Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Desa Melung dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan adat dan meningkatkan gotong royong masyarakat. Panitia akan mengumpulkan sumbangan dari warga dan pihak luar untuk mendanai kegiatan tersebut.

1. KEPALA DESA MELUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
Alamat : Jl. Raya Melung No. 50 – 51 BANYUMAS 53152
PERATURAN KEPALA DESA MELUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 143 / 14 /2009
TENTANG
SWADAYA DANSUMBANGAN KEGIATAN RUWATAN DAN SEDEKAH BUMI
DESA MELUNG
TAHUN 2009
KEPALA DESA MELUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam upaya melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai
budaya tradisional serta menumbuhkan gotong royong
masyarakat Desa Melung perlu diadakan Ruwatan Desa
Tahun 2009;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu
dibentuk Panitia Ruwatan Desa Melung dengan Keputusan
Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa;

2. 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa Dan Keputusan
Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banyumas
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Melung Nomor 05 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Peraturan Desa Melung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pungutan Desa;
9. Musyawarah dengan BPD, para Ketua RT, Ketua RW dan
para tokoh masyarakat Desa.
Memperhatikan : Hasil musyawarah Selapanan Desa pembentukan Panitia
Ruwatan Desa pada tanggal 25 Oktober 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Panitia yang di maksud dengan :
1. Desa adalah Desa Melung
2. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah
Badan Permusyawaratan Desa Melung;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi kemasyarakatan yang
ada di Desa Melung yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atas prakarsa
masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat yang merupakan
mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
4. Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi adalah Panitia yang dibentuk oleh
Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses kegiatan Ruwatan dan
Sedekah Bumi dalam upaya pelestarian budaya leluhur bangsa;
5. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang
oleh Pemerintah Desa Melung terhadap masyarakat, berdasarkan
2

3. pertimbangan kemampuan sosial masyarakat, untuk pemerintahan,
pembangunan serta kemasyarakatan.
6. Pungutan Ruwatan adalah pungutan yang khusus diluar pungutan desa dan
hanya dipungut pada saat pelaksanaan Ruwatan dan Sedekah Bumi;
BAB II
JENIS SWADAYA PUNGUTAN DAN SUMBANGAN
Pasal 2
Yang dikenai pungutan adalah seluruh aktivitas kegiatan masyarakat yang berada
di Desa Melung serta para pihak yang peduli akan kelestarian nilai-nilai budaya
bangsa.
Pasal 3
(1) Jenis pungutan adalah segala pungutan yang dimanfaatkan Panitia Ruwatan
dan Sedekah Bumi sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan Ruwatan dan
Sedekah Bumi Tahun 2009, baik berupa uang dan atau barang yang sifatnya
membebani masyarakat;
(2) Jenis Pungutan Desa antara lain :
a. Pemilik tanah dalam wilayah administrasi Desa Melung yang terdiri dari :
1. Pemilik tanah yang berdomisili di Desa Melung;
2. Pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa Melung;
3. PLTA Ketenger.
b. Pengusaha ternak ayam potong;
c. Pengusaha penggilingan padi;
d. Pengusaha ternak sapi;
e. Pengusaha dan pedagang kayu glondongan;
f. Pemilik warung;
g. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI;
h. Pemanfaat air bersih yang sumber mata air yang berada di Desa
Melung;
i. Pengusaha dan atau supir angkutan umum yang beroperasi di Desa
Melung;
3

4. (3) Selain jenis pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Panitia
dapat melakukan pencarian dana secara sukarela kepada pihak ketiga yang
sifatnya tidak boleh terikat melalui proposal atau sejenisnya.
BAB III
BESARAN PUNGUTAN SWADAYA
Pasal 4
(1) Untuk besaran pungutan swadaya masyarakat dari kepemilikan tanah
berdasarkan pada besaran baku PBB tahun 2008;
(2) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf a
adalah sebagai berikut :
a. Pemilik tanah yang berdomisili di dalam desa Melung :
1. Baku PBB kurang dari Rp. 20.000,- dikenakan swadaya sebesar
Rp. 10.000,-
2. Baku PBB antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,-
dikenakan swadaya sebesar Rp. 20.000,-
3. Masyarakat yang belum memiliki wajib pajak dikenakan swadaya
sebesar Rp. 10.000,-
4. Baku PBB lebih dari Rp. 40.000,- dikenakan swadaya sebesar
50% (lima puluh persen) dari baku PBB.
b. Pemilik tanah yang berdomisili di luar desa Melung dikenakan swadaya
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari baku PBB.
c. Khusus untuk PLTA Ketenger dibebankan swadaya sebesar 15% (lima
belas persen) dari baku PBB, karena sebagian besar tanahnya berada
di wilayah Desa Melung.
(3) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf b
adalah Rp. 30.000,- per 1.000 ekor ternak ayam potong, dihitung
berdasarkan kapasitas kandang atau daya tampung ternak ayam potong.
(4) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf c
sebesar Rp. 30.000,-
(5) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf d
sebesar Rp. 50.000,-
(6) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf e
sebesar Rp. 100.000,-
4

