Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pedoman PAMSIMAS

Pedoman PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pedoman PAMSIMAS

  1. 1. Pedoman Pengelolaan Umum PAMSIMAS PEDOMAN PENGELOLAAN UMUM PAMSIMAS DAFTAR ISIBAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS 1-1 1.2 Latar belakang 1-1 1.3 Landasan Hukum 1-2 1.3.1 Tujuan Umum 1-2 1.3.2 Tujuan Khusus 1-2 1.3.3 Komponen Program 1-3 1.3.4 Sasaran Program 1-3 1.4 Prinsip dan Pendekatan 1-3BAB 2 ORGANISASI PAMSIMAS 2.1 Umum 2-1 2.2 Tingkat Pusat 2-2 2.2.1 Executing Agency 2-2 2.2.2 Implementing Agency 2-2 2.2.3 Tim Pengarah Pusat (Sterring Committee) 2-2 2.2.4 Tim Teknis Pusat 2-3 2.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat 2-2 2.2.6 Central Project Implementation Unit 2-8 2.3 Tingkat Propinsi 2-9 2.3.1 Pemerintah Propinsi 2-9 2.3.2 Tim Koordinasi Propinsi 2-9 2.3.3 Tim Teknis Propinsi 2-9 2.3.4 Provincial Project Management Unit 2-10 2.4 Tingkat Kabupaten/Kota 2-14 2.4.1 Pemerintah Kabupaten/Kota 2-14 2.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota 2-15 2.4.3 Tim Teknis Kabupaten/Kota 2-15 2.4.4 District Project Management Unit 2-18 2.5 Tingkat Desa 2-25 2.5.1 Pemerintah Desa/Kelurahan 2-20 2.5.2 Tim Kerja Masyarakat 2-20 2.6 Bantuan Teknis Konsultan 2-25 2.6.1 Konsultan Manajemen Pusat 2-21 2.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi 2-22 2.6.3 Fasilitator Masyarakat atau Community Fasilitator 2-23BAB 3 PERENCANAAN 3.1 Umum 3-1 3.2 Tujuan Perencanaan 3-1
  2. 2. Pedoman Pengelolaan Umum PAMSIMAS 3.3 Lingkup Perencanaan 3-1 3.3.1 Kegiatan Penentuan Lokasi 3-1 3.3.2 Strategi Perencanaan Program 3-4 3.3.3 Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan 3-4 3.3.4 Mekanisme Perencanaan Anggaran 3-8 3.3.4.1Kategori Komponen 3-11 3.3.4.2Hubungan Komponen dan Kategori 3-12BAB 4 PENDANAAN 4.1 Organisasi Kerja 4-1 4.1.1 Satuan Kerja PAMSIMAS Pusat 4-1 4.1.2 Satuan Kerja PAMSIMAS Propinsi 4-2 4.1.3 Satuan Kerja PAMSIMAS Kabupaten/Kota 4-2 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran 4-30 4.2.1 Prosedur Pencairan Dana 4-30 4.2.2 Pertanggungjawaban 4-30 4.2.3 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-GU 4-37 4.2.4 Prosedur Pertanggungjawaban melalui SPP-LS 4-38 4.2.5 Instruksi Kerja Pembuatan Pertanggungjawaban 4-40 4.2.5.1Kuitansi 4-40 4.2.6 Instruksi Kerja Pengecekan Keabsahan Tanda Bukti Pengeluaran 4-40 4.2.7 Tata Cara Pungutan/Penyetoran serta Pelaporan Pajak-Pajak 4-41 4.2.8 Dokumen Pengeluaran 4-41 4.3 Tata Usaha Keuangan Proyek 4.3.1 Dasar Hukum 4-41 4.3.2 Ketentuan Umum Kebendaharaan 4-43 4.3.3 Jenis, Fungsi, dan Bentuk Buku yang Digunakan 4-44 4.3.4 Dokumen dan Cara Pengisian 4-49 4.4 Pengawasan Audit 4-52 4.4.1 Audit Internal 4-52 4.4.2 Audit Eksternal 4-52BAB 5 PROSES PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK DI MASYARAKAT 5.1 Proses Perencanaan dan Penyusunan RKM I 5-1 5.1.1 Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi 5-1 5.1.2 Pertemuan Pleno untuk Membahas Hasil Indentifikasi 5-1 5.1.3 Pembentukan Tim Kerja Masyarakat 5-1 5.1.4 Pemilihan Opsi untuk RKM I 5-1 5.1.5 Pertemuan Pembahasan Opsi RKM I 5-1 5.1.6 Penyusunan RKM I 5-1 5.1.7 Pertemuan Pembahasan RKM I 5-1 5.1.8 Pengajuan RKM I 5-2 5.2 Pelaksanaan Community Led Total Sanitation 5-2 5.3 Implementasi RKM I 5-2 5.3.1 Pelaksanaan Pelatihan di Tingkat Masyarakat 5-2 5.3.2 Pelaksanaan Konstruksi Sarana Air di Masyararakat dan Sekolah 5-2 5.4 Proses Penyusunan RKM II 5-3 5.4.1 Pertemuan Perencanaan Kegiatan RKM II 5-3 5.4.2 Penyusunan RKM II 5-3
  3. 3. Pedoman Pengelolaan Umum PAMSIMAS 5.4.3 Pertemuan Pembahasan RKM II 5-3 5.4.4 Pengajuan Evaluasi dan Persetujuan RKM II 5-3 5.5 Implementasi RKM II 5-3 5.5.1 Pelatihan tentang Perilaku Hidup Sehat 5-3 5.5.2 Pelaksanaan Kegiatan PHS di Masyarakat dan Sekolah 5-3 5.5.3 Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah 5-4 5.5.4 Penyiapan TKM sebagai Badan Kelola 5-4 5.5.5 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan Kelola 5-4BAB 6 PENGADAAN 6.1 Pedoman 6-1 6.2 Pelaksana Pengadaan 6-1 6.2.1 Persyaratan/Kriteria Anggota Panitia Pengadaan 6-1 6.2.2 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan 6-4 6.3 Pengamat Publik 6-6 6.4 Notaris Publik atau Penggantinya 6-7 6.5 Aspek Hukum yang terkait dengan pengadaan 6-8 6.5.1 Persyaratan Peserta 6-8 6.5.2 Pertentangan Kepentingan 6-8 6.5.3 Tindak Lanjut Penipuan dan Korupsi 6-10 6.5.4 Misprocurement 6-12 6.5.5 Bid Security 6-15 6.5.6 Sanksi 6-16 6.6 Pengadaan Jasa Seleksi Konsultan dan Barang 6-17 6.6.1 Kesepakatan Pelaksanaan 6-17 6.6.2 Seleksi Konsultan 6-17 6.7 Prosedur Pengadaan untuk Partisipasi Masyarakat 6-44BAB VII SAFEGUARDING 7.1 Tujuan Safeguarding 7-1 7.2 Lingkup Safeguard 7-1 7.3 Sosial 7-2 7.3.1 Permasalahan Sosial 7-2 7.3.2 Proses Seleksi Dana 7-2 7.3.3 Pendekatan Sosial Masyarakat 7-2 7.4 Lingkungan 7-4 7.5 Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali 7-8 7.5.1 Pembebasan Lahan/Pemindahan masyarakat 7-8 7.6 Masyarakat Terisolasi dan Rentan (Isolated and Vulnerable People) 7-9 7.6.1 Prinsip dasar 7-9 7.7 Isu Jender 7-10 7.8 Penanganan Pengaduan 7-14 7.8.1 Tahapan 7-14
  4. 4. Pedoman Pengelolaan Umum PAMSIMAS 7.8.2 Mekanisme Penanganan Pengaduan di UPM 7-16 7.9 Konsultasi Publik 7-19BAB VIII RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI 8.1 Matriks Risiko dan Tindakan Pencegahan 8-2 8.2 Lampiran : Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS 8-18BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAAN 9.1 Umum 9-1 9.1.1 Definisi 9-1 9.1.2 Tujuan 9-1 9.2 Organisasi 9-2 9.3 Aspek dan Sendi-Sendi Operasi dan Pemeliharaan 9-3 9.3.1 Pengelolaan Prasarana 9-3 9.3.2 Penyampaian Pelayanan 9-3 9.3.3 Tata Cara 9-4 9.3.4 Pendanaan 9-4 9.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota 9-5BAB X MONITORING DAN EVALUASI 10.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi 10-1 10.2 Lingkup Monitoring dan Evaluasi 10-1 10.2.1 Sistem Monitoring dan Pelaporan Internal 10-1 10.2.2 Pelaksanaan Independen Monitoring Proyek 10-3 10.2.3 Evaluasi Dampak Proyek 10-4 10.3 Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 10-7
  5. 5. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS BAB 1 PENDAHULUAN1.1 Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS Pedoman Pengelolaan Program PAMSIMAS (Water Supply and Sanitation for Low Income Community-WSSLIC 3) disiapkan oleh Executing dan Implementing Agency yang ditujukan sebagai acuan para pelaksana PAMSIMAS tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Program dan pengendalian pelaksanaan program. Untuk lebih memahami rancangan dan kesepakatan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, para pelaksana diharapkan mempelajari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia, seperti Project Appraisal Document (PAD), No 42040 IND, Bank Guidelines, Keppres 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Surat Edaran Menteri Keuangan. Pedoman ini mencakup uraian secara garis besar tentang pengorganisasian , perencanaan, pendanaan pelaksanaan, pengadaan, pengendalian, safe guarding, perencanaan aksi anti korupsi, operasi dan pemeliharaan, sistem pelaporan dan monitoring serta evaluasi. Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat masyarakat secara rinci dapat dilihat pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Tingkat Masyarakat.1.2 Latar Belakang Berdasarkan laporan WHO-Unicef joint monitoring 2004 kinerja sektor Air Minum & Sanitasi di Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 218 Juta jiwa, dimana 103 Juta jiwa atau 47% belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 47 Juta jiwa atau 22% belum memiliki akses terhadap air bersih. Angka yang lebih besar terlihat pada penduduk perdesaan, dimana diperkirakan 62% atau 73 Juta jiwa yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan 31% atau 36 Juta Jiwa yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Hanya 50% dari seluruh penduduk Indonesia yang mendapatkan akses air minum (Susenas, 2002). Di area perdesaan angka ini bahkan lebih rendah yaitu hanya 41%. Pada sektor sanitasi, hanya 10 kota di Indonesia yang memiliki jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari seluruh jumlah populasi. Sedangkan di daerah perdesaan dilaporkan 52% penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar, angka ini diperkirakan lebih rendah karena data ini tidak mencantumkan kepemilikan sarana dan bagaimana standar teknis dan kesehatannya. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi yang rendah ini, berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Dari data kematian bayi yang 35 per 1000 kelahiran di Indonesia (SDKI, 2002) dan angka yang lebih besar terjadi pada masyarakat miskin yaitu 121 per 1000 kelahiran. Dua dari empat penyakit penyebab kematian balita adalah diare dan typus (Depkes 2001, 1-1
