Sanitasi40

PEDOMAN PRAKTIS
TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
dalam rangka mendukung
Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
2015

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman ii
KATA PENGANTAR
Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dilaksanakan secara bertahap. Setelah
kabupaten/kota selesai menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Memorandum Program
Sanitasi (MPS) atau melaksanakan Pemutakhiran SSK maka perlu segera ditindaklanjuti dengan tahapan
implementasi.
Melalui tahap implementasi ini diharapkan segala program dan kegiatan pembangunan sanitasi
permukiman yang telah direncanakan dan dinilai layak (feasible) dapat segera terealisasikan, dan selanjutnya
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dokumen SSK dan MPS yang telah disusun dan disahkan (legalisasi) oleh
para pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan acuan utama dan terpenting dalam tahapan
implementasi ini.
Tahap implementasi/Pelaksanaan terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu Persiapan Pelaksanaan,
Pelaksanaan Pembangunan atau Konstruksi, dan Operasional dan Pemeliharaan. Kegiatan Persiapan
Pelaksanaan utamanya adalah mempersiapkan perencanaan teknis (SID), pengadaan lahan (LA), penyiapan
masyarakat dan kelembagaan paska-konstruksi. Tahap Pelaksanaan Pembangunan adalah pelaksanaan
pembangunan fisik maupun non-fisik, baik yang dilaksanakan berbasis lembaga maupun masyarakat. Tahap
selanjutnya adalah operasionalisasi dan pemeliharaan.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman umum
bagi Anggota Pokja Sanitasi Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para perencana dan pelaksana pembangunan
sanitasi permukiman di daerah. Diharapkan dengan adanya Pedoman Praktis ini pelaksanaan pembangunan
dapat berjalan dengan lancar, efektif, transparan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, dan dapat segera
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Jakarta, Juni 2015
Joy Irmanputhra
Urban Sanitation Management Spc.

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Istilah
Daftar Singkatan
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BUKU 1: Pedoman Umum
A. PENDAHULUAN
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Tantangan, Permasalahan dan Target Pembangunan Sanitasi
1.1.2. Program PPSP
1.1.3. Dasar Hukum
1.2. Peran Pokja Sanitasi dalam Tahap Implementasi/Pelaksanaan
1.3. Pedoman Praktis
1.3.1. Tujuan dan Sasaran
1.3.2. Ruang Lingkup
1.3.3. Pengguna
1.4. Proses dan Jadual Implementasi
1.4.1. Proses
1.4.2. Jadual Pokja
1.5. Sistematika Pedoman Praktis
2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan
2.1. Tahap Implementasi
2.1.1. Konsep Dasar
2.1.2. Proses dari Perencanaan ke Implementasi
2.1.3. Proses dalam Tahap Implementasi
2.2. Jadual Kegiatan
2.2.1. Rencana Kerja TIga Tahunan
2.2.2. Rencana Kerja Satu Tahunan
2.2.3. Referensi
2.3. Tahapan Implementasi
2.4. Rencana Jadual Implementasi
B. TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN
1. Proses 1 : Konsolidasi Tim
2. Proses 2 : Penyusunan Rencana Kerja
3. Proses 3 : Implementasi
4. Proses 4 : Monev dan Pelaporan
5. Proses 5 : Finalisasi
C. OUTLINE DAN FORMAT LAPORAN

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman iv
BUKU 2 : Pedoman Teknis
1. Pengelolaan Air Limbah
a. Perencanaan Umum
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T)
c. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S)
2. Perencanaan Persampahan
a. Perencanaan Konstruksi (SID)
b. Pelaksanaan Konstruksi (C)
c. Operasi dan Pemeliharaan (OM)
3. Perencanaan Drainase
a. Perencanaan Konstruksi (SID)
b. Pelaksanaan Konstruksi (C)
c. Operasi dan Pemeliharaan (OM)
d. Monitoring dan Evaluasi (Monev)
4. Sanitasi Berbasis Masyarakat
a. Pelaksanaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)
b. Pelaksanaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman v
DAFTAR ISTILAH
Penyusunan Program dan Anggaran
1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
3. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan
dalam satu program.
5. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode I (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen
perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementrian
Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis
Kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang
diperlukan untuk melaksanakannya.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah
provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Kementrian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renstra-KL, adalah dokumen
perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Program PPSP
1. Buku Putih Sanitasi (BPS) adalah data dan informasi mengenai kondisi dan permasalahan pembangunan
sanitasi permukiman yang mencakup air limbah, persampahan, drainase, kesehatan masyarakat, dan area
beresiko sanitasi.
2. Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah strategi, kebijakan dan arah pembangunan sanitasi
permukiman yang mencakup air limbah, persampahan, dan drainase untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,
dan indikasi program pembangunan sanitasi.
3. Memorandum Program Sanitasi (MPS) adalah program prioritas pembangunan sanitasi permukiman yang
mencakup air limbah, persampahan, dan drainase untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, rencana kegiatan
dan anggaran pembangunan sanitasi tahunan, dan kesiapan pelaksanaan pembangunan (readiness
criteria).
4. Pemutakhiran SSK adalah proses yang dilakukan untuk antara lain memperbaharui SSK yang telah
melampaui masa berlaku dan meningkatkan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya dengan
mempertimbangkan pencapaian target Universal Access di tahun 2019. Pada proses ini, pembuatan
dokumen BPS, SSK dan MPS dipersingkat dan dipadatkan dengan hanya menghasilkan satu dokumen,
yaitu dokumen SSK dengan waktu pelaksanaan pembuatan selama satu tahun.
5. Implementasi adalah tahapan pelaksanaan pembangunan, fisik dan non-fisik, sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam SSK dan MPS.

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman vi
6. Rencana Program Investasi Jangka menengah (RPIJM)
1
adalah dokumen perencanaan bidang Cipta Karya
yang berisikan rencana program-program pemerintah kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun, termasuk
rencana investasi dan pembiayaan tahunannya, baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. RPIJM menjadi dasar pengalokasian anggaran di Direktorat Jenderal
Cipta Karya (Kemen PU)
SIDLACOM
1. SID (Survey, Investigation & Design) adalah Perencanaan Konstruksi, dalam hal ini mencakup penyusunan
Master Plan, Studi Kelayakan, Perencanaan Teknis Terinci (DED), Studi AMDAL, Studi LARAP, dll.
2. LA (Land Acquisition) adalah Pengadaan Lahan untuk kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
sanitasi.
3. C (Construction) adalah Pelaksanaan Konstruksi, dalam hal ini mencakup pembangunan fisik prasarana
dan sarana sanitasi. Juga pelaksanaan kegiatan non-fisik pendukung, seperti sosialisasi dan pemicuan
masyarakat, penyiapan kelembagaan, penyiapan peraturan, dll.
4. OM (Operation & Maintenance) adalah kegiatan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
dan sarana sanitasi yang telah dibangun.
1
RPIIJM atau RPI2JM adalah Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman vii
DAFTAR SINGKATAN (ACRONYM)
3R : Reuse, Reduce, dan Recycle
AMPL : Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BPS : Buku Putih Sanitasi
DJ Bangda : Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kemendagri
DJCK : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemen PUPR
EHRA : Environmental Health Risk Assessment
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPLT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
K/L : Kementerian/Lembaga
Kemen LH : Kementerian Lingkungan Hidup
Kemendagri : Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes : Kementrian Kesehatan
Kemen PUPR : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
MPS : Memorandum Program Sanitasi
Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pemda : Pemerintah Daerah
Pokja : Kelompok Kerja
PPSP : Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Renja : Rencana Kerja
Renstra : Rencana Strategis
RKA : Rencana Kerja dan Anggaran
RKP : Rencana Kerja Pemerintah
RPIIJM : Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
RPIJM : Rencana Program Investasi Jangka Menengah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SIDLACOM : Survey, Investigation, Land Acquisition, Construction, Operation & Maintenance
SSK : Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
TPA : Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pelaksanaan Halaman 8
Bagian A
PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
1.1.1 TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN TARGET PEMBANGUNAN SANITASI
Memasuki RPJMN 2015-2019, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan sanitasi
permukiman yang harus dihadapi, di antaranya:
 Masih terdapatnya kesenjangan (gap) yang cukup besar untuk memenuhi target universal access
di tahun 2019 (rata-rata gap 42%)
 Pembangunan sanitasi masih belum menjadi prioritas pemerintah daerah
 Masih minimnya kesiapan daerah dalam implementasi pembangunan sanitasi (baik dalam hal
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan maupun aspek
kelembagaan, peraturan, dan pengembangan partisipasi swasta)
 Pelaksanaan pembangunan sanitasi masih mengandalkan dana APBN
Permasalahan dan tantangan di sektor Air Limbah:
 Cakupan layanan air limbah di Indonesia masih rendah (57,91% pada tahun 2013)
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
 Perlunya peningkatan kesadaran Pemerintah Daerah akan pentingnya pengelolaan air limbah
 Kab/Kota belum memiliki strategi penanganan air limbah di daerah yang memadai
 Belum ada institusi pengelola air limbah di Kab/Kota
Permasalahan dan tantangan di sektor Persampahan:
 Cakupan pelayanan sampah baru mencapai angka 57,09% pada tahun 2012
 Produksi sampah bertambah secara signifikan sekitar 2-4% per tahun, tanpa diikuti dengan
peningkatan infrastruktur persampahan
 Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dan DPRD untuk pengelolaan persampahan
 Belum siapnya / tidak adanya institusi pengelolaan persampahan di Kab/Kota
 Kab/Kota belum memiliki strategi penanganan persampahan yang memadai
Permasalahan dan tantangan di sektor Drainase Perkotaan:
 Cakupan pelayanan drainase perkotaan baru mencapai 55,9% pada tahun 2012
 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih banyak
masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase, penutupan saluran drainase menjadi
tempat usaha, dll.
 Rendahnya alokasi anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan
 Pemerintah daerah belum memiliki strategi penanganan drainase di daerah
 Pembangunan saluran drainase belum mengacu
kepada keterpaduan sistem
 Belum ada institusi pengelola drainase di Kab/Kota
Masih rendahnya capaian pembangunan sanitasi
permukiman sampai dengan tahun 2013/2014 tentunya
akan menjadi tugas yang sangat berat di tahun 2015 –
2019. Pada tahun 2019 diharapkan pembangunan sanitasi
sudah mencapai universal access sebesar 100%.

Dengan demikian untuk mencapai target tersebut di atas diperlukan upaya implementasi/
pelaksanaan kegiatan yang terencana, sistematis, terukur dan efektif. Oleh sebab itu tahap
Implementasi/Pelaksanaan perlu mendapat perhatian dan pendanaan yang memadai agar segala
yang telah direncanakan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Memorandum Program sanitasi (MPS)
maupun dokumen Pemutakhiran SSK dapat terlaksana sesuai rencana.
1.1.2 PROGRAM PPSP
Tahap Implementasi adalah tahap ke-5 (lima)
dari tahapan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Tahap ini dilaksanakan setelah
Kabupaten/Kota menyelesaikan Buku Putih
Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK) dan Memorandum
Program Sanitasi (MPS) atau telah
menyelesaikan proses pemutakhiran SSK.
Dokumen-dokumen tersebut diharapkan
dapat memberikan landasan yang kuat bagi
pelaksanaan pembangunan sanitasi yang efektif, terpadu dan komprehensif, jangka panjang,
memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, dan berkelanjutan.
Tahap Implementasi dalam Program PPSP dijamin dapat terselenggara dengan tepat, cepat, efektif
dan berkesinambungan karena telah didukung oleh:
 Data dan fakta lapangan yang aktual dan terpercaya sebagaimana yang disajikan dalam dokumen
EHRA dan BPS
 Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang jelas, termasuk visi jangka panjang, target dan
sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagaimana yang disajikan dalam
dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
 Program dan Anggaran yang diusulkan telah dikaji dari berbagai aspek (teknis, keuangan,
kelembagaan, lingkungan, sosial-ekonomi, dll) dan telah memperoleh kesepakatan dan komitmen
bersama dari para stakeholder sanitasi.
 Penelahaan Kesiapan Pelaksanaan (sesuai readiness criteria) secara teliti dan komprehensif,
khususnya aspek pengadaan lahan, kesiapan dokumen perencanaan, kesiapan masyarakat,
kesiapan kelembagaan paska-konstruksi, dll.
Dengan dukungan dokumen yang komprehensif dan berkualitas tersebut diharapkan tahapan
implementasi dapat berlangsung dengan lancar, cepat, efektif, tanpa hambatan, dan tepat sasaran.
1.1.3 DASAR HUKUM
Dasar hukum terkait Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pedoman
bagi tahap implementasi adalah:
1. Peraturan Presiden No. 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum dan Sanitasi
a. Bab VI, Pasal 10 :
a. Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan sesuai dengan rencana
pembangunan yang mengacu pada RISPAM dan SSK
b. Implementasi penyediaan air minum dan sanitasi meliputi : pembangunan infrastruktur
baru dan/atau rehabilitasi
b. Bab VI, Pasal 11 :
a. Implementasi penyediaan air minum dapat dilakukan oleh: setiap orang atau kelompok
masyarakat; pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
badan usaha.
b. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan
usaha harus diikuti dengan pembentukan unit pengelola untuk mengoperasikan dan
memelihara infrastruktur air minum dan sanitasi yang dibangun.

2. SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah.
Dalam tahap ini Pokja Sanitasi Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan fungsinya dalam pelaksanaan
pembangunan fisik dan non-fisik Provinsi
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengelolaan
Air Limbah, Persampahan, dan Drainase.
4. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Pelaksanaan STBM, PHBS dll.
Beberapa Peraturan Perundangan lainnya yang menjadi referensi bagi Pelaksanaan Pembangunan
Prasarana dan Sarana Sanitasi Permukiman di daerah antara lain:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
12. Peraturan Presiden 54/2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahan-
perubahannya (terakhir diubah tahun 2014).
13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Persampahan
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Drainase Perkotaan
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Air Limbah Permukiman
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Sistem Pengendalian Manajemen PU (SIDLACOM)
19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di Daerah
1.2 PERAN POKJA SANITASI DALAM TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN
Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan Provinsi, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal
semua program dan kegiatan yang telah disusun di dalam dokumen SSK dan MPS agar dapat
terlaksana dengan baik dan sesuai jadual.
Tugas dan tanggung jawab anggota Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan Provinsi telah diamanatkan
dalam SE Mendagri 660/4919/SJ tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, yang secara umum berupa pemberian masukan dan
saran kepada Kepala Daerah, SKPD dan Instansi terkait dengan tentang:
 Persiapan pelaksanaan
 Pelaksanaan pembangunan
 Pengoperasian dan pemeliharaan
 Koordinasi, sinkronisasi dan monev
Lebih lanjut diuraikan mengenai tugas dan fungsi Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam
mengawal tahap implementasi sebagai berikut
a) Bagi Pokja Provinsi, dapat:
i) Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan
pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dan kab/kota dan/atau antar kab/kota dalam
provinsi, baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan

non-fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study, dan
Detail Engineering Design.
ii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
sanitasi permukiman oleh SKPD provinsi, kabupaten/kota, maupun kementrian/lembaga
terkait.
iii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang
perlu diambil oleh SKPD provinsi, kab/kota maupun kementrian/lembaga terkait apabila
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman, baik fisik dan
non-fisik.
b) Bagi Pokja Kabupaten atau Kota, dapat:
i) Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan,
pembangunan sanitasi baik mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana
pembangunan fisik dan non-fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan,
feasibility study dan Detail Engineering Design.
ii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sanitasi
permukiman oleh SKPD terkait.
iii) Memberikan saran dan masukan dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang
perlu diambil oleh SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
pembangunan sanitasi permukiman, baik fisik dan non-fisik.
1.3 PEDOMAN PRAKTIS
1.3.1 TUJUAN DAN SASARAN
Pedoman Praktis ini disusun untuk dapat dijadikan pegangan bagi Pokja Sanitasi di Kab/Kota dan
Provinsi dalam rangka pelaksanaan Tahap 5 PPSP: Tahap Implementasi/Pelaksanaan. Pedoman ini
dalam rangka membantu Pokja dalam merealisasikan rencana-rencana dalam SSK/MPS menjadi
kenyataan (terbangun) di lapangan dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Selain itu, Pedoman ini juga menjadi pedoman dan referensi bagi fasilitator dalam memfasilitasi Pokja
dalam rangka implementasi/pelaksanaan program dan kegiatan di daerah agar pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.
Sasaran Pedoman Praktis ini adalah:
 Sebagai pedoman bagi anggota Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengawal Tahap
Implementasi/Pelaksanaan.
 Sebagai pedoman tambahan bagi pejabat/staf SKPD dalam rangka berkoordinasi dan
bekerjasama dengan Tim Pokja
 Sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas implementasi yang baik (jadual penyelesaian
tepat waktu, hemat biaya, partisipatif, output yang berkualitas, dan dapat langsung
dimanfaatkan).
1.3.2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pedoman adalah:
 Tahap Implementasi/Pelaksanaan, yang dimulai dari tersedianya Anggaran. Hal ini mencakup
seluruh tahapan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi permukiman, mulai perencanaan
konstruksi (SID, Survey, Investigation, Design), pengadaan lahan (LA, Land Acquisition),
pelaksanaan konstruksi (Construction) dan paska konstruksi (OM, Operation & Maintenance),
termasuk aspek kelembagaan, administrasi, pembiayaan, peraturan, sosialisasi dan pemicuan,
pengembangan peranserta swasta dan masyarakat (SIDLACOM++)
 Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan umpan-balik (feed back) secara reguler di setiap tahapan.

1.3.3 PENGGUNA
Pedoman ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi:
 Kelompok Kerja Sanitasi/SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota
 Kelompok Kerja Sanitasi/SKPD terkait di tingkat Provinsi
 Para pelaksana pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (perencana konstruksi, pelaksana
konstruksi, penyedia barang dan jasa, pelaksana O&M, dll)
 Fasilitator sanitasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi
 Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pembangunan sanitasi
1.4 PROSES DAN JADUAL
1.4.1 PROSES
Secara umum Tahap Implementasi/Pelaksanaan untuk siklus satu tahun anggaran, terdiri atas 5
proses utama, yaitu:
1. Konsolidasi Tim
2. Penyusunan Rencana Kerja
3. Implementasi/Pelaksanaan, yang mencakup kegiatan Persiapan Pelaksanaan (SIDLA, sosial dan
kelembagaan), Pelaksanaan Pembangunan (C), Operasi dan Pemeliharaan (OM).
4. Monitoring, evaluasi, pelaporan & tindakan korektif
5. Finalisasi dan diseminasi hasil-hasil yang telah dicapai.
Gambar 1.1
Proses Implementasi, Siklus Satu Tahun
1.4.2 JADUAL POKJA
Rencana jadual kegiatan Pokja Provinsi dan Kabupaten/Kota selama mengawal Tahap Implementasi
adalah selama satu tahun anggaran atau selama 12 bulan (Januari - Desember). Jadual ini akan terus
berulang setiap tahun anggaran. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2
Jadual Kerja Pokja
1.5 SISTEMATIKA PEDOMAN PRAKTIS
Pedoman Praktis ini terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu:
Buku 1, menjelaskan mengenai:
 Bagian A : Pendahuluan
 Bagian B : Tahap Implementasi/Pelaksanaan
 Bagian C : Outline dan Format Laporan Implementasi
Buku 2, menjelaskan mengenai aspek teknis perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan
operasionalisasi dan pemeliharaan dari infrastruktur sanitasi permukiman:
 Pengelolaan Air Limbah
 Pengelolaan Persampahan
 Drainase Perkotaan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
1 Konsolidasi Tim
2 Rencana Kerja
3 Implementasi
4 Monev X X X X X X X X X X X X
5 Finalisasi
Jadual Pelaksanaan
No. Kegiatan

2 TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN
2.1 TAHAP IMPLEMENTASI
2.1.1 KONSEP DASAR
Keberhasilan Tahap Implementasi sangat tergantung dari hasil kegiatan pada tahap-tahap
sebelumnya, seperti : perencanaan, pemrograman dan penganggaran. Selanjutnya hasil-hasil
implementasi pada tahun berjalan juga dapat menjadi masukan atau umpan-balik bagi
penyempurnaan perencanaan dan pemrograman untuk tahun berikutnya. Untuk jelasnya hal ini
dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1
Konsep Dasar “Planning to Implementation”
2.1.2 PROSES DARI PERENCANAAN KE IMPLEMENTASI
Tahapan Implementasi/Pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dengan tahapan sebelumnya, baik yang
terkait langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini
adalah tersusunnya dokumen perencanaan (Buku Putih, Strategi Sanitasi, dan Memorandum
Program), serta tersedianya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan (pembangunan fisik dan non-fisik), secara umum mengikuti
tahapan SIDLACOM (perencanaan konstruksi, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi
dan pemeliharaan), termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi dan penyiapan masyarakat,
penguatan kelembagaan dan SDM sanitasi, dll. Hasil dari tahapan ini adalah terbangunnya
prasarana dan sarana sanitasi (MCK+, IPAL Komunal, TPA, TPST, saluran drainase).
Hubungan dan keterkaitan antar masing-masing tahapan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Tahap Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran
 Perencanaan, yaitu proses penyusunan rencana strategik, utamanya Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK), Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Rencana Program
Investasi Jangka Menengah (RPIJM, tahun berjalan).
 Pemrograman, yaitu proses penyusunan dan pembahasan program dan kegiatan tahunan
secara komprehensif dan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Forum-forum pembahasan ini dikenal dengan nama
Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum SKPD di daerah, dan
Forum Konsultasi Regional (contoh di Kementrian PU).

 Penganggaran, yaitu proses pembahasan dan persetujuan anggaran, baik untuk anggaran di
daerah (APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi) maupun anggaran Kementrian/Lembaga
(APBN dan PHLN). Hasilnya adalah persetujuan penganggaran darai DPRD/DPR terhadap
program dan kegiatan yang diusulkan.
2. Tahap Implementasi/Pelaksanaan
 Persiapan Pelaksanaan. Proses ini bertujuan untuk “menyiapkan daerah” atau kriteria
kesiapan (readiness criteria) sebelum pelaksanaan pembangunan fisik maupun non-fisik. Hal
ini meliputi penyusunan Studi dan Disain (Master Plan, Studi Kelayakan, DED, Amdal),
pengadaan lahan, sosialisasi dan penyiapan masyarakat, dan penyiapan kelembagaan
pengelola paska-konstruksi.
 Pelaksanaan Pembangunan. Proses ini berisikan kegiatan pembangunan fisik (konstruksi)
prasarana dan sarana sanitasi, misalnya pembangunan IPAL Komunal, Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT), TPS-3R, TPA Controlled Landfill, dll.
 Pengoperasian dan Pemeliharaan (OM). Proses ini berisikan kegiatan operasional,
pemeliharaan, peningkatan kapasitas, perluasan layanan, rehabilitasi, perbaikan dll dari
seluruh prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun atau dibeli (diadakan).
 Monitoring, Evaluasi, dan Tindakan Korektif. Proses ini untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan rencana, dan bila terjadi penyimpangan dapat
segera dilakukan tindakan korektif.
Gambar 2.2
Siklus Perencanaan, Penganggaran dan Implementasi
2.1.3 PROSES DALAM TAHAP IMPLEMENTASI
Tahap Implementasi/Pelaksanaan terdiri atas beberapa tahapan proses, yaitu (lihat Tabel 2.1):
1. Konsolidasi Tim
2. Penyusunan Rencana Kerja Sanitasi tahunan
3. Implementasi/Pelaksanaan, yang terdiri dari
 Persiapan Pelaksanaan,
 Pelaksanaan Pembangunan
 Operasi dan Pemeliharaan
4. Monev dan Tindakan Korektif
5. Finalisasi

