2. A
speknas atau Asosiasi Pelaksana Kons Nasional ini di awali dari
truksi
FORKOMJASI- RIAU yang di prakarsai oleh beberapa pengusaha Jasa
Konstrruksi di Propinsi Riau melalui Musyawarah serta Rapat, yang mana para
pengusaha Jasa Kontruksi di Propinsi Riau ini ingin membentuk satu wadah
Organisasi para Pengusaha Jasa Kontruksi Riau agar para pengusahanya dapat menjadi
pengusaha yang Profesional, Mandiri serta menjadi Tuan Rumah yang baik.
Maka sesuai kesepakatan bersama FORKOMJASI-RIAU di Deklarasikan pada
tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu (01-05-2000) di Pekanbaru serta dibentuk susunan
Pengurus guna menjalankan Program Kerja selanjutnya seperti pembentukan Panitia untuk
Kongres/Pelantikan Pengurus DPP FORKOMJASI RIAU.
Pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu (01-06-2000) Kongres serta
Pelantikan/Pengukuhan Pengurus FORKOMJASI- RIAU dilaksanakan bertempat di Hotel
Arya Duta Pekanbaru.
FORKOMJASI RIAU mempunyai tujuan mema jukan Pembangunan di daerah Riau
khususnya dan Pembangunan Nasional secara umum serta meningkatkan Profesional para
pengusaha Jasa Konstruksi jujur, bertanggung jawab dan mandiri berdasarkan PANCASILA
sebagai satu-satunya azas FORKOMJASI-RIAU.
Sesuai dengan perkembangan dan FORKOMJASI-RIAU melihat situasi bahwa
untuk menumbuh kembangkan Asosiasi FORKOMJASI-RIAU dalam Rapat Pimpinan
diputuskan untuk mengadakan Kongres Pusat FORKOMJASI-RIAU pada tanggal dua bulan
Juli tahun dua ribu satu (02-07-2001) dengan agenda/materi Kongres sebagai berikut :
1. Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2. Perubahan nama dari FORKOMJASI-RIAU ya ng yang bersifat kedaerahan menjadi
FORKOMJASI dan akan bersifat secara Nasional dan berkantor Pusat di Ibukota
Propinsi Riau.
3. Program kerja jangka pendek yaitu Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di
seluruh Indonesia.
FORKOMJASI merupakan Asosiasi usaha yang meliputi Pelaksanaan Jasa Kontruksi
yang berdasarkan kesamaan tujuan serta dilandasi oleh Prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan
kaidah keilmuan dan kejujuran Intelektual.
Berdasarkan Hasil Rapat Pimpinan PusaFORKOMJASI dan adanya permintaan
t
dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang telah terbentuk, maka disepakati untuk
mengadakan Kongres Pusat FORKOMJASI yangdilaksanakan pada tanggal dua puluh dua
bulan Oktober tahun dua ribu dua (22-10-2002) bertempat di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta,
dengan Agenda Kongres sebagai berikut :
1. Penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2. Perubahan nama dari FORKOMJASI-RIAU ya ng yang bersifat kedaerahan menjadi
FORKOMJASI dan akan bersifat secara Nasional dan berkantor Pusat di Ibukota
Propinsi Riau.
3. 3. Program kerja jangka pendek yaitu Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di
seluruh Indonesia.
Kongres yang di adakan pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu
dua (22-10-2002) dengan tema “KAMI SIAP MENGHADIRKAN ASOSIASI YANG
MANDIRI, KREATIF, INOVATIF dan PROFESIONAL”
Hasil dari Kongres Pusat FORKOMJASI ng disepakati oleh Dewan Pimpinan
ya
Daerah adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta perubahan nama
Asosiasi dari Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Nasional (FORKOMJASI)
menjadi Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional dengan singkatan ASPEKNAS
2. Memindahkan kedudukan Kantor Pusat dari Propinsi Riau ke Ibukota Republik
Indonesia (DKI Jakarta)
3. Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Forkomjasi menjadi Dewan Pimpinan Pusat
Aspeknas serta Dewan Pimpinan Daerah Forkomjasi menjadi Dewan Pimpinan
Daerah Aspeknas yang telah terbentuk.
Kongres ini dihadiri oleh dua belas (12) Pimpinan Daerah Forkomjasi saat itu antara lain :
1. DPD Riau
2. DPD Sumatra Barat
3. DPD Bengkulu
4. DPD Lampung
5. DPD Jawa Barat
6. DPD Jawa Tengah
7. DPD Kalimantan Barat
8. DPD Nangro Aceh Darusalam
9. DPD Sulawesi Selatan
10. DPD Jambi
11. DPD Sumatera Selatan
12. DPD DKI Jakarta
ASPEKNAS merupakan Asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi dan orang
perseorangan berdasarkan kesamaan tujuan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Keahlian
sesuai dengan kaidah Keilmuan dan Kejujuran Intelektual.
ASPEKNAS yang berazaskan PANCASILA bertujuan pula untuk meningkatkan
kemampuan Anggotanya untuk dapat menjadi Pengusaha Jasa Konstruksi yang Profesional,
Modern, Kreatif dan Mandiri serta menjunjung tinggi Kode Etik ASPEKNAS :
1. Taat Hukum dan menjunjung tinggi keadilan
2. Bersaing dengan sehat terhadap pekerja
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesinya
4. 4. Menempatkan PANCASILA sebagai sumber motivasi berpikir dan bertindak
Saat ini Dewan Pimpinan Daerah ASPEKNAStelah tersebar di dua belas (12) Propinsi
dan yang telah melakukan Kongres Daerah pertamanya adalah :
1. Propinsi Riau
2. Propinsi Sumatra Barat
3. Bengkulu
4. Sulawesi Selatan dan
5. DKI Jakarta
5. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASPEKNAS
Diterbitkan Oleh :
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASPEKNAS
2002
PEMBUKAAN
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia membutuhkan partisipasi segenap komponen
bangsa dalam mengisi kemerdekaan guna terciptanya masyarakat Indonesia yang adil,
makmur, dan sejahtera.
Dunia Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan
ekonomi bangsa dan negara dengan pembangunan sarana dan prasarana dalam mempererat
komunikasi antar segenap komponen bangsa yang beraneka dan berada dalam suatu wilayah
yang sangat luas. Kesamaan pandang dan usaha antar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dan
mempadukan kemitraan yang sinergis antara Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dengan
masyarakat.
Masyarakat Jasa Konstruksi memerlukan suatu organisasi yang keanggotaannya meliputi para
Pelaksana Jasa Konstruksi berikut pendukungnya serta unsur pemerintah agar dapat
menyatukan keanekaragaman komponen masyarakat yang peduli dengan Jasa Konstruksi.
Berdasarkan semangat tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2002 kini hadir suatu Asosiasi yang
terbuka bagi segenap komponen masyarakat yang peduli terhadap jasa konstruksi dengan
nama Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional yang disingkat dengan nama ASPEKNAS
sebagai bentukan baru dari Forum Komunikasi Masyarakat Jasa Konstruksi yang disingkat
dengan nama FORKOMJASI.
6. KETETAPAN
KONGRES PUSAT FORKOMJASI 2002
NO. 08/KONGRES/FKJ/X/2002
Tentang
PERUBAHAN NAMA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR ( AD) DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
ASOSIASI PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL
(ASPEKNAS)
TAHUN 2002
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menimbang : Bahwa sebagai Landasan Operasional bagi Organisasi, perlu
mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART).
Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
FORKOMJASI.
2. Ketetapan Kongres Pusat FORKOMJASI Nomor : 04/
KONGRES/FKJ/X/2002, tentang Pembentukan Komisi dan
Peserta Sidang Komisi Kongres Pusat FORKOMJASI.
Memperhatikan : 1. Ketetapan Nomor : 01/ KONGRES/ FKJ/ X/ 2002, Tentang
Pengesahan Jadwal Acara Kongres Pusat FORKOMJASI, tanggal 22
Oktober 2002.
2. Ketetapan Nomor : 02/ KONGRES/ FKJ/ X/ 2002, Tentang
Pengesahan Tata Tertib Kongres Pusat FORKOMJASI, tanggal 22
Oktober 2002.