  6. 6. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS Renstra 2004). Keduanya merupakan penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan air dan sanitasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kejadian typhoid yang tinggi Untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap air minum dan sanitasi perlu pendekatan berbeda bagi masyarakat perdesaan yaitu dengan menggunakan Demand Responsive Approach (DRA) sebagai upaya menjamin sustainabilitas program, selain harus berbasis masyarakat agar program ’Cost Effective’ , maka pembangunan infrastruktur harus disertai upaya perubahan nilai dan perilaku hidup bersih masyarakat.. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kerangka Kebijakan Nasional untuk Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan yang Berbasis Masyarakat, yang membutuhkan investasi yang cukup besar, yaitu US$ 573 Juta pertahun (Laporan Indonesia untuk Kyoto Global Water Summit, 2003), sedangkan APBN 1994 – 2002 hanya menganggarkan untuk sektor air bersih dan sanitasi 2,5%. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1.3 Landasan Hukum Landasan hukum pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Air Minum dan Sanitasi yang Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut: 1. UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. PP N0. 72 dan 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan; 5. PP No. 7 tahun 2004 tentang RPJMN Renstra 2004 – 2009 Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan membutuhkan adanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat guna perbaikan kualitas hidup, tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat (“community based”); 6. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, tahun 2003. 7. Financing Agreement Financing Agreement Credit No 42040 IND1.3.1 Tujuan Umum Tujuan PAMSIMAS secara umum adalah meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan peri-urban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program ini akan menjadi model untuk direplikasi, diperluas (scaling up) dan pengarusutamaan (mainstreaming) model di daerah lain, dalam upaya mencapai target MDG. 1-2
  7. 7. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS1.3.2 Tujuan Khusus a. Meningkatkan perilaku higienis di masyarakat; b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan; c. Meningkatkan kapasitas lokal (baik pemerintah daerah maupun masyarakat) untuk memfokuskan dan menyebarluaskan pelaksanaan program air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat; d. Meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan jangka panjang pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;1.3.3 Komponen Program 1. Komponen 1: Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal; 2. Komponen 2: Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi; 3. Komponen 3: Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum; 4. Komponen 4: Hibah Pengembangan Sosial-Ekonomi Lokal; 5. Komponen 5: Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.1.3.4 Sasaran Program Sasaran Program ini sebesar 5.000 desa untuk periode pelaksanaan program 5 tahun sejak tahun 2007, dan 1000 desa sebagai sasaran program replikasi pemerintah daerah.1.4 Prinsip dan Pendekatan Prinsip-prinsip pelaksanaan Program adalah sebagai berikut: 1. Berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan Pamsimas seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat, tidak terkecuali kaum perempuan. Hal ini sebagai pengejawantahan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, sehingga diharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh masyrakat. 2. Kemitraan, antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan kegiatan Pamsimas, dan pemda berperan sebagai fasilitator. 3. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan Pamsimas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan. 4. Transparansi. Penyelenggaraan kegiatan Pamsimas dilakukan bersama dengan masyarakat dan seluruh kegiatan dapat diakses data/informasinya melalui media oleh masyarakat dan stakeholder. 5. Tanggap kebutuhan. Penyelenggaraan kegiatan Program Pamsimas berdasarkan kebutuhan masyarakat. akan fasilitas air minum, sanitasi, dan program kesehatan, dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk memberikan pilihan dan hak bersuara dalam proses PAMSIMAS. 1-3
  8. 8. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS6. Tepat Mutu artinya pembangunan yang berkualitas. Semua fasilitas yang dibangun harus memenuhi rancangan/disain dan standar teknik yang ditetapkan, dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.7. Kesinambungan/Keberlanjutan sarana. Sarana yang dibangun dapat menyediakan air bersih secara kontinyu dengan kualitas yang dapat diterima (baik dari sudut pandang pengguna maupun pemerintah) dan memenuhi kebutuhan kuantitas domestik, serta masyarakat turut serta memelihara sarana tersebut agar tetap berfungsi.8. Keberpihakan pada masyarakat miskin, artinya orientasi kegiatan dalam proses maupun pemanfaatan berguna bagi masyarakat miskin9. Kesetaraan Jender, artinya program Pamsimas memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, seperti halnya laki-laki, untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan/pengelolaan program di masyarakat.10. Dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal tepat sasaran, tepat waktu, tepat pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan. 1-4
  9. 9. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS BAB 2 ORGANISASI2.1 Umum Agar program PAMSIMAS dapat terlaksana dengan baik, maka dalam penyelenggaranaannya harus mengikuti struktur organisasi pelaksana secara menyeluruh dari tingkat pusat sampai masyarakat dengan melibatkan komponen- komponen pelaksana dan institusi terkait lainnya. Struktur organisasi PAMSIMAS adalah sebagaimana tercantum pada gambar 2.1. Gambar 2-1 Struktur Organisasi Pelaksana PAMSIMAS EXECUTING AGENCY IMPLEMENTING AGENCY (DITJEN. CIPTA KARYA) T A S TIM PENGARAH PUSAT U (INTER-DEPT.) P CPMU L/O CPIU TIM TEKNIS MPW, MOHA (PMD& Bangda), MOH CMAC I S N TIM KOORDINASI I P PROPINSI O PPMU KONSULTAN R TIM TEKNIS PROPINSI P PPI PPI PPI PPI U U U U A T O K / N E TIM KOORDINASI T KAUPATEN /KOTA A KONSULTAN P TIM TEKNIS KAB /KOTA U DPMU B A K FASILITATOR MASYARAKAT A S E D TIM KERJA MASYARAKAT ( TKM)/KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS ) Garis Pelaporan Garis Instruksi Garis Koordinasi Garis Pembinaan Ket:. : Rincian Organisasi CPMU akan dirincikan pada Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMU 2-1
  10. 10. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS2.2 Tingkat Pusat2.2.1 Executing Agency Executing Agency (EA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. EA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program secara menyeluruh.2.2.2 Implementing Agency Implementing Agency (IA) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda), Depdagri untuk komponen 1a; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Depdagri untuk komponen 1b; dan Direktorat Jenderal PP dan PL, Depkes untuk komponen 2 dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum untuk komponen 3,4 dan 5. IA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan komponen program yang menjadi tanggung jawab masing-masing CPIU.2.2.3 Tim Pengarah Pusat (Steering Committee) Tim Pengarah, mempergunakan Tim Pengarah yang sama dengan Tim Pengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang dibentuk dengan SK Kepala Bappenas. Tugas Tim Pengarah sesuai dengan tugas Tim Pengarah AMPL, antara lain: 1. Merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan program; 2. Memberikan arah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program;2.2.4 Tim Teknis Pusat Tim Teknis Pusat beranggotakan eselon II dari masing-masing Ditjen Pelaksana Kegiatan, diangkat melalui SK Bappenas yang diketuai oleh Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas. Tim Teknis bertugas membantu Tim Pengarah dalam: 1. Merumuskan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program PAMSIMAS. 2. Memberikan masukan dalam penyusunan pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program termasuk isu-isu yang terkait dengan kemajuan pelaksanaan program; 3. Memberi masukan kepada CPMU mengenai kebijakan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana luar negeri;2.2.5 Unit Pengelola PAMSIMAS Pusat (Central Project Management Unit (CPMU)) CPMU berkedudukan di Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (Selaku Executing Agency), yang terdiri dari Ketua CPMU, Liaison Officer Komponen, Asisten Bagian Perencanaan, Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi, Asisten Bagian Pengadaan, dan Asisten Bagian Keuangan. Liaison Officer Komponen PAMSIMAS merupakan perwakilan yang ditunjuk dari 2-2