Tabel 2.1
Proses Implementasi/Pelaksanaan, Siklus Satu Tahunan
No. Proses Langkah-langkah Jadwal Tentatif
1 Konsolidasi Tim 1. Persiapan Tim
2. Pelatihan & Coaching
3. Penyamaan Persepsi
Januari
2 Penyusunan Rencana Kerja
Sanitasi
1. Mengkaji Dokumen
2. Inventarisasi Data Kegiatan/Paket
Pekerjaan dari masing-masing SKPD
3. Konsultasi dan Koordinasi Kesiapan
Pelaksanaan
4. Penyusunan Rencana Kerja Sanitasi
Tahunan
5. Mengawal Proses Pengadaan
Barang/Jasa
Februari
3 Implementasi/Pelaksanaan 1. Persiapan Pelaksanaan (penyusunan
2. Pelaksanaan Pembangunan
3. Pengoperasian dan Pemeliharaan
4. Koordinasi dan sinkronisasi
5. Serah-terima Aset
Maret s/d
November
(tergantung jenis
paket pekerjaan)
4 Monev dan Tindakan
Korektif
1. Monitoring dan evalasi secara reguler
2. Penyusunan Laporan Triwulanan
3. Pemberian saran dan rekomendasi
untuk tindakan korektif
4. Pemberian input bagi perencanaan
program/kegiatan tahun berikutnya
Sepanjang tahun
5. Finalisasi 1. Pemeriksaan Status Terakhir
2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan
3. Seminar dan Diseminasi Laporan
Pelaksanaan
Desember
2.2 JADUAL KEGIATAN
2.2.1 RENCANA KERJA TIGA TAHUNAN
Tahap Implementasi/Pelaksanaan direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun T (atau n+2
2
), dimana
sebelumnya diperlukan persiapan implementasi selama hampir 2 (dua) tahun, yaitu untuk:
Tahap Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran:
1. Perencanaan, yaitu penyusunan Dokumen Perencanaan (SSK/MPS) yang dimulai pada awal tahun
T-2. Penyusunan draft SSK/MPS diharapkan dapat diselesaikan pada selambat-lambatnya akhir
Juni T-2. Hal ini agar program/kegiatan dapat diikutsertakan pada pembahasan Program dan
Anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun T.
2. Pemrograman, yaitu penyusunan Program yang direncanakan dilaksanakan pada periode Juli T-2
sampai dengan Juni T-1 (APBN Kementrian/Lembaga). Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai
melalui APBD mengikuti jadual Musrenbang mulai dari tingkatan Desa.Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota dan Provinsi (Januari – Juni T-1).
2
Tahun T digunakan oleh Ditjen Cipta Karya untuk menandakan dimulainya pelaksanaan pembangunan.
Sedangkan tahun n digunakan oleh Program PPSP yang menandakan dimulainya penyusunan SSK.

3. Penganggaran, yaitu penyusunan Anggaran yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juli –
Desember T-1 (APBN Kementrian/Lembaga). Sedangkan untuk kegiatan yang dibiayai melalui
APBD mengikuti jadual penganggaran yang telah ditentukan oleh Permendagri 13/2006 (Juni –
Desember T-1).
Tahap Implementasi/Pelaksanaan:
4. Implementasi atau Pelaksanaan dimulai pada tahun T atau n+2. Kegiatan utamanya adalah
perencanaan konstruksi, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan),
termasuk kegiatan penyiapan masyarakat, penyiapan dan penguatan kelembagaan paska-
konstruksi, serta penyiapan dan penegakan peraturan.
5. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk memantau seluruh proses implementasi (butir 9) baik
melalui pengamatan langsung di lapangan, rapat-rapat dan laporan/dokumentasi. Pemantauan
dilakukan sepanjang tahun, dan hasilnya akan menjadi masukan atau umpan-balik bagi
Perencanaan (Renja Sanitasi) tahun berikutnya.
Rencana Jadual Kegiatan tersebut merupakan pendekatan normatif, sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Ada kalanya suatu Program/Kegiatan (Proyek) tertentu dapat melakukan
percepatan (Fast Track Process), khususnya untuk kegiatan yang sederhana atau berbasis masyarakat
(community-based).
Rencana jadual implementasi secara tentatif ini dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4, sedangkan untuk
rencana kerja berkesinambungan (rolling plan) dapat dilihat pada Tabel 2.5.
Tabel 2.3
Rencana Kerja 3 Tahunan (From Planning to Implementation)
3
3
Tabel ini merupakan Batch 1, yaitu Proses Penyusunan atau Pemutakhiran SSK/MPS yang dilaksanakan pada pada tahun
pertama (T-2 atau n), dan dibutuhkan waktu untuk proses pemrograman dan penganggaran selama satu tahun (T-1 atau
n+1), dan pelaksanaan baru dapat dilaksanakan pada tahun ke berikutnya (T atau n+2) .
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Proses Perencanaan & Penganggaran
1 Perencanaan (SSK, MPS, dll)
2 Penyusunan Program
- Pusat (Kementrian/Lembaga
- Daerah (Kab/Kota dan Provinsi)
3 Penyusunan Anggaran
- APBD (Kab/Kota dan Provinsi)
- APBN (Kementrian/Lembaga)
Proses Implementasi (SIDLACOM)
1 Persiapan dan Pra Kontrak
2 Penandatanganan Kontrak
3 Pelaksanaan Kontrak/Pekerjaan
4 Serah Terima dan Finalisasi
5 Pemantauan, Evaluasi, dan Umpan-Balik *** *** *** ***
No. Kegiatan
Tahun T
(Tahun n) Tahun n+1 Tahun n+2
Tahun T-2 Tahun T-1

Tabel 2.4
Rencana Kerja Berkesinambungan (Rolling Plan)
4
4
Tabel ini menggambarkan konsep implementasi SSK/MPS selama 5 tahun, dikaitkan dengan proses pemrograman dan
penganggaran, serta umpan-balik (feed back) dari proses monitoring & evaluasi. Umpan-balik ini merupakan masukan bagi
penyempurnaan pemrograman dan anggaran pada tahun berikutnya.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Kegiatan Batch-1
Perencanaan (SSK/MPS)
Pemrograman
- Pusat (Kementrian/Lembaga)
- Daerah (Pemda K/K dan Prov)
Penganggaran (APBD dan APBN)
Implementasi (SIDLACOM++)
Monitoring, Evaluasi, Feed Back xx xx xx
Kegiatan Batch-2
Review & Update Perencanaan
Pemrograman
Monitoring, Evaluasi, Feed Back xx xx
Kegiatan Batch-3
Pemrograman
Kegiatan Batch-4
Pemrograman
Kegiatan Batch-5 & Updating SSK
Updating Perencanaan (SSK/MPS)
Pemrograman
(n+1)
Tahun T+5
Kegiatan Utama
Tahun T+4
(n+5 atau n)
Tahun T-2 Tahun T-1 Tahun -T Tahun T+1 Tahun T+2
(n) (n+1) (n+2) (n+3) (n+4)

Tabel 2.5
Simulasi Penyusunan Jadual Program dan Kegiatan
(Contoh : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah –Terpusat (SPAL-T)
No. Batch Program/Kegiatan
Tahun
Pelaksanaan
Instansi
Pelaksana
Ket
Kegiatan Fisik:
1 1 Penyusunan Master Plan, FS, DED Tahun T Pusat, Pemda SID
2 2 Pengadaan Lahan Tahun T atau T+1 Pemda LA
3 3 Konstruksi 1 (IPAL dan Jar. Primer) Tahun T+2 Pusat, Pemda C
4 4 Konstruksi 2 (Jar. Sekunder, SR) Tahun T+3 Pemda C
5 5 Operasi dan Pemeliharaan Tahun T+4 dst Pemda OM
Kegiatan Non-Fisik:
6 1 Sosialisasi, Pemicuan Tahun T Pemda
7 2 Penyiapan Kelembagaan Tahun T dan T+1 Pemda
8 3 Penyiapan Peraturan Tahun T dan T+1 Pemda
9 4 Penyiapan Biaya OM Tahun T+4 dst Pemda
10 1-5 Monev, Supervisi, Pengawasan Setiap tahun Pemda
2.2.2 RENCANA KERJA SATU TAHUNAN
Jadual Tahap Implementasi adalah sepanjang tahun (12 bulan, Januari - Desember), dan akan terus
berulang setiap tahun. Jadual ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Tabel 2.6
Jadual Kerja Pokja
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
1 Konsolidasi Tim
2 Rencana Kerja
3 Implementasi
4 Monev X X X X X X X X X X X X
5 Finalisasi
Jadual Pelaksanaan
No. Kegiatan

Bagian B
TAHAP IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN

PROSES 1 KONSOLIDASI TIM
Referensi:
 Peraturan Presiden tentang
Air Minum dan Sanitasi
 SE Mendagri tentang PPSP
 Pedoman PPSP
Pelaksana:
 Pokja Kab/Kota (Koord)
 Pokja Provinsi (Support)
 PMU & PIU (Support)
Pelaksanaan:
Januari (1 bulan)
Deskripsi Konsolidasi Tim Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota sangat dibutuhkan agar
Tahap Implementasi/Pelaksanaan dapat terselenggara dengan baik,
efisien dan efektif, dan tepat waktu. Konsolidasi ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja tim, dan pada akhirnya akan diperoleh hasil
pembangunan (output) fisik maupun non-fisik yang berkualitas, tepat
waktu, tepat biaya, dan dapat segera dimanfaatkan.
Kegiatan pelatihan dan coaching dibutuhkan untuk meningkatkan
kemampuan staf Pokja, baik aspek teknis sanitasi maupun manajemen
proyek. Pelaksanaan pelatihan dan kick off meeting di tahap awal ini
untuk mempersiapkan Tim Pokja agar dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik dan efektif.
Tujuan Konsolidasi tim ini bertujuan untuk:
 Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar masing-
masing anggota Pokja, baik kab/kota maupun provinsi.
 Meningkatkan kinerja dan produktivitas Tim Pokja agar hasil
pembangunan sanitasi (output) lebih berkualitas, tepat waktu, tepat
biaya, dan dapat segera dimanfaatkan.
Sasaran Sasaran yang harus dicapai:
1. Kesiapan Tim Pokja, baik aspek legal, organisasi dan personalia,
pembiayaan operasional, ketersediaan ruang kerja, dll.
2. Profesionalisme Tim, masing-masing anggota tim sudah cukup
terlatih dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif.
3. Adanya kesamaan persepsi dan komitmen untuk mensukseskan
Tahap Implementasi/Pelaksanaan.
Langkah-langkah Langkah-langkah yang akan ditempuh:
1.1 Persiapan Tim
1.2 Penyamaan Persepsi
1.3 Pelatihan & Coaching

LANGKAH 1.1 PERSIAPAN TIM
Referensi:
 Peraturan Presiden tentang
Air Minum dan Sanitasi
 Pedoman PPSP
Pelaksana:
Pelaksanaan:
Januari (1-2 minggu)
Deskripsi Persiapan Tim Pokja Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota, merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum
dimulainya Tahap Implementasi/Kegiatan.
Tujuan Mempersiapan Tim Pokja agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
dengan baik dalam rangka mendukung Tahap Implementasi/Pelaksanaan
Sasaran Hal-hal yang harus dicapai:
 Ketersediaan SK Pokja yang sesuai ketentuan
 Ketersediaan personalia Pokja yang sesuai kebutuhan
 Ketersediaan ruangan, sarana dan prasarana kerja
 Ketersediaan anggaran operasional Pokja yang memadai
 Terdokumentasinya data/dokumen dengan baik
Langkah-langkah Beberapa langkah yang harus dilakukan
1. Penyediaan SK Pokja Sanitasi (atau sejenisnya)
2. Penyediaan personalia Pokja Sanitasi
3. Penyediaan ruang kerja dan sarana yang memadai
4. Penyediaan anggaran/dana operasional Pokja Sanitasi
5. Mendokumentasikan data dan dokumen Sanitasi
Kegiatan yang Harus Dilakukan:
Tersedianya SK Pokja Sanitasi:
1. Periksa ketersediaan dan masa berlaku SK Pokja Sanitasi:
a. Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dikukuhkan melalui SK Bupati/Walikota
b. Pokja Sanitasi Provinsi dikukuhkan melalui SK Gubernur
2. Periksa kembali Susunan Organisasi Pokja serta Tugas dan Fungsi masing-masing SKPD selaku anggota
Pokja Sanitasi telah sesuai dengan Peraturan/Ketentuan yang berlaku (SE Mendagri tentang Pelaksanaan
Program PPSP di Daerah).
3. Bila SK Pokja Sanitasi sudah habis masa berlakunya (expired) dan/atau belum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, maka harus segera diperbaharui.
Tersedianya Personalia Pokja Sanitasi
1. Periksa ketersediaan Personalia Pokja Sanitasi sebagaimana yang telah dikukuhkan dalam SK
Bupati/Walikota (untuk Pokja Kab/Kota) dan Gubernur (untuk Pokja Provinsi).

