Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ketentuan UmumPerpajakanOleh : Aty HerawatiFakultas EkonomiUniversitas Mercu Buana                          Aty Herawati   1
Pengertian dalam KUP   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang    menurut ketentuan peraturan perundang-undangan    pe...
Pengertian dalam KUP   NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor    yang diberikan oleh DirJen Pajak kepada wajib    pa...
Batas Waktu Penyetoran PajakNo         Jenis Pajak                          Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran 1 PPh P...
Batas Waktu Penyetoran PajakNo         Jenis Pajak                          Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran7 PPh Pa...
Mekanisme Pembayaran Pajak                          Pembayaran pajak        ya                                            ...
Mekanisme Pembayaran Pajak                          a                    Surat tagihan                    Surat teguran   ...
Surat Pemberitahuan (SPT)SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakanuntuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaranp...
Fungsi SPT1.   Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan1.   melaporkan penghitungan pajak3.   melaporkan pembayaran pajak4....
Fungsi SPT3. Fungsi SPT pemotong atau pemungut pajakmelaporkan dan mempertanggungjawabkan   penghitungan pajak yang dipoto...
Batas Waktu Penyampaian SPT1. SPT Masa  No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT               Batas Waktu Penyampaian  1 PPh ...
Batas Waktu Penyampaian SPT1. SPT Masa  No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT               Batas Waktu Penyampaian  1 PPh ...
Batas Waktu Penyampaian SPT2. SPT Tahunan  No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT             Batas Waktu Penyampaian  1 SPT...
Surat Ketetapan Pajak (SKP)SKP adalah surat ketetapan yang meliputi:1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar   Surat ketetapa...
Surat Ketetapan Pajak (SKP)3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar   Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah kel...
Surat Tagihan Pajak (STP)SPT adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danatau sanksi administrasi berupa bunga atau dend...
Pemeriksaan PajakDirJen Pajak mempunyai kewenangan melakukanpemeriksaan untuk tujuan :2.Menguji kepatuhan pemenuhan kewaji...
PenyidikanPenyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaiantindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang d...
Keberatan dan BandingJika wajib pajak tidak menyetujui surat ketetapanpajak, maka wajib pajak dapat mengajukankeberatan te...
Penagihan PajakDasar penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBTdan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,yang menyeba...
Kewajiban Perpajakan Kewajiban Objektif       Kewajiban Subjektif                  NPPKP                  NPWP            ...
Kewajiban Wajib Pajak1. Mendaftarkan diri (Pasal 2)2.Mengisi dan menyampaikan SPT (Pasal 3 dan 4)3.Membayar atau menyetor ...
Hak-hak Wajib Pajak1. Mengajukan keberatan (Pasal 25)2.Mengajukan banding (Pasal 27)3.Menerima pengembalian kelebihan pemb...
Sanksi-sanksi Dalam KUP1. Sanksi administrasi berupa denda1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka   waktu yang telah...
Sanksi-sanksi Dalam KUP2. Sanksi administrasi berupa bunga2. Apabila wajib pajak membetulkan sendiri Surat   Pemberitahuan...
Sanksi-sanksi Dalam KUP3. Sanksi administrasi berupa kenaikan2. Apabila jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun)   telah bera...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Bab2 kup