  11. 11. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMASDepartemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen PekerjaanUmum.Ketua dan anggota CPMU akan ditunjuk oleh Executing Agency danbertanggungjawab kepada Executing Agency mengenai pengelolaan danadministrasi program PAMSIMAS secara keseluruhan yang mencakup antaralain: koordinasi kegiatan administrasi program oleh masing-masing instansi terkait baik vertikal maupun horizontal; koordinasi pengelolaan administrasi penganggaran, penyaluran, penyerapan dana dan pengisian kembali rekening khusus; monitoring dan evaluasi, audit serta pelaporan Program.CPMU sebagai pengelola administrasi program akan berkoordinasi denganCPIU di tingkat pusat dalam penyelenggaraaan PAMSIMAS dan dengan PPMUdan DPMU untuk tingkat propinsi dan kabupaten/kota serta dengan DonorAgency.Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan program, maka CPMU berkantor diDitjen. Cipta Karya, Dep. PU dan diperlukan tenaga penuh (full-timer) untukbekerja di CPMU sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang tertuang dalamstruktur organisasi CPMU yang sudah disepakati.Tugas CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut:1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyelenggaraan program.2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal.3. Melakukan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat pusat dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi program di tingkat propinsi.4. Melaksanakan tugas operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dengan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Program serta dokumen perjanjian kredit yang sudah disepakati.5. Mengendalikan jadual pelaksanaan program secara keseluruhan maupun tahunan.6. Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan secara rutin kepada Tim Pengarah Pusat dan Bank Dunia.7. Mengkonsolidasikan laporan penyelenggaraan program secara menyeluruh (fisik dan keuangan).8. Memfasilitasi Pertemuan dan Rapat Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat.9. Membantu mempersiapkan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), dan perolehan Surat Persetujuan (No Objection Letter - NOL) dari Bank Dunia.10. Identifikasi dan fasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program. 2-3
  12. 12. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS11. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah/Tim Teknis mengenai tindak lanjut yang diperlukan apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan program, termasuk proses pengadaan dipusat dan di propinsi.12. Mengkaji mutu dan kelengkapan dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank, serta memberikan bantuan teknis kepada PIUs dalam proses pengadaan yang tidak membutuhkan prior review.13. Mengumpulkan fotocopy SP2D dari seluruh pelaksana anggaran PAMSIMAS untuk kebutuhan pengajuan withdrawal application (WA).14. Mengajukan permohonan pengisian kembali dana rekening khusus (replenishment), dengan memperhatikan laporan konsolidasi dari PIU-PIU.15. Mencatat, memantau dan menindak-lanjuti keluhan yang diterima.16. Mengendalikan tugas Konsultan Advisori Manajemen Pusat (KAMP=Central Management Advisory Consultant (CMAC)).17. Menjamin bahwa semua ketentuan kesepakatan pemanfaatan dana pinjaman dan pencairan dana dipenuhi.18. Menyusun perencanaan biaya tahunan agar koordinasi kegiatan Program dapat terlaksana dengan baik.19. Dibantu CMAC untuk konsolidasi seluruh laporan dana dari DPMU dan Konsultan Manajemen Propinsi serta menyiapkan Interim un-audited Financial Report (IFR) 3 bulanan dan tahunan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk Executing Agency dan Bank Dunia sesuai dengan ketentuan yang ada.20. Memastikan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk Pelaksanaan Tingkat Desa21. Memfasilitasi pelaksanaan audit penyelenggaraan program.Kewenangan CPMU dapat dijabarkan sebagai berikut:1. Meminta kepada Project Implementing Unit/Implementing Agengy untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen yang membutuhkan prior review oleh Bank,2. Meminta laporan kepada PIU-PIU mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan fotocopy SP2D,3. Meminta KPKN untuk memangguhkan pembayaran apabila balance dari special account tidak cukup serta tidak terpenuhinya point 1 dan 2 diatas,4. Mengeluarkan surat teguran apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindak- lanjuti, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Program, maupun mis-procurement.5. Menghentikan atau mencabut penangguhan pembayaran KPPN setelah adanya surat dari Dirjen Perbendaharaan atas permintaan CPMU.Organisasi CPMU yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 7 bagian yaitu: • Ketua CPMU; • Liaison Officer Komponen, yang terdiri dari 4 orang Liaison Officer; • Sekretariat; • Bagian Perencanaan; • Bagian Monitoring dan Evaluasi; • Bagian Pengadaan; • Bagian Keuangan. 2-4
  13. 13. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS KETUA CPMU LIASON OFFICER SEKRETARIAT KOMPONEN 1A LIASON OFFICER KOMPONEN 1B LIASON OFFICER KOMPONEN 2 LIASON OFFICER KOMPONEN 3,4,5 BAGIAN BAGIAN MONITORING BAGIAN BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGADAAN KEUANGAN Gambar 2-2 Struktur Organisasi CPMUKetua CPMUTugas Ketua CPMU adalah:1. Mengembangkan, memfasilitasi dan membina manajemen program secara keseluruhan.2. Melaksanakan operasional CPMU.3. Memberikan arahan kepada PIU mengenai pelaksanaan program, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program.4. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan Program di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten.Kualifikasi Ketua CPMU:1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat pinjaman dan administrasi Program3. Berpendidikan minimal S1.4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor dan komunikasi dengan internet atau e-mail.Liaison OfficerLiaison Officer bertugas:1. Memfasilitasi koordinasi antara CPIU dengan CPMU2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program antara CPMU dengan CPIU;3. Mengendalikan program kerja dari PIU yang diwakilinya; 2-5
  14. 14. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMASKualifikasi Liason Officer :1. Pengalaman dalam pengelolaan program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat pinjaman dan administrasi program.3. Berpendidikan minimal S1.4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor dan komunikasi dengan internet atau e-mail.Bagian PerencanaanTugas Bagian Perencanaan:1. Menyusun rencana kerja tahunan CPMU2. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU mengenai hasil dari monitoring dan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rencana kerja3. Memberikan masukan kepada Ketua. CPMU terhadap penyelesaian pengaduan yang diterima4. Menyiapkan format usulan anggaran di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten.5. Membantu Ketua. CPMU untuk proses pengajuan anggaran.6. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.7. Memberikan saran evaluasi pekerjaan konsultan sesuai dengan TOR yang telah disepakati.Kualifikasi Asisten Bagian Perencanaan:1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan program AMPL.3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.4. Berpendidikan minimal S1.5. Bisa berbahasa Inggris.Bagian Monitoring dan EvaluasiTugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana di lingkungan CPMU.2. Mengumpulkan laporan-laporan dari PPMU dan DPMU, mengenai laporan kemajuan pelaksanaan program dan keuangan.3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan yang ada, atas dasar hasil monitoring-evaluasi di lapangan maupun dari laporan yang diterima, dan melaporkannya kepada ketua CPMU.4. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan. 2-6
