SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
ANALISA KEBIJAKAN
Permenkes No 56 Tahun 2014
Tentang Klasifikasi Dan Perizinan
Rumah Sakit
Yulia Reviani
Permenkes no 56 Tahun 2014
Adalah suatu kebijakan baru yang
menyempurnakan dan mencabut
Permenkes sebelumnya yaitu :
- Permenkes no 147 tahun 2010
tentang perijinan Rumah Sakit
- Permenkes no 340 tahun 2010
tentang klasifikasi Rumah Sakit
- KMK no :2264/MENKES/SK/XI/2011
tentang pelaksanaan perizinan RS.
Permenkes no 56 Tahun 2014
Terdiri dari 9 Bab dan 81 Pasal :
• Bab 1 Pasal 1 : Ketentuan Umum :
Pengertian Rumah sakit, izin
operasional, izin mendirikan dll
• Bab 2 Pasal 2 - 5 : Pendirian &
penyelenggaraan
• Bab 3 Pasal 6 – 10 : Bentuk Rumah
Sakit
• Bab 5 Pasal 11 - 13 : Klasifikasi
Rumah Sakit
• Pasal 14 – 57 : RSU kelas A, B, C, D
• Pasal 59 – 62 : Rumah Sakit Khusus
• Bab 6 Pasal 63 - 75 : Perizinan : izin
mendirikan dan izin operasional
• Pasal 77 : Penamaan RS
• Bab 7 pasal 78 : Pembinaan &
pengawasan
• Bab 8 pasal 79 : Ketentuan peralihan
• Bab 9 pasal 80 – 81 : Ketentuan
penutup
Rumusan Masalah
Membandingkan Permenkes no 147
Tahun 2010 dengan Permenkes no 56
Tahun 2014
Membandingkan Permenkes no 340
Tahun 2010 dengan Permenkes no 56
Tahun 2014
Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui perbedaan pada
Permenkes no 56 Tahun 2014 dengan
Permenkes yang sebelumnya.
 Mengetahui perbedaan dalam proses
perizinan setelah diberlakukannya
Permenkes no 56 Tahun 2014
Penelitian Sederhana
Metode pengumpulan data yang
dilakukan :
Studi Kepustakaan : mengumpulkan
data berupa Permenkes yang
berhubungan dengan Permenkes no
56 Tahun 2014
Studi Lapangan : dengan melakukan
interview kepada staf bagian
perizinan Rumah Sakit
Permenkes no 147 tahun 2010
tentang Perizinan Rumah Sakit
• Terdiri dari : 6 Bab, 20 Pasal, Lampiran
• Izin mendirikan : diberikan jangka waktu 2
tahun dan diperpanjang untuk 1 tahun
• Pengajuan izin mendirikan : melampirkan
dokumen - dokumen
• Izin operasional : berlaku 5 tahun
• Persyaratan izin operasional : sarana &
prasarana, peralatan, SDM, administrasi &
manajemen
Permenkes no 56 tahun 2014
• Izin mendirikan diajukan oleh pemilik
RS
• Izin mendirikan diberikan jangka
waktu 1 tahun & hanya diperpanjang
untuk 1 tahun
• Pengajuan perpanjangan izin
mendirikan : 2 bulan sebelum izin
berakhir
• Persyaratan izin mendirikan :
melampirkan dokumen - dokumen
Permenkes no 56 tahun 2014
• Izin operasional diajukan oleh
pengelola RS
• Izin operasional berlaku 5 tahun
• Pengajuan perpanjangan izin
operasional : 6 bulan sebelum izin
berakhir
• Persyaratan izin operasional :
melampirkan dokumen, mengisi
instrumen self assesment, dokumen
administrasi & manajemen
Perbandingan
Permenkes no 147
Tahun 2010
o Izin mendirikan : 2
tahun, diperpanjang 1
tahun
o Yang mengajukan izin
mendirikan : tidak
disebut
o Persyaratan dokumen
o Izin operasional : berlaku
5 tahun
o Persyaratan izin
operasional :sarana &
prasarana, peralatan,
SDM, administrasi &
manajemen
Permenkes no 56
Tahun 2014
• Izin mendirikan : 1 tahun
