Monitoring dan Evaluasi Tata Pemerintahan

1. TATA LAKSANA DAN MONITORING SERTA
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK, DAN
PENYELESAIAN PERSOALAN DAN
SENGKETA PELAYANAN PUBLIK

2. KORUPSI DAN PITA MERAH

3. KORUPSI DAN PITA MERAH
 Korupsi berasal dari kata latin,corumperre,
corruption, corruptos. Arti harfiah kata ini
penyimpangan dari kesucian (profanity),
tindakan tak bermoral, kebejatan,
kebusukkan, kerusakan ketindakjujuran dan
kecurangan.
 Dengan demikian ia mempunyai konotasi
adanya tindakan-tindakan hina, fitnah, atau
hal-hal buruk lainnya.
 Sesungguhnya pengertian korupsi yaitu
pembuatan busuk yang seperti penggelapan
uang, menerima uang sogokan,
dsbnya.(dalam kata pembendaharaan kata

4. PERATURAN PENGUASA MILITER
PRT/PM/06/1957
PEMBERANTASAN KORUPSI
 Korupsi diartikan sebagai perbuatan2 yg
merugikan keuangan dan perekonomian
negara.

5. TINDAKAN SEBAGAI KORUPSI
 1. Setiap perbuatan yg dilakukan
oleh siapapun juga untuk
kepentingan diri sendiri, untuk
kepentingan orang lain atau untuk
kepentingan suatu badan yg
langsung menyebabkan kerugian
bagi keuangan dan perekonomian
negara

6.  2. Seorg pejabat yg menerima gaji/upah
dari keuangan negara/badan yg
menerima bantuan dr keuangan
negara/daerah dgn mempergunakan
kesempatan/kewenagan/kekuasaan yg
diberikan kpd oleh jabatan, secara
langsung atau tidak langsung
membawa keuntungan atau materil
baginya.

7. FENOMENA SERIBU WAJAH
7 Jenis korupsi
 1. Korupsi Transaktif ( transactive corruption)
 2. Korupsi Memeras ( extortive corruption )
 3. Korupsi Investif ( investive corruption )
 4. Korupsi Perkeberatan/Nepotisme (nepotistic
corruption)
 5. Korupsi Defensif ( defensive corruption )
 6. Korupsi Otogenik ( autogenic corruption)
 7. Korupsi Dukungan (support ive corruption )

8. PENGARUH DAN AKIBAT KORUPSI
 Segi Kebaikan korupsi oleh para penulis yg
kritikus seperti :
 1. Lincoln stefen (1908),
 2. Nathaniel H. Left (1964),
 3. Robert K. Merton (1968), dan
 4. Samuel P. Huntington (1968),

9.  1. Pemerintah dalam berbagai hal bisa
menghambat investasi pihak swasta.
 Korupsi memaksakan pilihan2 yg lebih
baik, memperbaiki pelayanan umum dgn
cara nepotisme yg menggantikan sistem
pekerjaan umum atau sistem
kesejahtraan.
 Sistem kekeluargaan sama sekali bukan
sistem yg buruk jika digunakan
sebagaimana mestinya.

10.  2. Korupsi berfungsi sebagai sumber
pembentukan modal , mempersingkat
birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri
kepada para enterpreneur, menyalurkan modal
kepada para wirausaha yang bertrujuan untuk
hidup, memperkecil pemborosan sumber
daya, merenggut pengendalian perdagangan
dan industri dari orang asing dan mendorong
penanaman modal melalui para politisi.

11.  3. Sebagai hasilnya, korupsi dapat
memerintah untuk menunjang kegiatan-
kegiatan yang dapat melancarkan
pembangunan ekonomi. Kebijakan atau
kebebasan yang di inginkan oleh kaum
pengusaha akan dapat membantu
pembangunan, sedangkan kebijakan-
kebijakan yang bertujuan lain dapat
mereka kesampingkan.

12. 4. Korupsi mendorong
perkembangan politik dalam
memperkuat partai-partai politik,
meningkatkan integrasinasional,
memberikan alternatif yang dapat
diterima terhadap kekerasan, serta
meningkatkan keikutsertaan publik
dalam urusan-urusan negara.

13.  5. Korupsi membawa serta unsur persaingan
dan tekanan untuk bekerja lebih efisien
kedalam kehidupan ekonomi yang kurang
berkembang. Karena pembayaran tertinggi
merupakan salah satu ukuran bagi
pembagian ini, kemampuan untuk
menyediakan dana, apakah diambilkan dari
dana cadangan atau dari anggaran untuk
tahun berjalan sangatlah perlu.

14.  6. Sekalipun suatu pemerintah telah
berusaha keras untuk menempuh
kebijakan untuk menempuh kebijakan-
kebijakan ekonomi yang terbaik, selalu
terdapat kemungkinan bahwa
kebijakan-kebijakan itu salah arah dan
tidak mencapai sasaran yang
dikehendaki.