  15. 15. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS5. Menyiapkan konsep Laporan Manajemen Program (IFR) sesuai dengan format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian.6. Memberikan masukan kepada Ketua CPMU dalam pembinaan Konsultan sesuai hasil monitoring dan evaluasi.7. Membantu Ketua CPMU untuk memonitor pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat.8. Mengembangkan Management Information System (MIS) dengan realtime Monitoring and Evaluation Information dari daerah ke Pusat setiap 2 minggu.Kualifikasi Asisten Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program database dan spread sheet.3. Minimal lulusan S1.4. Dapat berbahasa Inggris.Bagian PengadaanBagian Pengadaan bertugas untuk:1. Membantu Ka CPMU dalam meneliti kelengkapan dokumen pengadaan jasa, barang dan konstruksi di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten2. Menjaga jadual dan proses pengadaan sesuai dengan Financing Agreement, procurement plan dan dokumen kesepakatan lainnya.3. Berkoordinasi dengan PIU terkait proses pengadaan.4. Membantu Ketua CPMU dalam memfasilitasi korespondensi PIU dengan Bank terkait dengan proses pengadaan, termasuk pengajuan NOL ke Bank Dunia.5. Memfasilitasi pelatihan masalah pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Keppres 80/2003 beserta aturan tambahannya.6. Memberikan masukan untuk penyusunan laporan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk aspek Procurement Report/Laporan Pengadaan.7. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan.Kualifikasi Bagian Pengadaan:1. Mempunyai pengalaman dalam proses pengadaan kegiatan International Competitive Bidding (ICB).2. Minimal lulusan S1.3. Mampu berbahasa Inggris.Bagian KeuanganBagian Keuangan bertugas untuk:1. Membantu Ketua CPMU menyusun financial planning dan disbursment planning.2. Mengkompilasi laporan realisasi penyerapan dana setiap bulan untuk pengajuan replenishment. 2-7
  16. 16. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS 3. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat dan kontribusi pemerintah daerah. 4. Membantu Ketua CPMU dalam menyusun laporan kemajuan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan. 5. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Bank Dunia dan Pemerintah RI (antara lain Perdirjen Perbendaharaan tentang pencairan dana PAMSIMAS). 6. Bekerjasama dengan Departemen Keuangan untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencairan pinjaman. 7. Memfasilitasi semua unit pelaksana program dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bahan audit. 8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit. 9. Menyusun konsep laporan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk aspek Financial Report/Laporan Keuangan. Kualifikasi Bagian Keuangan: 1. Berpengalaman dalam administrasi keuangan kegiatan yang dibiayai dana luar negeri. 2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah. 3. S1 diutamakan dari Akuntansi atau D3 Akuntasi.2.2.6 Central Project Implemention Unit (CPIU) Central Project Implemention Unit (CPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat pusat terdiri dari Ditjen Bangda sebagai PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, Ditjen PMD sebagai PIU sub-komponen pemberdayaan masyarakat, Ditjen PP & PL sebagai untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU Ditjen Cipta Karya untuk komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan Manajemen Program. Pembentukan CPIU berdasarkan SK Dirjen dari Instansi Teknis terkait. Tugas CPIU adalah: 1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS 2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program. 3. Melaporkan kepada ketua CPMU mengenai progres pencairan dan progress pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara periodik. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar CPIU) untuk menjamin keselarasan pelaksanaan program. 5. Mendukung dan memantau Liason Officer Komponen dalam melaksanakan tugasnya 2-8
  17. 17. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS2.3 Tingkat Propinsi2.3.1 Pemerintah Propinsi Pemerintah Propinsi, dalam hal ini Gubernur, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di kabupaten/kota sasaran di wilayah propinsi yang bersangkutan. Secara umum bertugas: 1. Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program. 2. Gubernur bertugas membentuk Tim Koordinasi Propinsi (TKP) dan Tim Teknis Propinsi (TTP), PPMU (Provincial Project Management Unit) dan PPIU (Provincial Project Implementing Unit). 3. Mengusulkan pejabat Satuan Kerja pelaksanaan anggaran PAMSIMAS di tingkat propinsi kepada Departemen teknis terkait.2.3.2 Tim Koordinasi Propinsi (TKP) Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Gubernur, yang diketuai oleh Kepala Bappeprop, dan beranggotakan: Dinas Bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan Tim Koordinasi Propinsi bertugas: 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di propinsi. 2. Mensosialisasikan program kepada kabupaten/kota. 3. Melakukan analisa masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program 4. Menanggulangi berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan 5. Memonitor kemajuan program dan melaporkan kepada Gubernur dan pemerintah Propinsi, 6. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program2.3.3 Tim Teknis Propinsi (TTP) Tim Teknis Propinsi beranggotakan inter-intansi dari : Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi, Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya/sepadannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan Tim Teknis Propinsi bertugas membantu TKP dalam: 1. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota terkait dengan kebijakan operasional dalam pelaksanaan program; 2. Memberikan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam mengimplementasikan pedoman untuk pelaksanaan seperti pedoman 2-9
  18. 18. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS teknis, pedoman pelaksanaan, pedoman pendanaan, pedoman pemantauan, dan lain sebagainya; 3. Memberi masukan kepada PPMU tentang perkembangan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin effektivitas dan effisiensi dana bantuan luar negeri; 4. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum kepada Tim Koordinasi Propinsi; 5. Memberikan masukan kepada PPMU, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan program.2.3.4 Provincial Project Management Unit (PPMU) PPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. PPMU diangkat melalui SK Gubernur. Organisasi PPMU yang dipimpin oleh Ketua PPMU terdiri dari 7 bagian yaitu: PPIU Sub-Komponen Penguatan Kelembagaan; PPIU Sub-Komponen Pemberdayaan Masyarakat; PPIU Komponen Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi; PPIU Komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum, Bantuan Hibah kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Manajemen Program; (Komponen 3,4,5) Bagian Perencanaan; Bagian Monitoring dan Evaluasi; Bagian Pengadaan Barang, Jasa dan Konstruksi; Bagian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab PPMU terutama menangani manajemen pelaksanaan Program pada seluruh kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut : 1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting & programming) untuk kegiatan Program di tingkat propinsi. 2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melalui kunjungan ke kabupaten/kota. 4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada CPMU sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Program, tembusan kepada TKP dan TKK. IFR harus sudah diterima CPMU 1 minggu setelah akhir setiap triwulan. 5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan audit setiap tahun. 6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan Program. 7. Memberikan bimbingan TTK agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan Program yang dilaksanakan. 8. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan DPMU, dan memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan Program. 2-10
  19. 19. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS9. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan Program termasuk laporan keuangan dan lainnya.10. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM11. Memonitor kemajuan PMCBagian PerencanaanTugas Bagian Perencanaan:1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasuk mengkaji anggaran sektor terkait di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, menyusun rincian kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan komponen pembiayaan kedalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan anggaran tahunan tersebut dengan sektor terkait.2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkan dengan pendanaan Program.3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan.5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan rencana pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas penyusunan anggaran secara global.6. Bersama tim konsultan melakukan kajian terhadap strategi pendekatan Program sebagai upaya perbaikan (pendekatan Programatik).7. Menyiapkan format dan mengumpulkan data dalam upaya menunjang penyusunan rencana tahunan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.8. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.9. Membantu sektor terkait dalam upaya mengembangkan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.10. Bersama konsultan melakukan kajian terhadap perencanaan dan manajemen Program dikaitkan dengan pengadaan.11. Memberikan saran evaluasi pekerjaan para konsultan sesuai dengan TOR yang telah disepakati.Kualifikasi Bagian Perencanaan:1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan program AMPL.3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.4. Berpendidikan minimal S1.5. Bisa berbahasa Inggris.Bagian Monitoring dan EvaluasiTugas Bagian Monitoring dan Evaluasi: 2-11
