3. Demokrasi mengandung pengertian 3 hal penting yaitu :
1. Pemerintahan dari rakyat (Government Of The People).
Berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan
(Legitimate Government) dan tidak legitimasi pemerintahan
(Unligitimate Government ) di mata rakyat.
2. Pemerintahan oleh rakyat (Government By The People).
Berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama
rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau
lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah.
3. Pemerintahan untuk rakyat (Government For People).
Adalah suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan
yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan
mereka.
4. HAKEKAT DEMOKRASI
a. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT, BERKUMPUL,
BERORGANISASI, KEBEBASAN PERS (KEBEBASAN
INDIVIDU/KELOMPOK JUGA MENGAKIBATKAN KETERBATASAN
INDIVIDU/KELOMPOK YANG DIWUJUDKAN DALAM RAMBU-
RAMBU ETIKA DAN MORAL KEHIDUPAN).
b. KESEDERAJATAN, HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA,
KEDUDUKAN YANG SAMA DIDEPAN HUKUM.
c. KETERBUKAAN, KEPEMERINTAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH
PENGELOLAAN KEPUTUSAN HARUS DIKETAHUI DAN
DISETUJUI RAKYAT (TRANSPARANCY).
d. ETIKA DAN NORMA KEHIDUPAN, HARUS DIJUNJUNG TINGGI.
5. PRINSIP DEMOKRASI
a. Pengakuan hak asasi manusia.
b. Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias
politika).
c. Pemerintahan menurut hukum.
d. Jaminan hak individu secara konstitusional,
termasuk prosedurnya.
e. Badan kehakiman yang bebas dan tidak
memihak.
f. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan
politik.
g. Kebebasan mengemukakan pendapat
h. Kebebasan berserikat dan berposisi.
i. Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil
education).
6. Nilai-Nilai Demokrasi:
1. Kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. Pertimbangan moral
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap
mempercayai itikad baik masing- masing
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan
unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.
7. KULTUR DEMOKRASI
1. Menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela.
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai.
3. Pergantian penguasa secara teratur.
4. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
5. Pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman.
6. Menegakkan keadilan.
7. Memajukan iptek.
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.
8. MACAM–MACAM DEMOKRASI
1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi
dibedakan atas:
a) Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang
mengikut sertakan setiap warga negara dalam
permusyawaratan untuk menentukan
kebijaksanaan umum negara.
b) Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang
dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan
demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu
negara yang jumlah penduduknya banyak,
wilayahnya luas, dan permasalahan yang
dihadapinya semakin rumit dan kompleks.
9. 2. Atas Dasar Prinsip Ideologi
Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk
demokrasi, yakni:
1) Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang
didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri
khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan
pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak
campur tangan dan bertindak sewenang-wenang
terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh
konstitusi.
2) Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar
yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat
mencita- citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas
sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada
pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan.
Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.
10. 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya
Dilihat dari titik berat “Yang Menjadi Perhatiannya”,
demokrasi dapat dibedakan:
a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan
dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk
mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang
ekonomi.
b) Demokrasi Material (negara-negara komunis)
adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-
upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi,
sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan
bahkan kadang-kadang dihilangkan.
c) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)
adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta
membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi
material.
12. Dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak penyebutan kata
“Demokrasi” secara eksplisit (tersurat), akan tetapi nilai-
nilai demokratis termuat dalam Batang Tubuh (Pasal2)
UUD NRI Tahun 1945
Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam
ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar
Selain itu nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari
ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945
yang berasaskan “Luber Jurdil” serta pemilihan kepala
daerah secara demokratis
13. PERKEMBANGAN DEMOKRASI
INDONESIA
Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi
dalam empat periode:
I. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer
yang menonjolkan peranan parlemen serta
partai-partai
II. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin
yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari
demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan
dominasi presiden dan terbatasnya peran partai
politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial-
politik semakin meluas
14. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era
Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih
menonjolkan arogansi kekuasaan
Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila,
demokrasi Konstitusional era Reformasi dengan
berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan antar
lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan
yudisial
15. POKOK-POKOK DEMOKRASI INDONESI
1) MENGEDEPANKAN MUSYAWARAH MUFAKAT
2) MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN UMUM
3) KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA RAKYAT
4) PENYALURAN ASPIRASI RAKYAT MELALUI LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT
5) BERDASARKAN HUKUM
6) PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI
7) KEPALA NEGARA, ATAS NAMA RAKYAT (LEGITIMASI RAKYAT)
8) MENGAKUI HAK DAN KEWAJIBAN (HAK ASASI).
9) MEMILIKI KELEMBAGAAN DAN PENGATURAN WILAYAH NEGARA
10)MENGANGGAP BAHWA DEMOKRASI BUKAN TUJUAN TETAPI SARANA
UNTUK MENCAPAI TUJUAN
PERBEDAAN PENDAPAT
1) PERBEDAAN PENDAPAT DIHORMATI DAN DIBENARKAN
2) UNSUR TANGGUNG JAWAB MENDAPAT KEDUDUKAN YANG SAMA (PERLU
MEMELIHARA PERSATUAN DAN KESATUAN)
3) YANG PALING PENTING ADALAH DALAM MENYALURKAN PENDAPAT DAN
KEINGINAN MELALUI WADAH YANG TELAH ADA DI PUSAT MAUPUN DI
DAERAH.
16. Dinamika Demokrasi Indonesia
Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah
diletakkan dan mulai dijalankan.
Namun masih menghadapi berbagai kejadian yg belum
mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan
bermakna.
Penggunaan kebebasan masih sering melampau batas
kepatutan dan hukum, serta bahkan ada yg mengarah ke
anarki.
Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering
disampaikan dg cara yg tidak berbudaya dan bahkan
menggunakan kekerasan.
Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam
suatu proses demokratis – misalnya Pilkada acap kali
juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan.