5. (7) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf f
adalah sebagai berikut :
1. Pemilik warung dengan omset yang kecil sebesar Rp. 25.000,-
2. Pemilik warung dengan omset yang sedang sebesar Rp. 50.000,-
3. Pemilik warung dengan omset yang besar sebesar Rp. 75.000,-
(8) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf g
adalah sebagai berikut :
1. PNS, TNI/POLRI golongan I sebesar Rp. 30.000,-
2. PNS, TNI/POLRI golongan II sebesar Rp. 60.000,-
3. PNS, TNI/POLRI golongan III sebesar Rp. 100.000,-
(9) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf h
terdiri dari :
1. Pemanfaat dari gerumbul Babakan Desa Kutaliman sebesar Rp.
100.000,-
2. Pemanfaat dari gerumbul Perangkokan Desa Kutaliman sebesar Rp.
100.000,-
3. Pemanfaat dari gerumbul Dukuh Anyar Desa Windujaya sebesar Rp.
100.000,-
(10) Besarnya pungutan swadaya sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) huruf i
masing-masing sebesar Rp. 30.000,-
Pasal 5
Swadaya pungutan Ruwatan dan Sedekah Bumi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, d, e f, g, h dan i tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.
BAB IV
MEKANISME PENARIKAN SWADAYA DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Pasal 6
Yang berhak menarik swadaya pungutan adalah Panitia Ruwatan dan Sedekah
Bumi Tahun 2009 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7
5

6. (1) Untuk dana-dana yang bersumber dari masyarakat Desa Melung apabila
memiliki sumber swadaya lebih dari satu maka yang dikenakan adalah
besaran pungutan yang paling tinggi/besar.
(2) Swadaya yang bersumber dari masyarakat desa Melung dapat dilakukan
dengan cara mencicil.
(3) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan acara Ruwatan dan
Sedekah Bumi tersebut sudah lunas,
Pasal 8
Sumbangan yang berasal dari pihak ketiga dikelola oleh Panitia untuk kegiatan
Ruwatan dan Sedekah Bumi.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Tahun
2009 dengan Keputusan Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi.
Pasal 7
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
diadakan perubahan kembali apabila dikemudian hari besarnya pungutan sudah
tidak sesuai lagi dan terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di : Melung
Pada tanggal: 30 Januari 2009
KEPALA DESA MELUNG
A. BUDI SATRIO
6

7. 7

8. Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Melung
Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas
Nomor : ……………………….
Tentang : Pembentukan Panitia Ruwatan
Desa
No Nama Alamat Jabatan Keterangan
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hadi Sunarso
San Ahmad
Sukarto
Budi Santosa S.Pd.
Subekti
Dwi Fitrianto
Rustiani
Sukirno Hartoyo
Kosim Suwarno
Tasim Sudarsono
Kirno
Samsudin
Nursikin
Darso
RT 03 / RW III
RT 02 / RW I
RT 02 / RW I
RT 05 / RW II
Kober, Purwokerto
RT 03/RW III
RT 03/RW III
RT 01/RW I
RT 02/RW I
RT 03/RW I
RT 04/RW I
RT 01/RW II
RT 01/RW II
RT 01/RW II
Penasehat I
Penasehat II
Penasehat III
Ketua I
Ketua II
Sekretaris
Bendahara
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa

9. 15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Hartono
Tarno
Sumartono
Haryono
Toto Saptoaji
Karsito
Sardi
Sodikin
Mustolih
Warsono
M. Soim Fathurrohim
Narwin
Natim
Sulastri
Amin Rukyat
Dulrohmat
Timbul Yulianto Rudiono
S.B. Margino
Ny. Wijiana Endahyani
Ny. Karsiti
RT 01/RW II
RT 01/RW II
RT 01/RW III
RT 02/RW III
RT 03/RW III
RT 04/RW III
RT 05/RW III
RT 01/RW IV
RT 02/RW IV
RT 03/RW IV
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Perlengkapan Pencarian dana dalam desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
Seksi Humas Pencarian dana luar desa
9

10. 36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
10

11. 57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
11

12. 78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
12

13. 100.
101.
102.
103.
104.
105.
13