sebenarnya sudah dlcarikan jalan keluar antara lain dengan merubah pola
pendidikan dan latihan melalui sistem, Sistem tersebut akan menempatkin pendldikan dan
latihan pada daerah. tertentu yanE dlikutl para Jal<sa untuk wtlayah,ltu iehtnggi mereka Oapit
dikutsertakan lebih banyak lagi. Namun usulan tersebut belum Oapit Uerjatail Xebmahan lain
dari pendidikan dan latihan itu terletak pada kurikulum dan tenaga penjaiar. Kurikulum yang
diberikan masih banyak berupa pengulangan materi tpnpa ada penaniUanan pengetahuan yan!
bersifat keahlian, meskipun telah banyak juga pendidikan dan latihan yang ber;fat itmu baru
misalnya hukum lingkungan, dan mengenai tindak pidana korupsi. Kemamluan pengajar yang
kurang menguasai teori dan praktik rnenjadl masalah tersendiri dalam prosei tni, iehiigga ierliada program peningkatan kualitas Bengajar,
Pada masa yang akan d.atang diharapkan ada peningkatan kualitas dan kemampuan para tenaga
pengajar serta kurikulum pendidikan. Peningkatan tersebut diharapkan juga menambih
kema.mpuan para Jaksa. Di sisi lain perlu ada sistem yang memungklnkan pari;iLsa di daerah
memilikl kemampuan
.dan kesempatan yang sama untik ikut dilam penoiOifa, dan latihan
sehingga mereka memtlikl kualitas yang samadalam hal pengetahuan hulium.
Masalah pengawasan atas para Jaksa perlu mendapatkan perhaHan yang sngat serius karena
disinyalir banyak jaksa yang melakukan tindakan koiutif dan kor.uptif d,aaf puift o.ngka dalam
suatu proses penuntutan tindak pidana. Bahkan tidak jarang mereka tiertindak reiui. sewenang-
wenang. Tindakan tersebut seharusnya
.
menJadi tugas Lagian pengawasan untuk menjida
moralitas para jaksa. Namun saat ini sistem i,engaGsan ying dimitii(i ofef, X.J.i€uan betum
dapat menekan jurnlah angka penyalahgunaan wewenang yan! terjadi. pi sisi-iiin mekanlsme
pengaduan atau pelaporan masyarakat pada bagian pengawasan tidak memillki kejelasan,
llnyr! masyarakat yang telah dikecewakan kareri prosedlr yang fidak Jetas dan hasil yang
tidak dapat dipantau atas'sebuah laporan yang m*reka'layangkan.
Mekanisme pengaduan masyarakat dan proses
masih harus diperbaiki, saat ini jaksa masih
funishment and reward dari pihak kejaksaan yang
menggunakan peraturan disiplin pegawai negeri

lWas, 'arekat Pemantau Pemdllan Indanesia
Fakulfers Hukum Untverslras lndonesla
sebagai ruJukan bagi pengawasan, padahal ketentuan tersebut belum cukup untuk menJaga
moralitas para jaksa. Pada masa yang akan datang, pengaduan rnasyarakat atas penylmpangan
yang dilakukan oleh jaksa llarus mendapatkan perhatian serius, Salah satu cara yang dapat
ditempuh adalah dengan membuat mekanisme pelaporan atau pengaduan tanpa birokrasi
berbelit dan hasil yang dapat dipantau terus. Selain itu penerapan funlshment and rewardharus
Jelas dan terukur,
Persoalan berikutnya adalah masalah struktur organisasi kejaksaan yang dinilai tidak efeKif dan
eflsien dalam menunJang kinerja penegakan hukum. Saat ini organlsasl keJakaan mengikuti
organisasi depaftemen pemerintah yang tentunya tidak sesuai dengan keJaksaan yang penuh
dinamika dalam proses penegakan hukum. Untuk ltu perlu ada penyesualan dan peramplngan
organisasi agar setiap langkah proses penegakan hukum ltu dapat,berJalan dengan baik dan
, cepat tanpa harus berbelit dengan urusan birokraEl. Apablla organlsasl k$akaan dlramplngkan
maka harapan agar keJaksaan lebih cepat dan tanggap dalam pro$es penegakan hukum dapat
terwujud.
Proses pembenahan kejaksaan bukan pekeqaan yang mudah untuk dllakut<an narnun but<an
berarti tldak mungkin, Untuk itu perlu ada kerjasama yang balk antara keJaksaan dengan pihak
masyarakat yang memilikl kepedullan dalam memperbalkl kondlst hukum yang sedang terpuruk
di ,negerl inl. Apabila proses pembenahan lnl dapat berJalan menJadi salah satu program
Bembaruan keJaksaan maka proses pembaruan dan penegakan hukum secara nasional dapat
dikatakan telah mulai berJalan meskipun perlahan. Setidaknya terdapat nlat baik dari kejaksaan
untuk membenahi dirise*a mengembalikan kepercayaan masyarakat pada keJakaan,
B. TuJuan Program
l. Untuk menyusun suatu pola rekruitmen jaksa yang obyektif, transparan, dan akuntabel,
2, Untuk rnenyu$un suatu pola pemblnaan karirJaksa yang obyektif, fair, dan akuntabel,
3. Untuk menyusun suatu pola pendldlkan dan latihan Jaka yang obyektif, edukailf, aplikatif,
dan akuntabel
4. untuk menyusun suatu pola pengawasan yang obyektif, fair, dan akuntabel
5. Untuk menyusun suatu struktur keJaksan yang efektif, efisien, dan profesional.
C. Program-Program I
a. Penelitian, yang terdiri dari:
1. Penelitian pustaka
2, Penelitian lapangan
b. Focus Group Discussion
c, Studi bending
d. Lokakarya
e. Pencetakan hasil penelitian
r
Program penelitian inj telah mengalami amandemen berupa penarirbahan satu program berupa
ProEram Kompllasi Peraturan Ferundang-undang dl Bldang pemblnaan-Kejaksain
Agung Republik rndoneela. Laporan hasil kegiatan tersebut ikan dilampiden ii datam
laporan Ini,
D. Pelaksanaan Program
a, Penelltlan
PrograrR ini diadakan selama 5 bulan yang meliputi 2 bulan pertama penelltian pustaka dan 3
bulan berikutnya penelitian lapangan.
Penelitian pustaka ini menggunakan metode pene,litian normatif dqn empiris. penelitian normatif
ditujukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui:
1. !!han primer; meliputi peraturan perundang'undangan anBra lain UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Repubtik Indonesia, uu No.t Tahun 1gg1 tentang KeJabaan
Republik Indonesia, Keppres No, 86 Tahun 1999 tentang Susunan Orginfusi dan Tata
MaFpl"fHUl
Cldere$'nrlrrt . 3(nttrr rl= Elqn r I tl t.Lryi.RL, lt::Agrt

Masgarckat Pemantau Pemdllan Indsnesia
MaFPI-f HUI
Fakulfas Hukum Untvsrsltas lndanesla
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung, dan peraturan lainnya yang
terkalt dengan penelitian ini.
2. Bahan sekunder; bahan pustaka yang berkaitan dengan objek peneliUan.
3. Bahan tersier; bibliografi, kamus, dan bahan penunjang lalnnya.
Penelitian lapangan dilakukan untuk mencari data lapangan berupa informasi yang akurat
mengenal kondisl sebenarnya pelaksanaan profesl jaksa. Teknik pengumpulan data dltakukan
dengan wawancara mendalam kepada narasumber dl llma kota, Narnsumber terdlrl darl plhak
Kejaksaan, akademisi, praktisi/advokat, dan aktivis LemhaEa Swadaya Masyarakat yang bergerak
di bidang hukum. Jumlah narasumber disesuaikan dengan kebutuhan ragam opini yang
diperlukan untuk mendapatkan pandangan atas standar profesijaksa.
,
Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini dilakukan di lima daerah, terdiri dari Jakafta,
Padang, Banjarmasin,_ Manado dan Denpasar. Pemilihan kelima daerah tersebut didasarkan pada
ketenarakilan wilayah Indpnesia Barat, Indoneslo Tengah dan Indsnesia Timur, selaln Juga karena
mellhat kompleksitas masalah dan perkara di kellma wllayah tersebut,
b, Focus Group Discuslon
Focus Group Discus;ion merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan
yan'g lebih komprehensif atas hasil temuan penelitian lapangan, Kegiatan ini akan dilakukan
sebanyak empat kali berdasarkan materi penelitian yang telah dilakukan. peserta yang akan
diundang adalah Jaksa, peJabat struktural di Kejaksaan, dan narasumber penelitian. Kbgiitan ini
akan dilakukan dalam dua peftemuan.
Pertemuan pertama akan membahas hasil draft pertama hasil penelitian pustaka yang telah
berhasil dianalisis. Dalam pertemuan ini pun akan dirumuskan pertanyaan yang akan'diglnakan
dalam penelitian lapangan, Pertemuan kedua akan dilakukan untuk mem'Uanis hosll temuan
penelitian lapangan dan akan menJadi semacarn forum klarlflkasl atas jawaban para Jaksa di
daerah.
c. Studl Bandlng
Studi banding merupakan salah satu keEiatan yang akan dilakukan uptuk mendapatkan masukan
atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia Jaksa di suatu negara. Miteri yang akan
diperbandingkan meliputi pelaksanaan rekrutmen calon Jaka, pembiiaan karir bigi-Jaksa,
pengawasan terhadap para Jaka dan pelaksanaannya, dan struKur organisasi serta tita feryi
Kejaksaan setempat.
Iug?.13
yang ekan dikunjungi untuk melakukan.studi banding ini adalah Thailand dan phitipina.
Pemilihan t<edp. negara tersebut didasarkan pada persamaan-kondisl sosial kemaiyarakahn dan
politik,yanE tidakJauh berbeda dengan Indonesta.'$etain itu keduanya ildili;ddil;kr;yang berbeda, Philipina menganut sistem Anglo Saxon sedangka[', n.ifii-ringunrt ststem
Eropa continentalyang sama dengan Indsnesia, ottinlau darl preitaslkerJa, orsaniriiiKejaksaan
yang ada di kedua negara tersebut dinirai memiriki prestosi yang curup 5irr, air.ni upaya
menangani perkara-perkara keiahatan. selain itu cara pengelolaan simuer oivi *inrria menajai
salah satu unsur terpenting dalam studi banding ini, a6s dasar itulah rtuOr Oingng dnegan
kedua negara di Asia tenggara tersebut di laxukan,
d, Lokakarya
Lokakarya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk sosialisasi hasil sementara penelitian ini.
Lokakarya dilakukan. di Bari, Manado,
lqdglg, Baniarmaiin, dan aengin
-mengundang
narasumber pada setiap penelitian, aparat Kejakiaan,. na5im, pirhimpunan lOroi.t, iemuagi
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukurn dan Uebbrapa initansi atau lemOaga yang
memiliki komitmen dalam. penegakan hukum.
€. Pencetakan Hasil penelitian
Hasi penelitian ini akan dicetak dalam bentuk buku untuk selanjutnya akan didiseminasikan keinstansi dan lembaga terkait, khususnya lembaga Kejakaan. r"tdhlui p.n.etu[un. ini'ainarapran

lwaEaamkat Pe{nantau pemdllan Indonesla
takulfas Hukum LJntverstfas lndanesla
dapat membantu Kejaksaan. dalam mengidentifikasi permasalahan yang perlu ditangani secara
cepat. Setidaknya buku inl dapat memberikan infromasi pada pihak'fejikiaan ai ddran bahwa
saat inl telah dilakukan upaya-upaya pembaruan yong
'akan'dilakukdn
herdasarkan lnformasi
yang berhasil dihimpun melElui penelitian ini,
E. Dampak Program ,
a , Kua litatif
Secara kualitatif dapat disebutkan bahwa program yang
yang positiF bagi instansi kejaksaan. Hal tersebut
pengetahuan dan sistem baru ter"sebut diharapkan dapat
Jaksa.-Salah Satu bentuk damoak nositif tprephut adaln
dilaksanakan ini memberikan
terutama berkaitan dengan
menambah dan meningkatkan
iteri
dampak
adanya
kualitas
' untuk neiabat struktural setinoka ala ksaan [)*_Indikator kinerja tersebut
:l1l,Xf..{ lTll bagi Jaksa
lgulg ylttuk melakukan penltiian re6ernasitan petaksanaan tusas
bagi Kajati. Penerimaan atas indikator kinerja berdasarkan hasit pembanii., .fr tingk;dffiili;pada acara Rapat KerJa Nasional di ciloto. pada tanggal 7 Desember 2005. Untrik seian;utnya
:fllftIf!: Y::!rt_ditandatangani.oleh
para xatatt se-Indonesi" oi r*Jurs;n esuris aui
yfgl-t:!:lL acara rapat
,kerja.nasional berlanisung, selain indikatoi t ri"Ur[-ii*ii
mabih la L_tinqkat nimninan
$ih iaLini sebaaai bahr
Hasil penelitian ini diakui telah dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang kondisi
Kejaksaan dan telah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang harus lisefe#if<an. pe-ngafuin
tersebut terlontar di dalam-forlq presentasi di hadapan pimpinin fepfsain Can dlpimpln oleh
wakil. Jaksa Agung Basrtef Arlef, Forum" terseblt iekatigui menladi torum-lauicnhg hasilpenelitian secara resmi dan diikuti oleh sejumlah renaga ahri:arri agong yi;g'iil.h tergabung
di dalam tim pernbaran Kejaksaan. Lauichtng yan{ seharusnva oiiir,itln iru-n"1.quppl pada
akhirnva ditiadakan dan digantidengan acara presentasiai reiar<siin egr6;#;;rmintaan timpembaruan dan WakilJaksa Agung,
Pada kesempatan ini perlu disampaikan juga hahwa dengan adanya tenaga ahli kelornpok kerjapembaruan di kejaksaaan agung, maka program yang dilikanakan ini menjadl semakin aplikatif
lltqf .sesuai
dengan program prioritas olri kelonipor tur:i tersebut, s;;i td;n akhir iniditulis, kelompok kerja tenaga ahli telah dibubarkan'Oan oiratin menjadi kelompok kerja yang
akan membahas dan meraksanakan program pembaruan di Kejaksaan.
b. Kuantitatif
Secara kuantitatif, program ini pun cukup memberikan dampak yang signlflkan bagi institusikejaksaan' Hal tersebut terutama disebabkan area penelitian yung cukup luas metiputi enamkota besar yang terdiri dari Manado, Banjarmasin, Faoint, #ri, Fub*b!.ilj,ir1.,.. setelahproses pengumpulan selaniutnya diadakan acara rco d'in workshop ai *pii kota yangmelibatkan peserla dalam jumlah yang cukup uanyak. reempat kota tirseoui a?Jah Manado,Banjarmasin, padang, dan Bali.
setiap penyelenggaraan FGD dan workhop.di keempat kota tersebut dihadiri oleh peserta yangberasal dari beberapa profesi antara tain tlkss, pori$, iovolui nrri* d;;Gt;;.r; perwakitanorganlsasl lembaga swadaya masyarakat,
!1!iisa*qn lur6n i*erta yang hadtr dtharapkan adakontribusi dari masyarakit terh'agap prosea pernoaiuin--r6Jircarn secara umumr se*dak.tidaknya masyarakat dl lluar xeJaisaln merigetahul uahwi saat tnt telah terradt prosespembaruan di Kejakaan, Untuk liu masyararai aimintj untur ,r,iurii.r]"'ir*rili,u, prosestersebut apakah akan memberikan hasir yang sisiniflkan dsii;i;k;;n iU'uiij.[.""'
Bagi pihak KeJaksaan khususnya bagi pegawai
ryng. bekerJa dl KeJaksaan, diharapkan akanmembawa perubahan keluhan mere[a'te[3aan'r.*uigi-iir:J9un. Bagi sebagian peagawaiKejaksaan khususnya Jaksa, terdapat keluhan mengenai pengdmbangan karir dan keseJahteraan
ffi:?#sram
pembaruan ini diharapkan atan niinlibi:.iii' l*ru# .tuir.unin |ang merera
MaFFI-fHUI