2. Uraikan tugas, fungsi dan kontribusi dari masing-masing SKPD selaku anggota Pokja, khususnya pada
tahap implementasi/pelaksanaan.
Tersedianya Ruang Kerja dan Sarana Kerja
1. Periksa ketersediaan ruang kerja untuk Sekretariat Pokja, termasuk ruang rapat (atau dapat menggunakan
ruang rapat SKPD/dinas)
2. Periksa sarana dan prasarana kerja yang tersedia, utamanya perangkat komputer, printer, LCD proyektor,
lemari atau rak buku/data, dll.
3. Bila ruang kerja dan sarana & prasarana kerja belum tersedia, maka harus segera disediakan.
Tersedianya Dana dan Anggaran Sanitasi
1. Periksa ketersediaan dana/anggaran operasional Tim Pokja Sanitasi, khususnya untuk:
a. Survei dan kunjungan lapangan (site visits)
b. Rapat dan pertemuan rutin/berkala
c. Operasional kantor sekretariat Pokja Sanitasi
d. Pencetakan laporan, leaflet
e. Studi banding, City Summits, dll.
2. Bila dana/anggaran operasional kurang memadai maka perlu dilakukan penghematan atau penyesuaian
kembali.
Mendokumentasikan Data/Dokumen Sanitasi
1. Inventarisasikan dan dokumentasikan seluruh dokumen terkait sanitasi, di antaranya:
a. Tingkat Nasional:
1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2) Rencana Strategis masing-masing K/L terkait sanitasi (Renstra)
3) Kebijakan Sanitasi (Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait, dll)
4) Road Map Sanitasi Nasional, dan pedoman terkait sanitasi lainnya
b. Tingkat Provinsi:
1) RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi
2) Road Map Sanitasi Provinsi, dan pedoman terkait sanitasi lainnya dll.
c. Tingkat Kabupaten/Kota :
1) RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota
2) BPS, SSK, MPS, RPIJM atau RP2IJM, dll.
3) Data-data Statistik (Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
4) Hasil-hasil studi sebelumnya
d. Umum :
1) Studi-studi terkait sanitasi,
2) Laporan-laporan, proceeding, publikasi
3) Bahan-bahan pelatihan, presentasi, dll.
2. Dokumentasikan seluruh data/dokumentasi tersebut di atas, baik softcopy maupun hardcopy.
3. Lakukan pemutakhiran (up date) dari data statistik/informasi tersebut di atas
4. Integrasikan dan manfaatkan Sistem Database Nawasis, utamanya :
a. Rencana dan realisasi anggaran dari berbagai sumber (APBN, APBD, swasta, dll)
b. Rencana dan realiasi pembangunan fisik dan non-fisik.

LANGKAH 1.2 PENYAMAAN PERSEPSI
Referensi:
 Pedoman PPSP
 Pedoman Kick Off Meeting
 Modul-modul PMU/PIU
Pelaksana:
Pelaksanaan:
Januari (1 – 2 hari)
Deskripsi Agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan efektif
maka pada tahap awal perlu dilakukan internalisasi dan penyamaan
persepsi dari masing-masing anggota Pokja/SKPD terkait, baik internal
Kab/Kota maupun dengan Provinsi dan Pusat.
Penyamaan persepsi ini ditempuh melalui Rapat Perdana (Kick Off
Meeting) atau Rapat Koordinasi Tim Pokja, baik di tingkat kab/kota
maupun provinsi.
Tujuan Memperoleh kesepahaman, dukungan dan kesiapan daerah dalam
mengimplementasi seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang
telah direncanakan dalam SSK/MPS, RKPD dan Renja SKPD, dan telah
dianggarkan dalam APBN/APBD.
 Terdapatnya kesepahaman anggota Pokja Kabupaten/Kota
 Terdapatnya kesepahaman dengan Pokja Provinsi
1. Pelaksanaan Rapat Perdana (Kick Off Meeting) di tingkat Provinsi
(sesuai kebutuhan, dikoordinir oleh Provinsi)
2. Pelaksanaan Rapat Perdana di tingkat Kabupaten/Kota (dikoordinir
oleh Pokja Kab/Kota)
3. Tindak lanjut Rapat Perdana.
Pelaksanaan Rapat Perdana (Kick Off Meeting di tingkat Kabupaten/Kota)
1. Persiapan Rapat Perdana
a. Menyusun Materi dan Agenda Rapat Perdana
b. Mempersiapkan narasumber, peserta, materi rapat, dan tempat penyelenggaraan
2. Pelaksanaan Rapat Perdana (1-2 hari)
a. Penjelasan mengenai tujuan, sasaran, dan target pembangunan sanitasi
b. Rencana kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun berjalan
c. Dukungan yang diharapkan dari masing-masing anggota Pokja/SKPD, dll.
3. Penyusunan Rencana Tindak-Lanjut

LANGKAH 1.3 PELATIHAN DAN COACHING
Referensi:
 Pedoman PPSP
 Pedoman Pelatihan (CBT)
 Modul-modul Pelatihan
dari berbagai sumber
Pelaksana:
 Balai/Lembaga Pelatihan
 Instruktur/Fasilitator Pelatihan
Pelaksanaan:
Januari, atau sesuai kebutuhan
(bisa saja pada bulan Maret, Mei
atau Juni)
Deskripsi Agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan efektif maka
pada tahap awal dibutuhkan pembekalan dan peningkatan
kemampuan/kapasitas anggota Pokja/SKPD terkait.
Materi pelatihan, narasumber dan pelaksanaan pelatihan dapat
bekerjasama dengan PMU/PIU PPSP, Pokja Provinsi atau dengan Lembaga
Pelatihan, Perguruan Tinggi setempat, dll.
Tujuan Meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kapasitas anggota
Pokja/SKPD sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
mendukung Tahap Implementasi.
 Terlaksananya inventarisasi kebutuhan pelatihan
 Tersedianya materi dan modul pelatihan
 Terlaksananya program pelatihan dan coaching
 Terlaksananya program on-job training
 Terlaksananya Studi Banding (sesuai kebutuhan)
1. Intenvarisasi Kebutuhan Pelatihan (training needs)
2. Penyusunan materi dan modul pelatihan, dan/atau menggunakan
materi yang telah tersedia.
3. Pelaksanaan program pelatihan dan coaching
4. Pelaksanaan program on-job training
5. Pelaksanaan Studi Banding (sesuai kebutuhan)
Inventarisasi Kebutuhan Pelatihan
1. Lakukan inventarisasi kebutuhan pelatihan, misalnya berdasarkan:
a. Adanya keterbatasan pengetahuan, kapasitas dan pengalaman dari masing-masing anggota terhadap
aspek tertentu.
b. Adanya kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi yang teknologinya baru dan masih
belum dikuasai oleh masing-masing anggota, misal pembangunan IPLT, TPA, TPS 3R, SPA dll sehingga
membutuhkan tambahan pengetahuan keteknikan.
c. Perlunya menimba pengalaman sukses dari kabupaten/kota tertentu (studi banding).

2. Susun daftar kebutuhan pelatihan yang diprioritaskan
3. Susun rencana program pelatihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan
1. Kumpulkan dan manfaatkan materi dan modul pelatihan sanitasi yang tersedia atau sudah ada, misalnya
materi pelatihan dari:
a. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
b. Kementrian Kesehatan,
c. Kementrian Dalam Negeri, dll.
2. Kembangkan atau sesuaikan materi pelatihan yang ada sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah
(bila memungkinkan)
3. Kumpulkan materi dan modul pelatihan yang akan digunakan, baik softcopy maupun hardcopy.
4. Diseminasikan materi dan modul pelatihan yang ada kepada masing-masing anggota Pokja, sebagai bahan
pelatihan mandiri.
Garis besar materi pelatihan yang dibutuhkan di antaranya mencakup:
1. Pelatihan Dasar, misalnya:
a. Memahami Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
b. Memahami kebijakan yang terkait dengan PPSP, misalnya: Universal Access, dll.
c. Memahami aspek-aspek pengelolaan air limbah, persampahan, drainase, PHBS
d. Memahami Tahap Implementasi/Pelaksanaan dalam Program PPSP.
2. Pelatihan Keteknikan Sanitasi, misalnya:
a. Aspek Air Limbah : Pendalaman SPAL Setempat dan SPAL Terpusat
b. Aspek Persampahan : Pendalaman Penerapan TPS-3R, Pembangunan SPA, TPA, dll.
c. Aspek Drainase : Pendalaman Pembangunan dan O&M Drainase Perkotaan
d. Aspek Kesehatan Lingkungan, PHBS, STBM, dll.
3. Pelatihan Tahap Implementasi (SIDLACOM)
a. Tahap Persiapan Pelaksanaan (SID), misalnya penyusunan Master Plan, Studi Kelayakan, DED, dll,
b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan (C), misalnya pembangunan sistem sanitasi terpusat (off-site),
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), TPS-3R, TPA Sanitary Landfill, dll.
c. Tahap Operasional dan Pemeliharaan (OM), misalnya prosedur operasional dan pemeliharaan untuk
prasarana dan sarana sanitasi yang telah dibangun.
d. Monitoring dan evaluasi, serta tindakan korektif
4. Pelatihan Manajemen dan Administrasi Proyek
a. Manajemen Proyek
b. Administrasi Proyek
c. Koordinasi, Kolaborasi, Komunikasi dan Sinkronisasi
d. Penggunaan Software Manajemen Proyek
Pelaksanaan Pelatihan
1. Pelatihan Mandiri (belajar sendiri, dapat didukung dengan modul computer-based)
2. Pelatihan di Kelas (in class training, baik di daerah atau di Jakarta/kota lainnya)
3. Pelatihan on-job training (belajar sambil bekerja/mendampingi di Proyek)
4. Pelaksanaan Studi Banding (sesuai kebutuhan)
5. Menghadiri seminar, konferensi, city summits, dll.
Jangka waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan masing-masing topik, misalnya pelatihan dasar (2 – 4
hari), lokakarya atau seminar (1 – 2 hari), atau pelatihan teknis dan mendalam (1 – 2 minggu). Waktu
pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan narasumber/pelatih, bisa saja di awal
kegiatan (bulan Januari) atau bulan Maret, Mei atau Juni.
Evaluasi Pelatihan
1. Tim Pokja melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut di atas
2. Tim Pokja menyusun masukan dan rekomendasi bagi pelaksanaan pelatihan berikutnya.

PROSES 2 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SANITASI
Referensi:
 Pedoman SSK & MPS
 Pedoman RKPD
 Pedoman Renja SKPD
 Pedoman APBD, dll.
 Pedoman PPSP
Pelaksana:
Pelaksanaan:
Februari (1 bulan)
Deskripsi Setelah proses konsolidasi Tim Pokja Sanitasi terlaksana, maka kegiatan
selanjutnya adalah menyusun Rencana Kerja Implementasi Sanitasi
Tahunan yang berisikan rencana, jadual dan penanggung jawab
pelaksanaan kegiatan atau paket pekerjaan selama 1 (satu) tahun
anggaran. Rencana ini disusun per SKPD anggota Pokja, dan kemudian
direkapitulasi oleh Sekretariat Pokja menjadi Master Skedul Rencana
Sanitasi Tahunan Kabupaten/Kota.
Guna menghasilkan Rencana Kerja yang baik maka perlu dilakukan kajian
atas sejumlah dokumen terkait perencanaan dan penganggaran sanitasi,
dan dilanjutkan dengan pengecekan kesiapan pelaksanaan masing-masing
kegiatan/paket pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.
Masing-masing anggota Pokja dapat berbagi tugas. Setiap anggota Pokja
melakukan inventarisisasi data profil Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada tahun berjalan di SKPD masing-masing. Misalnya
Anggota Pokja dari Dinas PU, akan mengumpulkan seluruh data dan
informasi terkait pelaksanaan Kegiatan/Paket Pekerjaan terkait sanitasi
yang terdapat di SKPDnya.
Data profil Kegiatan/Paket Pekerjaan yang dihimpun meliputi data
administratif, teknis, finansial, jadual dan pelaksana paket pekerjaan
(pihak ketiga atau swadaya). Semakin lengkap data yang terkumpul, baik
softcopy maupun hardcopy (bila memungkinkan) akan semakin baik.
Anggota Pokja juga perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan
SKPD masing-masing untuk memastikan kesiapan pelaksanaan (readiness)
dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan yang menjadi
tanggungjawab SKPD-nya. Kesiapan tersebut berupa kesiapan teknis,
finansial, kelembagaan, ketersediaan lahan, dan masyarakat sebagai calon
penerima manfaat (target).
Dengan memanfaatkan hasil inventarisisasi tersebut kemudian disusun
Rencana Kerja Implementasi Sanitasi Tahunan, yang berisi rincian
kegiatan, jadual pelaksanaan, dan instansi/SKPD pelaksana.