3. Ketetapan Nomor : 05/ KONGRES/ FKJ/ X/ 2002, Tentang
Pengesahan Hasil Kerja Komisi Organisasi Kongres Pusat
FORKOMJASI.
MEMUTUSKAN
Memutuskan : 1. Mengesahkan Perubahan Nama FORKOMJASI menjadi ASPEKNAS.
2. Mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga
(ART) ASPEKNAS.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
7. Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 22 Oktober 2002
KONGRES PUSAT
FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
INDONESIA
Pimpinan Sidang
Ketua Sekretaris
( Hamdani ) ( Bobby J. T. )
DPD Bengkulu DPD DKI Jakarta
Anggota
( Bachrum, BBA )
DPP
8. ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL
ASPEKNAS
Diterbitkan Oleh :
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASPEKNAS
2002
BAB I
KEBERADAAN ORGANISASI
Pasal 1
NAMA
Organisasi ini bernama ASOSIASI PELAKSANA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
yang disingkat dengan nama ASPEKNAS.
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN
Kedudukan ASPEKNAS berpusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3
WAKTU
ASPEKNAS didirikan di Jakarta pada tanggal Oktober 2002 sebagai format baru
22
FORKOMJASI yang didirikan di Pekanbaru, Propinsi Riau pada tanggal 01 Mei 2000 untuk
waktu yang tidak ditentukan.
BAB II
PEDOMAN ORGANISASI
Pasal 4
ASAS
ASPEKNAS berasaskan PANCASILA
Pasal 5
LANDASAN
ASPEKNAS berlandaskan :
1. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional.
2. Undang – Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi sebagai Landasan
Konstitusional.
3. Undang – Undang No. 01 Tahun 1987, tentang Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) sebagai Landasan Struktural.
4. Keputusan Kongres Pusat FORKOMJASI tanggal 02 Juli 2001 di Pekanbaru dan
Kongres PusatFORKOMJASI tanggal 22 Oktober 2002 di Jakarta sebagai
Landasan Operasional.
9. Pasal 6
TUJUAN
ASPEKNAS bertujuan :
1. Menghimpun, membina dan mengembangkan kemampuan masyarakat Pelaksana
Jasa Konstruksi supaya profesional, modern, dan mandiri.
2. Menjalin hubungan kemitraan yang dinamis dan sinergis dengan Pemerintah dan
pendukung pelaksanaan usaha Jasa Konstruksi.
3. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Jasa Konstruksi
ke
Nasional.
4. Untuk menumbuh kembangkan peran pengawasan masyarakat.
5. Memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan.
Pasal 7
USAHA
1. Mengorganisir segenap potensi Pelaksana Jasa Konstruksi Indonesia.
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan Pelaksana Jasa Konstruksi
Indonesia.
3. Memodernkan manajemen organisasi ASPEKNAS.
4. Berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan Instansi Pemerintah, BUMN,
Swasta Dalam Negeri, dan Pelaksana Jasa Konstruksi Internasional.
BAB III
KEANGGOTAAN
Pasal 8
KEANGGOTAAN
Keanggotaan ASPEKNAS terdiri dari :
1. Anggota Biasa mempunyai hak sebagai berikut :
a. Hak Suara, yaitu hak memilih dan hak dipilih serta hak dalam pemungutan
suara untuk pengambilan keputusan.
b. Hak Bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
c. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas organisasi.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak sebagai berikut :
Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, kecuali
hak untuk dipilih menjadi Dewan Pimpinan.
3. Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagai berikut :
a. Hak Bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan
pertanyaan.
b. Hak untuk mengikuti kegiatan – kegiatan organisasi atas undangan Dewan
Pimpinan.
Pasal 10
KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota ASPEKNAS berkewajiban untuk :
10. 1. Mentaati semua ketentuan organisasi.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
3. Membayar iuran anggota dan keharusan keuangan lainnya.
Pasal 11
BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN
1. Bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, karena :
a) Mengundurkan diri.
b) Perusahaannya tidak lagi bergerak di bidang Jasa Konstruksi, baik atas kehendak
sendiri ataupun dicabut perijinannya oleh yang berwajib.
c) Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
d) Diberhentikan oleh Oganisasi.
2. Bagi Anggota Kehormatan, karena :
a) Mengundurkan diri.
b) Meninggal Dunia.
c) Diberhentikan oleh Organisasi.
BAB IV
KLASIFIKASI USAHA ORGANISASI
Pasal 12
JENIS USAHA
Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah :
1. Usaha Pelaksanaan Konstruksi (Jasa Konstruksi).
Pasal 13
BENTUK USAHA
Bentuk Usaha Jasa Konstruksi adalah :
1. Orang Perseorangan.
2. Badan Usaha.
Pasal 14
BIDANG USAHA
Bidang Usaha Jasa Konstruksi adalah :
1. Arsitektural.
2. Sipil.
3. Mekanikal / Elektrikal.
4. Prasarana Air Bersih.
5. Tata Lingkungan.
BAB V
ORGANISASI
Pasal 15
BENTUK ORGANISASI
11. ASPEKNAS adalah organisasi berbentuk kesatuan dari Pusat sampai Cabang – Cabang di
seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Pasal 16
SIFAT ORGANISASI
ASPEKNAS merupakan organisasi mandiri, bukan merupakan organisasi Pemerintah
maupun organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya.
Pasal 17
STATUS ORGANISASI
ASPEKNAS merupakan organisasi mandiri, bukan merupakan organisasi Pemerintah
maupun organisasi Politik dan atau tidak merupakan bagiannya.
Pasal 17
STATUS ORGANISASI
ASPEKNAS merupakan tempat berhimpunnya Pelaksana Konstruksi Nasional dan orang
perseorangan berdasarkan kesamaan tujuan yang dilandaskan oleh prinsip – prinsip keahlian
sesuai kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual.
Pasal 18
PERANGKAT ORGANISASI
Organisasi ASPEKNAS, terdiri dari :
1. Di tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS.
2. Di tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS.
3. Di tingkat Kabupaten / Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
ASPEKNAS.
Pasal 19
KELENGKAPAN ORGANISASI
1. Tingkat Pusat :
1. Kongres Pusat.
2. Rapat Kerja Pusat.
3. Rapat Pimpinan Pusat.
2. Tingkat Daerah ::
1. Kongres Daerah.
2. Rapat Kerja Daerah.
3. Rapat Pimpinan Daerah.
3. Tingkat Kabupaten / Kota (Cabang) :Kongres Cabang
1. Kongres Cabanag .
2. Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Pimpinan Cabang.
Pasal 20
WEWENANG ORGANISASI
12. Kewenangan organisasi diatur sebagai berikut :
1. Tingkat Pusat.
• Kongres PusatASPEKNAS merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi
ASPEKNAS di tingkat Nasional.
• Rapat Kerja Pusat ASPEKNAS merupakan lembaga yang diselenggarakan
untuk mengawasi terlaksananya keputusan – keputusan Kongres Pusat
ASPEKNAS dalam menentukan hal – hal yang tidak dapat diputuskan
sendiri serta menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS.
• Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS merupakan Pimpinan
ASPEKNAS untuk mewakili organisasi ini ke dalam dan keluar, dan
bertanggung jawab penuh kepada Kongres Pusat ASPEKNAS.
2. Tingkat Daerah :
• Kongres Daerah ASPEKNAS merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi
ASPEKNAS di tingkat Propinsi.
• Rapat Kerja Daerah ASPEKNAS merupakan lembaga yang diselenggarakan
untuk mengawasi terlaksananya keputusan – keputusan Kongres Daerah
ASPEKNAS, dan membantu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS
dalam menentukan hal – hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta
menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) ASPEKNAS.
• Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS merupakan Pimpinan
ASPEKNAS untuk mewakili organisasi ini ke dalam dan keluar, dan
bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi kepada Kongres
Daerah ASPEKNAS dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS.
3. Tingkat Kabupaten / Kota (Cabang) :
• Kongres Cabang ASPEKNAS merupakan lembaga dan kekuasaan tertinggi
ASPEKNAS di Daerah Kabupaten / Kota.