  20. 20. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan PPMU.2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir oleh PPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekatan inovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta secara periodik memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatas Menginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepada sektor terkait di Pusat dan Propinsi.3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan dan perjalanan dinas, khususnya laporan staf PPMU.4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing Propinsi dan Kabupaten melalui PPMU.5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yang menyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah.6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaan pelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektor terkait.7. Mengumpulkan, menganalisa dan selanjutnya memberikan masukan Kerangka Acuan (TOR) dari masing-masing pelatihan, serta mengindentifikasi kelemahan-kelemahan materi-materi pokoknya.8. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan.9. Bertanggung jawab pada unit pengelolaan data di PPMU.10. Membantu sektor terkait dalam menyusun kegiatan pelatihan sebagai kesepakatan bersama terutama yang menyangkut penjadualan, target group, rencana cakupan dan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.11. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasuk diantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya, (b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c) mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d) perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistim logistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencana evaluasi pelatihan.12. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Manajemen Program sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian.13. Menyiapkan laporan data-data kuantitatif dan kualitatif Kabupaten ke Pusat (CPMU) melalui E-mail.14. Melaksanakan prosedur administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dan ketentuan Bank Dunia.15. Memonitor pelaksanaan Petunjuk Pengelolaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat.16. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua Petunjuk Pelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program database dan spread sheet. 2-12
  21. 21. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS3. Minimal lulusan S1.4. Dapat berbahasa Inggris.Bagian PengadaanBagian Pengadaan bertugas untuk:1. Membantu dalam proses lanjutan pengadaan jasa, barang dan konstruksi di Propinsi2. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan Program PAMSIMAS terutama yang berkaitan dengan proses pengadaan di tingkat Propinsi.3. Membantu kegiatan monitoring kegiatan konsultan baik yang berada di Sektor maupun PMU di Tingkat Propinsi dan Kabupaten sesuai yang tertuang dalam kerangka acuan konsultan.4. Mengevaluasi kinerja para konsultan sesuai dengan kerangka acuan.5. Mengumpulkan dan menganalisa semua data hasil pengadaan yang berkaitan dengan kegiatan Program sebagai bahan kajian dan laporan.6. Mengumpulkan dan melakukan proses tindak lanjut atas, pembiayaan kegiatan / pengeluaran melalui SOE.7. Melakukan koordinasi dengan sektor terkait terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan konstruksi.8. Menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Procurement Report/Laporan Pengadaan.9. Menyiapkan rencana pengadaan tahunan10. Memonitor proses pengadaan yang sedang dilaksanakan.11. Menyusun daftar kontrak yang dibuat untuk pelaksanaan PAMSIMAS di tingkat Propinsi dan kabupaten untuk bahan usulan disbursment dengan cara SOE setiap bulan.Kualifikasi Bagian Pengadaan:1. Mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Program dana pinjaman Luar Negeri.2. Dapat melakukan analisa harga satuan.3. Minimal lulusan S1.4. Diutamakan yang dapat berbahasa Inggris.Bagian KeuanganBagian Keuangan bertugas untuk:1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasi penyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjaman setiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual).2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat.3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan atas pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada periode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajian pengelolaan keuangan di tingkat Desa.4. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanan sesuai dengan permintaan Bank Dunia.5. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu. 2-13
  22. 22. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS 6. Mengevaluasi pekerjaan para konsultan melalui jalur yang sesuai dengan TOR mereka. 7. Memfasilitasi semua satuan kerja dan unit pelaksana dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bahan audit BPKP. 8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP. 9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak. 10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Financial Report/Laporan Keuangan. 11. Mengkompilasi seluruh dokumen pendukung pencairan dana, seperti SP2D, Bukti Pengeluaran dan SPPB (Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan) Kualifikasi Bagian Keuangan: 1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negeri khususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun. 2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah. 3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi. PPIU Provincial Project Implemention Unit (PPIU) dalam PAMSIMAS untuk tingkat propinsi terdiri dari PIU sub-komponen penguatan kelembagaan, PIU sub- komponen pemberdayaan masyarakat, PIU untuk sub-komponen peningkatan sanitasi dan perilaku higienis, dan PIU komponen Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi, Peningkatan Sosial-Ekonomi Lokal, dan Manajemen Program. Pembentukan PPIU berdasarkan SK Gubernur. Tugas setiap PPIU adalah: 1. Menyelenggarakan komponen/sub-komponen dari PAMSIMAS di tingkat propinsi 2. Melaksanakan tugas dan operasionalisasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program di tingkat propinsi. 3. Melaporkan kepada ketua PPMU mengenai progres pencairan dan progress pelaksanaan fisik dari masing-masing komponen/sub-komponen secara periodik. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait (terutama antar PPIU) untuk menjamin keselarasan pelaksanaan program.2.4 Tingkat Kabupaten/Kota2.4.1 Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota , dalam hal ini Bupati/Walikota bertugas: 1. Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai penanggung jawab pelaksanaan program di desa sasaran di wilayah yang bersangkutan. 2. Bertanggung jawab mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program. 3. Bupati bertugas membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK). 2-14
  23. 23. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS2.4.2 Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKK) Tim koordinasi dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota, yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan beranggotakan: Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya/sepadannya, Kantor Pemberdayaan Masyarakat/sepadannya, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota bertugas: 1. Mensosialisasikan program kepada masyarakat. 2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten/Kota. 3. Menetapkan desa sasaran program. 4. Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat (RKM) 5. Melakukan analisa dalam masalah kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program. 6. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. 7. Menanggulangi berbagai ragam masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan. 8. Memonitor kemajuan Program dan melaporkan kepada Bupati/Walikota dan pemerintah Propinsi, agar selalu memberikan dukungan. 9. Memonitor kegiatan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program.2.4.3 Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan inter-instansi dari: • Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, • Dinas PU/Cipta Karya/sepadannya, • Dinas /Badan/Instansi Pemberdayaan Masyarakat Desa/sepadannya, • Bagian Organisasi dan Tata Laksana, • Dinas Kesehatan • Dinas Pendidikan. Ditetapkan berdasarkan SK Bupati/Walikota. Tim Teknis Kabupaten/Kota bertugas membantu TKK dalam: 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi program di tingkat kabupaten/kota 2. Memberikan pembinaan teknis terkait dengan kebijakan operasional dalam pelaksanaan 3. Memberikan pembinaan teknis dalam mengimplementasikan pedoman untuk pelaksanaan seperti pedoman teknis, pedoman pelaksanaan, pedoman pendanaan, pedoman pemantauan, dan lain sebagainya; 4. Mengevaluasi kelayakan calon desa sasaran sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. 5. Mengevaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM). 6. Memberi masukan kepada DPMU tentang perkembangan pelaksanaan program serta mengambil langkah yang diperlukan khususnya dalam menjamin effektivitas dan effisiensi pendayagunaan dana bantuan luar negeri. 2-15
