Dokumen tersebut membahas tentang rantai pasok kelapa sawit Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum dan sistem sertifikasi ISPO, termasuk prinsip-prinsip transparansi dan kriteria untuk perusahaan perkebunan dan pekebun dalam memastikan ketertelusuran rantai pasok. Dokumen tersebut juga membahas dua model rantai pasok (mass balance dan segregasi) beserta persyaratan untuk menerapkannya.

1. REFRESHMENTISPO
RANTAI PASOK KELAPA
SAWIT INDONESIA
DirektoratJenderal
Perkebunan
Doris Monica Sari Turnip, STP., M.Si
Direktorat Pengolahandan Pemasaran Hasil Perkebunan
DITJEN PERKEBUNAN

2. DASAR HUKUM
2
Pasal 24
Sertifikat ISPO paling sedikit menginformasikan
tentang:
…… g. model rantai pasok
Pasal 28 ayat 1
LS ISPO melakukan penilaian rantai pasok
dalam rangka menjamin ketelusuran bahan baku
tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi
minyak sawit (CPO), minyak inti sawit (PKO) dan
produk samping
PERMENTAN 38 TAHUN 2020
tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia
SISTEM RANTAI PASOK
integritas di seluruh tahap mulai bahan
baku, pengolahan, transportasi sampai
penerimaan akhir.

3. Ruang Lingkup
Pasal 29
Jaminan ketertelusuran
rantai pasok produk
kelapa sawit meliputi:
Kebun
Pengolahan kelapa
sawit
Bulking
TIPE RANTAI PASOK
• MASS BALANCE
Bahan baku TBS berasal dari kebun
bersertifikat ISPO bercampur
dengan TBS yang tidak bersertifikat
• SEGREGASI
Bahan baku TBS berasal dari kebun
bersertifikat ISPO

4. CAKUPAN RANTAI PASOK
Kebun PKS
Tanki
Penyimpanan
Pengiriman/
Pengolahan-
Refinery
Buyer/
Importir/
Konsumen
Prinsip 6. Transparansi
Kriteria 6.6 SISTEM RANTAI PASOK YANG
MAMPU TELUSUR
Prinsip 6. P&C Perusahaan
Prinsip 4. P&C Pekebun
KEMENTAN-HULU
KEMENPERIN-HILIR

5. PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
1. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN
PERUNDANGAN
10 21
2. PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK 2 36
3. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBERDAYA
ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
9 49
4. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PEKERJA 6 36
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
3 9
6. PENERAPAN TRANSPARANSI 6 18
7. PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN 2 4
JUMLAH 38 173

6. 6
PRINSIP # 6
PENERAPAN TRANSPARANSI
(1) SUMBER TBS DIKETAHUI
(3) PENERAPAN PENETAPAN HARGA TBS YANG ADIL
DAN TRANSPARAN
(4) KETERBUKAAN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK
BERSIFAT RAHASIA DAN PENANGANAN KELUHAN
(5) MEMILKI KOMITMEN UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN
YG DIINDIKASIKAN SUAP
(6) MEMILIKI SISTEM RANTAI PASOK YANG
MAMPU TELUSUR
(2) PERHITUNGAN INDEKS K DAN DATA DUKUNG YANG TRANSPARAN

7. 7
PRINSIP # 6
PENERAPAN TRANSPARANSI
(6) MEMILIKI
SISTEM
RANTAI PASOK
YANG MAMPU
TELUSUR
1. Menetapkan dan menerapkan model dan sistem
rantai pasok
2. Memiliki informasi yang lengkap pada dokumen
transaksi pembelian dan penjualan yang
sekurang-kurangnya mencakup informasi berikut
:
 Nama dan alamat penjual, Nama dan alamat
pembeli, Tujuan pengiriman, Identifikasi
produk diantaranya CPO, PKO, cangkang, dan
produk samping lainnya, termasuk
kesesuaian model rantai pasok yang
diterapkan, Jumlah produk yang dikirim,
Jumlah produk yang diterima atau dikirim,
Tanggal muat dan pengiriman, Dokumentasi
pengiriman/transportasi, nomor sertifikat
ISPO, masa berlaku sertifikat ISPO, nomor
pengenal unik,
 Tersedia bukti penetapan model dan prosedur
sistem rantai pasok
 Tersedia komitmen yang terdokumentasi
tentang penetapan model rantai pasok yang
diterapkan oleh PKS dan prosedur terkait
penerapan pilihan model tersebut
 Tersedia dokumen penanganan ketidasesuaian
terhadap klaim dan penyimpangan lain pada
produk bersertifikat ISPO dan/atau dokumen
terkait
• Tersedia dokumen transaksi pembelian yang
meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat
pengantar muat, catatan pengiriman barang
termasuk surat pengiriman barang
• Tersedia dokumen transaksi penjualan meliputi
perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar
muat, catatan pengiriman barang termasuk
surat pengiriman barang.

