1. Infrastruktur Data
Spatial
Musnanda Satar
Timika, Sarmi dan Jayapura
November 2012

2. Pengertian
• Data spatial adalah data berbasis ruang, menunjukkan lokasi object
tertentu di atas permukaan bumi dalam konteks ruang dan lokasi.
• Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data
tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik
objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah,
pada, atau di atas permukaan bumi (UU 41 tahun 2011)
• Infrasturktur Data Spatial atau spatial data infrastructure (SDI) adalah
pelaksanaan indfasruktur data dalam kerangka data geografis,
metadata, pengguna dan tools yang secara interaktif terkoneksi
dalam rangka penggunaan data spatial yang efesien dan fleksibel.
Definisi yang lain adalah sebagai proses perpaduan teknologi,
kebijakan, standar, sumberdaya dan aktifitas yang diperlukan
lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi,
menggunakan, mengelola serta menjaga data spatial.

3. Landasan Hukum
• UU No 4 Tahun 2011 tentang INFORMASI
GEOSPASIAL
• UU No 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan
Informasi Publik.
• UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• PP no 10 tahun 2010 tentang Ketelitian Peta dalam
Penataan Ruang
• Perpres tahun 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data
Spatial Nasional.

4. Perkembangan SDI
• Istilah SDI pertama kali diperkenalkan tahun 1993 oleh U.S.
National Research Council untuk menjelaskan dari
teknologi,kebijkan dan pengaturan kelembagaan yang
bersama-sama memfasilitasi pembuatan, pertukaran dan
penggunaan geospatial data.
• Di Indonesia dimulai dari tahun 1993 oleh melibatkan 7 instansi
pemerintah yang terkait dengan penggunaan data spatial.
Kegiatan ini difasilitasi oleh BIG atau dulunya Bakosurtanal.
• Pertemuan lanjutan pembentukan dilakukan beberapa kali
sesudah itu yaitu tahun 1997, 2000, 2003 sampai kemudian
keluar konsep NSDI (National Spatial Data Infrastruktur).
• Melalui proses yang panjang tahun 2011 pengelolaan data
spatial akhirnya memiliki payung hukum berupa UU.

5. Mengapa SDI diperlukan
• Needs: Kebutuhan data spatial sangat penting dalam
perencanaan pembangunan pada hampir semua
sektor. Tidak hanya lembaga seperti Bappeda, PU atau
BPN, tetapi sektor-sektor lainpun sudah mulai
menggunakan data spatial.
• Efficiency: Ada banyak pihak baik lembaga pemerintah
maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan
pengadaan data spatial, penggunaan dan distribusi
data spatial secara terpisah.
• Transparency: Data spatial kebanyakan merupakan
data-data yang wajib di shared ke publik sebagai
bagian dari transparansi. Diperlukan mekanisme,
protokol dan aturan untuk mengatur proses ini agar
data tersebut bisa diakses secara baik dan benar.

6. Permasalahan Umum
Pengembangan SDI
• Tidak adanya koordinasi antara berbagai pihak yang
baik tingkat kementrian/nasional, dinas/provinsi dan
kabupaten, organisasi non pemerintah, dll. Banyak dari
lembaga tersebut melakukan kegiatan pembangunan,
pengolahan data secara sendiri-sendiri dan tidak
melakukanproses sharing.
• Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dalam
kegiatan terkait pengadaan dan pengolahan data
spatial.
• Tidak adanya mekanisme dalam pengolahan data
didalam lembaga/institusi, sehingga kadangkala data
staff yang dikumpulkan menjadi milik pribadi dan ketika
terjadi perpindahan/mutasi data tersebut terbawa oleh
pribadi.