Tujuan Mempersiapkan Rencana Kerja Sanitasi Tahunan yang berisikan seluruh
Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing
SKPD/anggota Pokja, swasta dan masyarakat selama satu tahun anggaran.
 Terinventarisirnya data dan informasi Kegiatan/Paket Pekerjaan dari
masing-masing SKPD/Instanasi Pelaksana, swasta dan masyarakat.
 Tersusunnya rencana kerja terinci dan jadual pelaksanaan untuk
masing-masing Instansi/SKPD Pelaksana, swasta dan masyarakat.
 Tersusunnya Master Skedul dari seluruh Kegiatan/Paket Pekerjaan
yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota
 Kesepakatan atas Rencana Kerja Sanitasi Tahunan
1. Mengkaji Dokumen
2. Inventarisasi Data Kegiatan/Paket Pekerjaan
3. Konsultasi dan Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan
4. Penyusunan Rencana Kerja Implementasi Sanitasi
5. Memantau Pengadaan Barang dan Jasa

LANGKAH 2.1 MENGKAJI DOKUMEN
Referensi:
 Pedoman SSK/MPS
 Pedoman RKPD
 Pedoman Renja SKPD
 Pedoman APBD, dll.
Pelaksana:
Pelaksanaan:
Februari (1 minggu)
Deskripsi Mengkaji atau mempelajari dokumen (review) adalah untuk memastikan
program/kegiatan yang telah direncanakan (SSK/MPS, RPI2JM, RKPD,
Renja SKPD) dapat dilaksanakan sesuai rencana. Juga dipelajari aspek
pendanaan kegiatan yang telah disetujui/disahkan (APBN, APBD, dan
CSR).
Tujuan Memahami benang merah atau keterkaitan antara perencanaan teknis
(SSK/MPS, RPI2JM), pemorgraman (RKPD, Renja SKPD) dan anggaran
yang telah disetujui (APBN, APBD, dan CSR).
Sasaran Pemahaman atas dokumen:
 Perencanaan (dokumen SSK/MPS, RPI2JM, dll)
 Pemrogram (dokumen RKPD, Renja SKPD)
 Penganggaran (APBN K/L terkait, APBD, CSR, dll)
1. Mengkaji dokumen perencanaan
2. Mengkaji dokumen pemrograman
3. Mengkaji dokumen anggaran
4. Membuat kesimpulan
Mengkaji Dokumen Perencanaan
5
1. Mengkaji dokumen perencanaan sanitasi (BPS, SSK, MPS, Road Map Provinsi, RPIJM, RP2IJM, dll), meliputi:
a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, target dan tahapan pembangunan sanitasi
b. Rencana Program dan Anggaran pembangunan sanitasi jangka menengah
c. Persyaratan dan status kesiapan pelaksanaan kegiatan (readiness criteria)
2. Evaluasi Status Program dan Anggaran Pembangunan Sanitasi tahun berjalan,
a. Kaji Rencana Program dan Anggaran Tahun berjalan
b. Evaluasi:
1) Kegiatan yang dapat direalisasikan sesuai jadual
2) Kegiatan yang tahun sebelumnya tertunda, dapat direalisasikan tahun ini
3) Kegiatan yang ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya
5
Anggota Pokja hanya mempelajari dokumen dan data, dan membuat catatan seperlunya. Pokja tidak harus melakukan
pemutakhiran (updating) dan merevisi data/dokumen yang ada.

4) Kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya
5) Kegiatan yang baru sama sekali (usulan baru)
c. Bagi Kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun berjalan, periksa kesesuaian:
1) Nama Program/Kegiatan (periksa juga Kode Nomenklaturnya)
2) Besaran Anggaran yang disetujui, apakah sesuai atau lebih besar/kecil.
3) Detail Lokasi Kegiatan, apakah sesuai atau ada dipindahkan ke lokasi lain.
4) Volume atau jumlah unit, apakah sesuai atau lebih banyak/sedikit.
5) Tahun pelaksanaan, apakah sesuai dengan tahun berjalan atau lebih cepat/lambat.
6) Dan lain-lain.
3. Susun kesimpulan, masukan, dan rekomendasi (lihat Gambar 2.1).
Mengkaji Dokumen Program
1. Mengkaji dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
a. Tujuan, sasaran dan target pembangunan, terkait aspek sanitasi
b. Rencana Program dan Anggaran, terkait sanitasi
2. Mengkaji dokumen Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
a. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, khususnya yang terkait sanitasi
b. Rencana Program dan Anggaran, terkait sanitasi
3. Susun kesimpulan, masukan, dan rekomendasi.
Mengkaji Dokumen Anggaran
1. Mengkaji dokumen Anggaran
a. APBD Kabupaten Kota
b. APBD Provinsi
c. APBN (termasuk PHLN)
d. Swasta (CSR), dll.
2. Susun kesimpulan, masukan, dan rekomendasi.

LANGKAH 2.2 INVENTARISASI DATA KEGIATAN
Referensi:
 Renja SKPD
 RKA SKPD
 DPA SKPD
 LPSE setempat
 Pedoman CSR
Pelaksana:
Pelaksanaan:
Februari (2 minggu)
Deskripsi Inventarisasi data merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi
seputar Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun
berjalan, yang meliputi
 Nama Kegiatan/Paket Pekerjaan
 Sumber Anggaran, dan Besaran (Pagu)
 Durasi (lama) dan jadual waktu pelaksanaan
 Pelaksana (Pihak Ketiga, Swakelola)
 Dokumen pendukung
Tujuan Mengumpulkan dan mengkompilasikan seluruh data Kegiatan/Paket
Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dari berbagai
sumber anggaran (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, dan CSR) dari
seluruh SKPD/Instansi terkait Program PPSP.
Sasaran Terkumpulnya data Kegiatan/Paket Pekerjaan pada tahun berjalan dari
berbagai sumber pendanaan, yaitu:
 APBD Kabupaten/Kota
 APBD Provinsi
 APBN termasuk PHLN
 Swasta (Corporate Social Responsibility)
1. Mengkumpulkan data Kegiatan/Paket Pekerjaan tahun berjalan dari
instansi/SKPD terkait sanitasi, baik data teknis, administratif,
finansial, waktu, pelaksana kegiatan, dll.
2. Mengkompilasikan data yang telah diinventarisasikan ke dalam
format tabel yang telah ditentukan

Kegiatan yang Harus Dilakukan (untuk masing-masing sumber pendanaan):
Pengumpulan Data
1. Mempersiapkan metode dan teknik pengumpulan data
a. Mempersiapkan daftar data yang diperlukan (checklist)
b. Mempersiapkan format atau formulir yang harus diisi (kuesioner)
c. Mempersiapkan metode, jadual dan petugas pengumpulan data
d. Menyusun jadual pengumpulan data.
2. Anggota Pokja melakukan pengumpulan data di Instansi/SKPD masing-masing
a. Menghubungi Kepala Instanasi/SKPD masing-masing atau pejabat yang ditugaskan
b. Inventarisasi data Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun berjalan
3. Jenis data dan informasi yang dikumpulkan (minimal):
a. Nama Kegiatan
b. Nama Paket
c. Lokasi Pekerjaan
d. Jenis
e. Volume
f. Pagu Anggaran
g. Sumber Anggaran (termasuk Kode Nomenklatur)
h. Keterangan lainnya (bila ada)
4. Lengkapi data dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan
a. Kerangka Acuan Kerja (TOR) : tujuan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan, jadual waktu
b. Spesifikasi Teknis dan Gambar-gambar
c. Tugas, tanggung jawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, dll.
Kompilasi Data
1. Siapkan format tabel yang akan diisi
2. Tabulasikan data per Instansi/SKPD sesuai dengan format tabel di atas.
3. Dokumentasikan data-data pendukung seperti hasil studi, DED, dokumen tender, dan lain-lain.

Tabel
Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 20XX
Satuan Kerja : ______________________
Kabupaten/Kota : ______________________
Keterangan:
(1) : Nomor urut
(2) : Nama Kegiatan (sesuai nomenklatur) (Contoh : Pembangunan Drainase/Gorong-gorong)
(3) : Nama Paket Pekerjaan (Contoh : Pembangunan Saluran Drainase di Lingkungan Jl. Banyuning)
(4) : Lokasi detail dari pekerjaan (misal : nama jalan, desa/kelurahan, dan kecamatan)
(5) : Jenis diisi dengan JB = Jenis Belanja dan JP = Jenis Pengadaan (Contoh : JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi)
(6) : Volume diisi dengan jumlah unit dan satuannya (Contoh : 250 m’)
(7) : Pagu diisi dengan jumlah anggaran yang disediakan. (Contoh : Rp, 400.000.000,00)
(8) : Sumber dana diisi dengan APBD/APBN, sebutkan juga kode nomenklaturnya
(Contoh : APBD (1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.23.03)
(9) : Keterangan (Misal tujuan pekerjaan: pemenuhan kebutuhan saluran drainase)
No. Kegiatan Nama Paket Lokasi Jenis Volume Pagu Sumber Dana Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LANGKAH 2.3 RENCANA KERJA DAN JADUAL
Referensi:
 RKPD dan Renja SKPD
 Data Kegiatan SKPD
 Data Kegiatan Instanasi terkait
Pelaksana:
Pelaksanaan:
Februari (2 minggu)
Deskripsi Berdasarkan hasil inventarisasi data Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada tahun berjalan, maka selanjutnya disusun Rencana
Kerja dan Jadual Pelaksanaan untuk masing-masing Instansi/SKPD.
Rencana Kerja ini disusun oleh masing-masing SKPD/Anggota Pokja.
Masing-masing anggota Pokja melaksanakan konsultasi dan koordinasi
dengan Kepala SKPD dan atau bidang terkait di SKPDnya, agar data yang
diperoleh dapat lebih detail dan akurat.
Rencana Kegiatan dan jadual ini dapat dibuat dalam format Tabel Bar-
Chart atau menggunakan software manajemen proyek (misalnya MS-
Project). Selanjutnya rencana kegiatan ini menjadi panduan dan bahan
bagi monev triwulanan.
Tujuan Menyusun Rencana Kerja dan Jadual yang akan menjadi pedoman
pelaksanaan dan monitoring & evaluasi triwulanan.
Sasaran Tersusunnya Rencana Kerja dan Jadual dari masing-masing SKPD anggota
Pokja.
 Tersusunnya Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun dan jadual
pelaksanaan dari masing-masing instansi/SKPD
 Terintegrasinya seluruh rencana kegiatan dan jadual di Sekretariat
Pokja.
1. Masing-masing SKPD/Anggota Pokja menyusun Rencana Kerja dan
jadual pelaksanaan
2. Sekretariat Pokja menyusun Master Tabel Rencana Kegiatan dan
Jadual dari seluruh instanasi/SKPD terkait dengan pembangunan
sanitasi.
3. Gunakan Barchart atau software Project Management (misal MS-
Project) untuk memudahkan memantau kegiatan.
Kegiatan yang Harus Dilakukan (untuk masing-masing sumber pendanaan):
Menyusun Rencana Kerja untuk masing-masing Instansi/SKPD
1. Anggota Pokja dari masing-masing SKPD menjabarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dari langkah 2.1, 2.2
dan 2.3.