  24. 24. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS 7. Memberikan masukan tentang aspek yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum kepada TKK. 8. Membantu menyelaraskan kegiatan PAMSIMAS agar sesuai dengan rencana pembangunan (master plan) kabupaten bersangkutan agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lain yang sejenis. 9. Memberikan masukan kepada DPMU, khususnya mengenai masalah yang berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan Program. 10. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan di lapangan.2.4.4 District Project Management Unit (DPMU) DPMU berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum/sepadannya. Ketua DPMU dibantu oleh 4 anggota dan dibentuk melalui SK Bupati/Walikota. Organisasi PMU Kabupaten yang dipimpin oleh Ketua PMU terdiri dari 4 bagian yaitu: • Bagian Perencanaan; • Bagian Monitoring dan Evaluasi; • Bagian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab DPMU terutama menangani manajemen pelaksanaan Program di kabupaten, dengan perincian tugas sebagai berikut : 1. Mempersiapkan rencana pembiayaan dan kegiatan Program (budgeting & programming) untuk kegiatan Program di kabupaten. 2. Mengawasi kegiatan serta melakukan penilaian kinerja dari para konsultan tingkat Kabupaten/Kota dan Fasilitator Masyarakat. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program melalui kunjungan ke desa-desa di kabupaten/kota. 4. Membuat laporan IFR setiap triwulan kepada PMU Propinsi dan PMU Pusat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Program, tembusan kepada TKPr dan TKK. IFR harus sudah diterima PMU Pusat 1 minggu setelah akhir setiap triwulan. 5. Membantu dan memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pembuatan laporan audit setiap tahun. 6. Mempersiapkan dan membantu kelancaran kegiatan misi Bank Dunia yang berkaitan dengan Program. 7. Memberikan bimbingan TKM agar melakukan pencatatan terhadap kemajuan Program yang dilaksanakan. 8. Menyiapkan rencana pengadaan setiap tahun. 9. Membimbing serta memberikan dukungan untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam membuat rencana kerja masyarakat (RKM). 10. Memastikan penyusunan data disaggregasi gender dan monitoring kesinambungan dengan mempergunakan MPA/PHAST dari setiap tahapan kegiatan input, proses, output, dan outcomes bersama. Melakukan review dan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peranserta gender dalam setiap kegaitan. 11. Membantu dalam proses penyaluran dana Hibah Desa guna pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. 2-16
  25. 25. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS12. Menciptakan jalinan kerja yang baik dengan CPMU dan TKK, dan memberikan data serta informasi kepada TKP untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan antar kegiatan Program.13. Melakukan koordinasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemajuan Program termasuk laporan keuangan dan lainnya.14. Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan di kabupaten.15. Memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional teknis dan administrasi Program.16. Melakukan evaluasi kinerja konsultan dan TFM17. Bekerjasama dan memantau kinerja kegiatan Konsultan Manajemen Propinsi.Ketua DPMU (Kabupaten/Kota)Tugas ketua DPMU adalah:1. Mengembangkan, memfasilitasi dan melaksanakan manajemen Program secara keseluruhan di Kabupaten2. Membangun koordinasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dan pelaporan Program di Kabupten3. Menyusun rencana kerja secara menyeluruh yang digunakan sebagai acuan operasional di Kabupaten.4. Mengkoordinasikan keluaran (output) kegiatan para konsultan yang terlibat dalam Program.5. Memonitor keluaran tenaga ahli, baik dalam segi kualitas maupun ketepatan jadualnya dan mengintegrasikan keluaran tersebut dengan komponen Program lain.6. Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemecahan masalah baik yang bersifat administratif, maupun program untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Program.7. Memfasilitasi pertemuan koordinasi Tim Koordinasi kabupaten, Tim Teknis secara periodik guna membahas & mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada.8. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Program.9. Bersama dengan Konsultan Pendamping Kabupaten menyusun laporan akhir Program.10. Memastikan pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Program dan Petunjuk Pelaksanaan Operasional Tingkat Desa.11. Memberikan penilaian terhadap kinerja konsultan dan TFM12. Memberikan masukan informasi kepada PMU Pusat terhadap kinerja konsultan Konsultan Manajemen Kabupaten.Kualifikasi Ketua PMU Kabupten:1. Pengalaman dalam pengelolaan program air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat minimal 5 tahun.2. Pengalaman dalam pengelolaan bantuan luar negeri terutama yang bersifat pinjaman dan administrasi keProgram minimal 2 tahun. 2-17
  26. 26. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS3. Berpendidikan minimal D3 atau sederajat.4. Dapat berkomunikasi dan menulis dalam bahasa Inggris secara aktif.5. Diutamakan yang menguasai komputer untuk Spread Sheet, Word Prosesor dan komunikasi dengan internet atau e-mail.Bagian PerencanaanTugas Bagian Perencanaan:1. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan Program, termasuk mengkaji anggaran sektor terkait di kabupaten, menyusun rincian kebutuhan pembiayaan Program, mengintegrasikan komponen pembiayaan ke dalam rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) serta melaksanakan pembahasan anggaran tahunan tersebut dengan sektor terkait.2. Membantu keterpaduan perencanaan antara sektor terkait, dikaitkan dengan pendanaan Program.3. Mengkaji perencanaan sektor terkait dikaitkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.4. Mengkontribusikan dan mengkaji dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) baik fisik maupun usulan pendanaan sebagai dasar penyusunan rencana tahunan.5. Menyiapkan rancangan perincian dana yang tersedia dikaitkan dengan Cost Steps pendanaan Program dalam upaya antisipasi effektivitas penyusunan anggaran secara global.6. Mengumpulkan data dalam upaya menunjang penyusunan rencana tahunan di Tingkat Kabupaten/Kota.7. Melaksanakan monitoring terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.8. Memfasilitasi pengembangan kegiatan penyuluhan kesehatan dan pengawasan kualitas air.9. Melakukan kajian terhadap perencanaan dan manajemen Program dikaitkan dengan pengadaan.Kualifikasi Bagian Perencanaan:1. Pengalaman dalam program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengetahui program dan mampu berkomunikasi dengan sektor terkait dalam mengembangkan program AMPL.3. Memahami sistem penganggaran Pemerintah, khususnya dalam penyusunan RKA-K/L dan dokumen anggaran lainnya.4. Berpendidikan minimal S1.5. Bisa berbahasa Inggris.Bagian Monitoring dan EvaluasiTugas Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Merumuskan sistem monitoring secara sederhana bagi lingkungan DPMU.2. Menginventarisasikan dan mengkaji laporan-laporan yang dikoordinir oleh DPMU, meliputi usulan dan permasalahan yang penting serta pendekatan inovatif yang dapat disebarluaskan ke daerah lain. Mengembangkan serta 2-18