7. SDI Tingkat Nasional
• Badan Informasi Geospatial (BIG) mengumumkan
project Geo Portal yang merupakan inisiatif dalam
rangka koordinasi infrastruktur data spatial di Indonesia.
• Inisiatif Geospasial untuk negeri adalah portal geospasial
Indonesia dibangun dengan partisipasi berbagai
kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah di
Indonesia dapat dilihat dalam: http://maps.ina-
sdi.or.id/home/index.html
• Aceh membentuk unit AGDC Aceh Geo Data Center
tahun 2008. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bappeda
Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan efektifitas
penggunaan data spatial dalam rehabilitasi pasca
bencana tsunami dan gempa bumi.

8. Geo Portal Indonesia

9. Mengapa Perlu SDI Pada
Tingkat Kabupaten
• Untuk mengoptimalkan peran data dalam menunjang
kegiatan-kegiatan pembangunan,
• Mengurangi adanya duplikasi dari berbagai pihak,
• Membuat data geografi bisa lebih diakses oleh
masyarakat luas dengan menggunakan standar,
• Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya terkait
data spatial,
• Memberikan nilai tambah penggunaan data jika
menggabungkan dari berbagai sumber dengan melalui
kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan
pendidikan dengan cara menambahkan jenis dan
ketersediaan data yang ada.

10. SDI dan Penataan Ruang
• Pada dasarnya, dalam tatanan IDSN, proses perencanaan tata ruang lebih
bersifat sebagai pengguna (user) data spasial dimana data spatial
diperlukan dalam proses penataan ruang,
• Selain peta dasar, dalam perencanaan tata ruang juga memerlukan data
spasial yang terkait dengan kondisi fisik wilayah, seperti kerentanan terhadap
bencana, keanekaragaman hayati, oseanografi, iklim dan geofisika, serta
data fisik wilayah lainnya,
• Pembangunan data spasial pada umumnya memerlukan pembiayaan yang
relatif besar, baik dalam proses pengadaan data dasar (mentah),
pengolahan dan analisa data, maupun penyajian dalam wujud peta. Akses
terhadap data spasial (seperti peta dasar atau citra satelit), umumnya
diperlukan oleh lebih dari satu instansi. Oleh karena itu, berbagai data spasial
yang telah dikembangkan oleh masing-masing instansi, akan lebih bermakna
bila dapat saling dipertukarkan (dapat saling diakses oleh instansi terkait).
• Pertukaran data (data sharing) antar instansi terkait, bila dapat terwujud,
akan memberikan efisiensi pemanfaatan dana yang sangat signifikan,
sekurangnya biaya proses pengolahan/analisa data dapat dihemat.

11. Apa langkah selanjutnya?
• Perlu adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja
yang dapat diacu bersama dalam rangka perwujudan/implementasi IDSN.
• Perlu dilakukan standarisasi data spasial yang selanjutnya menjadi acuan
oleh seluruh pihak yang terkait dalam rangka implementasi IDSN.
• Perlu dilakukan percepatan penyediaan peta dasar dengan tingkat ketelitian
yang memadahi (skala 1:25.000) untuk seluruh wilayah yang sangat
diperlukan dalam perencanaan pembangunan.
• Perlu dikembangkan capacity building IDSN, khususnya kesiapan sumber
daya manusia yang handal, baik kualitas maupun kuantitas, dalam
penyediaan, pengelolaan, pendistribusian/ penyebarluasan dan
pelaksanaan data sharing, serta penguasaan teknologi dalam rangka
implementasi IDSN.
• Perlu optimalisasi dalam implementasi perangkat lunak yang interoperabilitas
dalam rangka data sharing. Untuk itu, Sistem Informasi Geografis berbasis
Web harus terus dikembangkan, khususnya dalam pengembangan elemen
sistemnya seperti infrastruktur, data, kelembagaan dan SDMnya.

12. Provinsi/Kabupaten Dalam
SDI?
• Mendorong adanya payung hukum pengelolaan
data spatial;
• Mendorong dibentuknya unit khusus dalam
pengolahan data spatial di dalam Bappeda;
• Mengalokasikan staff yang bekerja dalam
pengelolaan data spatial dalam Bappeda/Dinas
terkait;
• Mendorong adanya rencana anggaran rutin
dalam kegiatan pengelolaan data spatial.