1. MAKALAH KEWARGANEGARAAN
IMPLEMENTASI TUJUAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
DISUSUN OLEH :
NOVIAN DEDE PRAKOSO
NIM : 1301051016
FAKULTAS : KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap Negara yang berdiri sendiri pasti memiliki tujuan Negara. Dimana setiap
Negara memiliki tujuan Negara yang berbeda satu dengan lainnya. Tujuan Negara
merupakan cita-cita suatu bangsa untuk mencapai suatu kebahagiaan bersama. Ada beberapa
tujuan negara, namun adapun fungsi tujuan Negara sebagai ilmu terapan dalam pembangunan
nasional sebagai titik acuan. Perlu diingat bahwa pembangunan nasional tidak luput dari asas
tujuan Negara yang terbentuk dari penyesuaian masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hal ini
penulis merasa tertarik untuk memberikan pemahaman secara garis besar mengenai tujuan
Negara dalam pembangunan nasional, maka penulis mengangkat judul “implementasi tujuan
Negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional.”
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman dan
informasi kepada pembaca mengenai tujuan Negara dan pembangunan nasional dalam hal
implementasi atau penerapan tujuan Negara secara garis besar yaitu dalam pelaksanaan
kebijakan pembangunan nasional itu sendiri.
1.3 Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan pembahasan yang akan dibahas dalam makalah ini,
1. Pengertian Tujuan Negara
2. Pengertian Pembangunan nasional
3. Penerapan tujuan Negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional
1.4 Lingkup Penelitian
Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengambil sampel ruang lingkup berupa
analisa dari beberapa buku dan website.

3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN TUJUAN NEGARA
Setiap Negara yang berdiri sendiri pasti memiliki tujuan Negara yang selalu
berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh penguasa Negara yang sedang
memerintah. Sebab Negara tersebut memiliki tujuan meraih kebahagiaan bersama semua orang
yang tergabung dalam organisasi Negara tersebut.
Tujuan Negara adalah mengembangkan agar rakyat berkembang serta
mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin (Roger H. Soltau). Adapun beberapa macam
tujuan Negara yang sekarang sudah diterapkan di beberapan Negara besar, diantaranya adalah,
a. Untuk memperluas kekuasaan
Ajaran negara kekuasaan menyatakan bahwa kekuasaan berarti kebenaran, dan dengan
bertambahnya kekuasaan berarti akan bertambahnya kemajuan di lapangan lain. Negara
kekuasaan menghendaki agar negaranya menjaadi besar dan jaya. Untuk
mencapai tujuannya maka rakyat dijaadikan alat untuk perluasan, kepentingan
orang perseorangan ada di bawah kepentingan bangsa dan negara.
b. Untuk menjalankan ketertiban hukum
Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum segala kekuasaan dari alat-alat
pemerintahan berdasarkan atas hukum, semua orang harus tinduk kepada hukum, sebab
hukumlah yang berkuasa dalam negara tersebut.
c. Untuk mencapai kesejahteraan umum
Negara bertujuan ingin mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat
yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tatanan masyarakat
yan gdidalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
negara itu.
Di Indonesia sendiri tujuan Negara tertulis di Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 paragraf ke-IV yang berisikan:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

4. ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka
disusunkah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosian bagi seluruh rakyat
Indonesia.”
Inti pokok Paragraf keempat adalah tertuju pada pembentukan suatu pemerintahan Negara yang
isinya, di antaranya adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
Prihal tujuan Negara,
Prihal diadakannya Undang-Undang Dasar,
Prihal bentuk Negara, dan
Prihal asas/dasar kerohanian (falsafah) Negara.
Adapun mengenai prihal tujuan Negara terlihat dan tercantum dalam kalimat:
….untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Tujuan Negara dimaksud adalah
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
2.2 PENGERTIAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional
dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan
perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan
pembangunan nasional selalu berdasarkan pada tujuan Negara yang tertera pada Undang-Undang
Dasar, dan Undang-Undang Dasar pula yang menjadi titik acuan wujud kepribadian bangsa dan
nilai luhur yang universal.
Pembangunan nasional yang berasaskan pada Undang-Undang Dasar terdapat
pada bagian pembukaan, dimana pada pembukaan undang-undang dasar paragraf keempat
mengutarakan pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia.
1. Pengalaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab
bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