diperpanjang 1 tahun
• Yang mengajukan izin
mendirikan : pemilik RS
• Persyaratan dokumen :
lebih lengkap
• Izin operasional : berlaku
5 tahun
• Persyaratan izin
operasionl : melampirkan
dokumen, mengisi
instrumen self assesment,
dokumen administrasi &
manajemen
Hasil Wawancara
• Lama pengurusan izin : sama
• Persyaratan pengurusan izin yang
sekarang ditambahkan tentang :
hospital by laws, SIP/SIK tenaga
kesehatan, SPO kredensial staf medis,
Surat penugasan klinis staf medis,
surat keterangan/sertifikat hasil
uji/kalibrasi alat kesehatan,
Analisis Kebijakan
1. Adanya perbedaan dalam masa
berlaku izin mendirikan
2. Adanya perbedaan persyaratan
dokumen dalam izin mendirikan dan
izin operasional
3. Dalam izin operasional : SDM
disertakan juga tentang : SIP, SIK,
SPO kredensial staf medis, surat
penugasan klinis staf medis, surat
ket hasil uji/kalibrasi alat kesehatan
Permenkes no 340 tahun 2010
tentang : Klasifikasi Rumah Sakit
• Terdiri dari 10 bab & 34 pasal
• Penetapan kelas
• Klasifikasi Rumah Sakit Umum berdasarkan kelas :
A, B, C, D
• Jenis Rumah Sakit khusus : Rumah Sakit Khusus
Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru,
Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke,
Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut,
Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan,
Bedah, Ginjal, Kulit danKelamin.
• Klasifikasi Rumah Sakit Khusus berdasarkan kelas
: A, B, C
Permenkes no 56 tahun 2014
• Pendirian & penyelenggaraan : Pemerintah,
Pemerintah daerah, Swasta
• Bentuk RS : menetap, bergerak, lapangan
• Klasifikasi RS : RSU kelas A, B, C, D & D
pratama
• RS khusus : kelas A, B, C
• RS Khusus : ibu & anak, mata, otak, gigi &
mulut, kanker, jantung & pembuluh darah,
jiwa, infeksi, paru, THT, bedah,
ketergantungan obat, ginjal
Perbandingan
Permenkes no 340
Tahun 2010
o Ketentuan Umum
o Penetapan Kelas
o Klasifikasi RSU
o RS Khusus
o Pembinaan &
Pengawasan
o Ketentuan Peralihan
o Ketentuan Penutup
Permenkes no 56
Tahun 2014
• Bab 2 : Pendirian &
penyelenggaraan
• Bab 3 :Bentuk RS
Bab 5 : Klasifikasi RS
• RSU : Kelas A, B, C, D, D
pratama
• RS Khusus
ANALISIS KEBIJAKAN
Bentuk RS : Menetap, bergerak,
lapangan
Klasifikasi RS : RSU kelas D Pratama:
1. Belum tersedia RS di Kota/Kab
2. RS yang ada kapasitasnya belum
mencukupi
3. Lokasi RS yang ada sulit dijangkau
secara geografis oleh sebagian
penduduk.
KESIMPULAN
1. Permenkes no 56 Tahun 2014 dibuat
untuk mencabut Permenkes no 147
Tahun 2010 dan Permenkes no 340
Tahun 2010
2. Permenkes no 56 Tahun 2014
menyempurnakan Permenkes yang
sebelumnya yaitu Permenkes no 147
& 340 tahun 2010 dengan
penjelasan pasal demi pasal yang
lebih lengkap.
SARAN
1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap
perubahan – perubahan yang ada
terutama tentang syarat perizinan
RS
2. Perlu ditambahkan ALUR yang jelas
terkait perizinan yang dapat
mempermudah jalannya proses
perizinan tersebut.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmenSeb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmenDokter Tekno
 
Gabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukanGabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukanfaridatullutfi
 
(Induk) perwako standar pelayanan 2018
(Induk) perwako  standar pelayanan 2018(Induk) perwako  standar pelayanan 2018
(Induk) perwako standar pelayanan 2018Armin Kobain
 
Perda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_warasPerda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_warasPA_Klaten
 
Kartu Donor Darah Digital
Kartu Donor Darah DigitalKartu Donor Darah Digital
Kartu Donor Darah DigitalIndra Pramana
 
Remunerasi paket jkn
Remunerasi paket jknRemunerasi paket jkn
Remunerasi paket jknakhyari
 
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin (Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin Armin Kobain
 
Tanda terima oat kat 2
Tanda terima oat kat 2Tanda terima oat kat 2
Tanda terima oat kat 2Sisca Yoliza
 
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
 
Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)khoiril anwar
 
SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011
SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011
SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011PERDAMI BEKASI
 
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppbPerbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppbppbkab
 
Perjanjian kerja
Perjanjian kerjaPerjanjian kerja
Perjanjian kerjaWarnet Raha
 
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNImplementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNDokter Tekno
 
Laporan hasil kerja ci
Laporan hasil kerja ciLaporan hasil kerja ci
Laporan hasil kerja ciEdy Rengat
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
 

What's hot (20)

Kpr 25 maret 2014
Kpr   25 maret 2014Kpr   25 maret 2014
Kpr 25 maret 2014
 
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmenSeb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
Seb no. hk.03.03 iv-053-2016 ttg pemantauan penerapan kapitasi berbasis komitmen
 
Gabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukanGabungan bpjs dan rujukan
Gabungan bpjs dan rujukan
 
(Induk) perwako standar pelayanan 2018
(Induk) perwako  standar pelayanan 2018(Induk) perwako  standar pelayanan 2018
(Induk) perwako standar pelayanan 2018
 
Perda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_warasPerda rsud bagas_waras
Perda rsud bagas_waras
 
Kartu Donor Darah Digital
Kartu Donor Darah DigitalKartu Donor Darah Digital
Kartu Donor Darah Digital
 
Remunerasi paket jkn
Remunerasi paket jknRemunerasi paket jkn
Remunerasi paket jkn
 
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin (Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
(Lamp 1.8) standar pelayanan poli kulit dan kelamin
 
Juknis izin op. rs
Juknis izin op. rsJuknis izin op. rs
Juknis izin op. rs
 
Tanda terima oat kat 2
Tanda terima oat kat 2Tanda terima oat kat 2
Tanda terima oat kat 2
 
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
 
Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)Program Keluarga Harapan (Pkh)
Program Keluarga Harapan (Pkh)
 
share
shareshare
share
 
SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011
SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011
SURAT EDARAN NO HK/MENKES/1920/IX/2011
 
(repaired)
(repaired)(repaired)
(repaired)
 
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppbPerbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
Perbup no.-11-ttg.-jaminan-kesehatan-daerah-jamkesda-kab.-ppb
 
Perjanjian kerja
Perjanjian kerjaPerjanjian kerja
Perjanjian kerja
 
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKNImplementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
Implementasi Bidan Sebagai Jejaring dari Faskes Tingkat Pertama dalam JKN
 
Laporan hasil kerja ci
Laporan hasil kerja ciLaporan hasil kerja ci
Laporan hasil kerja ci
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
 

Viewers also liked

Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitGafar Hartatiyanto
 
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014marsunpas2015
 
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014marsunpas2015
 
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )riski albughari
 
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015marsunpas2015
 
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan LainnyaPeta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan LainnyaSuprijanto Rijadi
 
3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrs3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrsriski albughari
 
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe BPerencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe BMuhammad Zulfikar
 
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Suprijanto Rijadi
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1siskamto
 