2. Menyusun Rencana dan Jadual Kerja selama 1 (satu) tahun, baik Kegiatan/Paket Pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Pihak Ketiga maupun Swakelola.
3. Rencana dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan ini dapat diuraikan sebagai berikut (atau sesuai
dengan data yang tersedia):
a. Pra Kontrak (atau persiapan pengadaan barang/jasa)
b. Penandatanganan Kontrak (bila pekerjaan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga)
c. Pelaksanaan Kontrak (misalnya pelaksanaan Penyusunan Master Plan, Pembangunan IPLT,
Rehabilitasi Saluran Drainase, Sosialisasi dan Kampanye Publik, dll)
d. Serah-terima pekerjaan (pekerjaan selesai dan diserahterimakan).
4. Detail rencana kegiatan tidak perlu dimasukkan dalam tabel rencana, namun bila tersedia dapat disimpan
(sebagai arsip).
5. Susun Rencana Kerja dan Jadual Pelaksanaan dalam format tabel yang telah ditentukan
Menyusun Rencana Kerja Terpadu (Master Schedule)
1. Anggota Pokja dari masing-masing Instansi/SKPD menyerahkan Rencana Kerja SKPD-nya ke Sekretariat
Pokja untuk dikompilasi lebih lanjut.
2. Berdasarkan data yang disampaikan dari masing-masing Anggota Pokja tersebut (butir 1), kemudian
Sekretariat Pokja mengkonsolidasikan seluruh Rencana tersebut menjadi Rencana Kerja terpadu (Master
Schedule).
3. Rencana Kerja terpadu ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan.
4. Sekretariat Pokja kemudian mengundang masing-masing Anggota Pokja untuk bersama-sama mempelajari
Rencana Kerja terpadu terseut.
Rincian Rencana Kerja untuk masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan di bagi menjadi 3 tahapan, yaitu:
 Pra Kontrak
 Penandatanganan Kontrak
 Pasca Penandatanganan Kontrak (pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga atau Swakelola)

Tabel
Jadual Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 20XX
Satuan Kerja : ______________________
Kabupaten/Kota : ______________________
Keterangan:
(1) Diisi dengan Nomor urut
(2) Sebutkan nama Kegiatan (sesuai nomenklatur)
(3) Sebutkan nama Paket Pekerjaan
(4) Sebutkan lokasi kegiatan
(5-16) Diisi dengan rencana jadual pelaksanaan masing-masing kegiatan/paket
No. Kegiatan Nama Paket Lokasi
(1) (2) (3) (4) Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jadual Pelaksanaan

LANGKAH 2.4 PERIKSA KESIAPAN PELAKSANAAN
Referensi:
 Peraturan & SE Menteri PU
 Pedoman Air Limbah
 Pedoman Persampahan
 Pedoman Drainase
Pelaksana:
 SKPD Terkait
Pelaksanaan:
Februari (2 minggu)
Deskripsi Pokja Sanitasi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan masing-
masing Instansi/SKPD mengenai kesiapan pelaksanaan (readiness) dari
masing-masing kegiatan atau paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
pada tahun berjalan.
Kesiapan tersebut dapat berupa kesiapan teknis, ketersediaan lahan,
kesiapan masyarakat, instansi pelaksana, dan tim pelaksana (pihak ketiga
atau swadaya).
Tujuan Memastikan kesiapan kesiapan (readiness) masing-masing Instansi/SKPD
dalam melaksanakan kegiatan/paket pekerjaan sesuai dengan tanggung
jawabnya.
Sasaran Memastikan kesiapan pelaksanaan masing-masing SKPD dalam
melaksanakan Kegiatan/ Paket Pekerjaan pada tahun berjalan,
mencakup aspek:
 Teknis (sudah tersedia perencanaan dan dokumen tender)
 Keuangan (sudah teranggarkan, siap digunakan)
 Kelembagaan (Instansi/SKPD sudah siap melaksanakan)
 Kesiapan masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya
 Ketersediaan lahan, dll.
1. Konsultasi dan koordinasi dengan Instansi/SKPD Pelaksana
2. Lakukan kunjungan lapangan untuk lebih memastikan.
3. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi bila terdapat
permasalahan.

Kegiatan yang Harus Dilakukan
Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi/SKPD Pelaksana
1. Pokja memeriksa kembali kelengkapan daftar Kegiatan/Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada
tahun berjalan
2. Anggota Pokja melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai kesiapan pelaksanaan dengan masing-
masing Kepala SKPD dan Tim Teknis dari masing-masing Kegiatan/Paket Pekerjaan
3. Beberapa hal perlu dipastikan di antaranya kesiapan teknis, administratif, keuangan, kelembagaan,
lapangan (ketersediaan lahan), kesiapan masyarakat, rencana pengadaan barang/jasa (procurement), dll.
4. Berikan tanda centang pada Tabel Pemeriksaan Kesiapan Pelaksanaan untuk masing-masing Paket.
5. Berikan saran dan rekomendasi bila diperoleh permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.
Kunjungan Lapangan untuk Lebih Memastikan
1. Anggota Pokja, bersama-sama dengan SKPD/Instanasi masing-masing, melakukan kunjungan lapangan
bersama-sama untuk melihat kesiapan di lapangan (ketersediaan lahan, kesiapan masyarakat, kondisi
sekitar lokasi proyek, permasalahan yang diperkirakan akan muncul selama pelaksanaan pekerjaan, dll)
2. Ambil sejumlah foto mengenai kondisi eksisting di lapangan (dokumentasi sebelum dimulainya pekerjaan).
3. Berikan saran dan rekomendasi bila diperoleh permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.
Tabel
Pemeriksaan Kesiapan Pelaksanaan
No. Nama Kegiatan Nama Paket
Kriteria Kesiapan
Keterangan
Teknis Keuangan Kelembagaan Masyarakat Lahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
2.
3.
Keterangan:
(1) Nomor urut
(2) Sebutkan nama Kegiatan (sesuai nomenklatur)
(3) Sebutkan nama Paket
(4) Kesiapan Teknis : dokumen tender telah tersedia
(5) Keuangan : anggaran telah tersedia
(6) Kelembagaan : instansi pelaksana sudah siap (termasuk Tim Teknis)
(7) Masyarakat telah siap dan mendukung
(8) Lahan telah dibebaskan dan siap digunakan
(9)Berikan keterangan tambahan (bila ada)

LANGKAH 2.5 MEMANTAU PENGADAAN BARANG/JASA
Referensi:
 Peraturan Presiden dan seluruh
pedomaan Pengadaan Barang
dan Jasa
Pelaksana:
 Pokja Kab/Kota (Monitor)
 Pokja Provinsi (Monitor)
 PMU & PIU (Monitor)
 Panitia Pengadaan
Pelaksanaan:
Januari – Maret
(sesuai jadual masing-masing Paket
Pekerjaan)
Deskripsi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya di
SKPD/KL/Instansi Pemerintah, mengikuti Peraturan Presiden dan
seluruh ketentuan yang berlaku tentang Pengadaan Barang/Jasa.
Masing-masing anggota Pokja Sanitasi memantau proses pengadaan
barang dan jasa di SKPDnya, khususnya untuk Paket Pekerjaan yang
berkaitan dengan pembangunan sanitasi sebagaimana yang telah
dicantumkan dalam Rencana Kerja Sanitasi Tahunan.
Tujuan Memastikan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan
baik, lancar, kompetitif, dan transparan.
Sasaran Memastikan bahwa (calon) pelaksana pekerjaan yang terpilih adalah
yang terbaik, berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam
pembangunan sanitasi.
Langkah-langkah Beberapa langkah yang perlu dilakukan:
1. Mempelajari Dokumen Tender beserta lampiran-lampirannya.
2. Menghadiri Rapat Penjelasan (Prebid Meeting)
3. Memantau proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan
diperolehnya Pemenang.
Kegiatan pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkungan Pemerintah, telah diatur melalui Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan-
perubahannya (terakhir Perpres No, 4 Tahun 2015).
Secara umum kegiatan pengadaan barang/jasa meliputi 2 (dua) tahapan utama, yaitu:
1. Tahap Pra Kontrak, terdiri dari:
a. Persiapan Pengadaan
b. Pemilihan Penyedia Jasa
2. Tahap Penandatanganan Kontrak , terdiri dari
a. Penyusunan Dokumen Kontrak
b. Penandatanganan Kontrak

A. Tugas Pokja
Mempelajari Dokumen Tender
1. Dapatkan Dokumen Tender dan lampiran-lampirannya
2. Pelajari dengan seksama materi Kerangka Acuan (TOR), Dokumen Tender dan Lampiran-lampirannya
3. Membuat catatan seperlunya.
Mempelajari Kerangka Acuan Kerja (TOR), khususnya:
1. Uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan)
2. Data penunjang yg berkaitan dengan pekerjaan
3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan
4. Waktu dan jadwal penugasan personil
5. Perkiraan jangka waktu pekerjaan
6. Jumlah dan kualifikasi tenaga ahli
7. Perkiraan keseluruhan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung
8. Jadwal setiap tahap pelaksanaan pekerjaan
9. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan
10. Ketentuan tentang lokasi kegiatan
11. Hal-hal lain yg bersifat penyediaan fasilitas
Menghadiri Rapat Penjelasan Lelang (Pre Bid Meeting)
1. Anggota Pokja, bila diundang, wajib menghadiri Rapat Penjelasan Lelang
2. Pelajari dengan seksama penjelasan, diskusi dan tanya jawab selama Rapat Penjelasan tersebut
Memantau Proses Pengadaan Barang dan Jasa
1. Anggota Pokja memantau keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa terkait sanitasi di SKPD/instansi
masing-masing.
2. Ikuti dan pelajari dengan seksama proses pengadaan tersebut sampai dengan penentuan pemenang dan
penandatanganan kontrak.
B. Tugas SKPD/Instansi dan Panitia Pengadaan
Tugas SKPD/Instansi dan Tim Pengadaan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa serta aturan pendukung lainnya. Beberapa tugas tersebut di antaranya adalah:
1. Menyusun Perencanaan Pengadaan (pemaketan)
2. Mengumumkan paket-paket pekerjaan
3. Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
4. Mengangkat panitia pengadaan
5. Menetapkan Sistem pengadaan:
a. metode pemilihan
b. metode penyampaian dokumen
c. metode evaluasi
6. Menetapkan dan mengesahkan:
a. Dokumen Pengadaan
b. HPS (OE)

PROSES 3 IMPLEMENTASI/PELAKSANAAN
Referensi:
 Pedoman STBM
 Pedoman Sanimas
 Permen PU tentang
Sistem Pengendalian
Manajemen PU
Pelaksana:
 SKPD (Tim Teknis)
 Pihak Ketiga (Konsultan,
Kontraktor, Suplier)
 KSM dan Masyarakat
Pelaksanaan:
Febuari – November (+10 bulan),
disesuaikan dengan ruang lingkup dari
masing-masing kegiatan/paket
pekerjaan.
Deskripsi Setelah Rencana Kerja dan Jadual selesai disusun dan Pemenang Lelang
(Pelaksana Paket/Kegiatan) telah ditetapkan, tugas Tim Pokja selanjutnya
adalah memantau Implementasi/Pelaksanaan dari masing-masing Kegiatan/
Paket Pekerjaan tersebut.
Pokja Kabupaten/Kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pokja Provinsi
dan Satker APBN untuk memantau seluruh Kegiatan/Paket Pekerjaan yang
dilaksanakan dan dibiayai dari berbagai sumber pendanaan (APBN, APBD dan
CSR) yang berlangsung di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
Dalam satu tahun anggaran secara simultan akan dilaksanakan berbagai
Kegiatan/Paket Pekerjaan dari sejumlah SKPD/Instansi, misalnya kegiatan
pada:
 Persiapan Pelaksanaan : penyusunan Master Plan, pembuatan DED,
penyusunan Studi AMDAL, dll.
 Pelaksanaan Pembangunan : pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan
MCK, Rehab IPLT, Pembangunan Saluran Drainase, Pengadaan Truk Tinja,
Pengadaan Truk Sampah dan Alat Berat, dll.
 Operasional dan Pemeliharaan : untuk setiap prasarana dan sarana
sanitasi yang telah terbangun
Pelaksana Paket Pekerjaan dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atau
Konsultan, Kontraktor, Suplier, atau KSM dan masyarakat (untuk kegiatan
berbasis masyarakat), atau swakelola.
Agar seluruh kegiatan/peket pekerjaan tersebut di atas dapat terlaksana
dengan baik dan diselesaikan sesuai jadual, maka sangat dibutuhkan adanya
koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara para pihak yang terlibat (Pokja,
SKPD, Satker, swasta dan masyarakat).
Tujuan Memberikan saran dan masukan agar pelaksanaan seluruh kegiatan/paket
pekerjaan dapat berlangsung dengan baik, berkualitas, tepat waktu, tepat
biaya, dan dapat segera dimanfaatkan.

