Kekuasaan Yudikatif memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menafsirkan hukum dan memberikan sanksi atas pelanggaran hukum. Namun, lembaga-lembaga ini masih dihadapkan pada tantangan seperti korupsi dan ketimpangan hukum yang perlu diatasi dengan solusi-solusi seperti pemberlakuan hukuman yang lebi

1. Kekuasaan Yudikatif

2. Kekuasaan Yudikatif
Adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum yang dipegang oleh Mahkamah Agung
(MA),Mahkamah Konstitusi(MK) sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2)
UUD 1945.

3. Tugas dan Wewenang
Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-
undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran
atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan
kedalam daftar masalah hukum berikut:hukum kriminal, hukum
sipil(perkawinan,perceraian,warisan,perawatan anak),hukum
konstitusi,administatif dan hukum internasional.

4. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung(MA)
Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan grasi dan
rehabilitasi.
Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi(MK)
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji
undang undang terhadap undang undang dasar.
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan undang undang dasar.
Memutuskan pembubaran partai politik.
Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

5. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial(KY)
Mengusulkan pengangkatan hakim agung.
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim.
Komisi yudisial, sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat serta perilaku hakim.

6. Hubungan kerja dengan lembaga lain
Lembaga yudikatif saling berhubungan dengan lembaga legislatif
eksekutif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas dalam hal peradilan
yang mengacu pada hukum ,dan dasar hukum yang digunakan acuan keputusan
peradilan adalah produk dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang
bertugas ikut menegakkan hukum yang berlaku ataupun membuat peraturan
dengan cara berkolaborasi dengan legislatif namun kebanyakan di negara
federal,lembaga yudikatif mempunyai kuasa untuk menolak pemberlakuan
undang undang.

7. Permasalahan yang dihadapi
Permasalahan yang dihadapi masing masing lembaga tentu berbeda, seperti
permasalahan dilembaga yudikatif yaitu :
- Maraknya kasus penyuapan di lingkungan pemerintahan
- Sulitnya menangani kasus korupsi karena melibatkan banyak pihak
- Kurangnya ketegasan hukum untuk para Koruptor
- Ketimpangan hukum antara masyarakat dan aparat negara
- Perubahan status hakim menjadi penjabat Negara belum diikuti dengan
perubahan aturan dan kebijakan yang menyangkut pengelola SDM hakim.

9. Solusi terkait permasalahan
- Memberatkan hukuman bagi para pelaku penyuapan serta korupsi yang marak
dilakukan untuk membuat efek jera. Contoh : hukum potong tangan untuk
para pelaku korupsi.
- Membuat ketegasan peraturan perundang undangan tentang hukuman
korupsi.
- Memperbanyak acara yang memberikan pengetahuan tentang akibat dan
bahayanya korupsi.
- Tidak ada ketimpangan hokum, menjadikan hukum yang seadil adilnya.
- Pembenahan kinerja hakim dengan meningkatkan sanksi bagi hakim.