Daya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnisDaya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnisYunus Paelo
 
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)Muttaqien Al-Maidin
 
Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas
Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenasKajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas
Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenasSupardiyadnya Yadnya
 
Perizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakitPerizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakitJoni Iswanto
 
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)Muttaqien Al-Maidin
 
Makalah manajemen mutu keperawatan
Makalah manajemen mutu keperawatanMakalah manajemen mutu keperawatan
Makalah manajemen mutu keperawatanMJM Networks
 
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011Muhammad Jarno
 

Viewers also liked (20)

Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah SakitPermenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
Permenkes 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
 
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 53 tahun 2014
 
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
Analisis PERMENKES no. 39 tahun 2014
 
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
6 pencatatan & pelapoan bdrs (dr. neni )
 
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
Analisis permenkes no. 14 tahun 2015
 
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan LainnyaPeta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
Peta UU Rumah Sakit Ditengah UU Kesehatan Lainnya
 
3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrs3 fungsi dan tugas utd & bdrs
3 fungsi dan tugas utd & bdrs
 
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe BPerencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
Perencanaan dan Perancangan Rumah sakit Tipe B
 
Tantangan dan peluang rs blu
Tantangan dan peluang rs bluTantangan dan peluang rs blu
Tantangan dan peluang rs blu
 
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
Web Seminar " UU RS 2009: Perlu Judicial Review atau Disempurnakan?"
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
 
Daya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnisDaya saing produk_agribisnis
Daya saing produk_agribisnis
 
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (2)
 
Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas
Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenasKajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas
Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas
 
Pmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit
Pmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakitPmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit
Pmk no. 56 ttg klasifikasi dan perizinan rumah sakit
 
Perizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakitPerizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakit
 
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)
Sistem pembiayaan di sektor kesehatan (1)
 
Audit mutu
Audit mutuAudit mutu
Audit mutu
 
Makalah manajemen mutu keperawatan
Makalah manajemen mutu keperawatanMakalah manajemen mutu keperawatan
Makalah manajemen mutu keperawatan
 
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
Analisis permenkes nomer 1691 tahun 2011
 

Similar to Analisis permenkes no. 56 tahun 2014

Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16Tiara Adila
 
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptPaparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptKlinikRawatInapBasma
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxmursal sigli
 
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8AfniJuntak
 
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8AfniJuntak
 
Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Erwin santosa
 
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptxPaparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptxPatenPisan1
 
Persyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaPersyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaMukhali Ali
 
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015Qaainy
 
LAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdfLAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdfposkesbulungan
 
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptxMarselRuis
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptxityarsipanti
 
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSukebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSussuser4b5b18
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfdrgShelyOktavia
 
AKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptx
AKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptxAKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptx
AKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptxRagilArienWijaya
 

Similar to Analisis permenkes no. 56 tahun 2014 (17)

Permenkes 56
Permenkes 56Permenkes 56
Permenkes 56
 
Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16Patologi anatomi 16
Patologi anatomi 16
 
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.pptPaparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
Paparan Kebijakan Perumahsakitan dan akreditasi RS di Indonesia.ppt
 
KLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptxKLINIK-AKREDITASI.pptx
KLINIK-AKREDITASI.pptx
 
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
Tugas manajemen mutu pelayanan kesehatan sesi 8
 
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
Tugas Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan sesi 8
 
Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )Kredensial tenaga medik ( baru )
Kredensial tenaga medik ( baru )
 
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptxPaparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
 
Persyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratamaPersyaratan mendirikan klinik pratama
Persyaratan mendirikan klinik pratama
 
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
Manajemen mutu akreditasi kelompok 5_2015
 
LAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdfLAFKI Slide FKTP presentation.pdf
LAFKI Slide FKTP presentation.pdf
 
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
2021-permenkes-no-14-fokus-standar-usaha-klinik.pptx
 
materi mfk.pdf
materi mfk.pdfmateri mfk.pdf
materi mfk.pdf
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
 