lwpggarakat Pemantau Percdltan Indanesia
Fakulfag Hukum Untvsrstfas tndsnesla
F. Keberlanjutan Program
a. Relevansi Program dilanjutkan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tlm peneliti dalam "Penyusunan Sistem
Rekruitmen, Pembinaan karir, Pendldikan dan Pelatihan, Pengawasan serta OrganlsasiTata KerJa
Kejaksaan Sebagai Bagian Dari Frogram Pembaruan Kejakaan Republik Indonesia Bidang
Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Fenguatan Institusi", ditemukan beberapa fakta yang
eukup penting untuk dielaborasi lebih lanjut, yaitu:
1. Bahwa untuk mendapatkan SDM Jaksa yang baik, harus ada standar minimum profesi
jaksa yang didukung dengan sistem rekruitmen, pembinaan kbrir, dan pengawasan SDM
Jaksa yang obyektlf, transparan, darr akuntabel. .
2, Bahwa sistem rekruitmen yang ada saat ini masih mememlllkl permasalahan terutama
dengan adanya sistem rekruitmen dua pintu yaitu untuk calon Jaka yang sejak awal
memiliki ijazah sarjana hukum an pegaai Kejaksaan lainnya yang menElkirti ulian
per$amaan untuk mengikuti pendidikan Jaksa,
3, Bahwa dalam hal pembinaan karir masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan
, pengembangan karir seorang Jaksa terhambat dan tidak ada proses perencanaan sumber
daya manusia yang matang dalam prose$ pembinaan karir tersebut. Selain itu penilaian
kinerja yang selama ini dilakukan belum menjadi dasar bagi peningkatan kariri seorang
Jaksa,
4. Bahwa pengawasan yang dilakuka terhadap Jaka masih memiliki permasalahan baik dari
segi sistem, kelembagaan, maupun personel pengawasan itu sendiri sehingga perlu
dilakukan upaya-upaya terobosan yang dapot meningkatkan klne{a pengawasan
Kejaksaan. Sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Kejakain tieluh dapat' meningkatkan kinerJa dan menekan jumlah pelanggaran yang dllakukan oleh Jaiqsa
terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
5, Bahwa selain masalah pembinaan personel, masalah organlsasl dan efeKifltas dari suatu
organ di Kejaksaan perlu mendapatkan perhatian sehingga perlu diciptakan sebuah
organisasi yang efektif dan efisien dari tingkat pusat hingga daerah.
Sehubungan dengan apa yang diutarakan tersebut, tim peneliti telah memberikan masukan
sebagai alternatif dalam melakukan perubahan atas keberlakuan sistem yang telah berjalan
selama. lni. Beberapa sistem tersebut perlu diuJicoba melalui program 'perfontonan
untuk
menilala efektlfltasnya dalam pelaksanaanny.a, Untirk selanJutnya sernua program yang telah diuJi
Itllf. program percontohan akan dieveluasi dan s?tflih disempurnaran arair dite,6p[.. seuigii
kebiJakan lembaga KeJaksaan yang diperkuat melalui Keputuian Jaka Agung iiUagai payuirg
hukumnya.
b, Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan i
Untuk merealisasikan tindak lanjut tersebut, sejauh ini telah dilakukan proses lobbi dan menjalin
h.ubungan baik dengan nara.nih,a[ yang herkepentingan yaitu Kejakur'n egrng din*pemerintah.
Hasil dari Proses tersebut seJauh ini adalah adanya.ieiniinan oaii pinar xllakJain.agung untur
mela.njutkan program yang telah dilakanakan tersebut dengan card dbuat irog6; percontohan
dari hasil penelltian yang dilakukan.
IU. DeskripsiMasing-MasingFrogram
A. (eslatan I:
a. Nama Kegiatan
Nama keglatan adalah penelitian
b. Waktu Kegiatan "
I
Kegiatan diadakan selama 5 bulan (Februari-Juni) yang meliputi 2 bulan pertama penelitian
pustaka dan 3 bulan.berikutnya penelitian lapangan.
tuTaPPl-f HUI

IUfas, qrc@t Perygqttau Percdtlan Indonesta
Fakulfas Hukum lJntverstfas lndanesla
c. Lokasi
Lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Jakarta, padang, Banjarmasin, Manado,
Palembang, dan Denpasar. .
d, Hasil Yang Diharapkan "
Penelitian normatif diharapkan dapat mengumpulkan data sekunder berupa;
.1. lghan primer; meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ULI lrlo. 5 Tahun 1g9l tentang KeJaksaan
Republik Indonesia, Keppres No, g6 Tahun lggg tentang susunan organisasl din Tata
Kerja KeJaksaan Republlk Indonesia, UU No, I Tahun l9Z,l tentjng fepegawatan
sebagaimana telah dlubah dengan UU No. 43 Tahun 1g99 tentang Xipegdwlian,dan
ketentuan perundang"undangan lainnya,
2, Bahan sekunderl bahan pustaka yang berkattan dengan obJek peneliUan.
3. Bahan tersierl bibliografi, kamus, dan bahan penurying lainnyd.
Penelitian lapangan diharapkan dapat mengumpulkan data lapangan berupa informasi yang
akurat mengenai kondisi sebenarnya pela ksa naan profesi jaka.
Adapun hasil penelitian ini diharapkan menjadi kebijakan instansi kejaksaan dan diberi payung
h*kum keputusan Jaksa Agung.
e. Hasil Yang Dicapai Dalam Kegiatan
Hasil kegiatan ini adalah data sekunder berupa;
1' Bahan primer; peraturan perundang-undangan antara lain uu No, 16 Tahun 2004
leltang KeJaksaan Republik Indonesia, UU No, 5 Tahun 1991 tentang KeJuksuao Republtk
Indonesia, Keppres N0.86 Tahy1.1991tentang Susunen organiiasi'oan Tata KerJa
Keiakaan Republik Indonesla, uU No, I Tahun 1674 kntang Kelegiwidn seuagaimi;;
telah druhah dengan UU No. 43 rahun 19g9 tentang kepdgaitaan,dan ketentuan
perundang-undangan lalnnya
z. Bahan sekunder; bahan pustaka yang berkaitan dengan obJek penelitian.
3. Bahan tersier; bibriografi, kamus, dan bahan penunling hinnya,
Da1 data lapangan berupa informasi yang akurat mengenai kondisi sebenarnya pelaksanaan
. profesijaksa. Data primer didapat dengan cara wawancara dan t<uesioneile;#; Jaksa, polisi,
advokat, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan iraoemist. Huril rd ielah dicapai
antara lain adanya gambaran yang cukup mengenai pelaksanaan tuigas Jaka'dirikendala yang
dihadapinya.
Qagi sebagian besar-Jaka"yang iren;aii responden oiierolirr ailr'bun*u setama
ini masalah rekruitmen dan pembinaan liariiberlaian troafi iesuai dengan letentuan yang ada.selain ltu dalam hal pengawasan pimpinan lebih ,un.rrnr.n ffi; ;;p;ii punishment
dibandingkan dengan memberikan reward yang ravat bagijiGa. eeberapa temua lainnya telah
i
dijabarkan dalam laporan penelitian.
Data yang telah didapat dianalisis berdasarkan ketentuan yang ada dan ditelaah kembalikelemahannya untuk selanjutnya dirangkum secara sistematii d.alam suatu laporan keglatan.
Laporan tersebut akan diserahkan kepada instansi terkait seUagai bahan dasar dalam melakukanpembaruan di Kejakaan. Laporan diberikan kepada puHifmerilriie*uagi;a6; masyarakatdan lembaga Kemasyarakatan lainnya yang memium perhatian pada perbaikan lembagaKeJaksaan.
1,._1,|?I:l,PI
y.,lg Direncanakan Menerima Manfaat Dari KegiatanptnaK-plnak yang diharapkan menerima manfaat adalah:
1' Instansldan aparat ffiksaan pada selururr"tingLaun dlseluruh Indonesta
2' Masvarakat, baik dari'kalangan araoemisi m.rpiil'r*iiu;9.;;ffi=ilasyarakat yangberkepentingan dan berkaitair dengan isu daram'penefliian ;ni.
!:. Pihak-Pihak vang Beitrasir Menerima Manfaat Dari Kegiatan
Pihak-pihak yang berhasil menerima manfaat adalah:
1' Instansidanaparat kejaksaan pada seluruh tingkatan di seluruh Indonesia
SdgEtgrtElt o Knrnn ra El:ar.r r t ll rL,-i,,..r- tE Aa l

lJlasgarckat Pemantau Pemdtlan Indanesla
takulfag Hukum Unlverslfa,E lndanssta
Z, Masyarakat, baik dari kalangan akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang
berkepentlngan dan berkaitan dengan isu dalam penelltian lnl.
h. Penjelasan Secara Deskriptif MenEenai Jalannya Kegiatan
Penelitian dimulai dengan ,studi literatur yang berisi pemetaan atas peraturan-peraturan yang
ada. SelanJutnya data yang di dapat dianalisis dan disusun secara sistematis irntuk O6aciikai
bahan dasar studi lapangan.
Sebelum melakukan studi lapangan, terlebih dahulu dilakukan pra penelitian di Jakarta kepada
aparat-aparat keJakaan pada tingkat kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi, dimana didalamnya
diujicobakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian dalam bentuf kuesioner. Dalam
pelaksanaan penelitian di daerah, khususnya dalam penyebaran kuesioner, Hm penelifl dibantu
oleh beberapa kawan dari iaringan yang dimiliki MaPPI untuk setiail daerah menglngat proses
tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.
Setelah itu baru diadakan penelitian pada aparat-aparat kejaksaan, pakar dan masyarakat di
enam daerah sebagaimana disebutkan di atas. Untuk selanJutnya hasil dari penelitian tersebut
akan dianalisis dan dijadikan sebagai dasar untuk bahan *us group dtscusitin, iarkshop dan
penulisan laporan .:khir.
i. ' Daftar Nara Sumber
Nara sumber dalam kegiatan ini adalah:
1" Prsf, HarkrlstutiHarkrlgnowo, $,H., M,A,, ph,D,
2, Iman $ukirman, s.Psi. (LembaEa pslkologtrerapan F psi.ul)
1. M'5. RahardJo, s.H, (Ka giro Kepegawaian kejaksaan Aguirg)
1. R, Soehandojo (Kapuspenkum KeJaksaail Agung)
- -'
!. Bambang watuJo, s,H., M.r"r. (Kepara pusat Dikrat Kejakain Aiung)
q. ,4.J, Day, S.H. (Widyaiswara Kejakaan Agung)
- -
l. Bambang. R. Lani. S,H. (ka Bag Ortala Xllakaan Aguiit
8, R. Narendra Jatna, S.H,, LLM (Ka Sub Bag TUp KeJakaai Ag-dng)
?r Ris slhombing,
l,!: (rrputp KeJakaan T1nggr Bang[a #tmng1
10. AntasariAzhar, s.H, (Kepala Kejakaan Tinbigt suiruarl
- -v'
11, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggl Sumbar ,
12. Asisten Pembinaan Kejakaan Tingqi Sumb,ar
13. Asisten InteliJen Kejaksaan Tinggi Sumbar
14. Asisten Pidum Kejaksaan Tinggi Sumbar
15. Kepala Kejaksaan Negeri padang
16. Kasi Pidum Kejakaan Negeri padang
17. Kasi Pidsus KeJaksaan Negeri padang
18. Kasi Intel Kejaksaan Negeri padang
19. Kepala Kejakaan Tingggi Kalsel i
20. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalsel
21. Asisten Pembinaan Kejaksaan linggi Kalsel
22, Asisten InLelijen Kejaksaan TingEi kalsel
23, AslEten Pldum KeJakaan TinEgi Kalsel
J!, Kepala KeJakaan Negeri Banjirmasin
25, Kasi Pldum KeJaksaan Negerl BanJarmasin
25. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri BanJarmasin
27. Kasilntel Kejaksaan Negeri Banjarmasin
28. Kepala Kejaksaan TinggEi Sutut
29, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulut
30, Asisten Pembinaan KeJaksaan finggisutut
31. Asisten Intelijen KeJaksaan Tinggi-5ulut
32. Aslsten Pidum Kejakaan Ttnggibuht
33. Kepala Kejaksaan Negeri Manado r
34. Kasi Fidum Kejakaan Negeri Manado
35. Kasi Pidsus Kejakaan Negeri Manado
36, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Manado
MaFFl.f HUI
ffi I l{mpl*ur BEru Ul thskl6dle4

IIIIaPPI-f HUI
lWas, 'atakat Pentantau Feradilan trndan,
Fakultas Hukum lJntverstfas lndsnssta
37. Kepala Kejaksaan Tingggi Bali
38. Asisten pengawasan Kejaksaan Tnggi Bali
39. Asisten pembinaan Keiaksaan nngdigati
40. Asisten Intelijen Keja[saan Tinggi-Bali
41. Asisten pidum Kejakian finggi eali
42, Kepala Kejakaan Nggeri Denpasar
43. Kasi pidum Kejaksaan Negeri Denpasar
44. Kasi pidsus Kejaksaan weleri Denpasar
45. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Denpasar
4!, Kepala Kejaksaan Inggi Surnatera Selatan
47' Asrsten pembinaan xe;irsaan rnggi sumatera seratan
48' Asisten pengawsan KeJaksaan rnegi sumateri suriiin
49, Kasi Intet Kejakaan Negerl eatemling
50, Kasi pidsus KeJakaan Negeripalembaig
Jj Permasalahan yang Dihadapidaram Feraksanaan Kegiatan
Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakuku.o, t*ouffi ouu"pn" hal yang dapat dikategorikan
;:ffi?t'
kendala walaupun uita-aititrat secara keseluruhan tioax ,.nggi^dr J.tl.nya kegiatan,
1' Adanya keengganan dari beberapa narasumber keJakaan untuk diwawancarai.2' untuk Jaksa di wilayah Kalimantan selatan tioak uisa memberikan pendapat m,elalui
|[ffi:f,,
karena tldak mendapatkan itii oiii kipuru riutuGrun'firiii rqtimanran
3' Adanya kesulitan untuk mencari beberapa data tentang,,kejakaan (untuk perbandingan)di negara-negara civir raw (Beranda, prlncl,-jd;il Iu;, rarena ;;ildrkan bahasayang belum dipahami oteh peneliti.
B, Kegiqtan II:
a. Nama Kegiatan
Nama kegiatan adalah Lokakarya
t
b, Waktu Kegiatan
Kegiatan diadakan pada;
1. 27-ZB Juli Z00S di Banjarmasin
2, 27-28 Juli ?O0S di Denpasar
3. t-2 Agustus Z00S di Manado
4, 3-4 AEuEtus A00S di padanE
c. Lokasi
Lokasi lokakarya adalah kota Banjarmasin Kalimantan selatan, kota DLnpasar Bali, kota ManadoSulawesiUtara, dan kota padang iumater:a Barat.
d, Hasil Yang Diharapkan
Dari
.Keqiatan ini diharapkan beberapa hal sebagai berikut:
1' Tersoslalisasinya laporan sehentiro peierrtran repada a.1_1gt keJakaan yang berwenangbaik di KeJakaan Asung, ku:attial-lossl
Tiytfrillirrqun negeri yang diwawancarai
iiff-:[3'.',:H[3i:
*n' aparat pene!5r hukum oiii tatanear-#y#ilt di tempat
2' Diperolehnya masukan dari aparat kejakaan yang benruenang baik ci Kejakaan Agung,kejakaan tinggimaupun keiaksaan negeri vang ;*;;ancarai saat studi tapangan sertaaparat penegak hukum dan kalangan masyarakat dl tempat lokakarya diadakan, untukselaniutnya akan diJadikan sebagaihateri iimuan;il. hporan akhir penelitian.
:. .lgrilYang Dicapai Datam Kegiatan
i
Dari"Kegiatan ini dicapai beberapi hal sebagai berikut:
r' L'lporan semeniara penelitian telah disosialisaikan kepada agap! kejakaan yangberwenang baik di Kejaksaan nq*g, rcju*ii* iilggi"rrrpun kejaksaan negeri yang
1r--_- __ r