5. 2.
3.
4.
5.
Esa secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi
pembangunan nasional.
Pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain mencakup
peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara serta penghapusan
penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.
Pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan pembinaan
bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga
rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam ragnka memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa.
Pengalaman Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan anatara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan
mengembangkan system politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara
stabilitas nasional yang dinamis.
Pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara lain
mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang
dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka
hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan
dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata
diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat,
tetapi untuk seluruh masyarakat.
Didalam pembangunan nasional dibutuhkannya hakikat pembangunan nasional
yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya. Oleh
karena itu dalam pembangunan nasional dibutuhkan hal-hal sebagai berikut:
a. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh
kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya
manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur
sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang.
b. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah
air.
c. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga
pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula.
d. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat
adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk
mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan
masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan
saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan
pembangunan nasional.

6. 2.3 PENERAPAN
NASIONAL
TUJUAN
NEGARA
DALAM
PELAKSAAN
PEMBANGUNAN
Tujuan Negara dan pembangunan nasional merupakan kolerasi yang sama-sama
wujud dari paragraf keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 yang berisikan:
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya implementasi
tujuan Negara dalam Pembangunan Nasional sangat mencitrakan wujud masyarakat Indonesia
yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Tujuan negara merupakan rancangan untuk mencapai
cita-cita Negara, sedangkan pembangunan nasional adalah cara atau bentuk praktik untuk
mencapai cita-cita Negara sesuai dengan tujuan Negara.
Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan
daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang
dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan
memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh
karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu
Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan
terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun
2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN
1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal.
Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah
terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek
kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi
pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak
berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum
mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi
ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan
daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI)
dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di
sektor ekono
mi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap
wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan
dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain.
Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam
bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap
wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut
pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan
memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada

7. prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya
sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Didalam mengimplementasikan tujuan Negara dalam pelaksaan pembangunan nasional, terdapat
berbagai asas atau prinsip pokok untuk perencanaan dan pelaksaannya, diantaranya adalah,
Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
Asas Manfaat Kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan,
Asas Demokrasi Pancasila Kegiatan Pembangunan Nasional dilakukan berdasarkan
kekeluargaan,
Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan Dalam
Pembangunan Nasional adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara dunia
dan akhirat, materil dan spiritual dan lain-lain,
Asas Hukum Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional, masyarakat harus taat dan
patuh kepada hukum ,
Asas Kemandirian Pembangunan Nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan
diri sendiri,
Asas Kejuangan Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional masyarakata harus
memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat,
Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Nasional dapat memberikan
kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya.

8. BAB III
KESIMPULAN
Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan
masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta
perhatikan tantangan perkembangan global. Pengimplementasian tujuan Negara dalam
pelaksanaan Pembangunan nasional yang berasaskan pada Undang-Undang Dasar terdapat pada
bagian pembukaan, dimana pada pembukaan undang-undang dasar paragraf keempat
mengutarakan pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Tujuan negara merupakan rancangan
untuk mencapai cita-cita Negara, sedangkan pembangunan nasional adalah cara atau bentuk
praktik untuk mencapai cita-cita Negara sesuai dengan tujuan Negara.
Modal dasar tujuan Negara adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional baik yang efektif
maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan
nasional, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia,
Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa,
Wilayah nusantara yang luas yang berkedudukan di garis khatulistiwa,
Kekayaan alam yang beraneka ragam,
Penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensuial,
Rohaniah dan mental ,
Budaya bangsa Indonesia yang dinamais ,
Potensi dan kekuatan efektif bangsa,
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

9. DAFTAR PUSTAKA
Setijo, Panjdi. 2006. Pendidikan Pancasil Prespektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Jakarta. PT,
Grasindo
http://herrypkn.blogspot.com/2012/07/pengertian-fungsi-dan-tujuan-negara_31.html
http://ardiyafardhanprayoga.blogspot.com/2012/12/macam-macam-fungsi-dan-tujuannegara.html
http://www.nanampek.nagari.or.id/c31.php
http://irriyanti.blogspot.com/2013/06/makalah-sederhana-pembangunan-nasional.html