• Rapat Kerja Cabang ASPEKNAS merupakan lembaga yang diselenggarakan
untuk mengawasi terlaksananya keputusan – keputusan Kongres Cabang
ASPEKNAS, dan membantu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ASPEKNAS
dalam menentukan hal – hal yang tidak dapat diputuskan sendiri serta
menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pimpinan
Cabang.
• Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ASPEKNAS merupakan Pimpinan
ASPEKNAS untuk mewakili organisasi ini ke dalam dan keluar di
wilayahnya, dan bertanggung jawab penuh terhadap jalannya organisasi
kepada Kongres Cabang ASPEKNAS dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
ASPEKNAS.
•
Pasal 21
PIMPINAN ORGANISASI
1. Pimpinan Organisasi ASPEKNAS disebut Dewan Pimpinan yang terdiri dari :
1. Di tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. DI tingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Di tingkat Kabupaten / Kota disebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
13. 2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) terdiri dari :
1. Dewan Pimpinan Harian disingkat DPH terdiri dari Ketua Umum, para Wakil Ketua
Umum / Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal dan para Wakil Sekretaris Jenderal,
Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil
Bendahara Umum, serta Bendahara dan Wakil Bendahara.
2. Susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diatur lebih lanju dalam Anggaran Rumah Tangga
(ART).
BAB VI
KONGRES DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 22
KONGRES DAN RAPAT
Kongres dan Rapat – Rapat yaitu :
1. Di Tingkat Pusat.
1. Kongres Pusat disingkat KONPUS.
2. Rapat Kerja Pusat disingkat RAKERPUS.
3. Rapat Pimpinan Pusat disingkat RAPIMPUS.
4. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat disingkat RH – DPP ASPEKNAS.
5. Rapat Pelno Dewan Pimpinan Pusat disingkat RP – DPP ASPEKNAS.
2. Di Tingkat Daerah.
1. Kongres Daerah disingkat KONDA.
2. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA.
3. Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAPIMDA.
4. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat disingkat RH – DPP ASPEKNAS.
5. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat disingkat RP – DPP ASPEKNAS.
3. Di Tingkat Cabang.
1. Kongres Cabang disingkat KONCAB.
2. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB.
3. Rapat Anggota
4. Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang disingkat RH – DPC ASPEKNAS.
5. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang disingkat RP – DPC ASPEKNAS.
Pasal 23
KONGRES LUAR BIASA
1. Kongres Pusat Luar Biasa (Konpuslub) dapat diadakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
• Atas permintaan lebih dari setengah jumlah DPD ASPEKNAS + 1 (1/2 N +
1), berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (RP –
DPD) dari masing – masing Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan
mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di
tingkat Pusat.
2. Kongres Daerah Luar Biasa (Kondalub) dapat diadakan dengan ketentuan sebagai
berikut :
14. • Atas permintaan lebih dari setengah jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
ASPEKNAS + 1 (1/2 N + 1), yang ada pada Daerah yang bersangkutan,
berdasarkan hasil keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang (RP –
DPC) dari tiap – tiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan mendapat
persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta pertimbangan dari
Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Daerah yang bersangkutan.
3. Kongres Cabang Luar Biasa (Koncablub) daat diadakan dengan ketentuan sebagai
p
berikut :
• Atas permintaan lebih dari setengah jumlah Anggota ASPEKNAS + 1 di
Cabang yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) yang membawahinya serta pertimbangan dari Dewan
Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Cabang yang diperlukan, dan
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) jika diperlukan.
4. Kongres Pusat (Konpus), Kongres Daerah (Konda), dan Kongres Cabang (Koncab)
Luar Biasa diadakan untuk menampung dan menyelesaikan hal – hal yang mendesak,
yang menyangkut penilaian mengenai Dewan Pimpinan dan Keuangan.
5. Kedudukan dan Keputusan – keputusan Kongres Pusat (Konpus) Luar Biasa adalah
sama dengan Kongres Pusat (Konpus), Kongres Daerah Luar Biasa (Kondalub)
dengan Kongres Daerah (Konda), dan Kongres Cabang Luar Biasa (Koncablub)
dengan Kongres Cabang (Koncab), sesuai dengan tingkatan masing – masing.
Pasal 24
TUGAS DAN WEWENANG KONGRES DAN RAPAT
Tugas dan Wewenang Kongres dan Rapat – Rapat pada setiap tingkatan Organisasi, diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
Pasal 25
WAKTU PENYELENGGARAAN KONGRES DAN RAPAT
Waktu Penyelenggaraan Kongres dan Rapat – Rapat adalah sebagai berikut :
1. Kongres Pusat atau Konpus, Kongres Daerah atau Konda, dan Kongres Cabang atau
Koncab, masing – masing diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
2. Rapat Kerja Pusat atau Rakerpus, Rapat Kerja Daerah atau Rakerda, dan Rapat Kerja
Cabang atau Rakercab, masing – masing diadakan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali
diantara 2 (dua) Kongres Pusat atau Konpus, Kongres Daerah atau Konda, dan
Kongres Cabang atau Koncab yang bersangkutan.
3. Rapat Pimpinan Pusat atau Rapimpus, Rapat Pimpinan Daera atau Rapimda, dan Rapat
Anggota, diadakan sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
4. Rapat Dewan Pimpinan Pusat atau Rapat DPP, Rapat Dewan Pimpinan Daerah atau
Rapat DPD, dan Rapat Dewan Pimpinan Cabang atau Rapat DPC, diadakan sewaktu –
waktu sesuai kebutuhan dengan ketentuan sebagai berikut :
a ) Rapat Harian Dewan Pimpinan atau RH – Dewan Pimpinan diadakan
sekurang – kurangnya sebulan sekali.
b ) Rapat Pleno Dewan Pimpinan atau RP – Dewan Pimpinan diadakan
sekurang – kurangnya 2 (dua) bulan sekali.
15. Pasal 26
KUORUM
1. Persidangan dinyatakan mencapai Kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari
setengah jumlah peserta yang berhak hadir + 1, yang memiliki hak suara.
2. Bilamana Kuorum tidak tercapai, maka persidangan dapat ditunda selama – lamanya 24
jam.
3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah Kuorum belum juga tercapai, maka
persidangan dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan
sah dan mengikat.
4. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
atau pembubaran organisasi secara Nasional, Kongres Pusat dinyatakan mencapai
Kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang berhak
hadir + 1, yang memiliki hak suara.
Pasal 27
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Semua Keputusan yang diambil dalam Kongres dan Rapat – Rapat , diusahakan atas
dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan usaha musyawarah untuk mufakat tidak juga tercapai keputusan, maka
keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir dan memiliki
hak suara.
3. Keputusan untuk Maksud Perubahan An ggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) diambil berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) + 1
Kuorum pada Kongres Pusat (Konpus).
4. Keputusan untuk pembubaran Organisasi pada tingkat Daerah / Cabang, harus disetujui
oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) + 1 Kuorum pada Kongres Daerah (Konda) atau
Kongres Cabang (Koncab) yang bersangkutan.
5. Khusus untuk maksud pembubaran organisasi secara Nasional, Keputusan diambil
berdasarkan keputusan mutlak Kuorum pada Kongres Pusat (Konpus) yang khusus
diadakan untuk itu.
BAB VII
DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN AHLI
Pasal 28
DEWAN PERTIMBANGAN
1. Dewan Pertimbangan terdiri dari para pejabat – pejabat Pemerintah dan tokoh – tokoh
pengusaha yang ikut membina, mengembangkan, dan memajukan ASPEKNAS,
diangkat oleh Kongres Pusat (Konpus), Kongres Daerah (Konda), dan Kongres Cabang
(Koncab) sesuai dengan tingkatan masing – masing.
2. Dewan Pertimbangan menitik beratkan kegiatannya pada pemantauan terhadap
dinamika usaha pada umumnya, dan Jasa Konstruksi pada khususnya, dan
menyampaikan hasil pemantauan dan pertimbangan – pertimbangan serta saran –
sarannya kepada Dewan Pimpinan.
3. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pimpinan mengenai Dunia Usaha
pada umumnya dan dunia Jasa Konstruksi pada khususnya, dan juga dalam proses
seleksi kepemimpinan kepada Dewan Pimpinan, serta merekomendasikan kriteria
16. terhadap figur yang akan diberikan penghargaan dari ASPEKNAS atas jasanya kepada
organisasi maupun kepada dunia usaha Jasa Konstruksi.
Pasal 29
DEWAN AHLI
1. Dewan Ahli terdiri dari anggota – anggota ASPEKNAS yang akan bekerja dalam
pengembangan organisasi, diangkat oleh Kongres Pusat (Konpus) / Kongres Daerah
(Konda) / Kongres Cabang (Koncab) sesuai dengan tingkatan masing – masing.
2. Tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan di semua tingkatan
organisasi.
3. Ketua Dewan Ahli di tingkat Organisasi yang lebih rendah dapat duduk menjadi anggota
Dewan Pakar di tingkat Organisasi yang setingkat lebih tinggi.
4. Dewan Ahli berwenang untuk :
- Melakukan pengamatan terhadap masala – masalah organisasi, kelancaran
h
pelaksanaan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
ASPEKNAS dan kerjasama antar Anggota, serta menyampaikan hasil
pengamatannya dalam bentuk saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan.
- Dewan Ahli berwenang memberikan masukan kepada Organisasi dan
pemikiran untuk membina Organisasi dan Anggota ASPEKNAS.
BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 30
SUMBER DANA
Guna membiayai kehidupan, kegiatan, pembangunan, dan pengembangan organisasi,
ASPEKNAS memperoleh dananya dari :
1. Uang Pangkal Anggota.
2. Uang Iuran Anggota.
3. Sumbangan dana atau yang tidak mengikat, serta usaha – usaha lain yang sah.
Pasal 31
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN
1. Dewan Pimpinan di setiap tingkatan Organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan
seluruh harta kekayaan Organisasi pada tingkatan masing –masing.
2. Bila Organisasi pada tingkat Daeah atau Cabang bubar, maka peruntukkan harta
kekayaan organisasi tersebut harus dititipkan pada Dewan Pimpinan yang tingkatannya
lebih tinggi, atau dihibahkan / disumbangkan kepada Badan – badan Sosial atau Yayasan
tertentu.
BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 32
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD)
17. Perubahan Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kongres
Pusat (Konpus).
Pasal 33
PEMBUBARAN ORGANISASI
1. Pembubaran Organisasi secara Nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
mutlak Kuorum pada Kongres Pusat (Konpus) yang khusus diadakan untuk itu.
2. Apabila Organisasi dibubarkan, maka Kongres Pusat (Konpus) tersebut sekaligus
menetapkan penghibahan / penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada
Badan – badan sosial atau Yayasan – yayasan tertentu.
BAB X
PENUTUP
Pasal 34
ANGGARAN DASAR
Hal – hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
(AD).
18. ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL
ASPEKNAS
Diterbitkan Oleh :
DEWAN PIMPINAN PUSAT
ASPEKNAS
2002
BAB I
UMUM
Pasal 1
LANDASAN PENYUSUNAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun berdasarkan Pasal 34 Anggaran Dasar (AD)
ASPEKNAS.
Pasal 2
KODE ETIK
Menyadari kedudukannya sebagai Pengusaha Nasional yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari rakyat dan masyarakat Indone maka guna mewujudkan peran sertanya
sia,
dalam Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang berasaskan
Pancasila dan berlandaskan Undang – Undang Dasar 1945, ASPEKNAS menetapkan Kode
Etik yang merupakan pedoman perilaku bagi para anggota di dalam menghayati tugas dan
kewajiban masing – masing, dengan nama “PANCA KRIDA” sebagai berikut :
1. Taat hukum dan menjunjung tinggi keadilan.
2. Bersaing dengan sehat dalam berusaha dan berprofesi.
3. Berperikemanusiaan terhadap Pekerja.
4. Bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan profesinya.
5. Menempatkan PANCASILA sebagai sumber motivasi berpikir dan bertindak.
BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3
PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA
Persyaratan untuk diterima menjadi anggota ASPEKNAS, adalah sebagai berikut :
1. Anggota Biasa · Badan Usaha Nasional milik Negara, milik Koperasi, dan milik
Swasta yang memiliki Akte Pendirian yang sah menurut Hukum di Negara Indonesia.
Badan Usaha Nasional tersebut bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi,
dengan ketentuan memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dari
yang berwenang.
Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) dengan mengingat keadaan daerah yang bersangkutan.
19. 2. Anggota Luar Biasa · Badan Usaha yang berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA)
yang didirikan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Badan Usaha tersebut bergerak dalam bidang Jasa Pelaksana Konstruksi dengan
ketentuan memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dari yang
berwenang.
Persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) dengan mengingat daerah yang bersangkutan.
Pasal 4
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA
1. Pendaftaran / permintaan untuk menjadi Anggota dilakukan di tingkat Cabang,
untuk kemudian diteruskan di tingkat Daerah.
2. Permintaan untuk menjadi Anggota, oleh yang bersangkutan, diajukan secara tertulis
dengan mengisi Formulir Pendaftaran Anggota disertai dengan salinan Akte
Pendirian, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), dan lain – lain keterangan yang
ditentukan.
3. Kemungkinan Perusahaan tersebut diterima atau tidak sebagai Anggota ditentukan
oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Keputusan mengenai penerimaan dan penolakan menjadi Anggota dilakukan melalui
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dalam
waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Formulir
pendaftaran diterima oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
5. Mereka yang diterima menjadi Anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dalam bent kartu keanggotaan yang dikeluarkan
uk
oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS yang seragam di seluruh Indonesia.
Pasal 5
HAK ANGGOTA
1. Seluruh Anggota Biasa ASPEKNAS berhak untuk :
Memilih Pimpinan.
Dipilih menjadi Pimpinan.
Mengajukan usul, Saran, dan Pendapat untuk kebaikan Organisasi.
Mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Organisasi.
Mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan, pelayanan, dan perlindungan
organisasi dalam menjalankan profesinya.
2. Setiap Anggota Luar Biasa ASPEKNAS mempunyai hak yang sama dengan Anggota
Biasa ASPEKNAS, kecuali hak untuk dipilih menjadi Pimpinan.
3. Dalam menggunakan hak Anggota ASPEKNAS tersebut, Anggota Biasa
ASPEKNAS hanya diwakilkan kepada 1 (satu) orang.
• Secara otomatis kepada orang yang identitasnya tercantum dalam Kartu
Tanda Anggota (KTA) ASPEKNAS yang masih berlaku.
• Dalam diwakilkan kepada orang lain, haus dapat dibuktikan terlebih dahulu
r
bahwa yang bersangkutan adalah salah seorang pengurus perusahaan
(Anggota ASPEKNAS) tersebut yang nama dan jabatannya tercantum dalam
Akte Perusahaan (Akte Pendirian dan perubahan – perubahannya), dan yang
20. bersangkutan mendapat Surat Kuasa Penuh dari Pimpinan Perusahaan
(Anggota ASPEKNAS) tersebut untuk mewakilinya dalam organisasi
ASPEKNAS.
• Dalam hal penggunaan hak anggota diwakilkan, maka hak mewakili anggota
dialihkan kepada yang mendapat kuasa penuh tersebut.
Pasal 6
KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa ASPEKNAS, berkewajiban untuk :
1. Mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Tunduk pada peraturan – peraturan dan keputusan – keputusan yang dikeluarkan
oleh organisasi.
3. Menjunjung tinggi nama baik organisasi, profesionalitas, dan Kode Etik Panca Krida.
4. Membayar uang iuran dan biaya lainnya yang ditetapkan oleh organisasi dengan
persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pasal 7
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
1. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa dapat diberhentikan atau
diberhentikan sementara karena :
• Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana telah ditetapkan.
• Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah
Tangga (ART) dan Kode Etik Panca Krida.
• Tidak mematuhi keputusan organisasi.
• Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan
oleh organisasi.
• Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama
baik organisasi.
2. Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota dilakukan oleh Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan tertulis
terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan, terkecuali untuk hal – hal yang luar biasa yang merugikan organisasi,
berdasarkan keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah (RP – DPD) yang
bersangkutan.
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian pemberhentian sementara dapat
atau
melakukan pembelaan diri atau naik banding pada organisasi yang tingkatannya lebih
tinggi atau musyawarah organisasi berikutnya yang terdekat, menurut urutannya pada
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) atau Kongres Daerah (Konda) dan selanjutnya pada
Rapat kerja Pusat (Rakerpus) atau Kongres Pusat (Konpus).
4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, Anggota yang
bersangkutan kehilangan seluruh hak – haknya.
5. Anggota yang kehilangan hak – haknya karena terkena sanksi, akan memperoleh
pemulihan hak – haknya, setelah sanksi yang dikenakan kepadanya dicabut kembali.
21. BAB III
SUSUNAN DEWAN PIMPINAN
Pasal 8
DEWAN PIMPINAN PUSAT
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), terdiri dari :
• Seorang Ketua Umum.
• Wakil Ketua Umum, yang sebanyak –banyaknya 5 (lima) orang, yang masing
– masing mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu.
• Seorang Sekretaris Jenderal beserta Wakil – wakilnya sebanyak – banyaknya 5
(lima) orang.
• Seorang Bendahara Umum beserta 2 (dua) orang wakilnya.
• Beberapa Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.
2. Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebanyak – banyaknya berjumlah 35 (tiga
puluh lima) orang.
3. Guna pelaksanaa kegiatan harian Organisasi, Sekretaris Jenderal akan dibantu oleh
Sekretaris yang dipimpin oleh Sekretaris Ekslusif, yang merupakan tenaga penuh,
professional dan dipekerjakan oleh Organisasi.
4. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berwenang untuk membentuk Badan – Badan Kerja,
Panitia – Panitia Khusus, atau mengangkat Penasehat – Penasehat Ahli yang
diperlukan demi tercapainya tujuan organisasi.
5. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia.
Pasal 9
DEWAN PIMPINAN DAERAH
1. Dewan Pimpinan Daerah (DPD), terdiri dari :
a ) Seorang Ketua Umum.
b ) Beberapa Wakil Ketua Umum, sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang, yang
mengkoordinasikan beberapa Kompartemen tertentu.
c ) Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil – wakilnya, sebanyak 4 (empat)
orang.
d ) Seorang Bendahara beserta 2 (dua) orang Wakilnya.
e ) Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.
2. Personalia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak – banyaknya berjumlah 30
(tiga puluh) orang.
3. Hal – hal selebihnya berlaku sama dengan ketentuan – ketentuan dapal Pasal 7 Ayat 3
dan Pasal 7 Ayat 4 tersebut diatas.
4. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Propinsi yang
bersangkutan.
Pasal 10
DEWAN PIMPINAN CABANG
1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), terdiri dari :
a ) Seorang Ketua Umum.
22. b ) Beberapa Wakil Ketua Umum, sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang, yang
masing – masing mengkoordinasikan beberapa Bidang tertentu.
c ) Seorang Sekretaris Umum beserta Wakil – wakilnya sebanyak 3 (tiga) orang.
d ) Seorang Bendahara Umum beserta 2 (dua) orang Wakilnya.
e ) Beberapa orang Ketua Kompartemen sesuai perkembangan dan kebutuhan.
2. Personalia Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebanyak – banyaknya berjumlah 23 (dua
puluh tiga) orang.
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Kabupaten / Kota yang
bersangkutan.
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PIMPINAN
Pasal 11
DEWAN PIMPINAN PUSAT
Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) antara lain adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Kongres Pusat (Konpus) Rapat – rapat, dan atau yang
dan
Setingkat. Kongres Pusat (Konpus) harus diselenggarakan selambat – lambatnya
sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan – keputusan Kongres Pusat (Konpus),
dan / atau yang setingkat.
3. Mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) dalam menjalankan tugasnya.
5. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas – tugas Dewan Pimpinan
Daerah (DPD).
6. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Instansi –
Instansi, dan Badan – Badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya tujuan
Organisasi.
7. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di
tingkat Pusat.
8. Melaksanakan pembinaan – pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan Organisasi.
Pasal 12
DEWAN PIMPINAN DAERAH
Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Daerah (D PD) antara lain adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Kongres Daerah (Konda) dan Rapat – rapat, dan / atau yang
setingkat. Kongres Daerah (Konda) har menyelenggarakan selambat – lambatnya
us
sebelum masa bakti Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan – keputusan Kongres Daerah (Konda),
dan / atau yang setingkat.
3. Mengukuhkan dan melantik Dewan Pimpinan Cabang.
4. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) dalam menjalankan tugasnya.
5. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi setempat,
Instansi – Instansi, dan Badan – Badan lain yang terkait dalam rangka tercapainya
tujuan Organisasi.
6. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di
tingkat Daerah.
23. 7. Melaksanakan pembinaan – pembinaan lainnya sesuai dengan tujuan Organisasi.
Pasal 13
DEWAN PIMPINAN CABANG
Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Cabang (D PC) antara lain adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Kongres Cabang (Koncab) dan Rapat – rapat, dan / atau yang
setingkat. Kongres Cabang (Koncab) harus menyelenggarakan selambat – lambatnya
sebelum berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
2. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan – keputusan Kongres Cabang (Koncab),
dan / atau yang setingkat.
3. Menetapkan kebijaksanaan dan memberikan petunjuk – petunjuk kepada para
Anggotanya dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan hubungan dan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota
dalam rangka tercapainya tujuan Organisasi.
5. Mengatur dan mempertanggung jawabkan kebijaksanaan Anggaran Organisasi di
tingkat Cabang.
6. Melakukan pembinaan – pembinaan lainnya terhadap Anggota sesuai dengan tujuan
Organisasi.
Pasal 14
PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN
1. Pembagian tugas diantara Dewan Pimpinan dilakukan oleh Ketua Umum,
Berdasarkan Program Kerja dan Pedoman yang ditetapkan oleh Kongres, dan / atau
Rapat Kerja yang bersangkutan.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara, dan / atau karena sesuatu sebab tidak
dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka Wakil Ketua Umum I
dapat bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum, demikian seterusnya sesuai
dengan urutannya sampai batas Dewan Pimpinan Harian (DPH).
Pasal 15
SANKSI JABATAN
1. Anggota Dewan Pimpinan yang tidak dapat memenuhi dan / atau melalaikan
kewajibannya dapat dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk pemberhentian atau
pemberhentian sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi peringatan
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal –
hal yang sangat luar biasa yang merugikan organisasi berdasarkan Rapat Pleno Dewan
Pimpinan (RP – DP) yang bersangkutan.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang tidak
dapat memenuhi dan / atau melalaikan kewajibannya dapat dikenakan sanksi
organisasi oleh Dewan Pimpinan yang langsung membawahinya dalam bentuk
pembekuan atau pembekuan sementara, setelah kepada yang bersangkutan diberi
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut terlebih dahulu, terkecuali
untuk hal – hal yang sangat luar biasa yang merugikan organisasi, berdasarkan
keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan (RP – DP) yang langsung membawahinya.
BAB V
TUGAS DAN WEWENANG KONGRES DAN RAPAT – RAPAT
24. Pasal 16
KONGRES PUSAT
1. Kongres Pusat (Konpus) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat
Pusat.
• Tidak memenuhi kewajiban keuangan sebagaimana telah ditetapkan.
• Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah
Tangga (ART) dan Kode Etik Panca Krida.
• Tidak mematuhi keputusan organisasi.
• Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan
oleh organisasi.
• Tidak menjalankan profesi sebagaimana mestinya sehingga merugikan nama
baik organisasi.
2. Tugas dan Wewenang Kongres Pusat (Konpus) adalah :
• Menetapkan penyempurnaan / perubahan Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART).
• Menetapkan garis – garis besar kebijakan Organisasi.
• Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
• Membuat keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah –
masalah penting lainnya.
• Memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggung jawaban Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) ASPEKNAS.
• Mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli
ASPEKNAS di tingkat Pusat.
• Memilih Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
3. Peserta Kongres Pusat (Konpus) terdiri dari :
• Peserta Penuh, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan
membawa mandat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masing – masing
dan memiliki hak suara yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih serta
hak dalam pemungutan suara dalam pengambilan keputusan dan hak bicara
untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan.
• Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan
Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang masing –
masing memiliki hak untuk bicara.
• Peserta Peninjau, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di luar
Peserta Penuh dan Utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang mambawa
mandat dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bersangkutan, yang
masing – masing memiliki hak untuk bicara.
• Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri
(KADIN), Utusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
(LPJKN), dan Organisasi – organisasi lainnya di tingkat Nasional dan
Propinsi, Tokoh – tokoh Pengusaha, da n Masyarakat, serta Undangan lain,
yang dianggap perlu.
4. Kongres Pusat (Konpus) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan
pelaksanaan Kongres Pusat (Konpus) itu menjadi tanggung jawabnya.
25. 5. Untuk melaksanakan Kongres Pusat (Konp Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan
us),
membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) yang bertanggung
jawab kepadanya.
6. Rancangan Tata Tertib Kongres disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan
disahkan terlebih dahulu oleh Kongres Pusat (Konpus) sebelum ditetapkan.
Pasal 17
RAPAT KERJA PUSAT
1. Tugas dan Wewenang Rapat Kerja P usat (Rakerpus) terdiri dari :
• Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat
(DPP).
• Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
• Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan
Pimpinan Pusat (DPP).
• Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan masalah – masalah
penting lainnya serta menetapkan keb
ijaksanaan, dan keputusan pemecahan
/ penyelesaian masalahnya.
2. Peserta Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) sama dengan Peserta Kongres Pusat
(Konpus).
3. Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan
pelaksanaan Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) itu menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk melaksanakan Rapat Kerja Pusat (Rakerpus), Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
akan membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) yang
bertanggung jawab kepadanya.
5. Rancangan Tata Tertib Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) disiapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) dan disahkan terlebih dahulu oleh Rapat Kerja Pusat
(Rakerpus) sebelum ditetapkan.
Pasal 18
KONGRES DAERAH
1. Kongres Daerah (Konda) adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat
Daerah.
2. Tugas dan Wewenang Kongres Daerah (Konda) adalah sebagai berikut :
• Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
• Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah –
masalah penting lainnya.
26. • Memberikan penilaian dan keputusan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) ASPEKNAS.
• Mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di
tingkat Daerah.
• Memilih Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ASPEKNAS.
3. Peserta Kongres Daerah (Konda) terdiri atas :
• Peserta Penuh, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan
membawa mandat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masing – masing
dan memiliki hak suara yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, serta
hak dalam pemungutan suara dalam pengambilan keputusan dan hak bicara
untuk mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Jumlah Peserta
Penuh sekurang – kurangnya 30 (tiga puluh) orang yang dibagi rata di antara
Cabang – Cabang yang ada. Untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang
mewakili 10 (sepuluh) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diwakili oleh
sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang ri setiap Dewan Pimpinan Cabang
da
(DPC).
• Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan
Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang masing –
masing memiliki hak bicara dan hak pilih.
• Peserta Peninjau, yaitu Utusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) diluar
Peserta Penuh, dan Utusan anggota yang membawa mandat dari Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangk utan yang masing – masing memiliki
hak untuk bicara.
• Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri
(KADIN), dan Organisasi – organisasi lainnya di Daerah Tingkat (Dati) I dan
Daerah Tingkat (Dati) II yang bersangkutan, Tokoh – tokoh Pengusaha, dan
Masyarakat, serta Undangan lain yang dianggap perlu.
4. Kongres Daerah (Konda) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan
pelaksanaan Kongres Daerah (Konda) itu menjadi tanggung jawabnya.
5. Untuk melaksanakan Kongres Daerah (Konda), Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
akan membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) yang
bertanggung jawab kepadanya.
6. Rancangan Tata Tertib Kongres Daerah (Konda) disiapkan oleh Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) dan disahkan terlebih dahulu oleh Kongres Daerah (Konda) sebelum
ditetapkan.
Pasal 19
RAPAT KERJA DAERAH
1. Tugas dan Wewenang Rapat Kerja Daerah (Rakerda) adalah :
• Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah
(DPD).
• Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan
Daerah (DPD).
27. • Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan
Pimpinan Daerah (DPD).
• Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan maslah – masalah
penting lainnya, serta menetapkan kebijaksanaan, dan keputusan pemecahan
/ penyelesaian masalahnya.
• Membantu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk memutuskan hal – hal
yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2. Peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sama dengan Peserta Kongres Daerah
(Konda).
3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
dan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) itu menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) akan membentuk Panitia Pelaksana
(SC) dan Panitia Pengarah (OC) yang
bertanggung jawab kepadanya.
5. Rancangan Tata Tertib Rapat Kerja Daerah (Rakerda) disiapkan oleh Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) dan disahkan terlebih dahulu oleh Rapat Kerja Daerah
(Rakerda) sebelum ditetapkan.
Pasal 20
KONGRES CABANG
1. Kongres Cabang (Koncab) adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat
Cabang.
2. Tugas dan Wewenang Kongres Cabang (Koncab) adalah :
• Menyusun dan menetapkan Program Kerja serta Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO).
• Memberikan keputusan terhadap permasalahan organisasi dan masalah –
masalah penting lainnya.
• Memberikan penilaian dan keputusan pertanggung jawaban Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) ASPEKNAS.
• Mengangkat dan menetapkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di
tingkat Cabang.
• Memilih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ASPEKNAS.
3. Peserta Kongres Cabang (Koncab) terdiri dari :
• Peserta Penuh, yaitu segenap Anggota yang ada di Wilayah Cabang yang
bersangkutan. Jika dianggap terlalu banyak dan dapat diatur, kepesertaan
dapat dilaksanakan dengan cara perwakilan yang diatur oleh Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) yang bersangkutan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan
Daerah (DPD) yang membawahinya. Peserta ini memiliki hak suara, yaitu hak
untuk memilih dan hak untuk dipilih, serta hak dalam pemungutan suara dan
pengambilan keputusan dan hak biasa, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan
mengajukan pertanyaan.
• Peserta Biasa, yaitu Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan
Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yang masing –
28. masing memiliki hak untuk bicara hak pilih. Peserta Biasa ini berubah status
kepesertaannya menjadi Pserta Penuh setelah Laporan Pertanggung jawaban
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dinyatakan diterima oleh Kongres Cabang
(Koncab).
• Undangan, yaitu Pejabat Pemerintah, Utusan Kamar Dagang dan Industri
(KADIN), dan Organisasi – organisasi lainnya di Kabupaten / Kota, Tokoh
– tokoh Pengusaha, dan Masyarakat, serta Undangan lainnya yang dianggap
perlu.
4. Kongres Cabang (Koncab) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan
pelaksanaan Kongres Cabang (Koncab) itu menjadi tanggung jawabnya.
5. Untuk melaksanakan Kongres Cabang (Koncab), Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
akan membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) yang
bertanggung jawab kepadanya.
6. Rancangan Tata Tertib Kongres Cabang (Koncab) disiapkan oleh Dewan Pimpinan
Cabang (DPC) dan disahkan terlebih dahulu oleh Kongres Cabang (Koncab)
sebelum ditetapkan.
Pasal 21
RAPAT KERJA CABANG
1. Tugas dan Wewenang Rapat Kerja Cabang (Rakercab) adalah :
• Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang
(DPC).
• Mengadakan penyempurnaan atas penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan yang dibuat Oleh Dewan Pimpinan
Cabang (DPC).
• Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tahunan Dewan
Pimpinan Cabang (DPC).
• Mengadakan Inventarisasi permasalahan Organisasi dan masalah –masalah
penting lainnya, serta menetapkan kebijaksanaan, dan keputusan pemecahan
/ penyelesaian masalahnya.
• Membantu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk memutuskan hal – hal
yang tidak dapat diputuskan sendiri.
2. Peserta Rapat Kerja Cabang (Rakercab) sama dengan Peserta Kongres Cabang
(Koncab).
3. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
dan pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) itu menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk melaksanakn Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Dewan Pimpinan Cabang
(DPC) akan membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) yang
bertanggung jawab kepadanya.
29. 5. Rancangan Tata Tertib Rapat Kerja Cabang (Rakercab) disiapkan oleh Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) dan disahkan terlebih dahulu oleh Rapat Kerja Cabang
(Rakercab) sebelum ditetapkan.
