Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL
•
0 likes•1,602 views
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL
Similar to Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL (20)
More from Joy Irman
More from Joy Irman (12)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL
- 1. Sanitasi.Net Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL Modul Pelatihan Dasar: Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Pelatihan Sistem Pengelolaan Air Limbah bagi Para Perencana, Pelaksana dan Pengelola Sanitasi Agustus, 2015 Modul SPAL-8
- 2. Sanitasi.Net KELEMBAGAAN Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL
- 3. Sanitasi.Net Kelembagaan Penyelenggara SPAL-T Kesiapan Kelembagaan • Kelembagaan penyelenggara SPAL-T harus sudah ada sebelum SPAL-T selesai dibangun dan siap dioperasikan.
- 4. Sanitasi.Net Kelembagaan Penyelenggara SPAL-T Skala Perkotaan, Permukiman dan Kawasan • Kelembagaan penyelenggara SPAL-T skala perkotaan dapat berupa dinas daerah/UPTD, BLUD, atau BUMN/BUMD. • Kelembagaan penyelenggara SPAL-T skala permukiman dapat berupa: – dinas daerah/UPTD; – Kelompok Masyarakat; atau – Badan Usaha Swasta. • Kelembagaan penyelenggara SPAL-T skala kawasan tertentu dapat berupa Badan Usaha Swasta.
- 5. Sanitasi.Net Kelembagaan Penyelenggara SPAL-T Sumber Daya Manusia • Kelembagaan penyelenggara SPAL-T, harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Penyelenggaraan Pengembangan SPAL-T.
- 6. Sanitasi.Net Kelembagaan Penyelenggara SPAL-S Kesiapan Kelembagaan • Kelembagaan penyelenggara SPAL-S harus sudah ada, sebelum SPAL-S selesai dibangun dan siap dioperasikan.
- 7. Sanitasi.Net Kelembagaan Penyelenggara SPAL-S Komunal dan Unit Pengolahan Lumpur Tinja • Kelembagaan penyelenggara SPAL-S dapat berupa Kelompok Masyarakat. • Kelembagaan penyelenggara SPAL-S komponen Unit Pengolahan Lumpur Tinja berupa prasarana dan sarana IPLT merupakan – dinas daerah/UPTD, – BLUD, – BUMN/BUMD atau – Badan Usaha Swasta.
- 8. Sanitasi.Net ADMINISTRASI Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL
- 9. Sanitasi.Net Administasi Penyelenggaraan SPAL Administrasi Penyelenggaraan Pengembangan SPAL meliputi • Administrasi perkantoran • Administrasi keuangan
- 10. Sanitasi.Net Administasi Penyelenggaraan SPAL Administrasi Perkantoran • Pencatatan • Pengarsipan • Pelaporan kegiatan teknik dan nonteknik
- 11. Sanitasi.Net Administasi Penyelenggaraan SPAL Administrasi Keuangan • Pencatatan pemasukan dan pengeluaran • Tertib administrasi keuangan kegiatan teknik dan nonteknik
- 12. Sanitasi.Net Administasi Penyelenggaraan SPAL Pedoman dan Transparansi • Kegiatan administrasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan lain yang berlaku. • Kegiatan administrasi harus dilakukan sesuai kesepakatan secara transparan.
- 13. Sanitasi.Net PEMBIAYAAN Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan SPAL
- 14. Sanitasi.Net Pembiayaan SPAL • Pembiayaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAL meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas, mengoperasikan, memelihara dan merehabilitasi sistem fisik serta meningkatkan sistem nonfisik.
- 15. Sanitasi.Net Pembiayaan SPAL Sumber-sumber Pembiayaan • Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; • BUMN atau BUMD; • Koperasi; • Badan usaha swasta; • Masyarakat; • Sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 16. Sanitasi.Net Pembiayaan SPAL Pembiayaan dari Masyarakat Sumber pembiayaan dari masyarakat dapat berupa: • Retribusi/tarif/iuran, • Biaya sambungan rumah dan • Hibah tanah.
- 17. Sanitasi.Net Tarif Prinsip Perhitungan dan Penetapan Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip: • Keterjangkauan dan keadilan; • Mutu pelayanan; • Pemulihan biaya; dan • Transparansi dan akuntabilitas.
- 18. Sanitasi.Net Tarif Komponen Biaya yang Diperhitungkan Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi: • biaya operasi dan pemeliharaan; • biaya depresiasi; dan • biaya-biaya lain
- 19. Sanitasi.Net Tarif Subsidi Silang • Untuk melaksanakan tarif, Penyelenggara harus menerapkan struktur tarif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- 20. Sanitasi.Net Tarif Penetapan Tarif • Tarif yang diselenggarakan oleh BUMD ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas. • Tarif yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh kepala daerah.
- 21. Sanitasi.Net Retribusi • Dalam hal jasa pelayanan Air Limbah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggan dapat dikenakan pungutan daerah dalam bentuk retribusi.
- 22. Sanitasi.Net Iuran • Dalam hal jasa pelayanan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat untuk kepentingan sendiri, anggota Kelompok Masyarakat dapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama. • Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yang bersangkutan.
- 23. Sanitasi.Net Bantuan Pendanaan • Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan Penyelenggaraan Pengembangan SPAL, Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang dibutuhkan secara bertahap. • Tata cara pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 24. Sanitasi.Net Referensi Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 25. Sanitasi.Net Modul Dasar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Modul SPAL 1. Kamus, Istilah dan Definisi 2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) 3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S) 4. Kebijakan dan Strategi SPAL 5. Perencanaan SPAL 6. Pelaksanaan Konstruksi SPAL 7. Operasi dan Pemeliharaan SPAL Modul SPAL 8. Kelembagaan, Adminis- trasi dan Pembiayaan 9. Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta 10. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL 11. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL 12. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL