Pkn kelas 8

1. BAB 6
KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKUDI INDONESIA
Arti konstitusi
1. C.F. Strong
Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur tentang:
a. Kekuasaan pemerintahan
b. Hak-hak dari yang diperintah
c. Hubungan antara pemerintah denga yang diperintah
2. James Bryce
Konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan dengan dan melalui hukum , dimana hukum
menetapkan :
a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga- lembagayang permanen
b. Fungsi dari lembaga-lembaga tersebut
c. Hak-hak yang ditetapkan
Nilai Konstitusi

Nilai normatif
tercermin pada konstitusi yang tidak hanya berlaku secara legal, tetapi juga berlaku dalam
kenyataan, baik secara material, sosial maupun politik. Jadi konstitusi haris berlaku

Nilai Nominal
Suatu konstitusi itu secara hukum berlaku, tetapi berlakunya tidak secara sempurna karena ada
pasal-pasal tertentu yang pada kenyataannya tidak berlaku

Nilai semantik
Konstitusi itu diberi bentuk sedemikian rupa sehingga kepentingan penguasa dapat terpenuhi
dengan dalih melaksanakan konstitusi. Konstitusi tetap berlaku, menjadi sandaran, dan menjadi tempat
bergantung, tetapi praktek berlakunya menyimpang

2. Sifat Konstitusi

Fleksibel dan rigid
FLEKSIBEL: Dalam Bahasa Indonesia bersrti luwes dan kaku. Untuk menentukan sifat ini dapat diukur
dari :
a.
Cara mengubah konstitusi : dengan
mempertimbangkan
bahwa perkembangan zaman
terus berlangsung,
sehingga tidak perlu
mempersulit perubahan
konstitusi.
Konstitusi seperti ini
bersifat
fleksibel/luwes. Sedang jika
untuk mengubah
konstitusi masih harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah
RIGIT: berarti konstitusi itu
bersifat rigid /kaku
b.
Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti
perkembangan zaman, konstitusi
yang
fleksibel akan mudah mengikuti
perkembangan zaman. Dan kalau tidak mudah mengikuti
pekembangan zaman berarti bersifat rigid
 Tertulis dan tidak tertulis
Tertulis jika konstitusi tersebut ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Tidak tertulis
karena ketentuan-ketentuan yang mengatur pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah, atau
disebut konvensi
UUD 1945
periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

Sistem kabinet presidensial artinya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan. Menteri-menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab pada
presiden

Bentuk negara adalah republik artinya di Indonesia hanya ada satu pemerintahan negara yakni
di tangan pemerintah pusat

Lembaga tertinggi dan tinggi negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen :
a. MPR
d. DPR
b. Presiden
e. BPK
c. DPA
f. MA

3. Konstitusi RIS 1949

Bentuk negara serikat artinya didalam negara RIS terdapat beberapa negara bagian

Sistem pemerintahan parlementer artinya artinya presiden adalah kepala negara dan bukan
kepala pemerintahan, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sehingga
para menteri bertangung jawab pada perdana menteri

Lembaga negara dalam konstitusi RIS :
a. Presiden
d. DPR
b. Menteri-menteri
e. MA
c. Senat f
f. Dewan Pengawas Keuangan
UUD Sementara 1950

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan

Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer, menteri-menteri bertanggung
jawab pada parlemen / DPR

Lembaga-lembaga negara dalam UUDS:
a. Presiden dan wakil presiden
b. Menteri-menteri
c. Mahkamah agung
d. Dewan Pengawas Keuangan
Dalam UUDS terdapat badan konstituante yang bertugas untuk bersama-sama dengan presiden
menetapkan UUD RI yang akan mengantikan UUDS

4. UUD 1945
periode 5 juli 1959 – 19 oktober 1999
Pada masa ORLA
Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini belum dilaksanakannya sebagaimana mestinya. Hal ini
dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan terpusat ditangan presiden dan juga lemahnya kontrol
pengawasan dari DPR
2. Pada masa ORBA
Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini masih sama pada masa orla yaitu dominannya kekuasaan
seorang Presiden dan lemahnya pengawasan dari DPR. Kelemahan juga terletak pada UUD1945 itu
sendiri, karena sifatnya yang luwes dan fleksibel sehingga memunculkan berbagai penyimpangan
UUD 1945
Periode 19 Oktober 1999 sampai sekarang
Telah mengalami berbagai perubahan pd th:




1999
2000
2001
2002
Perubahan UUD 1945

Kelembagaan negara

Pemilihan Umum

Pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden

Memperkuat kedudukan DPR

Pemerintahan daerah

Ketentuan tentang HAM yang lebih terinci

5. Lembaga negara setelah amandemen

Presiden

BPK

MPR

MA

DPR

MK

DPD

KY

Fungsi Konstitusi
Menurut Joenarto
a. Ditinjau dari tujuannya
Untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa
b. Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya
Untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem
ketatanegaraan yang telah digambarkan dalam konstitusi
Isi muatan konstitusi
 A.A.H. Struycken
Konstitusi berisi :
a.
Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau
b.
Tingkat-tingkat tertinggi
perkembangan ketatanegaraan bangsa
c.
Pandangan tokoh-tokoh bangsa
sekarang dan yang akan
datang
d.
yang hendak
diwujudkan
dimasa
Suatu keinginan, dengan nama ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
 Sri Sumantri
Konstitusi berisi tiga hal pokok :
a.
Adanya jaminan terhadap
b.
Ditetapkan susunan
hak-hak asasi manusia dan
warga negara
ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental

6. c.
fundamental
Adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga
 Miriam Budiardjo
Setiap UUD memuat ketentuan :
a.
Organisasi negara misal pembagian
yudikatif
b.
Prosedur mengubah UUD
d.
Ada kalanya memuat
legislatif, eksekutif dan
Hak-hak asasi manusia
c.
kekuasaan
larangan untuk mengubah sifat tertentu dari
UUD
bersifat