Sasaran Pokja memberikan saran dan masukan selama berlangsungnya implementasi
Kegiatan/Paket pekerjaan kepada masing-masing SKPD/ instansi, baik untuk
kegiatan persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan (konstruksi),
maupun oprasional dan pemeliharaan (OM).
Langkah-langkah Tahapan dan proses implementasi terdiri dari:
1. Persiapan Pelaksanaan (SID, LA, sosialisasi, kelembagaan, dll)
2. Pelaksanaan Pembangunan (C)
3. Operasional dan Pemeliharaan (OM)
4. Koordinasi dan Sinkronisasi
Dalam Tahap Implementasi/Pelaksanaan, Anggota Tim Pokja harus dapat berkoordinasi dan berkolaborasi
dengan Tim Teknis dari masing-masing SKPD/Instansi yang sedang melaksanakan kegiatan atau paket
pekerjaan di wilayahnya (baik SKPD tingkat Kab/Kota dan dari Provinsi maupun dari Pusat/Satker).
Tim Teknis SKPD adalah penanggung jawab utama dan sepenuhnya atas kualitas Paket Pekerjaan yang
dilakukan oleh Pihak Ketiga atau Kontraktor yang ditunjuk, baik pekerjaan jasa konsultansi (Konsultan),
konstruksi (Kontraktor) maupun pengadaan barang (Suplier). Tim Teknis harus dapat memastikan pekerjaan
berlangsung sesuai biaya dan jadual yang telah ditentukan (kontrak).
Tugas utama Tim Pokja adalah memantau pelaksanaan tersebut dan memberikan masukan/saran agar
penyelenggaraan pekerjaan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, serta memberikan masukan/saran
untuk tindakan korektif bila ditemui adanya penyimpangan.
Koordinasi Tim Pokja, Tim Teknis dan Pelaksana
dalam Tahap Implementasi/Pelaksanaan

LANGKAH 3.1 PERSIAPAN PELAKSANAAN
Referensi:
 Pedoman STBM
 Pedoman Sanimas
 Peraturan Mentri PU terkait
sanitasi
Pelaksana:
 SKPD/instansi Pelaksana
 Pihak Ketiga
Pelaksanaan:
disesuaikan dengan ruang lingkup
dari masing-masing kegiatan/paket
pekerjaan.
Deskripsi Tahap Persiapan Pelaksanaan bertujuan untuk menyiapkan daerah dalam
rangka memenuhi seluruh persyaratan (readiness criteria) sebelum
Pelaksanaan Pembangunan (Konstruksi). Ruang lingkup kegiatan yang
harus dilakukan dalam tahapan ini di antaranya adalah kesiapan:
 Studi dan Disain Teknis (SID)
 Ketersediaan lahan (LA)
 Masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya
 Lembaga pengelola (paska-konstruksi)
Hasil dari tahap ini adalah diperolehnya “kesiapan daerah” untuk segera
melaksanakan pembangunan fisik (konstruksi).
Tujuan Memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka
persiapan pelaksanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota yang
mencakup pelaksanaan kegiatan:
 Penyusunan studi dan disain teknis, seperti : analisis dampak
lingkungan, Rencana Induk (Master Plan), Studi Kelayakan (Feasibility
Study), DED (Detailed Engineering Design), dan studi lainnya
 Sosialisasi rencana pembangunan fisik
 Kesiapan lahan (land aquisition)
 Kesiapan kelembagaan paska-konstruksi
Sasaran Sasaran yang harus dicapai di antaranya:
 Tersedianya Studi dan Disain Teknis yang berkualitas
 Tersedianya lahan di lokasi yang tepat
 Kesiapan masyarakat di lokasi proyek dan sekitarnya
 Kesiapan lembaga pengelola (paska-konstruksi)
Langkah-langkah Kegiatan utama:
 Penyusunan Studi dan Disain (SID)
 Pengadaan Lahan (LA)
 Sosialisasi dan Penyiapan Masyarakat
 Penyiapan Kelembagaan Paska-Konstruksi

A. Penyusunan Studi dan Disain (SID)
Beberapa studi dan disain yang harus disiapkan di antaranya adalah:
 Penyusunan Master Plan (Air Limbah, Persampahan, Drainase, dll)
 Penyusunan Studi Kelayakan atau Feasibility Stuty (sesuai kebutuhan)
 Penyusunan Detailed Engineering Disain (DED) (sesuai kebutuhan)
 Penyusunan Studi Lingkungan (sesuai kebutuhan)
 Penyusunan Studi LARAP (sesuai kebutuhan)
 Pelaksanaan Survei dan Investigasi (sesuai kebutuhan)
Pada tahap awal diharapkan Kabupaten/Kota segera menyusun atau mereview Master Plan untuk masing-
masing komponen sanitasi. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi
ditindaklanjuti dengan pembuatan Studi Kelayakan, DED dan studi pendukung lainnya. Uraian mengenai lanjut
dari masing-masing produk Studi dan Disain di atas dapat dilihat di Buku 2.
B. Pengadaan Lahan (LA)
Lahan merupakan masalah serius dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan prasarana dan
sarana sanitasi, baik yang berbasis masyarakat maupun lembaga. Lahan yang dibutuhkan umumnya
mempunyai kriteria spesifik misalnya lokasi geografis, kondisi fisik dasar, kesesuaian lingkungan sekitar, status
dan harga, dll.
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengadaan lahan, di antaranya:
1. Penetapan Lokasi Pembangunan
2. Permohonan Pengadaan Tanah
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
4. Keberatan atas Keputusan Panitia
5. Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi

6. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah
7. Risalah Pengadaan Lahan
8. Pengamanan Aset
Lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengadaan lahan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Tim Pengadaan
Lahan dan harus dipantau oleh Tim Pokja dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Penetapan lokasi pembangunan
a. pengajuan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Walikota/ Gubernur
b. permohonan dilengkapi dengan :
 lokasi tanah yg diperlukan
 luas dan gambar kasar tanah yg diperlukan
 penggunaan tanah pd saat permohonan diajukan
 uraian rencana proyek, aspek pembiayaan, waktu pelaksanaan
c. persetujuan dari Bupati/Walikota/Gubernur yg dipersiapkan oleh Kakanwil BPN setempat
2. Permohonan pengadaan tanah
a. Pengadaan tanah yg luasnya lebih dari 1 Ha, instansi mengajukan permohonan kpd panitia dengan
lampiran persetujuan penetapan
b. Untuk pengadaan tanah yg luasnya kurang dari 1 Ha dpt dilakukan langsung oleh Instansi ybs
c. Persiapan pelaksanaan pengadaan
3. Pelaksanaan pengadaan tanah
a. Penyuluhan kepada masyarakat setempat mengenai maksud dan tujuan
b. Penetapan batas lokasi
c. Inventarisasi data tanah, pemilik, tanaman, benda lain yg terkait
d. Pengumuman hasil inventarisasi untuk memberikan kesempatan mengajukan keberatan
e. Musyawarah dengan pihak-pihak terkait yg dipimpin oleh Ketua Panitia
f. Penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi, dengan taksiran nilai tanah berdasarkan jenis hak atas
tanah dan status penguasaannya
g. Keputusan Panitia ttg bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan disampaikan
kpd kedua belah pihak
4. Keberatan atas keputusan panitia
a. Diajukan oleh pemegang hak atas tanah kepada Gubernur disertai alasan
b. Gubernur minta pertimbangan dan penjelasan kpd Panitia
c. Panitia menyampaikan usul mengenai penyelesaian thd keberatan
d. Keputusan Gubernur disampaikan kpd yg mengajukan keberatan
e. Bilamasih terdapat keberatan, instansi mengajukan melaporkan dan meminta Pedoman kepada
Menteri
5. Pelaksanaan pemberian ganti rugi
a. Instansi membuat daftar nominatif pemberian kerugian berdasarkan hasil inventarisasi dan
keputusan panitia
b. Penggantian dlm bentuk uang dibayarkan secara langsung kepada yg berhak dengan saksi minimal 3
orang anggota panitia dan dibuktikan dengan tanda terima
c. Penggantian dlm bentuk selain uang dituangkan dlm berita acara pemberian ganti rugi ditandatangani
oleh penerima dan Ketua Panitia beserta anggotanya minimal 2 orang
d. Pemberian ganti rugi untuk tanah wakaf ditentukan melalui nadzir ybs
e. Pemberian ganti rugi untuk tanah ulayat dilakukan dlm bentuk prasarana dan sarana yg dpt
dimanfaatkan oleh masyarakat
6. Pelepasan, Penyerahan, dan Permohonan Hak atas Tanah
a. Bersamaan dengan pemberian ganti rugi dibuat surat pernyataan pelepasan hak dan/atau
penyerahan tanah dittd oleh Ka Kantor Pertanahan Kab/Kota disaksikan oleh minimal 2 orang panitia
b. Surat pernyataan disertai penyerahan sertifikat dan/atau asli surat tanah yg terkait kpd instansi

c. Permohonan untuk memperoleh sertifikat atas nama instansi induknya sesuai ketentuan yg berlaku
7. Risalah Pengadaan Lahan
Membuat risalah proses pengadaan lahan secara lengkap dan menyeluruh, selanjutnya dilaporkan kepada
Atlas/Pimpinan Instansi
8. Pengamanan Aset
a. Pengamanan secara administrasi dengan jalan memproses pembuatan sertifikat
b. Pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan memasang pagar dilengkapi dengan papan
peringatan dan penjagaan personil bilamana perlu
c. Pengurus barang (satker) harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan aset tanah
yang telah dibebaskan
C. Sosialisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Partisipasi dan peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
prasarana dan sarana sanitasi, baik yang berbasis masyarakat maupun lembaga. Beberapa bentuk partisipasi
masyarakat ini dapat berupa kontribusi dalam pengadaan lahan, penyediaan material atau bahan bangunan,
tenaga kerja, atau pendanaan. Peran lainnya yang diharapkan adalah adanya keterlibatan masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
sanitasi.
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan sanitasi Pokja akan melakukan advokasi,
sosialisasi, promosi, kampanye sebagai berikut:
 Advokasi dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas
kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan sanitasi.
 Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang sanitasi
 Promosi dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap
proses peningkatan kualitas air minum dan layanan sanitasi.
 Kampanye dilakukan untuk memberikan keterlibatan publik akan pemahaman prioritas penyediaan
sanitasi dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk
lainnya.
Lebih lanjut pada kawasan/area priortas atau lokasi-lokasi proyek sanitasi yang berbasis masyarakat akan
dilakukan kegiatan sosialisasi dan pemicuan untuk menggerakkan masyarakat.
D. Meningkatkan Tata Kelola Sanitasi
Meningkatkan tata kelola (manajemen) sanitasi merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan
kinerja pengelolaan dan menjamin kelangsungan pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun.
Peningkatan tata kelola ini mencakup:
 Aspek kelembagaan
 Aspek pengaturan
 Aspek pembiayaan
 Aspek peran serta dunia usaha
Aspek kelembagaan dalam hal ini adalah menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola sarana dan
prasarana sanitasi yang selesai dibangun (paska konstruksi). Kelembagaan ini dapat berupa:
 Instansi Pengelola seperti : UPT Daerah, BLU Daerah, BUMD atau Swasta yang akan bertanggung jawab
pada operasional, pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas dari
sarana/prasarana sanitasi (misalnya IPLT, IPAL Kawasan/Kota, SPA, TPA Sampah, Pengangkutan Sampah).
 Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM untuk sarana/prasarana sanitasi yang dikelola langsung oleh
masyarakat (misalnya MCK, IPAL Komunal, TPS-3R Berbasis Masyararakat, dll)