15. UPAYA – UPAYA MENANGKAL KORUPSI
 1. Cara sistemik-struktural
 Telah diketahui bahwa korupsi dapat bersumber dari
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan
sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai
perangkat pokoknya.untuk itu harus mendayahgunakan
segenap struktur politik maupun infrastruktur politik pada saat
yang bersamaan membenahi birokrasi sehingga lubang-
lubang yang dapat dimasuki korupsi dapat ditutup.
 Suprastruktur Politik adalah keseluruhan lembaga
penyelenggara negara yang mempunyai kewenangan hukum
konstitusinal yang bersumber dari UUD 1945. Seperti MPR,
Presiden, DPR, DPA, BPK, MA dan Pemerintahan Daera
beserta jajarannya.
 Infrastruktur politik adalah organisasi-organisasi kekuatan
sosial dan kemasyarakatan yang tidak mempunyai
kewenangan hukum konstitusional tetapi tetap berperan
sebagai kelompok penekanan. Semis KPK, Indonesia

16.  2. Cara Abolisionistik
 Cara ini berperangkat dari asumsi Bahwa korupsi adalah
suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih
dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian
penanggulangan diarahkan pada usaha-usaha
menghilangkan sebab-sebab tersebut. Oleh karena itu,
jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji
permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi di
masyarakat, mempelajarii dorongan-dorongan individual
yang mengarah ketindakan-tindakan korupsi,
meningkakan kesadaran hukum masyarakat, serta
menindak orang-orang korup berdasarkan hukum yang
berlaku.cara ini juga diharapkan menjadiperangkat
preventif dengan menggugah ketaatan hukum.


17.  3. Cara Moralistik
 A. Faktor penting dalam persoalan korupsi
adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh
karena itu usaha penanggulangannya harus
pula terarah pada faktor moral manusia
sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut.
 B. Pembinaan mental dan moral manusia,
khotbah - khotbah, ceramah atau penyuluhan
dibidang keagamaan, atika dan hukum. Tidak
kurang pentingnya adalah pendidikan moral dii
rumah ataupun disekolah yang dimulai sejakk
dini.

18. CIRI – CIRI KORUPSI SEBAB DAN AKIBAT KORUPSI
a. Melibatkan lebih dari satu orang
b. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan ASN , usaha swasta
c. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang
semir, uang pelancar tunai/benda/barang.
d. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya
e. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa
uang
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau
masyarakat umum
g. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban
dalam tatanan masyarakat
h. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan
sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil
komisi yang seharusnya hak perusahaan.

19. SEBAB KORUPSI
M. Dawan Rahardjo dalam artikelnya (KKN) timbulnya perbuatan korupsi
dipengaruhi oleh beberapa faktor.
 Pertama, apakah kelembagaan pemerintah itu memberikan kesempatan
kepada perbuatan korupsi.
 Kedua, lingkungan budaya yang memepengaruhi psikologi orang-seorang.
 Ketiga, pengaturan ekonomi yang mungkin memberikan tekanan-tekanan
tertentu.
Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Pelaku korupsi
menyangkutberbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor faktor penyebabnya
tidak saja dapat berasal dari internal pelaku korupsi, Tetapi dapat juga berasal
dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan
korupsi.
Sarlito W Sarwono Aspek-Aspek korupsi,
a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, Hasrat, kehendak dan
sebagainya)
b. Rangsangan dari luar (dorongan teman - teman, adanya kesempatan,
kurangnya kontrol dan sebagainya).

20. WILAYAH-WILAYAH YANG RAWAN PENYAKIT ADMINISTRATIF
Administrasi kebanyakan timbul di
kalangan organisasi birokrasi. Oleh
karena itu muncul perkataan
Patologi Birokrasi (Bureaucracy
pathology) yaitu merupakan
himpunan dari perilaku-perilaku
yang kadang-kadang disibukkan
oleh para birokrat.

21. Patologi Birokrasi P. Siagian (1988) yaitu :
 Penyalahgunaan wewenang dan tanggung
jawab.
 Pengaburan masalah.
 Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
 Indikasi mempertahankan status quo.
 Empire bulding (membina kerajaan).
 Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko.
 Ketidak-pedulian Pada Kritik Dan Saran.
 Takut Mengambil Keputusan.
 Kurangnya Kreativitas dan Eksperimentasi.
 Kredibilitas Yang Rendah, Kurang Visi Yang
Imajinatif.
 Minimnya Pengetahuan Dan Keterampilan.

22. UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN PENYAKIT ADMINITRASI.
 Upaya penanggulangan melalui reposisi
manusianya.
 Pembenahan Administrasi secara
Menyeluruh.
 Good Governance Sebagai Agenda
Reformasi.

23. PENGENDALIAN DIRI DAN PELAKSANAAN AMANAH
 Sikap hidup manusia yang mampu
mengendalikan diri dapat dilihat dari ciri-ciri:
 1. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan
dalam kerangka kesadaran kewajibannya
sebagai makhluk sosial dalam kehiduan
masyarakatnya.
 2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan
lebih besar dari kepentingan pribadinya.

24.  Konsep amanah mengandaikan bahwa
para pejabat publik atau pegawai negeri
melaksanakan tugas-tugas layanan umum
sebagai suatu tugas suci yang harus
dipertanggungjawabkan secara moral.
Dalam menjalankan tugas-tugas layanan
umum pejabat publik hendaknya tidak
hanya berprinsip pada profesionalisme
dan asas-asas administratif melainkan
tetap menempatkan nilai-nilai tanggung
jawab moral sebagai keutamaan dalam
menjalankan tugas-tugasnya.

25. KESIMPULAN
 Administrasi tidak selamanya dapat berjalan
sebagaimana mestinya, karena adanya
pengaruh negatif faktor-faktor lingkungan
baik internal maupun ekternal administrasi
dan manajemen. Pengaruh negatif akan
menimbulkan hambatan-hambatan
adminitrasi, dan hambatan ini tekadang bisa
sangat kuat sehingga sangat merugikan bagi
proses administrasi.

26. TERIMA KASIH