w .Jt
s Masgarakat Pemantau pemdllan Indanesla
tda FPI-f i-iU I
E,,,.f;ffi(.,F
"{sfg}P Fakulfpg Hukum unlversttas' lndnnaslffi
diwawancarai saat studl lapangan seta aparat penegak hukum dan beberapa lembaga
. kemasyarakatan di tempat lokakarya diadakan.
2. Beberapa pesefta tglah memberikan masukan dan pendapdt dalam menanggapi hasll
studi literatur dan lapangan yang telah dilakukan s6belumnya. Pendapat tersebut
bervariasi namun p'ada dasarnya hasil yang telah dldapat tidak mendapatkan bantahan
bahkan ada beberapa inlormasi yang tidak didapat dalam studi lapangan tetaBl dlberikan
pada kesempatan tersebut.
f, Pihak-Pihak Yang Direncanakan Menerima Manfaat Dari Kegiatan
Pihak-pihak yang direncanakan menerima manfaat adalah:
1. Tim peneliti
2. Aparat dan lnstansi Kejaksaan
3. Aparat penegak hukum lainnya
4. Akademisl
5, Masyarakat
g. Pihak-Pihak Yang Berhasil Menerima Manfaat Dari Keglatan
l. Tim peneliti
, 2, Aparat dan instansi Kejaksaan
3. Aparat penegak hukum lainnya
4, Akademisi
5, Masyarakat
h, Penjelasan Secara Deskriptif Mengenai Jalannya Kegiatan
Lokakarya diawalidengan sambutan dari pihak keJaksaan, yang dalam hal lnidlwakilioleh Kepala
KeJaksaan Thggi seternpat atau yanE mewaklllnya, Pemaparan dalam lokakarya inl dilakrjkan
oleh dua orang peneliti dan satu orang narasumber dan satu orang pembanding.
'
Selanjutnya agenda diteruskan dengan pemaparan hasil penelitian sementara oleh Um peneliti
yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan darl satu orang narasumber dan satu orang
pembanding, Setelah ltu diberikan kesempatan kepada peserta ying hadlr untuk mengfiftlsi Oii
memberikan masukan seputar materi yang dipaparkan oleh tim ipeneliti serta makalah yang
disampaikan oleh dua orang narasumber lainnya, yang untuk selanjutnya akan dqadit<ai
masukan bagi tim peneliti pada saat penyusunan laporan atihir.
Adapun peserta yang hadir pada acara tersebut diluar tim peneliU adalah aparat kejakaan tinggi
dan kejakaan negeri setempat, aparat penegak hukum lainnya dari pengldilan din kepolisiii,
serta kalangan masyarakat yang terdiridariakademisi, aktifls LSM dan media,
i. Daftar Nara Sumber
Narasumber dalam kegiatan Lokakarya ini adalah:
1, Banjarmasin /
Tim peneliti: Andri Gunawan
r Kejaksaan Agung: Singgih Iswara
F Masyarakat: Helmi S.H, M,hum. (Akademisi)
Z, Denpasar
Tim peneliti; Messy $abardiah
Kejaksaan Agung: Suhandoyo
Masyarakat: I Wayan Sudirta (Dpn RI)
3. Manado
* Tim Peneliti: Rosyada
Kejaksaan Agung ; Suhardjono
Masyarakat: Luknran Bahmid (Hakim pN)
4, Padang
Tim Peneliti: Asep Rahmat Fajar
Kejaksaan Agung : Sugiharto
<rffitcrt: I(amn"s Baru UI thmk 16ffi4

s a lwasaarakat pemantau percdltan Indanestaffi
w Fakulfas HukLrm Unlvsrstfms lndsnssta
h{aPPl-f }-l UI
- Masyarakat: Sinta Agustina S.H.M.H. (Akademisi)
j. Permasalahan yang Dihadppidalam pelaksanaan Kegiatan
Dari pelaksanaan kegiata.l y,,?lg telah. dilakukan, terdapit beberapa hal yang dapat dtkategorikan
sebagai kendala walaupun nla oitirrat secara kiEeturuiian rid.k frinjift;r }iiilnya kegtatan,
valtu panifla kesufitan untuk mencarr waktu yang tepat bagt semrii* miiurfiri fiuga peiirti
aktif) yang diharapkan glplt hadir pada acara te6ebit, natiersebut rimuoiin trfffii ffi;;;;pada saat pelaksanaan lokakarya, tidak semua pihak yang iiiundang Oieit ft"Oii.
--
C. Kegiatan III:
a. Nama Kegiatan
I'lama kegiatan adalah studi banding
b, Waktu Kegiatan
Kegiatan diadakan pada;
" 1. 15-22 Juli 2005 ke Manita, phiilipina.
2. 1-S Agustus 2005 ke Bangkok, Thailand.
c. ,Lokasi
Lokasi studi banding adarah kota Manila, philtipina dan kota Bangkok, Thaland,
d. Hasil Yang Diharapkan
Melalui studi banding diharapkan akan mendapatkan data prlmer berupa lnformasi yang akuratmengenai kondisi sebenarnya tentang. Jaka dan kejakaan, baik" dalam hJ sistem danpelaksanaan rekrutmen, pembinaan trartr, penga*ru.n'rirpun organisasi dan tata kerja didaerah tempat diadakannya studi banding teisebut.
e. Hasil Yang Dicapai Dalam Kegiatan
Hasil kegiatan ini adalah data primer dan data. sekunder berupa informasi yang akurat mengenaikondisi sebenarnya tentang jaksa dan keJaksaan, uak-aliam hal sistem-din petakanaanrekrutmen, pernbinaan..karix lengawasan rnaupun organisasi dan tata kerja di daerah tempatdiadakannya studi banding tersebrit.
's*"'"'r ! '
Melalui kegiatan studi banding ini didapatkan infromasi mengenai sistem pengelolaan sumberdaya manusia, khususnya Jaksa, dt rhailand oan pnirripina.-ningetotaan sumudidaya Jaksa diThailand dilakukan oleh pihak Komisi Keiaksaan vuoe ilik.duoirrin o ua;;ffiu;" dan diatasJaka AgunE, Komisi Kejaksaan ini yang akan merei.unir* pengelolaan sumbdr daya Jakadimulai sejak perer,canaan rekruitmen laksa, pin.roputun ;i,;;ru;nlr"iirii, karir, dansistem pengawasan terhadap aparat Kejakaan,
i
f' Pihak'Pihak yang Direncanakan Menerima Manfaat Dari Kegiatan
Pihak-pihak vang diharapkan menerima rnanfaat,OuLn,--"
"-'
1' Instansi dan aparat keJaksaan pada seluruh tingkatan di seluruh Indonesia2. Masvarakat, haik dari karansan araoemiii ;fiil; i,,;;G;; ;Ufi-riiasyararat yansberkepentingan dan berkaita-n dengan isu daram-penetilian tnt.
l;"^1,1?I_l,h3r
vlnq Berhasil Menerima Manfaat Dari Kesiatan
nnaK-pthaK yang berhasil menerima manfaat adalah;
I' Instansi dan aparat kejaksaan pada seluruh tingkatan di seluruh Indonesia2' Masyarakat, balk dari-kalangan akademiii ;&r; ffibaga swadaya masyarakat yangberkepentingan dan berkaitai dengan tsu oabmEn.iiii.n rni.
!: Penjelasan Secara.Deskriptif Mengenai Jalannya Kegiatan
studi banding dilakulSn'.dengan rientgunat<an mei.oi'*uwunC.ra terhadap narasumber.Selanjutnya data hasil wawanlara tiridout dianari*s- oir"aiuurun secara sistemaus untukdijadikan bahan tambahan dalam p.n*titirn ini.
Sel(IetEflEt : ldArnrxs pLqrr r t ll t-ts'*.l- te,rl-tt

lWasgarakat Pemtantau Peradilan Indsnesla
Fakulrag Hukum Unlvarslfas lndsnesla
Sebelum melakukan wawancara mendalam, terlebih dahulu dilakukan.elaborasi atas pertanyaan
yang akan dljadikan panduan dalam melakukan wawancara. Panduan tersebut diperlukan
sebigai acuan dalam melakukan wawancara sehingga pemblcararin dapat dilakukan secara
efektif dan efisien terkait dengan materi yang menJadi obJek penelitian'
Selanjutnya hasil dari studi banding ini akan dianalisis dan dijadikan sebagal bahan facus group
dticussian dan penulisan laporan akhir.
i. Daftar Nara Sumber
1, Manila
' Miguel F, Gudio. Jr (Assistent Chief State Prosecutor),
- Ceverino H. Gana. Jr (Assistent Chief State Prosecutor)
- Akademisi :
2. Bangkok
- Pritiporn Natipodhi (Senior Expert Public Prosecutor)
- Kitlisak Klttislmanont (Senior Expeft Publlc Prosecutor)
- Titlpan Chuerbonchal (Dean of Chulalongkorn Faculty of Law)
j. Permasalahan Yang Dihadapidalam Pelaksanaan Keglatan
Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan
sebagai kendala walaupun bila dilihat secara keseluruhan tidak rnengganggu jalannya kegiatan,
yaitu adanya kesulitan mencari waktu yang tepat dari beberapa narasumber untuk diwawancarai
sefta adanya kesulitan berkomunikasi (kendala hahasa) darl beberapa narasumber yang
diwawancarai, Kendala lain, khususnya di Thailand, adalah tldak tersedianya bahan tertulls yang
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
D. Kegiatan IV
a. Nama Kegiatan
Nama Kegiotan pencetakan dan diseminasi hasil penelitian.
b. Waktu Kegiatan
Pencetakan dilakukan pada bulan pertengahan Februari hingga bulan Maret.
c, Lokasi
Pencetakan dilakukan di Jakafta.
d. Hasil Yang Diharapkan
Melalui pgncetakan dan diseminasi hasil penelitian ini diharapkan hasil tersebut dapat diketahui
sleh publik dan tldak hanya oleh kalangan internal KeJakaan saJa. Hasil peneliUan tersebut
diharapkan akan menjadi bahan dasar bagl tlm pembaruan untuk membuat rencana kerja
pembaruan. Melalui diseminasi hasil penelilitian kepada publlk ini pula diharapkan akan timbul
kontrol dari masyarakat ataq apa yang dilakukan oleh tim pembaruan dalam rangka
menghasilkan Kejaksaan yang lebih akuntabel.
e. HasilYang Dicapai Dalam Kegiatan
Hasil yang tetah dicapal adalah bahwa saat ini buku tersebut telah dlmlnta oleh tlm pembaruian
KeJakaan yang diplmpin sleh Wakil Jaksa Agung Basrlef Areif untuk dfiadikan bahan dasar bagl
tim untuk melakukan identifikasi permasalahan dan prioritas dalam melakukan pembaruan, Buku
tersebut telah di-/aunching pada tanggal 8 Maret 2004 dalam kesempatan melakukan presentasi
di hadapan tim pembaruan Kejaksaan dan pimpinan Kejaksaan.
Buku tersebut belum seluruhnya selsesai dicetak samapi laporan akhir ini dilaporkan, namun
beberapa buah buku telah selesai dan telah disampaikan kepada The Asia Foundation, Komisi
Hukum Nasional, Jaksa Agung , Wakil Jaksa Agung, dan bebereapa pimpinan lainnya. Selain itu
buku tersebut juga telqh diberikan kepada para narasumber yang $erlibat dalam penelitian ini.
f, Pihak-Pihak Yang Direncanakan Menerima Manfaat Dari Keglatan
Pihak-pihak yang direncanakan akan mendapatkan manfaat dari buku ini adalah:
1, Tim Peneliti
2, Tim Pembaruan Kejaksaan.
MaFPI-f HUI
kkrff;qrlFtt , K;rrrrrr re Flnn r I lt frcuryd.c IH.A;r.a

MaPFI.f HUi
MaEaarakat pemantau peradttan Indanesra
Fakulfas Hukum s hdanesla
3, Pimpinan Kejaksaan.
1, fnarai KeJaksaan, khususnya Jaksa dl pusat dan daerah.
I, Aparat penegak hukuin lainnya.
6. Akademisi.
7. Masyarakat.
g' Pihak'Pihak yang.Berhasir Menerima Manfaat Dari Kegiatan
Pihak-pihak yang telah berhasil mendapatkan mandat ai?i rJgrrt n int antara tain:
1. Tim peneliti
2. Tim pembaruan.
3. Pimpinan KeJaksaan.
, I, Aparat KeJaksaan, khsusnya Jaksa di pusat dan daerah.
5. Aparat penegak hukum lainnya.
6, Akademisi.
. 7. Masyarakat.
!. Penjelasan secara. Deskriptif Mengenai Jarannya Kegiatan
Proses pencetakan ini diawali dengai proses tender tintuk m-enentukan perusahaan yang akanmenjadi rekanan dalam moncetak hasil penelltlan tersedut, pror., tender tersebut dilkuu olehtlsa'perusahaan percetatan vans turaiii Aqir w.^eoi'ffi;;; cy. Kuro Nikr, dan cv, HendarsanMandiri' Pemenang dari tender tersebut adalah cv. eou curriya dengan total penawaran senilaiRp, 28,650.000.
Proses pengeriaan diawali dengan melakukan setting naskah rg
{.a]am
format pencetakan yangdilanjutkan densan pemeriksaan urang atas ,.;k;ii';r;; iJur, pol berupa dummy.pemerrkaanu[ans gsrcsbut dilakukan seqara ueruranq-urlne niut,iil penetifl dan prhak Kemrsr HukumNasional' Proses pemeriksaan tersebut memlyai *Ji1r-Gri cukup lama sering ilJii'rJrjlil|'ikesalahan setelah
-Tftlu,i
proses pemeriksaan, iror*i' pencetakan dilakukan setelahmenda patka n ta nda persetujua n da ri pihi k x"r-iii n, r.r,
-niJrionu
r.
Hasil pencetakan yang telah selesai baru didapat dua minggu setelah tanda persetujuan diberikanoleh Komisi Hukum Nasional. Namun nernuuunga;il;;f;6;iluan,dari pihak Kejaksaan makabeberap ekemplar tetah diselesaikan dan telih pula ikirril ke Kejaksaan Rgung khususnyakepada Jaksa Agung dan Wakil:aksa agung.
" '-'-
i' Permasalahan yang Dihadapidatam peraksanaan Kegiatan
Permasalahan yang tim,bul dalam keglata.n ini antara lain masalah.waldu pemerikaan ulangvang cukup lama karena terf.aga! beuirap
5.r.1@ Gd;#L berurang dari pihak percetakan.Proses pemerikaan yang dilakukan oloti Komisi uuium- rrliJon"r bpik secara mdteril maupunsecara formil membuat pemeriksaan utang teiseil'i;;;Ln waKu tama. Namun secarayumum hal tersebut dapat diatasi meski terjidi ketertemaduiin'iuri waktu yang telah ditetapkan,
Selain masalah pemeriksaan berulang tersebut, maslah lainnya.adalah adanya kekurang satupenelitian vans seharusnva dimarrG,
tt:*' ,pdG p*'n'.jLrun turse6ril-n.i"riti.n yungkurang tersebut adalah penelitian iuniung penoioitan ian'peratinan Jaka yang dibuat olehKomisi Hukum Nasional' llingga saat fencetakan hasii f"ri.iitiun tersebut dilakukan KomisiHukum Naslonal belum med6erikan tiesrt t*roori:unili'iisehr, Komrsi Hukum Nasionat
ffi:lffi f eX #?ffi ,* L H:, ffi !?:igS :l?l
; ilffi il;ili] i!; ;iiil a;ib d;#;, be rna ma
fV, Lampiran
Bersama lapor"an ini dilampirkan pula
s, Buku hasil psnelitian
b, l"lateri presentasi di hadapan tim
beberapa hasil penelitian berupaui
pembaruan dan pimpinan Kejaksaan.