8. 8
PRINSIP # 6
PENERAPAN TRANSPARANSI
(6) MEMILIKI
SISTEM
RANTAI PASOK
YANG MAMPU
TELUSUR
3. Penerapan sistem rantai pasok
model segregasi
• Tersedia fasilitas yang mendukung
pemisahan secara fisik produk
bersertifikat dan produk tidak
bersertifikat ISPO pada setiap tahapan
produksi, pemprosesan penyimpanan dan
transportasi pengiriman diseluruh rantai
pasok.
• Tersedia rekaman pembilasan fasilitas
pada saat perubahan model rantai pasok
dan rekaman pemisahan produk tidak
bersertifikat ISPO.
• Tersedia SOP tindak lanjut penanganan
produk yang terkontaminasi
• Tersedia dokumen yang membuktikan
pemisahan secara fisik pada fasilitas
penyimpanan, proses dan transportasi.
2.9 PENERIMAAN
TBS DI UNIT
PENGOLAHAN
KELAPA SAWIT
2.10 PENGOLAHAN
TBS

9. 9
PRINSIP # 6
PENERAPAN TRANSPARANSI
(6) MEMILIKI
SISTEM
RANTAI PASOK
YANG MAMPU
TELUSUR
4. Penerapan sistem rantai pasok
mass balance
• Tersedia data produk bersertifikat ISPO yang dijual dan dibeli,
mencakup informasi:
(a) daftar pemasok, (b) catatan masuk bahan, (c) catatan produksi,
(d) catatan penyimpanan, (e) catatan pengiriman, (f) daftar
pembeli.
• Tersedia data pemastian (verifikasi/validasi) jumlah produk
bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah yang ada dalam sertifikat.
• Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi harian
(continous acconting system), tersedia laporan rekonsiliasi periodik
dengan ketentuan: (a) monitoring secara harian (realtime), (b)
jumlah produk bersertifikat ISPO yang dikirim kepada pelanggan
dari pabrik tidak melebihi jumlah yang diproduksi dalam basis
pencatatan harian, (c) produk yang diproduksi selama masa
pembekuan, tidak dapat berstatus sebagai produk bersertifikat
ISPO.
• Apabila menggunakan sistem pencatatan transaksi berkala (fix
inventory period), tersedia laporan rekonsiliasi maksimal periodik 3
(tiga) bulanan dengan ketentuan: (a) jumlah volume / berat dari
produk bersertifikat ISPO masuk dan keluar seimbang, (b) pada
akhir periode rekonsiliasi tidak terdapat stok negatif untuk produk
bersertifikat ISPO, (c) jika terjadi pendataan berlebih pada akhir
periode rekonsiliasi, kredit yang tidak digunakan dapat dialihkan
dan dicatat untuk periode rekonsiliasi berikutnya selama sertifikat
ISPO berlaku
2.9 PENERIMAAN
TBS DI UNIT
PENGOLAHAN
KELAPA SAWIT
2.10 PENGOLAHAN
TBS