Pasal 22
RAPAT PIMPINAN ORGANISASI DAN RAPAT ANGGOTA
1. Rapat Pimpinan Organisasi di tingkat Pusat atau Rapimpus, Rapat Pimpinan
Organisasi di tingkat Daerah atau Rapimda, serta Rapat Pimpinan Organisasi di
tingkat Cabang atau Rapimcab dapat diadakan untuk :
• Menetapkan arah kebijaksanaan dalam menyelaraskan gerak dan langkah
Organisasi pada tingkatan masing – masing dalam menghadapi
perkembangan / situasi yang timbul.
• Menampung dan menyelesaikan secara tuntas masalah – masalah yang
dihadapi Organisasi dan Anggota pada tingkatan masing – masing dalam
waktu tertentu.
2. Rapat Pimpinan Organisasi tersebut (Pasal 22 Ayat 1) dapat diadakan setiap waktu
sesuai kebutuhan untuk :
• Rapimpus, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan /
atau adanya usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Rapimda, berdasarkan inisiatif dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan /
atau adanya usulan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangkutan.
• Rapimcab, berdasarkan inisiatif dariDewan Pimpinan Cabang (DPC) dan /
atau adanya usulan dari Anggota di Cabang yang bersangkutan.
3. Semua Keputusan Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota tersebut (Pasal 22
Ayat 1 dan Pasal 22 Ayat 2) merupakan keputusan organisasi yang mengikat dan akan
dipertanggung jawabkan pada Kongres di tingkatan masing – masing.
4. Peserta Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota terdiri dari :
• Untuk Rapimpus, terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan Dewan
Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta Utusan dari
Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
• Untuk Rapimda, terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap (DPL dan Dewan
Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Utusan dari
Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Untuk Rapat Anggota, terdiri dari Dewan Pimpinan Lengkap (DPL) dan
Dewan Pertimbangan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta
Anggota / Perwakilan Anggota di Cabang yang bersangkutan.
5. Rapat Pimpinan Organisasi dan Rapat Anggota tersebut (Pasal 22 Ayat 1 dan Pasal
22 Ayat 2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan yang
bersangkutan.
Pasal 23
RAPAT DEWAN PIMPINAN
Tugas dan Wewenang Rapat Dewan Pimpinan pa da setiap tingkatan Organisasi adalah
sebagai berikut :
30. 1. Rapat Dewan Pimpinan Farian (DPH).
• Menetapkan kebijaksanaan Organisasi berdasarkan keputusan – keputusan
Kongres.
• Mengadakan penilaian secara berkala terhadap kebijakan operasional dari
keputusan organisasi.
2. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap (DPL).
• Membahas dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta
pelaksanaan teknis dan Program Kerja hasil Keputusan Kongres.
• Menetapkan kebijaksanaan koordinasi atas kegiatan dan tugas – tugas
Kompartemen / Departemen / Bidang, agar sesuai dan berhasil guna.
• Mengadakan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan sehari – hari dari
Rencana Kerja setiap Kompartemen / Departemen / Bidang.
Pasal 24
KONGRES LUAR BIASA
1. Tugas dan Wewenang Kongres Luar Biasa pada setiap tingkatan Organisasi adalah :
• Menilai, mengesahkan atau menolak Laporan Kerja beserta pertanggung
jawaban keuangan dari Dewan Pimpinan.
• Memberhentikan Dewan Pimpinan, walaupun masa tugasnya belum Berakhir.
• Memilih dan mengangkat Dewan Pimpinan yang baru.
2. Tata cara penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sama dengan tata cara
penyelenggaraan Kongres Pusat (Konpus) / Kongres Daerah (Konda) / Kongres
Cabang (Koncab), sesuai tingkatan masing – masing, dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggung jawab Dewan Pimpinan yang bersangkutan dengan pengawasan dari
Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi, untuk Kongres Daerah (Konda) dan
Kongres Cabang (Koncab).
3. Peserta Kongres Luar Biasa sama dengan peserta Kongres Pusat (Konpus) /
Kongres Daerah (Konda) / Kongres Cabang (Koncab) sesuai tingkatan masing –
masing.
4. Pada Kongres Luar Biasa tidak ada Peserta Peninjau dan Undangan.
5. Kongres Luar Biasa dilaksanakan :
• Pada tingkat Pusat, oleh Dewan Pimp inan Pusat (DPP) dengan persetujuan
Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Pusat, dan pelaksanaan
Kongres Luar Biasa tersebut menjadi tanggung jawabnya.
• Pada tingkat Daerah / Cabang, oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan
dengan persetujuan Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi dan atas
bimbingan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Daerah /
Cabang yang bersangkutan, dan pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut
menjadi tanggung jawabnya.
6. Untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa.
• Pada Tingkat Nasional.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan bimbingan Dewan Pertimbangan dan Dewan Ahli
di tingkat Pusat, membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) dengan
31. mengikutsertakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ditunjuk mewakili Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Yang meminta Kongres Luar Biasa, dan Panitia Pelaksana (SC)
dan Panitia Pengarah (OC) tersebut bertanggung jawab kepadanya.
• Pada Tingkat Daerah.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang bersangkutan dengan bimbingan Dewan
Pertimbangan dan Dewan Ahli di tingkat Pusat bersama – sama Dewan Pertimbangan
dan Dewan Pakar di tingkat Daerah, membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia
Pengarah (OC) dengan mengikut sertakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang
ditunjuk mewakili Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang meminta Kongres Luar Biasa,
dan Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) tersebut bertanggung jawab
kepadanya.
• Pada Tingkat Cabang.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang bersangkutan dengan bimibingan Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) yang membawahinya bersama – sama dengan Dewan
Pertimbangan di tingkat Cabang, membentuk Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia
Pengarah (OC) dengan mengikutsertakan Wakil – Wakil Anggota yang meminta Kongres
Luar Biasa, dan Panitia Pelaksana (SC) dan Panitia Pengarah (OC) tersebut bertanggung
jawab kepadanya.
7. Rancangan Tata Tertib Kongres Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan yang
bersangkutan dan disahkan terlebih dahulu oleh Kongres Luar Biasa sebelum
ditetapkan.
BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN, PERSYARATAN, DAN MASA JABATAN
DEWAN PIMPINAN SERTA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 25
PEMILIHAN DEWAN PIMPINAN
1. Tata Cara pemilihan Dewan Pimpinan dilakukan dalam Kongres yang bersangkutan
dengan cara memilih dan menetapkan 5 (lima) orang Formatur guna membentuk Dewan
Pimpinan.
2. Pemilihan Formatur diupayakan dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan
apabila usaha musyawarah untuk mufakat tidak tercapai persesuaian, maka pemilihan
Formatur dilakukan dengan cara tertulis melalui asas langsung, umum, bebas dan rahasia
dari para Peserta Penuh yang memiliki hak Suara.
3. Apabila pemilihan Formatur dilakukan dengan cara pemilihan tertulis, maka yang
dinyatakan sebagai Formatur adalah 5 (lima) orang calon yang mendapatkan suara
terbanyak kesatu, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
4. Formatur kemudian membentuk Dewan Pimpinan Harian (DPH) atau sekaligus
membentuk Dewan Pimpinan Lengkap (DPL).
32. 5. Dalam hal Formatur hanya membentuk Dewan Pimpinan Harian (DPH), maka Dewan
Pimpinan Harian (DPH) terpilih kemudian membentuk Dewan Pimpinan Lengkap
(DPL).
Pasal 26
PERSYARATAN UNTUK MENJADI DEWAN PIMPINAN
Pada dasarnya yang berhak untuk duduk dalam Dewan Pimpinan ASPEKNAS adalah
mereka yang memenuhi kriteria / syarat – syarat sebagai berikut :
1. Pengusaha yang perusahaannya minimal dalam 1 (satu) tahun terakhir tercatat sebagai
Anggota ASPEKNAS.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, adalah Pengusaha yang perusahaannya minimal
3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus tercatat sebagai Anggota ASPEKNAS
dan pernah duduk sebagai Dewan Pimpinan ASPEKNAS baik di tingkat Pusat
maupun di tingkat Daerah.