  27. 27. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS secara periodic memperbaharui ringkasan data inventarisasi diatas Menginformasikan data tersebut kepada staf PMU yang lain dan kepada sektor terkait di Pusat dan Propinsi.3. Mengidenfikasi permasalahan-permasalahan atas dasar hasil laporan dan perjalanan dinas, khususnya laporan staf DPMU.4. Mengakselerasikan laporan-laporan dari masing-masing desa.5. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung kendala yang menyebabkan keterlambatan laporan, khususnya dari daerah.6. Memberikan masukan terhadap perbaikan strategi dan perencanaan pelatihan yang selanjutnya akan digunakan untuk memfasilitasi sektor terkait.7. Mengumpulkan data hasil laporan daerah dan melakukan analisa terhadap semua data hasil pelaksanaan kegiatan di daerah sebagai bahan untuk penyusunan laporan.8. Memonitor kualitas persiapan dan pelaksanaan pelatihan termasuk diantaranya (a) penetapan target dan sasaran lokakarya, (b) pengembangan dan pelaksanaan metodologi pelaksanaan, (c) mengukur jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan, (d) perencanaan petunjuk pemilihan peserta, materi panduan dan sistim logistiknya, (e) petunjuk perencanaan pembiayaan pelatihan dan (f) rencana evaluasi pelatihan.9. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Laporan Manajemen Program sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Project Progress Report/Laporan Pencapaian dan mengirimkan melalui e-mail kepada PPMU dan CPMU.10. Membantu Ketua DPMU untuk memonitor pelaksanaan Petunjuk Pengelolaan Program dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tingkat Masyarakat.11. Memastikan semua pihak yang berkepentingan terhadap semua Petunjuk Pelaksanaan diatas mendapatkan copy yang paling mutakhir.Kualifikasi Bagian Monitoring dan Evaluasi:1. Mempunyai pengalaman dalam melakukan monitoring program.2. Menguasai program komputer, diutamakan yang mengetahui program database dan spread sheet.3. Minimal lulusan S1.4. Dapat berbahasa Inggris.Bagian KeuanganBagian Keuangan bertugas untuk:1. Mengkompilasi dan melakukan sistimatisasi terhadap laporan realisasi penyerapan dana untuk monitoring terhadap disbursment dana pinjaman setiap triwulanan dan laporan tengah tahunan (semi annual).2. Mengkompilasi laporan kontribusi masyarakat.3. Melakukan pengkajian keuangan RKM, mengadakan pemantauan atas pelaksanaannya baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada periode operasi dan pemeliharaannya serta melakukan pengkajian pengelolaan keuangan di tingkat Desa. 2-19
  28. 28. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS 4. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan tentang pelaksanaan peraturan yang berlaku dilingkungan IBRD dan Pemerintah RI. 5. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanan sesuai dengan permintaan Bank Dunia. 6. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu. 7. Memfasilitasi semua pimpinan Program dalam penyusunan laporan keuangan sebagai bahan audit BPKP. 8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP. 9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak. 10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFR sesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untuk Financial Report/Laporan Keuangan. Kualifikasi Bagian Keuangan: 1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negeri khususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun. 2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah. 3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi.2.5 Tingkat Desa2.5.1 Pemerintah Desa/Kelurahan Pemerintah Desa/Kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk: 1. Menyelenggarakan Roadshow(sosialisasi dan pembentukan OMS/Pokmas/LKD, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya. 2. Menjamin terbentuknya OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD melalui forum musyawarah tingkat desa. 3. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa. 4. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 5. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD. (Apabila kontraktual maka aspek ini sepenuhnya menjadi kendali Satker Sementara) 6. Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun. 7. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada TKK dengan diketahui oleh Tim Kecamatan. 8. Menerima prasarana hasil kegiatan dari Bupati/Walikota dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.2.5.2 Tim Kerja Masyarakat (TKM) Sejalan dengan konsep dan pendekatan Program yang menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan pelaksana kegiatan pembangunan disatu desa atau beberapa desa, maka perlu dibentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secara demokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender (gender balance) dalam melaksanakan kegiatan Program. Proses pemilihan serta pembentukan TKM tersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang dikenal 2-20
  29. 29. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS dengan proses MPA/PHAST dilakukan di desa. Dimana TKM tidak boleh menerima upah dari kegiatan yang dilaksanakannya untuk tingkat desa. TKM diperkuat oleh SK Bupati/Walikota.2.6 Bantuan Teknis Konsultan2.6.1 Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC) Konsultan Manajemen Pusat (Central Management Advisory Consultant/CMAC) pengadaannya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perlu diperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratan Program. Konsultan Manajemen Pusat harus menyediakan tenaga ahli yang berkualitas baik internasional maupun tenaga ahli nasional dari bidang ekonomi, kesehatan, teknis, dan manajemen Program yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran PAMSIMAS. Konsultan Manajemen Pusat akan mendukung CPMU dalam implementasi strategi dan kebijakan, penyusunan pedoman, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan keberlanjutan paska Program. Tenaga ahli akan bekerja sama dengan instansi/unit pelaksana Program dalam melaksanakan tugasnya dan bekerja sama dengan tenaga ahli lain pada seluruh tingkatan baik di pusat, propinsi maupun daerah. Konsultan Manajemen Pusat, melalui Team Leader, berkewajiban dalam mengendalikan dan mengawasi kemajuan pekerjaan, keluaran dan outcomes dari setiap tenaga ahli. Dalam pelaksanaaannya CPMU akan memberikan arahan kepada Konsultan Manajemen Pusat melalui team leader, dan diteruskan kepada tenaga ahli sektoral sesuai dengan bidangnya. Secara rinci, tugas Konsultan Manajemen Pusat adalah: 1. Menyiapkan dukungan teknis dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dengan pendekatan dan metodologi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; 2. Membantu CPMU dalam mengadministrasikan dan mengelola penyelenggaraan program dan Program. 3. Membantu CPMU dalam mempersiapkan rencana dan jadual pelaksanaan Program. 4. Membantu CPMU dalam memantau dan menjamin kelancaran pelaksanaan Program. 5. Membantu CPMU dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menyiapkan Kerangka Acuan (Terms of Reference), permintaan Surat Persetujuan Bank Dunia, dan lainnya. 6. Membantu CPMU dalam melaksanakan pengadaan dan melakukan supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS. 7. Membantu CPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari pelaksanaan Program. 2-21
  30. 30. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS 8. Membantu CPMU dalam mempersiapkan dan menyampaikan Project Managemen Report (IFR) setiap triwulan kepada kepada Tim Pengarah dan Bank Dunia. 9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Program. 10. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasuk menyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi. 11. Memberikan bantuan dan dukungan teknis kepada PPMU dan DPMU apabila diperlukan. 12. Membantu CPMU dalam melakukan kegiatan teknis. 13. Membantu CPMU dalam penyusunan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Program. 14. Melaksanakan program pelatihan bagi konsultan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan melalui Pihak III pada tahun pertama pelaksanaan.2.6.2 Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC) Konsultan Manajemen Propinsi (Provincial Management Consultant/PMC) pengadaanya dilaksanakan oleh CPMU. Dalam pengadaannya perlu diperhatikan kesetaraan jender, yang merupakan salah satu persyaratan Program. PMC akan menyediakan tenaga ahli yang berpengalaman dari tenaga ahli manajemen program, tenaga ahli sanitasi dan PERILAKU HIGIENIS , tenaga ahli Air Minum dan Sanitasi, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Konsultan Manajemen Propinsi (PMAC) bertugas untuk memberikan dukungan teknis kepada propinsi dalam hal ini mendukung PPMU dalam implementasi program dan dalam perluasan dan pengarusutamaan pendekatan pemberdayaan masyarakat, konsultan ini berada di salah satu ibu kota propinsi yang menjadi daerah kerjanya. Pendampingan teknis ini akan mendukung pencapaian sasaran dan outcomes PAMSIMAS melalui dukungan teknis dalam manajemen Program, dukungan teknis dan monitoring-evaluasi di tingkat propinsi, dan dukungan teknis dalam pelaksanaan Program dan keberlanjutan paska Program di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan desa. Tenaga ahli tingkat propinsi akan berkedudukan di PPMU yang berada di ibukota propinsi dari masing-masing propinsi. Sementara tenaga ahli tingkat kabupaten/kota akan berkedudukan di DPMU, dimana dalam pelaksanaannya sebagian besar waktu dari tenaga ahli tersebut berada di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Tim fasilitator masyarakat (TFM) akan berkedudukan di desa yang menjadi wilayah penugasannya. Konsultan akan bekerjasama dengan instansi terkait dan tenaga ahli di semua tingkatan baik dari pusat, propinsi, kabupaten sampai tingkat desa. Konsultan Manajemen Propinsi akan berkoordinasi dengan PPMU dan DPMU dalam melaksanakan tugas. Secara rinci tugas PMC adalah: 1. Membantu PPMU dalam mensosialisasikan pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan Program di semua kabupaten/kota dan instansi terkait. 2-22