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSukebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
 
analisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdfanalisa persi tntg pp472021.pdf
analisa persi tntg pp472021.pdf
 
AKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptx
AKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptxAKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptx
AKREDITASI RUMAH SAKIT- K3 RS 23 April 22.pptx
 

Recently uploaded

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 

Recently uploaded (20)

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 

Analisis permenkes no. 56 tahun 2014

  • 1. ANALISA KEBIJAKAN Permenkes No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit Yulia Reviani
  • 2. Permenkes no 56 Tahun 2014 Adalah suatu kebijakan baru yang menyempurnakan dan mencabut Permenkes sebelumnya yaitu : - Permenkes no 147 tahun 2010 tentang perijinan Rumah Sakit - Permenkes no 340 tahun 2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit - KMK no :2264/MENKES/SK/XI/2011 tentang pelaksanaan perizinan RS.
  • 3. Permenkes no 56 Tahun 2014 Terdiri dari 9 Bab dan 81 Pasal : • Bab 1 Pasal 1 : Ketentuan Umum : Pengertian Rumah sakit, izin operasional, izin mendirikan dll • Bab 2 Pasal 2 - 5 : Pendirian & penyelenggaraan • Bab 3 Pasal 6 – 10 : Bentuk Rumah Sakit • Bab 5 Pasal 11 - 13 : Klasifikasi Rumah Sakit
  • 4. • Pasal 14 – 57 : RSU kelas A, B, C, D • Pasal 59 – 62 : Rumah Sakit Khusus • Bab 6 Pasal 63 - 75 : Perizinan : izin mendirikan dan izin operasional • Pasal 77 : Penamaan RS • Bab 7 pasal 78 : Pembinaan & pengawasan • Bab 8 pasal 79 : Ketentuan peralihan • Bab 9 pasal 80 – 81 : Ketentuan penutup
  • 5. Rumusan Masalah Membandingkan Permenkes no 147 Tahun 2010 dengan Permenkes no 56 Tahun 2014 Membandingkan Permenkes no 340 Tahun 2010 dengan Permenkes no 56 Tahun 2014
  • 6. Tujuan Penelitian  Untuk mengetahui perbedaan pada Permenkes no 56 Tahun 2014 dengan Permenkes yang sebelumnya.  Mengetahui perbedaan dalam proses perizinan setelah diberlakukannya Permenkes no 56 Tahun 2014
  • 7. Penelitian Sederhana Metode pengumpulan data yang dilakukan : Studi Kepustakaan : mengumpulkan data berupa Permenkes yang berhubungan dengan Permenkes no 56 Tahun 2014 Studi Lapangan : dengan melakukan interview kepada staf bagian perizinan Rumah Sakit
  • 8. Permenkes no 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit • Terdiri dari : 6 Bab, 20 Pasal, Lampiran • Izin mendirikan : diberikan jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang untuk 1 tahun • Pengajuan izin mendirikan : melampirkan dokumen - dokumen • Izin operasional : berlaku 5 tahun • Persyaratan izin operasional : sarana & prasarana, peralatan, SDM, administrasi & manajemen
  • 9. Permenkes no 56 tahun 2014 • Izin mendirikan diajukan oleh pemilik RS • Izin mendirikan diberikan jangka waktu 1 tahun & hanya diperpanjang untuk 1 tahun • Pengajuan perpanjangan izin mendirikan : 2 bulan sebelum izin berakhir • Persyaratan izin mendirikan : melampirkan dokumen - dokumen
  • 10. Permenkes no 56 tahun 2014 • Izin operasional diajukan oleh pengelola RS • Izin operasional berlaku 5 tahun • Pengajuan perpanjangan izin operasional : 6 bulan sebelum izin berakhir • Persyaratan izin operasional : melampirkan dokumen, mengisi instrumen self assesment, dokumen administrasi & manajemen
