Dokumen tersebut membahas prosedur penagihan pajak di Indonesia, mulai dari penagihan seketika, surat paksa, penyitaan, lelang, pencegahan, penyanderaan, gugatan, dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

1. Makala Penagihan Pajak
Nanda Simanjuntak
Administrasi Bisnis
1201134572
Daftar Isi

2. 1. Pendahuluan……………………………………………………………. 1
2. Permasalahan…………………………………………………………….2
3. Pembahasan………………………………………………………………3
4. Penagihan seketika dan sekaligus……………………………………….4
5. Surat paksa……………………………………………………………….5
6. Penyitaan………………………………………………………………….6
7. Lelang……………………………………………………………………..7
8. Pencegahan dan Penyanderaan…………………………………………8
9. Gugatan…………………………………………………………………...9
10. Permohonan Pembetulan atau Penggantian…………………………..10
11. Ketentuan Pidana……………………………………………………….11
12. Kesimpulan………………………………………………………………12
PENDAHULUAN

3. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat
kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional
maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu sistem
perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan
subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang
sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan
nasional. Oleh karenan itu Pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu
dengan lahirnya UU Perpajakan seperti : UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh, UU No. 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB, UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.
Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata
tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan
terhadap UU Perpajakan tersebut. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994
pemerintah mengeluarkan UU No 9,10,11, dan 12 sebagai penyempurnaan. Dan
penyempuranaan terakhir terhadap UU Perpajakan tersebut dilakukan dengan
dikeluarkannya UU No. 16,17,18,19 dan 20 tahun 2000.
PERMASALAHAN

4. Bagaimanakah prosedur penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa sesuai dengan
ketentuan UU No. 19 tahun 2000 ?
PEMBAHASAN
Sebelum membahas prosedur penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa maka
perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang ada di dalamnya :
1. Penanggung Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kerwajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan.
2. Penagihan pajak, adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
menjual barang yang telah disita.
3. Biaya Penagihan Pajak, adalah biaya pelaksanaan surat paksa, Suarat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa
4. Penilai, dan Biaya lainnya sehubungan denganpenagihan pajak.
5. Pejabat, adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan
jurusita pajak, menrbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat
Paksa, Surat Perintah Melaksanalan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,
Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Surat Perintah Penyanderaan

5. yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak
tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang Pajak menurut UU dan Perda. Yang
berwenang untuk menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat adalah Menteri
Keuangan sedangkan untuk penagihan pajak daerah yang menunjuk Pejabat
adalah Kepala daerah.
6. Jurusita Pajak, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan
Penyanderaan.
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

6. Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran.
Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila :
1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau
pekerjaan yang dilakukannya di Indonesi.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya,
atau
m,enggabungkan
usahanya,
atau
memekarkan
usahanya,
atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak
Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat hal-hal
sebagai berikut :

7. 1. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. besarnya Utang Pajak
3. perintah untuk membayar
4. saat pelunasan pajak
Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat Paksa.
SURAT PAKSA

8. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
Surat kuasa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan
pututsan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (inkracht).
Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :
1. nama wajib pajak, atau nam Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. dasar penagihan
3. besarnya Utang Pajak
4. perintah untuk membayar.
Surat paksa diterbitkan apabila :
1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat
Teguran atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
Surat Paksa terhadap orang Pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :
1. Penanggung Pajak

9. 2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha
penanggung pajak, apabila penanggung pajak apabila yang bersangkutan tidak
dapat dijumpai.
3. salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta
peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan
belum dibagi.
4. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah
dibagi.
Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :
1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal.
2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan apabila jurusita
pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.
Hal yang harus diperhatikan :
a. pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan
pelaksanaan Surat Paksa
b. pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat
waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan
PENYITAAN
Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundan-undangan.
Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam

10. setelah diberitahukan , Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
Setiap melaksanakan penyitaan, jurursita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita
yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara
Pelaksanaan Sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak
untuk menandatanganinya,
Barang yang dapat disita berupa :
1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka,
tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi,
saham.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dam kapal dengan isi kotor
tertentu.
Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan
dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Perdilan Pajak
atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala
Daerah.
LELANG
Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga
secara lisan dan atau tertuli melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan

11. penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualn secara lelang terhadap barang yang
disita melalui kantor lelang.
Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang
belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah
mencapai jumlah aygn cukup untuk melunasi baya penagihan pajak dan utang pajak,
pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih
ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada
penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu
untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan
pertauran perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan kepada penanggung

12. pajak yang memiliki utang pajak sekuarng-kurangnya sebesar rp 100 juta dan diragukan
itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Jangka waktu pencegahan paling lama 6
bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan dan dilakukan berdasarkan
keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat
atau atasan pejabat yang bersangkutan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya
hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung utang pajak
dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakuakan
terhadap penannggung pajak yang memiliki utang pajak minimal sebesar Rp 100 juta dan
diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya. Masa penyanderaan paling lam
6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan
berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat
ijin tertulis dari Menkeu atau Kepala Daerah tingkat I.
GUGATAN
Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pelaksanaan
Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan
kepada badan perdilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan,

13. penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat
paling banyak Rp 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan
Menkeu atau keputausan Kepala Daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari
sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang
dilakukan.
PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN
Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada
Pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat
perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, dan surat lain yang sejenis yang

14. dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.dalam jangka waktu 7 hari sejak
tanggal diterima permohonan tersebut pejabat harus memberi keputusan atas permohonan
yang diajukan, dalam hal permohonan tersebut ditolak tindakan pel;aksanaan penagihan
pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula
KETENTUAN PIDANA
Penanggung Pajak dilarang :
1.
Memindahkan
hak,
memindahtangankan
menyewakan,
meminjamkan,
menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita
2.
Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk
pelunasan barang tertentu.
3.
Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk
pelunasan utang tertentu.
4.
Merusak, mencabut, atau menhilangkan segel sita atau salinan berita acara Pelaksanaan
Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang
dilakuakan menurut UU, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau
menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan UU yang dilakukan oleh juru sita
pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling
banyak Rp 10 juta
KESIMPULAN

15. Suatu sistem pasti akan memerlukan perubahan dan itu merupakan hukum besi
sejarah yang tidak bisa dihilangkan, demikian pula dengan sistem perpajakan di
Indonesia, sejalan dengan perkembangan yang ada baik perkembangan sistem kenegaraan
maupun kehidupan sosial masyarakat indonesia maupun dari laju pembangunan nasional
yang telah dicapai diperlukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem maupun hukum
perpajakan.
Satu hal yang harus diingat,apakah perubahan-perubahan yang ada akan
membawa ke arah lebih baik ? ya jika perubahan itu dilaksanakan secara konsisten dan
jika tidak maka akan membawa kita pada suatu keadaan yang statis atau bahkan lebih
buruk daripada sebelumnya. Kerja-kerja yang konkrit dan riil lebih memberikan jaminan
perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan kata-kata hipokrit tanpa realisasi
yang nyata.
DAFTAR PUSTAKA

16. Prof.Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak., Perpajakan, ANDI, yogyakarta, 2003
Adriantini, Diah,SH, Diktat Hukum Pajak, Purwokerto, 2000