M,nFpi"f l-{Ut
Fakulfas Hukum lJntv'erstfas tndanesta
LAPORAN FINAL
PRAJECT OATA AEVELOPMENT ON TTTE ATTORNnY aENEML OFFTCE
I. Informa*i Umum
1,1. Nama Lembaga pelaksanat
Masyarakat pemantau peradilan Indonesia Fakultas Hukunr
(MaPpt-FHUI)
1.2. Alamat:
Universitas Indonesia
Gedung D Lantai 4 Fakultas Hukum Kampus Bar.u UI Depok Jawa Barat
1.3, Judul Kegiatan:
Kompilasi Peraturan KeJaksaan 9j9.ry Sumber Daya Manu sia (Data Detetopment onHuman Resources Reguration At rhe ittorney Geneiat amcii
1.4. Durasi Kegiatan:
' 3 bulan (31 Oktober 2005" 1g Februari 2006)
1.5. Nomor Proyek
Project No. 3041 1.5 4L,04ez
1.6. Nama Program Officer:
Agus Lukman.
1.7. Jenis Laporan Narasi:
Flnal
1,8. lumlah Dana yang Disetujui:
Dana yang diserap dalam kegiatan ini sebesar Rp. 1g1.621,6g1,- yang berasal dariamandemen program kegiatan penelitian Projed'rhe Devetopieni-ii n, AfforneyGeneralb Office Institutibnal Framework fro netorm.
U. RingkasanLaporan/Executive$ummary
A. Pengantar
Kejakaan sebagai representasi negara dalam upaya penegakan
Qrkup. memllilti peran yangsangat penting dan strategls. Peran tersebut oiwiltrifan Gnrn 'bentuk kewenangan untukmelaksanakan kekuasaan ndgara dl btdangpini,.t,jiiil. ii*Jningrn ya,1g diJatankan KeJaksaanmerupakan penJabaran langsung dar"i pdakanain iuu ;;i,il peradilan ptdana di Indonesia.Berdasarkan ketentuan unoang-unoarie No. 16 Tahun'-iiio+ rg.y.ng KeJakaan RepubtikIndonesla selain berperan dalam peradiiin pidana, xdjaGa* *emilikt pjrun l.in uilam btdanghukum perdata dan Tata usaha ruegari, yaitu dipaf *e*irui negara dan pemertntah datamperkara perdata dan tara y1?la nega;._ i;ru;G.ti.ir"v.ng tak karah pentrng adarahkewenangannya untuk mewakilt kepeniingan umum,
Kewenangan untuk melakanakan kekuasaan negara tersebut. membutuhkan sumber dayamanusia yang baik, dalam segia kualitas maupun kuintitas, nengetotaan sumber daya manusia diKeJaksaan merupakan taneelno Jawab ,ltrl lurd'iiiou-ilrbtnaan. pengetotaan rersebuttidak hanva menvanskut Jiksaidaaeai itr-ir ar*'iG:.*;il;;rn menekup seturuh pegawai
[:i: H:: I :'fflil,X#T;,''ff;"-1,?':I ^:y*:y,.1Pt'i
;,Iil'* nerimaa n pesawa i nes err sr p i rKejaksaan, pendidikan dan pelatihan, prorosiAJ;';fu;tfirffi'ffitrffir?#i!}ffff1f,|?,1
pasal 2,
rlndonesia,
undi:'tg'(lMang tentang Keiaksaan Republrk, UU Ns, 5 , LN No. 5g, Tahun lgg1, TlJt No. 3451,
lwasaamkat pemantau peradtlan Indanesra

lWasgarakat Pemantau Pemdilan IndaneEla
Fat<ulfmE Hukum Unlverxlfas lndnn- .E/a
bagi pegawai. Seluruh kegiatan tersebut tidak seluruhnya ditangani oleh Kejaksaan Agung
sebagai pusat administrasi kepegawaian Kejaksaan tetapi didistribusikan ke seluruh pimpinan
Kejaksaan di Daerah. . '
Pendistribusian pengaturafi kepegawaian tentunya harus mengikuti aturan yang telah ditentukan,
baik secara umum maupun khusus untuk KeJaksaan. Peraturan yang menyangkut masalah
pembinaan pegawai Kej&ksaan yanE ada saat ini belum terkumpul secara baik dan menyeluruh
karena masih terdapat beberapa ketentuan yang diperbarul bahkan mungkin belum ada. Tak
jarang Kejaksaan di daerah mengalami kesulitan karena tidak ada k$elasan perihal pengaturan
kepegawaian tersebut, Sebagai contoh, peraturan mengenal pemberhentlan seorang Jaksa atau
pegawai non laksa sering kali mengalami hambatan karena ketentuan tersebut belum ada.
Berdasarkan pengalarnan melakukan penelitian di bidang pemblhaan sumber daya manusia,
terdapat beberapa kelemahan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang tersebar.
Penyebaran beberapa ketentuan tak Jarang suilit untuk dildentifikasi keberadaannya, bahkan tak
jarang masing-masing bagian hanya memegang ketentuan yang menyangkut baglannya saja
tanpa pernah memiliki peraturan yang berkenaan dengan bagian [ain. Hal tersebut serlng kali
dikeluhkan oteh hampir seluruh pegawai di bidang pembinaan, Untuk itu perlu dilakukan
'pengumpulan
atau kompilasi atas seluruh ketentuan peraturan yang berkenaan dengan
pembinaan kepegawaian di Kejaksaan. Program kopmpilasi yang didanai oleh The Asia
Foundation ini merupakan salah satu solusi yang mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pihak
Kejaksaan.
B.
a,
b,
c,
Tujuan Program
Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur dan
pedoman bagi pengelolaan sumber daya manusla dl KeJakaan.
Melakukan pengumpulan peraturan-peraturan bidang pembinaan yang
pedoman pengelolaan sumber daya manusia di Kejakaan.
Untuk membuat sebuah kornpilasi peraturan atas seluruh ketentuan Keputusan
dalam hal pembinaan kepegawaian di Kejakaan,
memberikan
memberikan
Jaksa Agung
C. Program-Program
a. Penelitian.
b. Focus Group Discussion.
c, Pencetakan hasil kompilasi.
D. Pelaksanaan Frogram
a, Penelitian
Program ini dia,Jakan selama delapan (8) minggu yang meliputi kegiatan pengumpulan dan
identifikasi atas seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
kepegawaian di Keiaksaan khususnya dan pegawal negqri pada umumnya. Kegiatan
pengumpulan tersebut didukung sepenuhnya oleh Bagian UmumrKepegawalan Kejakaan Agung.
Namun dalam pelaksanaannya proses pengumpulan tersebut tidak mudah karena sebaglan besar
dari data tersebut tidak ada dalam bentuk soft mpy sehingga perlu dilakukan pengetikan ulang.
Penegtikan ulang dilakukan karena ada beberapa naskah peraturan yang sulit irnrut< OiOaca orcn
mesin scannersehingga harus dilakukan secara manual.
b. Focus Group Discussion (FGD)
Fpcus Group Discussion diadakan sebanyak satu kali dalam pelaksanaan program ini, FGD
tersebut diadakan pada tanggal t5 Februari 2006 bertempat di Hotel Acacia.
Adapun peserta yang hadir pada acara tersebut selain tirn peneliti adalah peEawai Kejaksaan
yang bertugas di bidang kepegawaian dan bidang hukum, aniara laln Kepala Bagian Umum Biro
Kepegawalan KeJaksaan Agung, Kepala Sub Bagian PeraturanrKepegawalan KeJakaan Agung,
Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum, Kepala Bagian perpustakaan- djn
Dokumentasi Hukum, dan Inspektur Kepegawalan dan Tugas umum Kejdksaan Adung,
fvteFPI-f t-lUI
Sel<l-etafiat r l(arnp-w Beru Ul Ehpok lF1E4

lWasgarakat Pemantau percditan Indsnesia
Fakulfas Hukum lJntverslfaE' lndanesla
Dalam FGD tersebut dilakukan pemaparan hasil temuon seJumlah peraturan yang terkait dengan
kepegawaian dl Kejaksaan. Selain ltu diberlkan kesempatan kepada'peserta yang hadir untuk
mengkritisi dan memberikan masukan seputar materi yang dipaparkan untuli selanjutnya
dijadikan masukan bagitim Feneliti pada saat penyusunan lipoian akhir.
c. Pencetakan hasil penelftian
Pencetakan hasil penelitian dilakukan setelah semua proses penelitian selesai, dengan jumlah
1000 eksemplar. Namun karena Jumlah halaman yang sangat banyak maka akan dllakukan
penyusutan jumlah pencetakan disesualkan dengan dan yang tersediA, Hasil penelitian tersebut
selanJutnya diseharkan ke seluruh instansi keJaksaan dl Indonesia, lembaga swadaya masyarakat
dan para pihak yang dianggap berhubungan serta memiliki kepentingan dengan hasil kompilasi
tersebut,
E. Dampak Program
a. Kualitatif
Secara kualitatif dapat disebutkan bahwa program yang dilaksanakan ini memberikan dampak
yang positif bagi instansi kejaksaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan adanya
pengetahuan baru yang diharapkan dapat menambah dan meningkatkan kualitas pengelolaan
kepegawaian Kejaksaan. Disinyalir bahwa beberapa ketentuan tersebut belum seluruhnyJdimiliki
oleh kantor keJakaan di seluruh Indonesia. Alasan keterbatasan dana yang dimilikl oleh pihak
Kejaksaan selalu menjadi persoalan yang mengemuka apabila terdapat pirhnyaan mengapa
tidak ada kcrmpilasi tentanq peraturan tersebut.
Pada beberapa kesempatan terdapat keluhan bahwa selam ini belum ada ketentuan yang
mengatur masalah pemberhentian seorang Jaksa, Pengaturan tentang hal tersebut sahgit
penting mengingat Jaksa adalah Jabatan fungsional bagl seorang pegawai negeri sehinfga
pemberhentian yang diberikan pada seorang Jaka tidak birarti berhliti iebagai p6gawai ne!6ri
sipil. Untuk berhenti menjadi pegawai negeri sipil membutuhkan waktu yang lami karena harus
melalu badan petimbangan kepegawaian (Bapek). Untuk itulah pentingnya keneradaan kompilasi
plraturan bidang kepegawalan tersebut. Melalui kompitasi lni diharpkin akan mempermudah
pihak Kejaksaan khususnya bagian Keppgawaian untuk melakukan tugasnya dalam mengelola
Jaksa dan pegawai Kejaksaan pada umumnya.
Selain mempermudah bagian Kepegawaian untuk mengelola Jaka, hal ini pun mempermudah
bagian hukum untuk. menindaklanjuti perubahan ataupun pembuatan peraturan baru mengenai
kepegawaian di Kejaksaan. Selama ini belum ada kompilaii yang Aapit memberikan gamdaran
secara komprehensif mengenai ketentuan apa saja yang sudah aimilifi Kejaksaan dai hat apa
yang belum ada pengaturannya didalam ketentuan tentang Kepegawalan.
b. Kuantitatif i
Adapun bila dilihat secara,kuantitatif, program ini pun cukup memberikan dampak yang signifikan
bagi institusi kejakaan, $ignifikansi dari keberadaan kompilasi ini akan sangat mem[aniu para
pegawai Kejaksaan untuk mengetahui hak-haknya sebagai pegawai. Selain itrJmereka juga dipat
melihat perubahan kebljakan yang dihasilkan oleh setiap periode kepemimpinan seoiang fai*a
Agung. Hasll penelitian lni akan dikompilasi dalam bentuk buku dan
'cD
RdM sihingga
pemakaiannya dapat diperluas melalui web site yang dimiliki oleh re;aksiin, i',ielalui kedua
bentuk itu diharapkan akan semakin banyak
'orJng
yang dapat mengakei peraturan
Kepegawaian di Kejaksaan.
F. KeberlanjutanProgram
a. Relevansi Program dilanjutkan
Berdasarkan hasil penelitian ini ternyata sambutan dari pihak Kejaksaan sangat baik bahkan
mereka. berharap program kompilasi ini tidak hanya dilakukan di biciang fepegafiiian saia tetapi
dapat dilaksanakan juga Untuk bidang teknis. Bidang teknis yang dithalLrJ uO"uiirr Olaang pidana
umum, perdata dan tata usaha negarar dan bidang [idana khusus.
Selama ini bidang teknis memiliki banyak.ketentuan yang berbentuk Keputusan Jaksa Agung
namun sayangnya semua ketentuan tersebut belum terkompilasi dengan baik. Setiap biian!