  • 11. Perbandingan Permenkes no 147 Tahun 2010 o Izin mendirikan : 2 tahun, diperpanjang 1 tahun o Yang mengajukan izin mendirikan : tidak disebut o Persyaratan dokumen o Izin operasional : berlaku 5 tahun o Persyaratan izin operasional :sarana & prasarana, peralatan, SDM, administrasi & manajemen Permenkes no 56 Tahun 2014 • Izin mendirikan : 1 tahun diperpanjang 1 tahun • Yang mengajukan izin mendirikan : pemilik RS • Persyaratan dokumen : lebih lengkap • Izin operasional : berlaku 5 tahun • Persyaratan izin operasionl : melampirkan dokumen, mengisi instrumen self assesment, dokumen administrasi & manajemen
  • 12. Hasil Wawancara • Lama pengurusan izin : sama • Persyaratan pengurusan izin yang sekarang ditambahkan tentang : hospital by laws, SIP/SIK tenaga kesehatan, SPO kredensial staf medis, Surat penugasan klinis staf medis, surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan,
  • 13. Analisis Kebijakan 1. Adanya perbedaan dalam masa berlaku izin mendirikan 2. Adanya perbedaan persyaratan dokumen dalam izin mendirikan dan izin operasional 3. Dalam izin operasional : SDM disertakan juga tentang : SIP, SIK, SPO kredensial staf medis, surat penugasan klinis staf medis, surat ket hasil uji/kalibrasi alat kesehatan
  • 14. Permenkes no 340 tahun 2010 tentang : Klasifikasi Rumah Sakit • Terdiri dari 10 bab & 34 pasal • Penetapan kelas • Klasifikasi Rumah Sakit Umum berdasarkan kelas : A, B, C, D • Jenis Rumah Sakit khusus : Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit danKelamin. • Klasifikasi Rumah Sakit Khusus berdasarkan kelas : A, B, C
  • 15. Permenkes no 56 tahun 2014 • Pendirian & penyelenggaraan : Pemerintah, Pemerintah daerah, Swasta • Bentuk RS : menetap, bergerak, lapangan • Klasifikasi RS : RSU kelas A, B, C, D & D pratama • RS khusus : kelas A, B, C • RS Khusus : ibu & anak, mata, otak, gigi & mulut, kanker, jantung & pembuluh darah, jiwa, infeksi, paru, THT, bedah, ketergantungan obat, ginjal
  • 16. Perbandingan Permenkes no 340 Tahun 2010 o Ketentuan Umum o Penetapan Kelas o Klasifikasi RSU o RS Khusus o Pembinaan & Pengawasan o Ketentuan Peralihan o Ketentuan Penutup Permenkes no 56 Tahun 2014 • Bab 2 : Pendirian & penyelenggaraan • Bab 3 :Bentuk RS Bab 5 : Klasifikasi RS • RSU : Kelas A, B, C, D, D pratama • RS Khusus
  • 17. ANALISIS KEBIJAKAN Bentuk RS : Menetap, bergerak, lapangan Klasifikasi RS : RSU kelas D Pratama: 1. Belum tersedia RS di Kota/Kab 2. RS yang ada kapasitasnya belum mencukupi 3. Lokasi RS yang ada sulit dijangkau secara geografis oleh sebagian penduduk.
  • 18. KESIMPULAN 1. Permenkes no 56 Tahun 2014 dibuat untuk mencabut Permenkes no 147 Tahun 2010 dan Permenkes no 340 Tahun 2010 2. Permenkes no 56 Tahun 2014 menyempurnakan Permenkes yang sebelumnya yaitu Permenkes no 147 & 340 tahun 2010 dengan penjelasan pasal demi pasal yang lebih lengkap.
  • 19. SARAN 1. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap perubahan – perubahan yang ada terutama tentang syarat perizinan RS 2. Perlu ditambahkan ALUR yang jelas terkait perizinan yang dapat mempermudah jalannya proses perizinan tersebut.