10. 10
PRINSIP # 6
PENERAPAN TRANSPARANSI
(6) MEMILIKI
SISTEM
RANTAI PASOK
YANG MAMPU
TELUSUR
5. Memiliki mekanisme
pengendalian kegiatan
yang dialihdayakan
6. Memiliki mekanisme
pengendalian rekaman
sistem rantai pasok yang
diimplementasikan dan
tetap tersedia sampai
setidaknya dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun
7. Memiliki personel yang
kompeten dalam
penerapan dan
pemeliharaan sistem
rantai pasok.
8. Memiliki infrastruktur
yang memadai dalam
penerapan dan
pemeliharaan sistem
rantai pasok.
 Tersedia SOP pengendalian kegiatan yang dialihdayakan.
 Tersedia dokumen kesepakatan/ kontrak yang melingkupi kegiatan
yang dialihdayakan dengan semua kontraktor yang melakukan
penanganan fisik produk bersertifikat ISPO, status kepemilikan
material.
 Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada
kontraktor.
• Tersedia SOP pengendalian catatan.
• Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5 (lima)
tahun.
 Tersedia kriteria persyaratan kompetensi dan daftar personil yang
terlibat dalam sistem rantai pasok ISPO.
 Tersedia rencana kebutuhan pelatihan personil
 Tersedia realisasi pelatihan personil
 Tersedia evaluasi hasil pelatihan
• Tersedia layout kapasitas penyimpanan produk bersertifikat ISPO
sesuai kapasitas produksi.
• Tersedia infrastruktur timbangan yang telah di tera/kalibrasi
• Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem
rantai pasok dan terimplementasi.

11. 11
PRINSIP # 6
PENERAPAN TRANSPARANSI
(6) MEMILIKI
SISTEM
RANTAI PASOK
YANG MAMPU
TELUSUR
9. Registrasi jumlah produksi
dan penjualan dari produk
bersertifikat ISPO
• Tersedia rekaman pelaporan transaksi produk bersertifikat ISPO
kepada Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO sebelum
dilakukan pengiriman.
• Saat tersedia sistem IT ISPO maka registrasi dan pelaporan
transaksi harus dilakukan pada sistem IT tersebut sebelum
dilakukan pengiriman

12. PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK PEKEBUN
NO PRINSIP KRITERIA INDIKATOR
1. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN
PERUNDANGAN
5 7
2. PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK 11 17
3. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBERDAYA
ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
2 3
4. PENERAPAN TRANSPARANSI 2 5
5. PENINGKATAN USAHA BERKELANJUTAN 1 1
JUMLAH 21 33

13. PRINSIP # 4
TRANSPARANSI
(2) PENYEDIAAN DATA &
INFORMASI
(1) PENJUALAN DAN
KESEPAKATAN HARGA
TBS
• Memiliki informasi harga TBS
berdasarkan penetapan harga yang
ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga
TBS untuk setiap tujuan penjualan
 Tersedia catatan harga TBS dan
realisasi pembelian oleh
perusahaan/pabrik dan tersedia
sumber informasi harga untuk
penetapan harga pembelian TBS
yang dipantau oleh pekebun,
kelompok tani dan/atau koperasi
secara rutin
• Tersedia informasi harga TBS yang dijadikan acuan oleh
pekebun dari pemerintah
 Tersedia catatan harga TBS dan realisasi pembelian
oleh pembeli, perusahaan dan pabrik dan tersedia
sumber informasi harga untuk penetapan harga
pembelian TBS yang dipantau oleh pekebun, kelompok
tani dan/atau koperasi secara rutin
 Tersedia dokumen realisasi penjualan
 Tersedia dokumen perjanjian kerjasama kemitraan
yang ditandatangani kedua pihak dan kepala daerah
kabupaten/provinsi Cq. Kepala Dinas Perkebunan
• SOP Pelayanan Informasi
 Mempunyai dokumen pemberian
informasi kepada pemangku
kepentingan sesuai peraturan
yang berlaku
• Mempunyai dokumen tanggapan
atau pelayanan informasi
terhadap permintaan informasi
dari pemangku kepentingan
• SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari
penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut
terhadap permintaan informasi
 Rekaman pemberian informasi kepada pemangku
kepentingan dan tindak lanjut terhadap permintaan
informasi
• Rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi
terhadap permintaan informasi dari pemangku
kepentingan

14. TERIMA KASIH