IWasgarakat Pemantau Percdilan Indanesla
MaPPI-f HUI
takultas Hukum UntverstfaE' lndnnssla
memiliki ketentuan yang berbeda dengan bidang teknis lainnya namun tak Jarang setiap bidang
memiliki keterkaitan aR[ara satu dengan yang lainnya. Tetapl yang terJadl selama lni adalah
semua ketentuan tersehut'tidak pernah tersosialisasi dengan baik. Kalaupun ada maka para
Jaksa harus bersusah ppyah mencari ketentuan tersebut, Atas dasar ltulah maka perlu
dipertimbangkan agar program kompilasi peraturan ini dapat dilanjutkan ke bidang teknis
tersebut,
b. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan
Untuk merealisasikan tindak lanjut tersebut, seJauh ini telah dilakukan proses lobbi dan menjalin
hubungan baik dengan para pihak yang berkepentingan, terutamd pada bidang-bidang teknis
yang dimaksud agar mereka dapat menyiapkan sejumlah peraturan teknis sehlngga pada saatnya
dapat dikompilasi secara mudah. Hubungan dengan setiap bidang teknls tersebut samBai saat lni
masih terus berjalan, Selain itu pun dilakukan pembicaraan dengan plmpinan Kejaksaan agar
akses untuk mendapatkan peraturan-peraturan tersebut semakln mudah.
III. Deskripsi Masing-Masing ProEram
A. Keqiatan I;
al Nama Kegiatan
Nama kegiatan adalah penelitian
b, Waktu Kegiatan
Kegiatan diadakan selama I minggu.
c. Lokasi
Lokasi pengumpulan data ada di lingkungan Kejaksaan Agung dan beberapa lembaga terkait
misalnya tsadan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunain Apatui Negara
(Kementerian PAN), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat; fe;akaan eEung.
d. Hasil Yang telah dicapai
Hasil yang telah dapat dicapai selama kegiatan pengumpulan dqta tersebut berupa peraturan
perundang'undangan dan Keputusan Jaksa
fgunS. Beberapa peraturan tersebut adi yang belum
berubah sejak tahun 1980an dan masih digunakan hingga saat ini meskipun payung-hukum
keberada nnya peraturan tersebut sudah berubah.
e. Pihak-Pihak Yang Direncanakan Menerirna Manfaat Dari Kegiatan
Pihak-pihak yang diharapkan menerima manfaat adalah:
1. Instansi dan aparat kejaksaan pada seluruh tingkatan di seluruh Indonesia
2' Masyarakat, baik dari kalapgan akademisi maupun lembqga swadaya maryarakat yang
berkepentingan dan berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.
f: Pihak-Pihak Yang Berhasil Menerima Manfaat Dari Kegiatan
1' Instansi dan aparat keJaksaan pada seluruh tingkatan di seluruh Indonesia
2. Masyarakat baik. darl kalangan akademlsi maupun lembaga swaoaya masyarakat yang
berkepentingan dan berkaitan dengan isu dalam'penelltian ini.
g. PenJelasan Secara Deskriptif Mengenai Jalannya Kegiatan
KeEiatan penelitian untuk mengkompilasi. peiaturJn Kepegawaian inl dilakukan dengan
melakukan penelusuran a$s data yang terkait dengan'k6pegawaian, Untu["r.ngetahui
peraturan lnternal berupa Keputusan Jaksa Agung dilakukan waivancara dengan pfnal-pinji
terkait seperti bagian kepegawaian dan bagian hufum di Kejaksaan Agung. Seta'in itri tcamr';ugJ
menggunakan nara sumber yang mengetahui sejarah peiaturan rip{awaian oi:xelatsia-n.
Selain melalul wawancara, penelusuran dltakukan luga melatut konstdeiar["d;i;efip. peraturan
kepegawaian yang telah berhasil didapat.

furasaamkat l?lnantau peradllan Indanesia
takulfas Hukum lJnlvsrslfas' lndanesta
Setelah seluruh data diidentifikasi maka langkah selanJutnya adalah pengetikan ulang dan editing
hasil kompilasi yang sudah berhasil dikumputkan. pengetikan utang ditrat<ukan karena ada naska[
peraturan Keputusan Jaksa Agung yang sulit untuk dlbaca melalui alat sannen proses
pengetikan ulang itu dilakukan selama kurang lebih tlga mlnggu. Setelah pengegkan ulang dan
editing selesai maka .langliah selanjutnya adalah melaxufai-klarlfikast atis ?ata yang iudah
terkumpul dengan pihak Kejaksaan, Proses klarifikasi telah berhasil menyusutian-jumlah
peraturan Keputusan Jaksa Agung yanE dapat dimasukkan ke dalam kompllast tbrsebut seiinggt
terjadi penyusutan dalam jumlah halaman dan Jumlah peraturannya ttu seirdtrl.
h, Permasalahan Yang Dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan
Dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan
sebagai kendala walaupun bila dilihat secara keseluruhan tidak mengginggu lilannya ke-giatan,
yaltu:
1. Kesulitan untuk mendapatkan data peraturan kepegawaian yang ada karena tersebar di
beberapa bagian. Tak jarang data tersebut tidak dafat ditemirt<an aan dinyatakan hilang.
2, Ada beberapa pihak di Kejakaan yang enggan untuk rnembertkan data y;ng dibutuhkin
dan hal itu diakui sendiri oleh beberapa orang narasumber bahwa sairgai sulit untuk
medapatkan data di Kejaksaan apalagi yang berkenaan denEan kepegawaiin.
B.' Kegiatan II:
a. Ilama Kegiatan
Focus Group Discussion (fGD)
b. Waktu Kegiatan
FGD diadakan pada tanggal 15 Februari 2006.
c. Lokasi
FGD diadakan di HotelAcacia Jakarta pusat.
d, l.lasil Yang Dlharapkan
Dari Kegiatan inidiharapkan beberapa hal sebagai berikut:
1' Tersosialisasinya laporan sementara hasil penelusuran peraturan kepegawaian kepada
aparat keJakEaan yang menanganlmasalah kepegawaian dan bidang lrui-um OifepfiianAgunE,
2, Diperolehnya masuka.n dari aparat keJakaan yang menanganl masatah kepegawaian dan
masalah hukum, di Keiaksaan egy$ untuk ietanJutnya ikan dfidika;-;;6agai materi
tambahan pada laporan akhlr penelitian.
e. HasilYang Dicapai Dalam Kegiatan
Darl Kegiatan inidicapai beberapa halsebagai berikut: i
1. Laporan sementara hasil penelusuran peraturan kepegawaian Kejakaan telah berehasil
disoslalisasikan
$q9!a. aparat keJaksian yang ,iningani masitarr iepegawaian dan
masalah hukum dlKejakaan Agung.
2' KeEiatan tersebut berhasil mengnimpun.masukan darl aparat keJalaaan yang menangani
masalah kepegawaian dan masalah hukum di Kejaksail lgyn'g oan t6roa"pat beberap
koreksi atas ketentuan yang telah berhasil dihim[un. setuiriitu-tim terin ni,:ndapatkan
format penvusunan yang lebih balk dan cukup'memudahk.n pitui-l"lalsaan untukmembacanya.
1.. Piha.k-Pihak YanE Direncanakan Menerima Manfaat Dari Kegiatan
1. TIm peneliti
2. Aparat dan insta.nsi Kejaksaan
3. Masyarakat $ecara umum
!:, Pihak-Pihak yang Berhasir Menerima Manfaat Dari Kegiatan

lWasgamkat Pemantau Pemdilan Indanesia
aKutras uKum tnlverslfas lndanegla
t, Tim peneliti
2. Aparat dan instansi Kejaksaan
3, Masyarakat secara umum
h. Penjelasan Secara Deskriptif Mengenai Jalannya Kegiatan
FGD diawali dengan sambutan dari tim penellti untuk selanjutnya dilakukan pemaparan hasil
sementara. Setelah itu dilakukan tanya jawab dan kritisi atas hasil pengumpulan tersebut' Fada
sesl tanya jawab ini hamplr seluruh pesefta sependapat dengan hasil yang telah dlsampalkan
oleh qm'peheliti dan menambahkan dengan beherapa kelentuan yang belum ada didalam daftar
rekapitulasl hasll. Selain menambahkan ketentuan yang belum adl dl dalamnya, pera pesefta
Juga memberlkEn masukan perlhal materl aps saja yang maslh bilrlaku dnn yang.sudah tldak
-Uertafu.
Meterl peraturnn yang sudah tidak berlaku untuk selanJutnya akan dlkeluarkan darl
daftar isi yang akan diperbarui. Sedangkan materi haru yang bElum penellti dapatkan pada
akhirnya bisa didapat setelah para Beserta berjnaji untuk bertemu kembalidan akan rnemberikan
peraturan-peraturan yang dimaksud.
Sebagian besar peserta menyatakan bahwa hasil ini akan sangat membantu Kejakaan bahkan
beberapa diantara mereka menyatakan hahwa masih banyak ketentuan yang tidak ada dan
belum pernah ada. Ketentuan yanE belum pernah ada itu memiliki peran yang sangat penting
dalam pengelolaan sumber daya manusia dl Kejaksaan. Salah satu ketentuan tersebut adalah
peraturan mengenai tata cara pemberhentian bagi Jaksa, mengingat status Jaka sebagai
pegawal negeri sekaligus pejabat fungsional. Untuk melakukan pemberhentlan seorang Jaksa
perlu dilihat apakah berhenti sebagi pejabat fungsional atau berhentl sebagai pegawai negeri
karena keduanya memilikl tata cara dan peraturan yang berbeda, Secara umum kegiatan inltelah
berhasil memberikan jalan atas permasalahan ketertutupan informasl yang dibutuhkan oleh
peneliti dalam mengum pu lkan peratura n tersebut.
i. Permasalahan Yang Dihadapldalam Pelaksanaan Kegiatan
Dari pelakanaan kegiatan )/ang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan
sebagai kendala walaupun bila dilihat seeara keseluruhan tidak mengganggu jalannya kegiatan,
yaitu susahnya mencari waktu yang tepat bagi semua aparat keJakaan yang klta harapkan dapat
hadir di acara tersebut. Hal tersebut kemudian terbukti dimana pada saat pelaksanaan FGD, tidak
semua pihak yang diundang dapat hadir, ,
c. S,gcialan III:
a. Nama Kegiatan
Fencetakan hasil kompilasi
b. Waktu Kegiatarr
Pencetakan hasil dilakukan setelah proses penelitian selesai, namun . karena terdapat
permasalahan pada saat melakukan kompilasi maka pencetakan baru dapat dilakukan pada akhir
bulan Maret.
c, Lokasi
Lokasi pencetakan di Jakarta,
d, Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan adalah:
1, Tercetaknya hasil penelitian dalam
2. Tersosialisasinya hasil penelitian
penelitian ini
e. Hasil Yang Dieapai Dalam Kegiatan
Hasil yang dicapai adalah:
1. Tercetaknya hasil penelitian dalam
?, Tersosialisasinya hasil penelitian
penelitian ini
bentuk buku dan CD ROM
kepada para pihak yang berkepentingan atas hasil
bentuk buku dan CD'ROM
kepada para pihak yang berkepentingan atas hasil
Sekretarlat r l@fl6r."u &ru Ul W( tF€4
Toln fE?-,l! aa d EE tE, :rlt ffiA F-- teE ert
MaFPi-f I-iUl

fr{aPFl-fHul
l, -r
IWas, 'Errrtkffit Femantau Eeffidtlan
f, Plhak-Pihak Yang Direncanakan Menerima Manfaat Dari Kegiatan ,
1. Seluruh instansi kejpksaan pada semua tingkatan di seluruh Indsnesla.
2. Akademlsl, Lembala Swadnya Masyarak-at dgn para pfri[-ialnnya yang dtangEap
- berhubungan serta berkepentingan dengan hasll perielittari ini.
3. Masyarakat secara urnurn,
g. Pihak-Pihak Yang Berhasil Menerima Manfaat Dari Kegiatan
1. Seluruh instansi kejaksaan pada semua tingkatan diseluruh Indonesia.
2. Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para pihak lainnya yang dianggap
_ berhubungan sefta berkepentingan dengan hasil penelitian rni.
3. Masyarakat secara umum"
h. PenJelasan $ecara Deskriptif Mengenai Jalannya Keglatan
Pencetakan hasil penelitian dilakukan seteleh geTua
-proses
penelitian selesai, dengan Jumlah1000 eksemplar, Namun karena maslh. ada beberada kendan aaiam- p#ita'[an tni maka
kemungklnan akan ada beberapa perubahan sepertllrimrarr Outu yang akan dicetak dan Jumlahhalaman untuk setiap eksemprar buku. proses'pencltakan oilwaii o6nga; p*rrrrur.un tenderyang, melibatkan empat perusahaan percetakan. Pada akhlrnya pernenang tender tersebut adalah
pigicg Prlnting Medll dengan.harga penawaran np rts.orio p.. irri,i,iiiil p*ii*ukan buku
tersebut sebanyak 500 eksemplar.
selain dalam bentuk puku, kompilasi tersebut akan diberikan pula datam bentuk cD RoM .
peraturan yang telah berhasil akan difsrmat dalam bentuk worO ote aui pii ntr. penerbitan
dalam bentuk buku dan cDRoM dlmaksudkan untu[-merpermudah seflap araRg mengaksesperaturan tersebut. selain itu juga akan memudahkan pihak KeJak uun iiiri uiaiihgke datamweb slte,
i. Permasalahan yang Dihadapi dararn peraksanaan Kegiatan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan rang tglgh oitatul<ln, terdapat beberapa hal yang dapatdikategorikan sebasai kendaia walaupJn bita drihat ;&;;
"[J*lu;u-h*-ti#'*"ngganggu
jalannya kegiatan, yaitu lamanya tanab penEeditan naskah. ilal ini terutama iiLna data yang
dikumpulkan masih berupa lembaran (erras haka harus dilakuian p"ng"iikun"rr.ng oun edtingatas hasil tersebut.
selain ma.salah editing,
,
tahap pencetakan memiliki masalah lain karena dana yang telahdianggarkan tidak mencukupi untuk membuat nuku ain io iot't terseuut salah satu cara yang
ditemFuh adalah melakukan optlmallsasi oani vang=teiH";;, menekan Jumlah huku sertahalaman vang akan diEerak, Dana yanE
lersrsa'daii tog*r;.Herffi;;" fi;ffi;'dana unrukkegiatan launchlng buku hasil penetitiai. Dana tersebrt ifuu[ terpakai kirena-aincnhg bukutelah ditakukan oreh pihak Kejaksaan Asung drsasani pr.d*. K;JJG;;;;;;;.'""'^
ry. Lampiran
a. Daftar peraturan Keputusan Jaksa Agung terkait dengan bidang pembinaan
b' cD RoM hasilsementara dari peratr.'iani<ep*ga*iil;ib*.rupa Keputusan Jaksa Agung.
H<fgtAftElt r Knrnru rs El:lllr r t H Fra--r tG )q ,

t
,;
,
l i o3/aerofi
TAF
Profit and Loss
Decembsr e00S throush March 3006
.
t;
I
-t
t
Dec '0,5. Mar'06
ll
-, Ordinary IneomelExpense
lneome
4100 . RevenuE 181 ,S21 .68
Tetal ln*sm* J
Expenae n
$200 ' Fatabsss developrnont on ASO HeS
Sg10 . Hcssarch Ferar*,lnel
Se{l' BersarEfr SoErdlnatnr
SA13 ' R*sgarch *snsultant
$e13 ' Regeracher
Se14' Researstr Assketentr
SetS' Ad*rlni*tratien & Flnanaes $taff
Total SetS . Re$esre h PersonnEl
5e3CI . FSn
5ffi1 ' Meeting FackBSs
fi222' L*cal Tranrportatiqn
$ee$ , $eminar Kits
S?3{ ' Frinting
SeA6' C*EsettE Tapes
5227 , R6$ourcs Persons
T*tsl $82S' FSD
S?30' Printing & Oistributisn
5231 ' Editing
S?3U . Frlnting
5?33 ' Distribution
Total 5230' Frinting & Olstribution
S?40 . lnstituti*nal $uFpsrt
Sl41 . Sffice $upplips
5242. Frintsr Catridge
Se43-Fh*tscoplee
$244 . Ssmntunieations
S24S 'Tran*pertation
$34$' Peetal $eruiees
$?47 "Lagal $tarnps
Tetaf 5440' lngtitutional $upport
Total 5200 ' Database development sn AGO Reg
13,0$0,00
24,S0S"S0
s,sss,m
7,$S0.es
- -."13,St:??
6*-SfrS,CIo
e,sotr.so
2,SSS,oo
43$"00
s4s,s0
?$,0CI
s,6ss,s$
181-821 ,S8
170,19S.94
l1..
g,s$0.0s
3,S0S.m
6?,5SS,00
__*J3€re{!
78,778.40
3,3&4.40
750.00
3,CIS2.5S
e,?87,$4
7,tss,so
39.0s
130.0s
1r,?s9.44
I
I
r
l
Tqtal Exponse
Net Srdinary lncsme
0ther lncsrnelExpenee
Other ln0*rno
S100 . lRtersst revenus
Total Otlrer lncome
CIther Expen*e
7100 . Bank Charge
71 f 0' Adrnlnistrati*n expensts
71210 - Tax sxpensg
f13S ' Legel etamp sxpsns€
Total f 100 ' Bank Chsrga
Tstal Other Expenae
Net Other lncome
Net lneoms
170,196.94
11,424,94
838.93
g3g.93
s2,ss
197.79
19.00
249.39
249.29
-* - -8'!r-tr
'12,01s.48
).,I
Page 1

1'q)
E Os
,. IHH
EHdp
O
O
q.
O
o,n
h
$.
s(
O
O
q
o(3
s
rO
*&
o
C)
q
saca
Ci
c:.
ff.
O
acl,
()
Ln
f.1
0
N
O
O
a_
O
*ftl
ft-
tr
o(3
q"
ero
EL
!f
l-
o,
*,
o
x B
0r
o
tr
I
A.
d
0
tr
O
C)
q
so
CT,
cr)
fi.
tr
O
C}
q
C)
oq
0N
aa(}
tn
fil
ra
g.
tr.
(}
O
rO-
c)tf
o"
0(
O
o(}
()
(n
r{
o,
d.
O
O
e-
tR
st
0
* 0
#
Q
(o
r
€!F
o
t
a.
0r
I
oO
q.
oor)
oi!F
o,
d.
()
o(o-
e{
C{
sf
a
0(
a(3
_f-
s(f)
(}
*,
ooq
ar,h
o,
d
ooul
C!
rO
o.
u
otn
f-
sl
rg!
o.
d
or*l
GD
lik
{J
E'E
oo
JJ 1I'E
EO
&e.x
IJJ
I
o"
tr
c5.
u. x x
I
a
I
fI.
tr
(}
(}
o
O
O
O.
if
*u.
*
I
O
o().
€
*ff.
c)
()
(E
O
O.
fo
a
d.
o(}
e
Q
O
rO
A-l
a
tr
(}
c3
*-
a
O
O.
rl,
e
E.
e
c)
lrn
O
q
f'l
EL
tr
oo(3
aO(o-
f.{
g
ff.
c)(3
a
rO
f-J
!t
a
N
eC3
l.n
sitf
fe
G
x.
o,
u
I olc)
e
rO
r
a
u
s(3
e)
doqe
ee
o.
d
a
u
C}
IdO
o-
f?
ct
u.
o()
c
dO
lrr-
C{
(9
o
d.
o()
s
€]
ry
ct)
F
0
E
(D
IU?
f0
r
0
tr
o
Irrt
F*.
(f)
o.
E.
e
q
ff,
F-
q.
a.
t
0f)
6
nl
dO)
(o
o.
u.
$,F.^
: EE$
fi83
O
ecl
O
om.
f*
o.
u
aC)
q
O(}
s.
ta
0g
C
O
{a
O
O(}.
f{
o
tr"
O
*c)-
O
LN
c{
o
u.
aC)
()
isev
g
(p
{pg-
Q
tn
(It"
lf
&
tr
C}
O
e.
O
O
q.
rq|
0
x.
sO
O"
p
O
O
ao
o
u
a(3
0_
O
a(}-
fo
0
u
*O(}.
O
O
ln
N
0
tr
C)
O
cf
g
tv
ap
O
oa()
co
(1
d.
(p
0a_
a(}(}_
ce
g
*.
O
O
cl
Otr,
l"-
o.
E.
O
oO
sro
f.-
g.
tr
aaO
Orn
c{
a
*
Q
(}
ce
oO
C}.
g.
O
O(}
d*(g_
ce
a
d.
e0
(o-
or
o.
E.
s(3
(}.
(3
oa-
ao
o
tr.
o(3
o.
o(5
c.f
!+
c
tr
O
ao
oO
tn-
c{
c{
o
d.
o
Oro
co
co.
!F
o
tr
oo()_
lf)
c!
aF
a
d.
eoq
e.l
q
r
o.
t
"flt*
N
O
o)
o.
u.
$ae
) H'g H
o.o $
x.tsuuJ rrr o
d
0
d.
o
E.
a
x.
0g.
I
c.
E,
aO
O
oaO.
m
a
x.
(}
a
cr
()(}
q(p
e,
u
a(}
q,
oO
O
d
a
u.
*O
O
Q
0
C}
m
*ff.
()
O
o-
O
aO.
€
e.
u.
0
d.
g
g.
g
u 0
u
0.
il.
o
u
o"
E,
I
e
ff.
I
o
tr
CI
tr.
I
o-
x.
I ()
oto-
co
!r-
(g-
F
eg
O
oo-
rO
F-
so
0,
d.
ooq
O)
lt*g).
e
E,
s,
ro
ry
l"'-
(I)
a-
c{
o.
x
v,rrt
t{r,
Tl 15
oo
tr [,t'E
=o.E g,
o.-
o
aO
O
CI
Oro
r*
0
tr
O(}
O
(5
{)
a.
rn
0
u
(}
(}
O
O
C}
c)-
e{
o
0f
O
O
s.
atn
f{
0
ff
()
0q(}
oC.l
(L
tr
e(,
C)
s1l?
g)-
tf
F
o,
tr
O()
O
(3
so
O'l
o-
tr
O
oo
oO
o
-f
c{
ag.
O(}
O
ooO.
O)
o,
u.
ooo
O
O
rO
f-
o,
E
aoo
()
oo
(
d
ooQ
€(5
(}
6n
a
&
ooO
O
o
o(f,
(I
*.
o
IdLO
t
CL
tr
o(}
O
ffF*
a.
u
o
I
I$t
Q
x
O
oo
I
e,
*
o()
o
do(o
f.t
fi.
E,
cO
(o
J(3
o
u,
o
I
Io
frt
e.
d.
o
Ieioo
{$
o.
E
o
IdolO
C"i
N
o
u.
ooe
s.
ri
o
u
o
a
Iro
J
o,
*,
o
q
Ic)
t'i
g
u
ooo
Io
crt
().
d
,nEg
NEE:{ $E
,|n:{S'Hts-*a-
o-s H
n5
EE
(
e.
0f
I
e
0a
I
o.
tr.
I
a.
ff.
C}
0(
t
C}
tr
I
g
#
I
o,
#.
*u.
e
tr
a
tr
o,
OC
I
e
H
t
e.
tr
I
n
tr
o.
v-
o.
tr
t
o"
H
I
e
E
o.
H,
I
g
E
I
o.
tr.
I
o.
E,
I
cr
tr
I
er
u
I
o.
u
*)
a
Etr
tos
900
FB
6E
n
$.
O(3
p
dc)
q
f.
a
tr.
O
d5
(}
eeO
,.r)
ct
u
p(3
C)
ed
(}
e-
c{
o.
u.
()
C}
e.
O|.n
{l
Q
u.
q)
c)
e
oO(l
(}.
ff.
e(3
(p!
cu)
sL
$w
ct
E,
()
*(}.
eC}
I
N
ff
€(}
e
eC}
(9
sCI
0
tr
()
IQ
og
(rJ
o.
g,
oc)(}
cfC}
m
t--
g
t
O
o
$
cfe)
e
N
0
x
C5
(5
C).
C}
c)
{3-
f,.,
c).
u,
(p
soi
o(}
e
d
o.
u
(3
oe
drn
f*
g
tr
o(5
C3
dtn
l"*
o.
u
(}
o()*
okn
$t
e"
u
ooe;g
C)
tF
CI"
t
o
I)
eeq.
fc
a
u
r
mq)
t
ff
eF
().
il.
C)
O
€i
s(D
c)
fe
o.
E
ooqp,
sC)
(9
"ft
CI
d
O(>
ot
oc)
l'n
f'.i
$t
g
u,
(}
o(3
d
q
s?
o.
t
C)
osc)
C}
trr
J
e.
d
o()
c)
d(3
e"
fg
o
u,
O
oc)
d(E
ce
(v?
o
t
o
-ts
o*t,
-og
C'
J
.J
o
m
19lr
d
B
v,
HI,F
1F
t-
rci
Tr'
,J
-oL-
GI
qt
Ct
o
0(
$G'
*U
-L
o
E!
c
tt
*(}
st
at
flt
J
OI
OI
c)1.l
tol
t.l
o.l
gl
€)
qt
eioit*
to
lo,
lc)
lslrI trrr
lol(I)
tffi
toIN
10-
lcn
tg
l()lo
IE
I
OI
Oi
ql
O]
OI
e1
tJ)l
(}.l
S).
oa,
o
o,
tr-rtf
E}
-U
ffi
og
(/1
o)
g
e
o
Y
tr"
O
oq)
o
sf{
(:.
d
@
f,n
g
oat;
$g
O
ll*
s)
o*,
s()
O)
s
0)
o
ftr
(}
*q
e
LN
f{
o
&
G
q)
(}
$
lc
o(t
e
C
ft
C
$
c
a(}
eIO
c{
c},
*
@
,=
n
q,
c(!
m
a
so*,A
-t
J
c{,
a
C
.q{ra
ts
3
CD
o
E
o
$
{E
0
taa
?
c)
EL
er
0*r
e,
>
11)
o
o
v?
f!
s{U
{.i,
{g
o
s)F
h
h
h.
9
n
$,
a.
*g
fB
ot4
o
ft
-_lOI()I
oi
alQl
sl
qt
c.
d
@
C
oaf-
o0
(Ii
c
o
tr
,fQ
loI *.,
t$
ItF
lT)ItF
lo
to
IO
l..c
tc)IL
l$
tolalo
IE
J'*;
^lal()I
elotOI
q1
tfl
sl
trl
6)l
(o
g
oU'
c)
Ct
f{
sf
c
o
E
(f)
oi rli
l(/i
lsto
l()
l-e
tuI;
l$
l0)
lV)
lg)
l0r
ld
()
(}
(}
(3
O
O
C.}
g
tr"
e)
oo
if,)
|
(:"
Ir
t-la
tcto
IE
I r.l
1Y
lo1g
toll-
l$
totnl()
lqlc>
I
ol
OI
elOI
ol
lnlrl
C.t l
o-
@
oth
0)
o.
d
e
o
E
, ff,
i .tr.
lct(sI{,r
lU)
lo
lyr
t(/)
l1t*;
lutl-
I$lota,
l0)
l0(
l=;
tr
JI
ot
clotol
clc{l
el
E,
Q.,n
ao
o
o.
ry
I
o
f;
0r,
(g
w
{,
o
s
.g
LL
sil
l-
i.e
E
l{,
lo
Itr
11,
l<
la;
h
L
0
(n
ut
E(J
u,r*
s
ab
rJ
oL
o
nif
U
$
I
6oq
o*$J
og,
€a
IH
ioloIt-
toto
lolc{IJ
loloI (1'
Ild
lol$
le
lo
I.EI aFj
lo
lo
t=
J,.;
O
O(:)
o()(
Ct
fi
€)
ta
g
oa
$
e
tJ?
e
.g*rrf
$rH
l-
o
o.
(o
$t;
F*
fit
()
o
J
g
(}
q(}
$,
sx
€)
qi
oND
lrr
o
o.
er!
o{iJ
E
$
F
q)
tf)
q,
O
aq
otr)
*tr
€)
o.
x
o
(p
e{
Ol
ig5
.EF
0-
eo
corn(I
o-
x,
a)
0,
u)
$
-g
u
G
(}.
'!lF
c
o{;,
N
e
o
T()
o
o
o
I
C?
(3
q
C}
r
o.
E.
G)
tl,..!,
i"E
l;1
lolr[r/
lo
tolo.
l$
t l'-
IoI *i,
t{|J
lot.n
lk?
t$
t:
ooc)
o(}
c!
!p
g
ff
€)
ui
ou,
L;
0)
o.
s?
€,
c
r0tv,iL;
tc)
l0-
tototkIJ
lotolo
l0(
t;
I
F
€(o
-Ir
o,
N,
@
o
tr
F
LL-
.9rar,
8.E
=tr
E
o
t)
a
b
ors
tJ
3
.lI
$or-
a
qd
BIft
,HrH
h
IL
tk
L
[.
aO()
d()
o
f.j
e
u,
G
ai
E
a.a
r
qj
a
f0
-u(J
G
c
!r{
c
C,
d#
T
tt
G
oao
o!+
o-
c)
st
I.9
e
ooF
F
(,r
g
g
t-
0-
-ci
u,
oo
eQ
tn
o.
d.
a)
rto
a
JP
g.
orO
*7
L.
o{41
:r
s
{.4
,a
fi
d
I
tha
o
a.
t[E
ah
r!L
h
o.i
tH
5
d
s.*IH
t4
-h.
ooq
oos
o
d
G
tn
g
o
F
(f,
qi
io
l$iJ
ta
lm
lalr
l-tc
to
lctc
t;
v
ls
lffi
tc
l;
oloq
oarf)
o.
d
Q)
U'
+J
c
o
E
SD
{r,
ft
F
()
cn
EL
*.4
G'
()
t-
(u
cl-
o*
IS
olotqt
ol()t
ctrl
o-l
dl
e)
s-l
{8, l
g
o
E
(r,
og)
$JE
a(s
o.
It
t
ra
Q
o.
oo
o
oli
0-
o
ol(}l
()l.l
ol
ol(3
rl
o.
u
a)
ui
E5'
g
o
E
$rl
o(I,
fi,
-v()
(!
lo
l-
lotc
lot rt-,
lc,
t.g
lcl5
IE
IE
to
IO
l=;
f'l (Y) tf (n F Cl fn rt
Q
E
oaa,
o I
nF
b
ott
{d
{t
Eg)
c)
g€
o9
OH
s9o6
EE
ES*l
s rf1
?()F
HRq
3$q
x 6EX OF
Ao#x triF
rl .r "
..Y$
$tr
il8A, -g .g
G'XE?v-
tr'tr ts
fir$5
z,s-,

13
{,
E Or*
c oll.
ogll
J. euo[l
ilEdc ttJ !'
J
Og
(}
tJ"
ft
m
E
q)
*q.
(o
O).
ft
o.
g a
tr
.|ci
r(n
!e.
rR
CI
rn
f{;
TL
H
g,
fi!
#
G
fl
tL
F
tt
o,
d,
.g
-.L
{.r
lt.{il
ooU E'Ego
&*x
tU
e(}()
1f')
f{
trr
s{
o.
0d
ao(}
o)(fl
e
ff
a,
g
fo
ffi
s-
F(o
ha
(s
tlt
F
CL
u
(!a
m
q"
}ag
t"
HF
?
B
tr
*gg
sO
a-
(}(o
(I
re
o.
H
O
eq
(}(p
ce
ED
Cr
tr
o
H
(rl
$l(r)
F
lf
$l
cf
rF
ct
E,
st
tt
sr
r
E}
?,
od
fltl,
a,
g
, #gEolEt
o,s (1,
fittr
ICP
(}
!f
fil
rf
o.
0(
s"
tr
g
se)
dSI
r
a
H
Crr
ln
t**
o,
$r
*_
3f,
*r,
rl-
fi
f,t
tn
t.t
slfit
.t
{'ft
m
*t,
"rg
tr
*l
tt T,
o(,
n {r 'E
EO'
eo.a
tl' ,
t?
a
o
q
(}
o
4.
t
ct
tr
C)
ts
oo(}
e.t
o-
u
a
8_
O
r!
L
E
F
0s
lfri
st
f'*(o:(s
(s
?
cr
d
rfi€*rF
st
{$-
srg,
u
ts6
a6.f
B HE
{,EgE
[.J3 ts
a=
6g
I
o.
tr
G,
d,
I
s.
0f
.t
o
#
I
ct
u
*,
$
m
t,o3
s0s
FE
6Bl-
{tc,,
{
(}
oo
*0tn
F-
CL
E.
C)
c)
s
cf
o#-
oa
B
0(
g
*(5"
(3
ft
e
d.
tli
#fo''a
tFf
F*
rp';
(D
rp
r
*tr
?r
s(0
l|
f{
ro;rF
80
F
o.
tr
o
Hb
o*)I
oC
li
tI
J
t,
o
m
?3'
E
(3
(p
I
ootJ)
$t
0
u
ffi
u{
#
o
E
(!1
$(r)
$r
Xr(}1
roI
a.l
rln./l
siat+t, I
$laJt
L. I
ot
althl
clfi,1l;t
I
ol
6aq
O
sq
F
o"
tr
ffi)
g,
s
()
E
fc
o1
(Dl
$l
-slC)t
rul
al
t-l
mlgJt
ot
EI
$l
3l$I
ol
ot
l-l
rl
dn
(5
sq
(9
g
ff
@
E
r
6q)
Q,
oj'al
ol$|VI
nl
rt
EI
rEl*-, I
al
filg)I
q)t
itsrl
;so.J
.cIa
t
sfi
I}
(r
{c
o
F
ue
fiL.
$
|n
tpa
ft
oaia
!r
-t
t
J.
d
5
J
U)
TL
z.
Z,
{^-;E. I"A
*+1 xJ.t tsst
d f,lt
Effi.io
ktJ.J'l.ar-
f
L
0-
m
5k
ra
$rs
@
()F
koL' ,=
vi
).oL
-O
6E
E-
mat;m
on0-g,
I e!O F C
( ffi3stq
P -cHE6 -grY 3
E o=E
E $f
c" -9tr;,-Y hES
e * a'E
I rigE
o
Ef
tT-
-t+
UJ
[::.q.
tulffix
'*;ffiffi4!*#i'i"H*r s"
LffHM q
q- tJD 2;.
$*i"E*
B$€I9f "