3. Tidak sedang dicabut haknya untuk memang u jabatan tertentu, tidak berada dalam
k
keadaan pailit dan atau kehilangan haknyadalam organisasi dan tidak terlibat dalam
perkara tindak pidana atau perdata.
4. Berdedikasi tinggi, loyalitas terhadap organisasi dan tidak mementingkan diri sendiri.
Pasal 27
MASA JABATAN DEWAN PIMPINAN
1. Untuk masa jabatan Dewan Pimpinan di semua tingkatan organisasi adalah 4 (empat)
tahun dan selama masa jabatan tersebut mantan Anggota Dewan Pimpinan yang
bersangkutan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
2. Khusus untuk jabatan Ketua Umum, hanya pat dipilih untuk 2 (dua) kali masa
da
jabatan berturut – turut, lain halnya secara Aklamasi seluruh Peserta Penuh Kongres
Pusat (Konpus) atau Kongres Daerah (Kond) menghendaki dapat dipilih untuk 1
a
(satu kali masa jabatannya.
3. Anggota Dewan Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan pada Dewan Pimpinan
ASPEKNAS di tingkat yang lebih rendah.
4. Anggota Dewan Pimpinan tidak diperbolehkan duduk dalam Dewan Pertimbangan,
baik pada tingkatan Organisasi yang lebih rendah.
Pasal 28
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
1. Untuk Dewan Pimpinan.
• Apabila Ketua Umum berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak
dapat menjalankan / menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan
Dewan Pimpinan berakhir, maka jabatan Ketua Umum akan digantikan oleh
Wakil Ketua Umum I, demikian seterusnya sesuai dengan urutannya sampai
batas Wakil Ketua Umum V untuk masa jabatan yang tersisa.
• Masa jabatan bagi pengganti Ketua Umum untuk masa jabatan yang tersisa,
dihitung 1 (satu) kali masa jabatan apabila masa jabatan sebagai pengganti
Ketua Umum berlangsung lebih dari setengah masa jabatan Dewan Pimpinan
yang bersangkutan.
33. • Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan
Pimpinan, maka penggantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan
oleh Dewan Pimpinan Harian (DPH) yang bersangkutan untuk masa jabatan
yang tersisa.
• Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan (Pasal 28 Ayat 1c) harus
dilaporkan kepada Dewan Pimpinan yang tingkatan organisasinya lebih tinggi
dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres pada tingkatan masing –
masing.
2. Untuk Dewan Pertimbangan.
• Apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dan / atau karena
sesuatu sebab tidak dapat menjalankan / menyelesaikan kewajibannya sampai
masa jabatannya berakhir, maka jabatan Ketua Dewan Pertimbangan dijabat
oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Selanjutnya kekosongan jabatan diisi
oleh dan dari antara anggota Dewan Pertimbangan.
• Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan
Pertimbangan, maka penggantian tuk pengisian lowongan tersebut
un
dilakukan oleh Dewan Pertimbangan yang bersangkutan dengan
berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan di tingkat yang bersangkutan.
• Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan sebagaimana di maksud
pada Pasal 29 Ayat 2a dan Pasal 29 Ayat 2b, harus dilaporkan kepada Dewan
Pertimbangan dan Dewan Ahli yang tingkatan organisasinya lebih tinggi dan
dipertanggung jawabkan kepada Kongres Pusat (Konpus) / Kongres Daerah
(Konda) / Kongres Cabang (Koncab) pada tingkatan masing – masing.
BAB VII
KEUANGAN
Pasal 29
UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA
1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota, dan tata cara penarikannya
ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah(DPD), sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dibedakan antara perusahaan besar,
menengah, kecil, dan golongan ekonomi lemah.
Pasal 30
PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN
1. Pemasukan uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal
29 diatas pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
a) Sebesar 55 % untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
b) Sebesar 30 % untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
c) Sebesar 15 % untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Khusus untuk Cabang – Cabang di Ibukota Propinsi, maka pembagian uang pangkal
dan uang iuran anggota diatur sebagai berikut :
a) Sebesar 45 % untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
b) Sebesar 40 % untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
c) Sebesar 15 % untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
34. 3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bertanggu jawab atas penyampaian bagian
ng
pemasukan uang untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Pasal 31
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
Setiap Dewan Pimpinan pada semua tingkatan organisasi diwajibkan membuat Laporan
Keuangan dan Perbendaharaan masing – masing untuk diteruskan sebagai berikut :
1. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
disampaikan kepada segenap anggotanya dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang
membawahinya.
2. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Pusat
(DPP).
3. Laporan Keuangan dan Perbendaharaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) disampaikan
kepada semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Pembukuan Organisasi disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal 01 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
5. Laporan Keuangan Tahunan dan Perbendaharaan harus sudah disampaikan kepada
yang bersangkutan sesuai Pasal 31 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 2, dan Pasal 31 Ayat 3
selambat – lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penutupan
buku.
BAB VIII
LAMBANG DAN BENDERA ASPEKNAS
Pasal 32
LAMBANG ASPEKNAS
Lambang ASPEKNAS bentuk, arti dan maknanya seperti tertera pada Lampiran 01
Anggaran Rumah Tangga (ART) ini.
Pasal 33
BENDERA ASPEKNAS
Dewan Pimpinan di setiap tingkatan organisasi harus memiliki bendera ASPEKNAS yang
seragam bentuknya sekaligus menunjukkan identitas masing – masing. Ketentuan bendera
ASPEKNAS tersebut seperti tertera pada Lampiran 02 Anggaran Rumah Tangga (ART) ini.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 34
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
Kongres Pusat (Konpus).
Pasal 35
LAIN – LAIN
35. 1. Hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
ini, akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam
suatu Peraturan Organisasi tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan akan dipertanggung jawabkan
pada Kongres Pusat (Konpus).
2. Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda ,
maka menurut urutannya berturut – turut yang berlaku untuk menjadi pegangan
adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Keputusan Rapat
Kerja Nasional (Rakernas), Keputusan Rapat Pimpinan Pusat (Rapimpus), dan
Peraturan – Peraturan / Keputusan Dewan Pimpinan.
Pasal 36
BERLAKUNYA ANGGARAN RUMAH TANGGA
Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan perubahan dari Anggaran Rumah Tangga
(ART) yang disahkan dalam KONGRES PUSAT FORKOMJASI, yang diselenggarakan di
Pekanbaru pada tanggal 02 Juli 2001, dan disahkan dalam Kongres Pusat (Konpus) di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2002 dan berlaku sejak ditetapkan.
Lampiran 01 : Arti dan Makna Lambang ASPEKNAS.
¾ Berbentuk setengah lingkaran melambangkan ASPEKNAS akan melindungi
Anggotanya.
¾ Warna Biru mengartikan ASPEKNAS akan membina Anggota sesuai dengan
kemampuan dan menjadi Pelaksana Konstruksi yang Profesional serta setia kepada Jasa
Konstruksi.
¾ Warna Merah dari Lambang ASPEKNAS melambangkan keberanian untuk menegakkan
kebenaran demi membela Anggota dalam berusaha.
¾ Dasar Putih adalah melambangkan Kesucian ASPEKNAS untuk menjalankan
Organisasi.
36. Lampiran 02 : Bendera ASPEKNAS.
DEWAN PIMPINAN CABANG
ASPEKNAS
ASOSIASI PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL
( THE ASSOCIATION OF THE NATIONA L CONSTRUCTION CONTRACTORS )
Bendera ASPEKNAS berbentuk Empat Persegi Panjang, dengan ukuran Panjang 140 CM
dan Lebar 90 CM, 2 (dua) muka bolak – balik yang sama, dengan Lambang ASPEKNAS
ditengahnya, dengan warna dasar Putih dan dikelilingi untaian benang berwarna Merah
disekeliling sisi Bendera.
Diatas Lambang ASPEKNAS terdapat nama Daerah Pimpinan setempat, sedangkan
dibawah Lambang ASPEKNAS terdapat tulisan, yaitu : ASOSIASI PELAKSANA
KONSTRUKSI NASIONAL (THE ASSOCIATION OF THE NATIONAL
CONSTRUCTION CONTRACTORS).