  31. 31. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS 2. Membantu PPMU dan DPMU dalam mengadministrasikan dan mengelola penyelenggaraan program. 3. Membantu PPMU dan DPMU dalam mempersiapkan rencana (termasuk penguatan kelembagaan) dan jadual pelaksanaan Program 4. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pendampingan teknis dan kegiatan promosi PERILAKU HIGIENIS dan sanitasi. 5. Mengendalikan dan memfasilitasi Tim Fasilitator Masyarakat dalam melaksanakan tugas pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat. 6. Membantu PPMU dan DPMU dalam memantau dan menjamin kelancaran pelaksanaan Program, termasuk pemantauan yang berkelanjutan. 7. Membantu PPMU dan DPMU dalam melaksanakan pengadaan dan melakukan supervisi terhadap tugas Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS. 8. Membantu PPMU dan DPMU dalam menyusun laporan dan auditing dari pelaksanaan Program, termasuk dalam Project Management Report dan menyampaikan kepada CPMU. 9. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang relevan guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Program. 10. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam perluasan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. 11. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program termasuk menyusun mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi.2.6.3 Fasilitator Masyarakat (FM) atau Community Facilitator (CF) Fasilitator masyarakat adalah tenaga pendamping yang telah dilatih sehingga mempunyai keterampilan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memutuskan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola kegiatannya. Setelah dilatih mereka dikontrak untuk pelaksanaan Program PAMSIMAS dibawah supervisi dan bimbingan para konsultan kabupaten sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengadaan fasilitator masyarakat melalui proses “pengadaan” dengan tahap pelatihan dan “pembentukan” karakter. Dalam melaksanakan kegiatannya FM akan bekerja sebagai tim yang terdiri dari 3 orang minimal satu anggota tim adalah perempuan, dengan latar belakang pendidikan: 1. Teknik; 2. Kesehatan Masyarakat / Kesehatan Lingkungan; 3. Pemberdayaan Masyarakat. Setiap Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) akan bertanggung jawab untuk menangani 3-5 desa per tahun tergantung dari kondisi geografis dan penyebaran desa lokasi Program. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan FM akan berkerja sebagai tim untuk menghadapi masalah di tingkat masyarakat yang cukup beragam dan mencakup antara lain masalah teknis, masalah sosial 2-23
  32. 32. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMASbudaya, dan masalah perilaku yang membutuhkan ketrampilan yang berbeda-beda.Pengadaan TFM melalui proses pemilihan calon dari Kabupaten/Kota danPropinsi melalui seleksi yang dilakukan di pusat. Setelah terpilih, kepada TFMtersebut diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabmasing-masing, yang akan diatur dalam manual pengadaan TFM.Selama proses ini berjalan, setiap anggota tim dapat belajar dan menghimpunpengalaman kerja, hingga dikemudian hari dapat menjadi pembina masyarakatyang tangguh. Selesai pelatihan, TFM akan dikontrak oleh perusahaan/firm dandilibatkan dalam pelaksanaan Program dibawah supervisi dan bimbingan parakonsultan tingkat Propinsi Secara operasional TFM bertanggung jawab padaPemerintah Daerah melalui DPMU.Pada saat Program berakhir masa pelaksanaannya,TFM tersebut merupakanasset daerah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan lain,terutama kegiatan pembangunan yang berbasis pada peran serta masyarakat.Sesuai konsep Program, proses tersebut diatas merupakan salah satu kegiatankomponen pemberdayaan masyarakat (capacity building).FM memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Masyarakat(RKM) mendampingi pelaksanaan kegiatan dan tidak boleh berperan sebagaipemasok dan kontraktor.Setiap tim fasilitator yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaiberikut:1. Memfasilitasi dan membantu masyarakat untuk dapat membentuk dan membantu pemilihan anggota TKM secara demokratis dengan mem- perhatikan kesetaraan jender dan kesetaraan kaya miskin.2. Melakukan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat pada periode pembuatan RKM, periode pelaksanaan konstruksi sarana air bersih dan sanitasi, dan periode paska konstruksi, yang diantaranya meliputi: a. Pelaksanaan Rapid Technical Asessment (RPA) bersama dengan masyarakat desa setempat; b. Bantuan dan bimbingan kepada masyarakat dalam menyiapkan RKM dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST; c. Bantuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan air dan sanitasi dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metodologi MPA/PHAST; d. Pelaksanaan survey teknis dan pembuatan DED; e. Upaya pro-aktif dalam menghimpun sumber daya masyarakat agar dapat memenuhi konstribusi yang dipersyaratkan; f. Pelaksanaan pelatihan (on-the job training) dan supervisi dalam pelaksanaan konstruksi dengan pendekatan swakelola masyarakat; g. Pemberian dukungan dan bantuan teknis pada TKM sebagaimana diperlukan; 2-24
  33. 33. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS h. Pelaksanaan pelatihan (on-the-job training) dan supervisi untuk masalah operasional, perawatan dan perbaikan sarana Air Bersih & Sanitasi; i. Pendampingan dan pelatihan TKM dalam mengelola dana bergulir sanitasi; j. Bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan monitoring sendiri pada pelaksanaan Program dan juga paska Program.3. Bertindak sebagai penghubung dan penengah antara TKM dan Konsultan Manajemen Kabupaten.4. Pendampingan dalam pengelolaan dana sehingga kegiatan di lapangan dapat berjalan secara efisien.5. Mengambil inisiatif untuk mendapatkan dan memberikan informasi kepada pelaksana Program sejenis untuk menghindari tumpang tindih dan secara bersama dapat mencari solusi dan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.6. Menerima keluhan dan pertanyaan tentang Program dan membantu meyakinkan adanya keterbukaan dalam manajemen Program di setiap desa binaan.7. Memberdayakan TKM dibidang administrasi & keuangan.8. Melaporkan semua perkembangan kegiatan didesa lokasi Program didaerah binaan setiap bulan kepada PMU Kabupaten.9. Menyusun data disaggregasi jender dari setiap tahapan kegiatan input, proses, output, dan outcomes. Dimungkinkan melakukan tindakan turun tangan untuk memastikan kondisi pelibatan dan peranserta gender dalam setiap kegiatan. 2-25
  34. 34. Pedoman Umum Pelaksanaan PAMSIMAS BAB 3 PERENCANAAN3.1 Umum Bab perencanaan secara umum membahas mengenai kegiatan dalam tahap persiapan yang dirinci menjadi 4 kegiatan, yaitu: 1. Penentuan Lokasi 2. Strategi Perencanaan Program 3. Penyusunan RKM dan Konsolidasi Perencanaan 4. Mekanisme Perencanaan Anggaran Perencanaan perlu dilakukan untuk memperkecil kesalahan dalam pelaksanaan/implementasi program PAMSIMAS, agar mencapai hasil (output) dan dampak (outcome) yang optimal bagi masyarakat penerima manfaat, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Jadi perencanaan merupakan awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan atau berarti program PAMSIMAS dilakukan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan-kegiatan (pelatihan, pendampingan, advokasi dsb).3.2 Tujuan Perencanaan Tujuan Perencanaan adalah mempersiapkan program PAMSIMAS dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan yang ditetapkan pada penentuan kebijakan PAMSIMAS dalam Financing Agreement (FA) dan Project Appraisal Document (PAD)3.3 Lingkup Perencanaan Perencanaan mencakup penentuan propinsi dan kabupaten/kota sasaran, penentuan desa sasaran, kegiatan penyiapan dan pengkondisian masyarakat, pendampingan masyarakat, penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM), dan penyiapan dana yang perlu dialokasikan dalam DIPA.3.3.1 Kegiatan Penentuan Lokasi Pemilihan Propinsi Pemilihan propinsi menggunakan data dari Human Development Report 2004 khususnya untuk Human Development Index dan Human Poverty Index. Propinsi dirangking berdasarkan kedua Index diatas. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan penetapan rangking propinsi berdasarkan data susenas, 2004. Kriteria Pemilihan Propinsi: a. Index Kemiskinan berdasarkan data survei nasional b. Terbatasnya akses terhadap air minum dan sanitasi berdasarkan data survei nasional c. Prevalensi penyakit terkait air dan sanitasi tinggi berdasarkan data survei nasional 3-1

×