r!i
: ; 03l3gl0s
t,
"l
r
tt
, -t;.
t
.?
I
fi.
MaPPt
Profit and Loss
Februinry through r*evemher Eoo$
I
:.
I
&
Ordinary lnscmslExponae
lncome
4{00 , Rev€nue TAF
Total lneome t
Expense *J
$100 , FGD
SI10 . fifiaeting paclenge
$tZ0 , Lsesl Tran*port
$1A0 - Ssmnnunigailsns
$140 .$upplior
Sl41 , Ssmlnsr Kit
srda_ Fupllsafisns
S14$ 'Casssffes
Total $1d0 , $upplies
Tatal $100 , FGD
5200 . Research
Sei0 . Aesornodation
!ZZ0
. Airfare Transportation
5230 . perdiem
SASCI , Lscaf Researstr Coordinator,
sZ60 . Locat Research Adminlrioto,
. SZT0. Fee for Enumerato r
SZg0 . Office Sr.ppties
S?90 , Acomsdstion for Csnsignee
Total SA00 . Research
5300' Semparative $tudies
$$10 .Acsornodrlion --
5320 . Airfare Transportation
$ggs , tseet Trensp;$;iil "
5940 . Meals & lnscdentals
Total $S00 . Csmparative $tudies
5400 .Work$hop
$*10 , fiiaoilng paeksge
5440 . Speakers
5430 . Moderators
5440 , Facilitator
5490 , Local Transportation
5460 . Communicaiions
$470 ' Se*r$tariat i{,eeds
5480 , $upplioe
5481 . $srninar Hit
m8e ,Duplications
S4ffi . C-as$ettss
$d8d , Bannor€
Totat $490 , $upplies
$490 . Aseomedations,
54gl . Airfare Transportation
S4$Z .perdiem
$4SI . Fee f*r Cs,nrnittee
Tstal S4$0 , Wsrksh*p
5$0S ' Fubli*atinn and OiseeminatiEn
S$1S . pr*fessipnal
Foe
5520 . printing
T*tsr $500 ' pubrieation
and sissemination
S$00 ' Institutlonal $upport
S.$10 , Sffiee $uppries & Equip
S6t1 ,Fapsr
$Sin , printsrs
Feb . Nqv'0$
8g?,300.00
gg?,3S0.00
9,560.00
7,e00.ss
s3$.?0
, 3,3SS,00
1,305,90
**-, 1-?:9Q
--*l{31,9!
a1,3gg,s0
4,43r.14
s,60r.?CI
4,oCICI.0o
13.$90,00
7,500.00
13,750.00
$,848,19
3,09s.s3
5S,123,0s
14,S04.S9
37.47S.5S
1?,8,SS"00
9,s71,49
73,447.03
4S,0$0,s0
1e,000.00
r 9,00$.CI,CI
6,0s0"CIo
43,9tr4.00
3,473.70
9,4S0,4s
15,791,45
10,1efr.3$
33S,00
1,,19*gg
i eF,44?,go
s,ssg.41
1S,334,,5CI
6,0CI0.00
1S,99s'9"0
19s,913.96
$,00CI.00
2S,g$0,00
31,S$0.0€
1,459.sCI
e,5S0.00
$
I
Page 1

',ti 1
'ra
. "j 03/2S106
I
-i
,r' +
a
Profit and Loss
February through Hovember 200$
SS13 ' Fots Sopy
$S14' Ssmrnunications
SS1 $ " Operf,tlonal.TransBor"tatisn
$fit$' Legal $tamp
SS{7 ' Boek r
Totel $sIS ' Sffiea Suppliea * Squip
SS3O " Fsr$onnpl
f$31 ' Rassarch So*r'dlnator
6$3e ' fts$earch *on*ultant
$68$ . f;ts$ssrcherr
SS84 ' AcsiEtant Rsgaarghar
$$36 , Fifianso $taff
$S2ff , Adrnlnl*tratlon Stsff
Tet*l SS3$' Psrsonnel
Tstal 56S0 . lnstitutional $uppoft
$700 ' Sther expsn$€
S710 ' TranEfer expen$es
Fsb . Nsv'0$;-.*"*.**
' v,216,?t
s,F?r,18
1 {,S*{.0S
gr0"s0
?,93fr.4S
3S,'lSS.87
se,oCIs.s0
'1*f,,0ss.00
73,SS0.$fl
, m,s.$o,ss
ts*sss,ss
" "l$,'ffgs
8ffi,000,0s
329,166,97
10,00
t.
h
Total $700 . Other sxpsn$s
i
Totat Hxpen*e
Het Qrdlnary Ineome
Other lneernarExp*nee
Sther lncprne
€'lflS - fntersut rovenus
Total Other lnrsme
Other Hxpsnps
7100 ' Bank charge
711S ' Administratinn expsn$s
7120. Tax Bxpenso
f 130 . Legal stamF sxp€nse
10,00
700,691,31
191,609,s9
s,34?.31
$,342,31
trgz,ss
1,0s8.47
123.00
i --ry*
-lfg9:9l1,383.97
3,958.34
l8$,s$7,s-3
Total ft{}ff , Bank eharge
Tetel Other Expenae
tdet O{her lncorne
Net lncoms
I
I
F
l
MaPPI
Page 2

u1
g
{l
(u
-6
E
q,
e,
a
o
a(r!
I
ug
&stu q)
g I'L
,t
d:6azlC
<,9
4brJ.o

E
uJ
o
!c
trg,
Y
zF
s
u
d
CI
7
UJ
e0
q,
(,?
srg
m^_rl.L, rr
rL 8q
fise-
x
oF
-lJ
og.
Q.
@
f9
o
+,
l'l
()
tn
q
o.
u
o
CI
a-
O!(r
a
()
C,,
ry(t')
co
l-*
u
(o
c{
co_
f
|-
ry
x.
O()
O.
rp
9"
xf
u
o
CI
Q
0
f,
B
tr
O
oq
6)
(p
f.1
tr
a
&
c)()
aO()
O
C
tr
o"
IY
a
u V,
(D
F
e;
.g
rJl
hsl
q
u,
(
€(o-
p
r
q.
Q
!!-
a
H
o!{
.r-
a.,
!, l)
ooul a,EEO
&n"x
UJ
O
,$"
r,*
I
6
0(
oO
o-
lo
r.*
ry
a(
a
e{
q
a
-.s
n
x.
t-J
a
N-
lir
lo
oq.
t
a.
E
e)
o
e.
ro
N
tn
K,
q,
o
U
a't-
t
o,
a
0
K
€)
o
o.
O()
O-
(o
c:.
aO
o-
O
ea
s(
cl
g
oC}
13
O
C)
q.
t9
c4
tf.
s)
(3-
o(}
(}
afo
().
a
c)()
c,
a
O
qo
g.
u
p
o
C)
o
c0
x
c
e,
$
elc
f.i
fa
s
e
tr
tlf
I
0-
q)
(o
r-
rr0rt
t
*E
d+
tss.b_qru-(I
ut lt
HSo
HE(J
(J
a
c)
(5
o
g,
llr
fl
e
x.
()
e)(}.
rJn

a.
E
ooro
t=
€4,
lEt
a
x.
(CI
e)
F-
N
"f
g
x
g
o(3-
h
CA
CI-
tr)
ct
x
(}
c)(3-
Q
s,
g
E
ao
0ro"
og
I
LJ
o
(}
O
o.
(p
u
U
(5
e.
(}
ao-
Qr(F
o
d
c)
*ct
aO
o(o
fr)
o
0(
o0
o
aa
oflt
o
u
ooG
d()
o
cp
g
&
o
se
o(}
e
€
tr"
(o
of.l
h
F
q
rIP
F
e
E,
10
m
q.
in
EO
tCO
lD
(p
CI
(.
E ax
= =?C) E.e 6
o.o o
x.tsdllj t.r
p()
a-
'n(o
o'
u
o
a
o-
rf,
co
ry
tr
()(3
LO-
ht
er)
u.
q
C|
€-
e!
r>
oq"
(a
a
x"
Q
(>
cl
cO
rA-
(9
o"
u
O
oo
o'
cO
a.
x.
eF(f)
.O
C/,
(o.
a
x,
O
ocL
O
O
o"
(o
er,
()
eo-
oO(p-
0€
a
()
(}-
O
O
o
CI
e.}
*x
()
Io-
oO()
o€1
{t
x
sI
O
Q()
O
€
x.
Qg
cl.
()
O
O.
@
*.
ff
!f(rl
is
(l{
m
q,
ro
Et
F
g
N,
.rtr
rfrr_
$l
u,
rtr$t
*u
1'
o-
lF
oq.
.qF
B;
o
ol;
J
sv,
o
oo
*.
O(}
(o"
{x
tr
I
a()
C)
6C)
f")
g"
ff
(}
oe.
()
q.
*
g
(x
c,
C)
0oCf'
s
a
tr
a
O
e
C}
c)
s"
(p
e.
tr
p
rp
(>_
Q
os
q
tr
*aO
C)
f{
a"l
o
g
eae.
C}
oo.
(
n?
cl
#
{)()
G
$(}.
a
N
g
cr
(}
*e
I
(',l
g,
tr
s()
(3
O
O"
*(CI
a
ff
(}
o
{p.
(}
C)
e.
(o
*tr
C)
oo
o
oe.
(?
(}
tr
(?
c€t
Q
C5
(o
r{,
r}
*x.
{)o
c,_
Ioc.l
c.t
s€
g
g
{ Hfi*
n#E
i5g (}
tr
e"
tr E
a,
tr x tr u
*tr
{1"
0(
R
tr
e
E
CT
tr tr
e
tr,
CT
tr
t,o
>
e
&E
<#{rI
go
g
f9
o(}
{?-
aO(o
*.
#
p(f
s-
(}
c)(}.
(n
tr
aao
doo
€
tr
(3
o(3;
aoq
!O
o
tr
(}(}
a,
a
o
(o
a.
ar
soo
ac}g)
a,
tr
(3
o(5
oa$J
re
a
H
e(}
a.
*aQ.
c'J
cr)
cl,
tr
*sqr
o*g
f|
ct
u
O(}
(}
(}
oe
cl
N.
(},
g
o(5
cl,
()
C}
e
*CI
c.
x,
oC)
c)
c}
{}(}.
€
o,
E
(}()
e"
cscq.
(o
CI
x,
Q
scl
oo
}..
(0
rn
fi}
g
N,
cct
e
C5
errt
$t
6s
g
u
ro
6,
q,
ta
J
#
og,
u5
o
n
qr
a_
rl.tJ
qd
ta
q)
o.
a.
v)
()
u
h
o
q)
a
$
&
q)
0)
.E
g
m
(J
q)
o-
(/)
.gq
o(J
o
o
&
s)
E
("}
o
CI
tf)
o
G'
o
q
:]
E
E
o
()
e
.g
a
c
o-
a
(s
l-*
6G
o
o
o
a
o
tn
e
tr
E
LN
6(D
oJ
v,
.x
o
o
co
o
su|l
$
a-
o
Q
.E
o
o
o
()
(.)
a
$(/t
q}
0(
(g
tl1
a(J
()
$q)
g!
$
tr
(/l
(u
cu
$
out
a
u
q)
(J
(!
$(4
a
0a
g
{0
a
afr
o
(!
n(l}
C}
c
rs
tr
(o
UI
g
o
G
$1
13
(ll
aa
o#
.o
tf,
J
ts
oF
ftJ f,.l !f ro (o h CV ra rf r^r: €
rq
q)
IL
{7
I
*
7
{e
{
**t.t
*(g
g
,g
oq,
p
=oH'6
E9f-
ffi€e|i
(t0
E.g.ooo b
X =q)F( $.>?;
6 fii-oc tbF
,, 5 ,r L-
datw
J .:gn
"4
9 :6Fh Efi;-lbltan
-gn(tr;Y
8. * AEo rE Ot
o CIEri:

Resurne Hasil Penelitian
$lrtem Rekrutmen Calon JHk*a
Kejaksaan merupakan salah satu sub sistem dalam peradllan pidana; disamping ltu Juga mempunyai
peranan lain dalam hukurn perdata dan tata usaha negara, yaltu dapat mewaklll negara dan
pemerlntah dalam perkara pefuata dan tata usaha negara, bahkan dapat mewakili kepentlngan umum.
Peran yang demlkian krusial dalam sistem hukum Indonesia tersebut menuntut seorang Jaksa tidak
hanya menguasai dislplln hukum pldana, tetapl Juga dlslplln hukum perdata dan tata uEaha negara.
Jaksa tldak hanya dituntut rnenguasai hukum pssitif yang bersifat umum (lex generalis), tetapijuga
yang bersifat khusus (tex srybliflyang banyak lahir akhirakhir lni,
Untuk melaksanakan peranan yang demikian itu tentunya diperlukan kualifikasi tertentu bagl
seseorang untuk bisa mengemban tugas sebagal Jaksa. Disamping kuallfikasi uraum (pemegang
Uazah sadana hukum), juga diperlukan kualifikasi khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh sarjana
hukum'karena tidak diperoleh di perguruan tinggi hukum.
Dalam era reformasi dimana berkembang ide-ide demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas publik, dan
profesionalisme, KeJak$aan memperoleh sorotan tajam karena dipandang kurang dapat memenuhl
ide-ide tersebut dan aspirasi masyarakat luas. KinerJa Kejaksaan dlnilal lemah dan Jauh dari harapan
untuk menJawab masalah yang timbul masa kini dan masa mendatang atau tantangan global, misalnya
dengan akan diratlfikasinya konvensl anti korupsi, keJahatan meney launderlng, cyber crtmg hroris, dan
lain-lain. Masalah dan tantangan bagi KeJaksaan dimasa yang akan datang dlperklrakan akan leblh
kompleks dan rumit sehingga menuntut kemampuan lebih dari hanya sekedar menguasal teknls hukum.
Salah satu titik lemah Kejaksaan terdapat di bidang sumber daya manusia yang semakln hari dinilai
semakin menurun kualitasnya, Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan darl proses rekrutmen yang
menjadl titik tolak dalam mendapatkan sumber daya manusia yang berkualltas, Sebagai sebuah proses,
sistem rekrutmen yang berlaku di KeJakaan mengikuti pola rekrutmen pegawai negeri sipil pada
umumnya, Belum terdapat suatu proses untuk mendapatkan sumber daya manusla yang secara khusus
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 UU No, 16 Tahun 2004.
Pada saat ini, tuJuan dari rekrutmen calon Jaksa adalah untuk mengisl formasi Jaksa yang kosong di
KeJaksaan, belum berorlentasl atau mengedepankan aspek kualltas calon Jaksa. Kekosongan formasi
biasanya ditimbulkan oleh sebab-sebab yang rutin dan terukur, sepertl adanya tenaga Jaka yang
pensiun, dibentuknya Kejaksaan baru (perluasan organisasi), atau sebab-sebab yang insldental, sepeftl
adanya Jaksa yang berhentiatau meninggalr.
Rekrutmen calon Jaksa meiupakan suatu upaya untuk mendapatkan sLmber daya Jaksa yang profesional
sehingga dapat mewuiudkan visi dan rnisi KeJaksaan sefta dapat melakanakan fungsi, tugas, dan
wewenang Kejaksaan " sebagai lemhaga penuntutan. Prasyarat dan kriteria dalam sebuah proses
I Komisi Flukum Nasional, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, dan KeJaksaan Agung, Pembaharuan Kejaksaan:
Pembentukan standar Minimum Frofesi Jaksa, (Jakarta: 2004.) hal. 111.