Aspek pengaturan dalam hal ini dapat berupa penyiapan peraturan dan perundangan di daerah dalam rangka
mendukung kepastian dan penegakan hukum, di antaranya:
 Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan
 Peraturan Walikota/Bupati terkait pengelolaan air limbah, persampahan, drainase dan kesehatan
lingkungan, dll.
Tugas Tim Pokja
Beberapa tugas Tim Pokja pada tahap Persiapan Pelaksanaan atau penyusunan Studi dan Disain (silahkan
ditambahkan sesuai kebutuhan):
1. Mempelajari Kerangka Acuan Kerja (TOR)
2. Memberikan masukan agar terdapat keselarasan dengan SSK/MPS
3. Secara reguler melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis
4. Mereview (draft) Laporan Konsultan, dan memberikan komentar (bila ada, melalui Tim Teknis)
5. Menghadiri Rapat Konsultasi bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana (Konsultan)
6. Menghadiri Kunjungan Lapangan bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan
7. Menghadiri Rapat Pembahasan Laporan Akhir bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan
8. Memonitor progres pelaksanaan pekerjaan
Tugas Tim Teknis SKPD/Instansi Pelaksana
Langkah-langkah pelaksanaan Studi, Disain dan Survei & Investigasi yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Instansi
bersama Tim Konsultan/Swakelola dan yang perlu mendapat perhatian dari Tim Pokja di antaranya adalah:
1. Pelaksanaan Studi dan Disain
a. Usulan & persetujuan mobilisasi personil / tenaga ahli dan peralatan
 Sebelum mobilisasi, Penyedia jasa harus mengajukan usulan persetujuan tenaga ahli untuk
mendapatkan persetujuan pengguna jasa sesuai dengan kontrak
b. Pemeriksaan personil/tenaga ahli dan peralatan sesuai dengan kontrak
 Pemeriksaan tenaga ahli dan peralatan harus dilaksanakan setelah tiba di lokasi pekerjaan, serta
dibuat berita acara hasil inspeksi yang ditandatangani penyedia dan pengguna jasa
 Bila hasil inspeksi ternyata belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu pelaksanaan
pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan
peralatan tersebut harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama
 Pada waktu penyedia jasa mulai melaksanakan tugas, pengguna jasa harus melakukan
pengecekan, apakah yang dimobilisasi sesuai dengan kontrak
c. Perubahan dan Penggantian Personil dan Peralatan
 Penyedia jasa tidak diperkenankan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa
persetujuan pengguna jasa
 Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil dari penyedia jasa tersebut tidak mampu atau
tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, maka penyedia jasa
harus mengganti dengan kualifikasi yang sama atau lebih tinggi
 Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari sejak diterimanya penggantian personil dari penyedia jasa,
maka penyedia jasa harus mengganti personil dengan keahlian yang setara atau lebih tinggi tanpa
penambahan biaya
d. Pembayaran uang muka
 Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi personil dan peralatan, serta pengeluaran pada
bulan pertama
 Besaran uang muka setinggi-tingginya 20 % dari nilai kontrak dan diberikan setelah penyedia jasa
menyerahkan jaminan uang muka
e. Pembahasan hasil pelaksanaan pekerjaan, berupa laporan-laporan
 Pengguna jasa membentuk tim teknis untuk melakukan pembahasan hasil kegiatan konsultan
secara periodik

 Dalam kondisi tertentu, konsultan perlu segera membuat laporan khusus dan
menyampaikankepada pengguna jasa
 Hal ini berlaku bagi kondisi task concept maupun assistance concept
f. Pembayaran prestasi pekerjaan
 Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang dicapai sesuai ketentuan dalam
kontrak dengan melampirkan tanda bukti pembayaran (at cost)
g. Pengendalian pekerjaan
 Pengendalian kegiatan
 Pengendalian personil/tenaga ahli
 Pengendalian kualitas
2. Serah Terima Pekerjaan
a. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir dan produk
studi/perencanaan yang dihasilkan sesuai kontrak, serta diterima dan disetujui oleh pengguna jasa
b. Produk studi/perencanaan harus disahkan oleh Pejabat yang berwenang (Atlas)
3. Evaluasi produk konsultan / desain
a. Secara proses dan substansi, harus berlandaskan KAK (TOR) dan perkembangan IPTEK
b. Spesifikasi teknis, gambar rencana,volume dan kuantitas, serta EE harus dapat dipergunakan sebagai
acuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya
4. Pemanfaatan produk
a. Distribusi laporan
b. Dokumentasi produk konsultan / BKMN
c. Evaluasi pemanfaatan

Daftar Periksa
Kelengkapan Materi Studi dan Disain Teknis
Tahap Persiapan Pelaksanaan6
Komponen Air Limbah
No. Kegiatan Keterangan
1. Rencana Induk Lihat TOR dan Outline yang ditentukan
2. Studi Kelayakan Lihat TOR dan Outline yang ditentukan
3. Perencanaan Teknis Lihat TOR dan Outline yang ditentukan
4. Perencanaan Teknis SPAL-Terpusat Muatan:
 Rencana Detail Kegiatan
 Tahapan dan Jadual Pelaksanaan
 Perhitungan dan Gambar Teknis
 Spesifikasi Teknis
 Perkiraan Biaya
 Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
 Prosedur Operasi Standar
5. Perencanaan Teknis IPLT Perencanaan Teknis :
 Persiapan dan Pelaksanaan Survei
 Penentuan Daerah Pelayanan IPLT
 Penentuan Lokasi IPLT
 Penentuan Kapasitas IPLT
 Perencanaan Komponen IPLT
 Perencanaan Teknologi Pengolahan, dst
6. Perencanaan Teknis Truk Tinja Langkah-langkah dalam Perencanaan:
 Menetapkan spesifikasi teknis truk pengangkut tinja
(truk, tangki, pompa)
 Menetapkan spesifikasi teknis Motor-Roda-Tiga
pengangkut tinja (motor-roda-tiga, tangki, pompa)
Komponen Persampahan
3. Perencanaan Teknis dan Manajemen
Persampahan
Lihat TOR dan Outline yang ditentukan
Komponen Drainase
3. Perencanaan Teknis (DED) Lihat TOR dan Outline yang ditentukan
6
Selengkapnya dapat dilihat di Buku II, atau di Peraturan Menteri PUPR terkait komponen ybs

LANGKAH 3.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Referensi:
 Pedoman STBM
 Pedoman Sanimas
 Peraturan Menteri PU ten-
tang SIDLACOM, dll.
Pelaksana:
 SKPD/instansi Pelaksana
 Pihak Ketiga / Swakelola
 Masyarakat (KSM)
Pelaksanaan:
disesuaikan dengan ruang lingkup
dari masing-masing kegiatan/paket
pekerjaan.
Deskripsi Setelah perencanaan konstruksi (SID) selesai dan lahan (LA) telah tersedia,
maka kegiatan berikutnya adalah Pelaksanaan Konstruksi (C). Pelaksanaan
konstruksi ini dapat berupa pembangunan prasarana dan sarana sanitasi,
seperti pembangunan sistem sanitasi on-site dan off-site, pembangunan
IPLT, atau pembangunan TPA Sampah atau pembangunan jaringan
drainase.
Pelaksanaan pembangunan ini dapat dilaksanakan secara swakelola atau
melibatkan pihak ketiga. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan
dengan jenis pekerjaannya, bisa diselesaikan dalam periode satu tahun
anggaran atau lebih dari satu tahun (multi-years).
Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh Pemerintah (berbasis
institusi) maupun oleh masyarakat setempat (berbasis masyarakat).
Tujuan Memberikan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pembangunan prasarana dan sarana sanitasi permukiman oleh
SKPD/instansi terkait, baik fisik maupun non-fisik.
Sasaran Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan
rencana, tepat mutu, tepat waktu dan biaya, dan dapat segera
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Langkah-langkah Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan disesuaikan dengan apa yang
akan dibangun (spesifik, baik dari prosesnya maupun waktu dan
sumberdaya yang dibutuhkan).
Penjelasan rinci mengenai langkah-langkah pelaksanaan pembangunan
infrastruktur sanitasi ini dapat dilihat di Buku II, dan atau pedoman dari
Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya, Kemen PUPR.

Setelah perencanaan konstruksi (SID) selesai dan lahan (LA) telah tersedia, maka kegiatan berikutnya adalah
Pelaksanaan Pembangunan atau Konstruksi (C). Pelaksanaan pembangunan ini dapat berupa pembangunan
prasarana dan sarana sanitasi, seperti pembangunan IPLT, TPA Sampah, jaringan drainase perkotaan, serta
pengadaan Truk Tinja, Truk Sampah, Alat Berat di TPA, peralatan komposting, dll.
Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, termasuk pengadaan barang dan peralatan,
merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah dilakukan. Pelaksanaan pembangunan ini dapat
dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (berbasis masyarakat) atau oleh Pemerintah (berbasis lembaga).
Secara garis besar kegiatan pembangunan dan pengadaan ini dapat berupa:
A. Ruang Lingkup Pembangunan Sanitasi
Air Limbah
1) Sistem Pengolahan Limbah Setempat (SPAL-S), kegiatannya antara lain:
a) Pembangunan MCK
b) Pembangunan Tangki septik Komunal
c) Pengadaan Alat Angkut (Truk Tinja)
2) Sistem Pengolahan Limbah Terpusat (SPAL-T), kegiatannya antara lain:
a) Pembangunan IPAL Komunal
b) Pembangunan IPAL Kawasan
c) Pembangunan IPAL Kota/Wilayah
Persampahan
1) Penanganan Sampah di Lokasi, kegiatannya antara lain:
a) Pembangunan TPS-3R
b) Pengadaan Peralatan pendukung 3R
2) Penanganan Sampah di TPA, kegiatannya antara lain:
a) Pembangunan/Rehabilitasi atau Penutupan TPA
b) Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)
c) Pengadaan Alat Angkut (Gerobak/Motor Sampah, Truk Sampah)
d) Pengadaan Alat Berat di TPA (Buldozer)

Drainase
1) Pembangunan/Rehabilitasi/Normalisasi Saluran:
a) Saluran Primer
b) Saluran Sekunder
c) Saluran Tersier/Lingkungan
2) Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan Bangunan Pendukung
a) Pintu Air
b) Rumah Pompa
c) Kolam Retensi, dll.
B. Pelaksana Pembangunan Sanitasi
B.1 Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Lembaga
Pelaksanaan pembangunan (konstruksi) ini dapat dilaksanakan secara swakelola atau melibatkan pihak ketiga.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, bisa diselesaikan dalam periode
satu tahun anggaran atau lebih dari satu tahun (multi-years).
Langkah-langkah pelaksanaan pembangunan (konstruksi) yang perlu menjadi perhatian Pokja secara umum
adalah sebagai berikut:
1. Persiapan Pelaksanaan Kontrak
2. Pelaksanaan Kontrak
3. Serah Terima Pekerjaan
4. Evaluasi Produk
5. Pemanfaatan Produk
B.2 Pelaksanaan Pembangunan berbasis Masyarakat
Pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri (Kelompok Swadaya
Masyarakat). Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Penyiapan warga, pemicuan dan sosialisasi
2. Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
a) Pembentukan kelembagaan (KSM)
b) Pelaksanaan Survei
c) Pembuatan DED
d) Perhitungan RAB
e) Pembuatan jadual kerja
3. Pelaksanaan Konstruksi (dilaksanakan oleh masyarakat)
a) Pelaksanaan pembangunan
b) Pengawasan/pengendalian
4. Pengoperasian dan Pemeliharaan
Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Buku II – Pedoman Teknis Pedoman Implementasi.
Tugas Pokja
Beberapa Tugas Pokja dalam mengawal Pelaksanaan Pembangunan, di antaranya (silahkan ditambahkan
sesuai kebutuhan):
1. Mempelajari Dokumen Tender, Spesifikasi Teknis, gambar-gambar dan lampiran-lampirannya
2. Memberikan masukan agar terdapat keselarasan dengan SSK/MPS (khususnya usulan lokasi kegiatan yang
berbasis masyarakat agar senantiasa mengacu pada Area Beresiko atau prioritas dalam SSK/MPS).
3. Secara reguler melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis
4. Mereview (draft) Laporan Kontraktor, dan memberikan komentar (bila ada, melalui Tim Teknis)
5. Menghadiri Rapat Konsultasi bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana (Kontraktor)
6. Menghadiri Kunjungan Lapangan bersama Tim Teknis dan Tim Pelaksana Pekerjaan

Sanitasi40

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Sanitasi40

Similaire à Sanitasi40 (20)

Plus de Joy Irman

Plus de Joy Irman (20)

Dernier

Dernier (10)

Sanitasi40