rekrutmen sebagai upaya mendapatkan sumber daya calon Jaksa harus dlarahkan untuk mewuJudkan visi
dan misiterEebut.
Proses rekrutmen selama ini di.slnyalir memilikl banyak kelemahan antara laln kriterla yang kurang Jelas,
praktik yang tidak obyektif dan tidak sehat, Pegawai KeJaksaan bnnyak "hsrebut" ingln menladi Jaba
bukan karena motlf mtsnjadl penuntut umum yanE profeslonal, tetapi semata"mata untuk blsa
memperoleh tunjangan jabatan fungslonal serta usia pensiun yanE lebih panJang yaitu 62 tahun.
Proses rekrutmen calon Jaksa yang berjalan selama ini perlu dikaJi kembali perihal efeKifitas
pelaksanaannya di lapangan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Broses yang telah dljalankan oleh
Kejaksaan dalam melakukan rekrutmen calon Jaksa maslh belum dapat menghasilkan sumber daya Jaka
dengan kualitas sebagaimana yang diharapkan, Baik masyarakat maupun pimpinan KeJakaan merasakan
menurunnya kinerja Kejaksaan berkaiian dengan menurunnya tingkat profesionalisme Jaka. Proses
rekrutmen calon Jaksa melalui program PPJ tidak jarang menimbulkan kritlk karena dipandang tidak
transparan dan penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Berdasarkan analisis normatif dan empiris atas beberapa permasalahan yang menjadi inti dari penelitian
ini maka dapat ditarik kesimpulan, yaltu :
1, Rekrutmen calon Jaksa di Keiaksaan memanfaatkan pegawai negeri slpil KeJakaan yang selanJutnya
dididlk dalam PFl. Calon Jaka dilinJau darl proses Bengajuannya dapat dlbedakan menJadi dua, yaltu
pegawai Kejaksaan yang seJak awal masuk sudah memlliki ijazah sarJana hukum dan pegawai yang
mengikuti program penyesuaian ijazah. Metode yang digunakan oleh Kejakaan dalam merekrut
sumber daya Jaksa baru ini bersifat tertutup dan dua pintu. Seharusnya proses rekrutmen calon Jaka
sebagai salah satu upaya untuk memperbarui sumber daya Jaksa tidak terlepas dari adanya analisis
kebutuhan dan analasis Jabatan. Akan tetapi, sampai saat ini prases rekrutmen dan proses promosi
mutasi befum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis jabatan Jaksa yang tepat.
Pada dasarnya sistem yang berlaku saat ini masih daoat digunakan dengan beberapa perbaikan,
khususnya dalam hal persyaratan dan proses seleksi yang akanidlgunakan. $elain itu konsistensi
panitia seteksi atas persyaratan yang telah ditetapkan menjadl kunci utama upaya untuk mendapatkan
Jaksa yang berkualitas,
2. Rekrutmen calon Jaksa yang berlaku saat ini memberikan kesempatan pada pegawai negeri sipil di
Kejaksaan baik dari program sarjana maupun program penyesuaian ijasah untuk menjadi Jaksa,
Namun dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan sehingga belum dapat rnenghasilkan Jaka yang
berkualitas, Pada sistem rekrutmen saat lni, calon Jaksa yang berasal darl program sarjana hukum
tidak perlu menglkuti tes kemampuan akademik untuk masuk PPJ. Sedangkan calon Jaka yang
berasal dari program penyesuaian ijasah harus mengikuti tes kenrampuan akademik terlebih dahulu.
Sistem rekrutmen baru'yang direkomendasikan dalam penelitian inladalah slstem rekrutmen melalui
satu pintu. Sistern.Satu pintu ini akan diterapkan dengan cara rekrutmen calon Jaksa dari program
sarjana hukum dan program penyesuaian secara bersama-sama, Selain persyaratan umum yang
telah ditentukan dalam undang-undang, persyaratan lainnya akan disamakan. Demikian juga

dengan kuaritas materi ujian kemampuan akademik maupun teknis administrasi. Melalui sistem satu
pintu ini diharapkan akan menghasilkan Jaksa yang berkualitas dan profesronal; serta fidak terdapat
perbedaan kemampuan yaQg n'lencolok antara satu Jaksa dengan yang lalnnya'
,i
3, Unsur pembeda datam sistem rekrutmen calon Jaksa baru terletak pada:
1. Penerapan transparansi dan akuntabilltas'
2, Penyusunan analisis kebutuhan dan jabatan laksa'
3. pelaksanaan rekrutmen calon Jaksa dengan menggunakan sistem satu plntu'
4, Melembagakan dan menjadikan program pelatihan keria sebagai salah satu syarat waJib untuk
mengikutl PPJ.
5. pelaksanaan uJian seleksi masuk ppJ dilakukan secara bersama'sama yang diikuti oleh calon
JaksadariprogramsarjanahukumdanprogrampenyesualanUasah.
6. UJlan seleksi meliputi; teS akadernik, pengetahuan umum, kemampuan teknis' kemampuan
. bahase, administrasi perkara, psikotes dan wawancora'
T.ProsesrekrutmenmelibatkanKejaksaanyangbekerjasamadenganplhaklndependendan
dikonsultasikan dengan para ahli di bidang pendidikan untuk membuat soal ujian, melakukan
seleksi, dan penilaian akhir kemudian akan diserahkan pada Kejaksaan Agung'
g. peningkatan mutu mpteri dan bentuk uitan seleksi baik pada tahap rekrutmen pegawai, tes
penyesuaian dan uJian seleksi masuk FPJ'
g, penyusunan pedoman penilaian wawancara yang setidaknya memuat definisi dan tujuan masing-
' masing aspek penilalan serta parameter penilalan'
10, pembaruan teknik wawancara, meliputi: proses wawansara seorang pelamar dilakukan dengan
satu orang pewawancara (atau dapat juga dengan pewawancara panel) dengnn dldampingl oleh
$eorang psikotog. Dan, pelaksanaan tes seleksi wawancara dalam seleksl PPJ dilakukan oleh
pejabat eselon II yang didamplngi seorang psikotog, sepertl para Seketaris Jaka Agung Muda,
Kepala Blro Ferencanaan, Kepala Blro Kepegawalan, Kepala Pusat Diklat, DireKur Penuntutan
(bagian pidana Umum), Dtrektur Penyldlkan (baglan Fldana Khusus), Dlrektur Produksl dan
Sarana intelijen (bagian tntelijen), Direklur Perdata (bagian Perdah dan TUN), dan InspeKur
Kepegawatan dan Tugas Umum (bagian Pengawasan) yang sebelumnya diberikan pelatihan
wawancara dimana para Joksa Agung Muda dapat menJadf pelatin atau pemblcara dalam keglatan
Pelatihan tersebut.
11. pengujian kemahiran calon Jaksa dalam berbahasa Inggris dan mengoperasikan komputer secara
Praktek Pada saat wawancara'
lZ. penyebarluasan pengumuman penerimaan pegawai KeJaksaan khususnya untuk menjadi Jaksa
harus dilakukan melalui media massa, website Kejaksaan dan fakultas-fakultas hukum di
Berguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik'
13, Mengaktifkan.kembatt kunJungan ke fakultas-fakultas hukum di perguruan tinggi yang memiliki
akreditasi baik.
Saran yang dapaidiberikan untuk pembaruan Sistem Rekrutrnen caloniaka iniantara lain:

a. Perlu dibuat Keputusan Jaksa Agung dan Petunjuk Pelaksana baru yang mengatur seluruh tahapan
proses rekrutmen calon Jaksa secara khusus berdasarkan Undang-Undang No, 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan terkait secrra lengkap dan komprehensif.
b. Dalam melakukan proses Yekrutmen, ketersediaan data kepegawaian yang menJadi dasar analisis
kebutuhan pegawai dan" analisis Jahatan sangat diperlukan, Untuk itu penyempurnaan sistem
informpsl kepegawalan'menJadl satu kebutuhan yang mendesak agar proses rekrutmen dapat
berjalan baik.
c. Perlu dibuat sistem rekrutmen satu pintu bagi para calon Jaksa sehingga kualitas Jaka yang
dihasilkan dalam proses ini akan mendekatl apa yang dlharapkan. Slstem baru lni harus ditunJang
' dengan persyaratan yang mampu menopang kuallfias Jaksa Eepdrtl yang terdapat dalam standar
minimum profesi Jaksa. Materi uJian seleksi perlu disesuaikan dengan kualitas yang diharapkan serta
perlu dipertimbangkan melibathan pihak ketiga untuk membuat soal uJian, khususnya rnateri hukum,
d. Latihan kefia (magang) perlu diwajibkan terutama kepada calon Jaksa agar mereka dapat belajar
mengenai praktik administrasi Kejaksaan serta penanganan perkara, khususnya perkara pldana.
Latihan kerja ini harus menjadi prasyarat mutlak bagi peserta PPJ yang dibuktikan dengan seftifikat
dari setiap bidang teknis yang diikutlnya.
e. Perlu adanya anggaran dana rekrutmen berdasarkan need assesmenf kebutuhan dana dalam
pelaksanaan $uatu rekrutmen. Kemudian KeJaksaan harus memperJuangkan rancangan anggaran
dana tersebut pada rapat penentuan anggaran antara Pemerintah, Depaftemen Keuangan dan Dewan
Ferwakilan Rakyat.
f. Materi uJian lebih ditekankan pada upaya untuk menggall kemampuan calon Jaka dalam menghadapi
dan menganalisis isu-isu hukqm praktis yang berkembang.
$, Proses rekrutmen melibatkan Kejaksaan yang bekerJa sama dengan pihak independen dan
dikonsultasikan dengan para ahli di bidang pendidikan untuk rnembuat soal ujian, melakukan seleksi,
dan penilaian akhir kemudian akan diserahkan pada Kejakaan Agung.
h. Perlu dilakukan pengaturan yang tegas perihaljabatan struKural yang dapat diJabat oleh Jaka dan
yang dai:at dUabat oleh pegawai tata usaha serta jabatan fungsional selain Jaksa. Apabila pegawai
tata usaha atau jabatan fungsional lain selain Jaka memiliki kejelasan dalam hal karir maka
diharapkan mereka akan berkonsehtrasi mengerjakan tugasnya tAnpa ada keluhan masalah karir dan
keinginan untuk menjadi Jaksa,
i' Untuk jangka pendek, diperlukan adanya semacam kontrak dimana pegawai yang baru diterima baik
sebagai pegawai tata usaha dan/atau jabatan fungsional lain diwajibkan membuat surat pernyataan
untuk tidak beralih profesi menjadi Jaksa dan bersedia tetap pada profesi semula agar di kemudian
harl tidak tegadi masalah kekurangan tenaga-tenaga tersebut.
j. Kejaksaan perlu melakukan upaya ')emput bola" ke perguruan tinggt terbaik untuk mendapatkan
sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggl. Selain itu harus ada kepasttan pengembangan
karir baEl Jaksa yang berprestasi sehingga para lulusan terbalk tersehut udak memiliki keinginan
untuk keluar dari Kejatsaan. !
k' Kejaksaan perlu untuk melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara, Kantor Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara dan pihak-pihak terkait lainnya.

t-.
RESUME HASIL PENELITIAN PEMBINAAN KARIR IAIGA
A, Anall*lr Ataa Petaksanaan Fola lenJang Karlr dl Kotakraan ,
1. Normatif dan EmPiris "
pola jenJang karir yang harus dilalul oleh seorang Jaka dan pegawai negeri sipil Kejaksaan lainnya
diatur dalam sebuah susunan organisasi yang ditetapkan oleh Preslden berdasarkan uSul Jaksa Agung,
sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung No. Kep'0736. A/ 0?1999 Tentang Pola
JenJang Karir Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. Konsiderans KePutusan Jaksa Agung tentang
pola Jenjang Karir Pegawai Kejaksaan menyatakan bahwa pola Jeniaftg karlr ditetapkan dalam ranEka
pembinaan pegawai Kejaksaan yang dapat menunJang upaya pengembangan kepegawaian yang
berdaya guna dan berhasil guna, Keputusan itu menetapkan delapan Jenjang Jabatan struktural yang
terdiri dari eselon Vb, eselon Va, eselon IVb, eselon IVa, eselon IIIb, eselon IIIa, eselon IIb, dan
eselon IIa.
perihal masa tugas seorang Jaksa, menurut ketentuan dalam Kepja tentang pola jeniang karir
ditentukan selarna 2 tahun kecuall terdapat pertimbangan lain darl plmpinan. Ketentuan ini tentunya
dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga perlu diadakan perubahan agar memiliki
kepastian dan kebijakan yang serasam, Berdasarkan ketentuan Pasal 7 A Peraturan Pemerintah No. 3
Tahun 200? Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan StruKural dinyatakan bahwa pegawai negerl sipil
yang menduduki jabatan struKural dapat diangkat dalam Jabatan struKural yanq lebih tinggi apabila
yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua tahun dalam Jabatan Ftruktural yang leblh tinggi dengan
demikian ketentuan dalam Kepja secara normatif telah sejalan dengan peraturan tersebut. Namun
klausul yang menyatakan "keeuali terdapat Bertimbangan lain dari pimpinan" perlu dipertimbangkan
untuk diberi pembatasan waktu maksimal dalam menduduki suatu jabatan. Waktu maklmal yang
perlu dibatasi setidak-tidaknya lima (5) tahun, Hal tersebut sangmt pentlng dilakukan agar tidak ada
seorang peJabat struktural, dalam hal lnl Jaksa, yang menJabat lebih dari llma tahun.
?. Rekomendasi:
1. Ketentuan mengenal pola Jenjang karir tersebut harus segera dirubah disesualkan dengan
perkembanEan peru ndang-undangan sEat lni.
2, Dalarn keputusan yang baru nanti perlu diperhatikan pula Jenjang karir bagi pegawai tata usaha
lain yang tldak mengelola fungsi Jaksa. Apabila terdapat jaminan atas karir pegawai tata usaha,
diharapkan pada masa yang akan datang setiap pegawai
ta usaha akan berkonsentrasi untuk
bekerja karena jenjang karir yang jelas,
3. Perlu dibuat aturan yang tegas berikut pelakanaan yang konsisten dalam menentukan jabatan
rRana yang harus diisi oleh tata usaha dan jabatan yang memang dapat diisi oleh jaka.

Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Office Institutional Framework for Reform

Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Office Institutional Framework for Reform

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Office Institutional Framework for Reform

Similaire à Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Office Institutional Framework for Reform (20)

Plus de MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Plus de MAPPI FHUI - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (20)

Laporan Akhir Pelaksanaan Project Development of The Attorney General's Office Institutional Framework for Reform