materi pajak semester 4 admnistrasi negara fisip Untirta

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Bab2 kup

  1. 1. Ketentuan UmumPerpajakanOleh : Aty HerawatiFakultas EkonomiUniversitas Mercu Buana Aty Herawati 1
  2. 2. Pengertian dalam KUP Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali di tetapkan lain Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan takwim kecuali di tetapkan lain Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak menurut ketentuan perundang2an Aty Herawati 2
  3. 3. Pengertian dalam KUP NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan oleh DirJen Pajak kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah nomor yang diberikan oleh DirJen Pajak kepada pengusaha yang dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) karena berdasarkan UU PPN dikenakan pajak dan wajib melaporkan usahanya ke kantor DirJen Pajak Aty Herawati 3
  4. 4. Batas Waktu Penyetoran PajakNo Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran 1 PPh Pasal 21 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir2 PPh Pasal 22 - impor Harus dilunasi sendiri oleh wajib pajak bersamaan dengan pembayaran bea masuk3 PPh Pasal 22 - DJBC 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan4 PPh Pasal 22 - Bendaharawan Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Pemerintah5 PPh Pasal 22 penyerahan Dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum surat perintah pengeluaran dari Pertamina barang di tebus6 PPh Pasal 22 yang dipungut Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya oleh badan tertentu Aty Herawati 4
  5. 5. Batas Waktu Penyetoran PajakNo Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran7 PPh Pasal 23 dan 26 Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak8 PPh Pasal 25 Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir9 PPN dan PPnBM Paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir10 PPN dan PPnBM impor Dilunasi sendiri oleh wajib pajak sebelum surat perintah pengeluaran barang di tebus11 PPN dan PPnBM DJBC 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan12 PPN dan PPnBM Bendaharawan Paling lambat tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir Aty Herawati 5
  6. 6. Mekanisme Pembayaran Pajak Pembayaran pajak ya tdk Selisih antara pajak terutang dengan pajak di bayar tdk ya SKPN Lebih bayar Kurang bayar SKPLB SKPKB,SKPKBT a 6
  7. 7. Mekanisme Pembayaran Pajak a Surat tagihan Surat teguran 21 hari Surat paksa 2 x 24 jam Surat sita 14 hari Surat lelang 7
  8. 8. Surat Pemberitahuan (SPT)SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakanuntuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaranpajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak danatau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Aty Herawati 8
  9. 9. Fungsi SPT1. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan1. melaporkan penghitungan pajak3. melaporkan pembayaran pajak4. melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak2. Fungsi SPT bagi PKP6. melaporkan penghitungan jumlah pajak7. melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran8. Melaporkan pembayaran pajak Aty Herawati 9
  10. 10. Fungsi SPT3. Fungsi SPT pemotong atau pemungut pajakmelaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajak yang dipotong atau dipungut Aty Herawati 10
  11. 11. Batas Waktu Penyampaian SPT1. SPT Masa No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian 1 PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir 2 PPh Pasal 22 Bea Cukai 14 hari setelah masa pajak berakhir Impor 3 PPh Pasal 22 Bendaharawan 14 hari setelah masa pajak berakhir Pemerintah 4 PPh Pasal 22 Pemungut DJBC Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah DJBC batas waktu penyetoran pajak berakhir 5 PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir penyerahan 6 PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir badan tertentu penyerahan Aty Herawati 11
  12. 12. Batas Waktu Penyampaian SPT1. SPT Masa No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian 1 PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir 2 PPh Pasal 25 Wajib pajak yang punya Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir NPWP 3 PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir 4 PPN dan PPnBMPengusaha Kena Pajak Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir 5 PPN dan PPnBM Cukai Bea Paling lambat 7 hari setelah batas waktu DJBC penyetoran berakhir 6 PPN dan PPnBMPemungut pajak selain Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir bendahara Aty Herawati 12
  13. 13. Batas Waktu Penyampaian SPT2. SPT Tahunan No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Penyampaian 1 SPT Tahunan PPh pajak yang punya Wajib Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir Orang Pribadi NPWP 2 SPT Tahunan PPh pajak yang punya Wajib Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir Orang Pribadi NPWP yang tidak punya usaha 3 SPT Tahunan Wajib pajak yang punya Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir PPh Badan NPWP 4 SPT Tahunan Pemotong PPh Pasal 21 Selambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir PPh Pasal 21 Aty Herawati 13
  14. 14. Surat Ketetapan Pajak (SKP)SKP adalah surat ketetapan yang meliputi:1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah pajak yang masih harus dibayar4.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyatambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkanatau koreksi atas ketetapan sebelumnya Aty Herawati 14
  15. 15. Surat Ketetapan Pajak (SKP)3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyajumlah kelebihan pembayaran pajak4. Surat Ketetapan Pajak Nihil Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlahutang pajak sama besar dengan pajak tidak terhutang Aty Herawati 15
  16. 16. Surat Tagihan Pajak (STP)SPT adalah surat untuk melakukan tagihan pajak danatau sanksi administrasi berupa bunga atau denda Aty Herawati 16
  17. 17. Pemeriksaan PajakDirJen Pajak mempunyai kewenangan melakukanpemeriksaan untuk tujuan :2.Menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan3.Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperundang-undangan perpajakan4.Penagihan pajak, biasanya dilakukan terhadappenunggak pajak5.Pemeriksaan sederhana lapangan atas penghapusanNPWP/NPPKP Aty Herawati 17
  18. 18. PenyidikanPenyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaiantindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkanbukti yang diperlukan, sehingga dapat membuatterang tentang tindak pidana di bidang perpajakanyang terjadiSetiap orang yang dengan sengaja menghalangi ataumempersulit penyidikan tindak pidana di bidangperpajakan diancam dengan pidana penjara palinglama3 tahun dan denda paling banyak 10.000.000 Aty Herawati 18
  19. 19. Keberatan dan BandingJika wajib pajak tidak menyetujui surat ketetapanpajak, maka wajib pajak dapat mengajukankeberatan terhadap materi atau isi dari ketetapanpajakApabila wajib pajak tidak menyetujui atas keputusankeberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding kePengadilan Pajak (PP) sebagai upaya hukum terakhir.Keputusan PP tidak dapat di gugat, putusannyamerupakan putusan akhir dan bersifat tetap Aty Herawati 19
  20. 20. Penagihan PajakDasar penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBTdan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding,yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarbertambahApabila pajak yang terhutang tidak dibayarpenanggung pajak pada waktunya, dapat ditagihdengan Surat Paksa yang pelaksanaannya berdasarkanundang-undang Aty Herawati 20
  21. 21. Kewajiban Perpajakan Kewajiban Objektif Kewajiban Subjektif NPPKP NPWP Hitung Setor Lapor SSP SPT Aty Herawati 21
  22. 22. Kewajiban Wajib Pajak1. Mendaftarkan diri (Pasal 2)2.Mengisi dan menyampaikan SPT (Pasal 3 dan 4)3.Membayar atau menyetor pajak yang terhutang(Pasal 10 & 12)4.Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan(Pasal 28)5.Memperlihatkan buku atau catatan, memberikesempatan untuk masuk, memberi keterangan danmengungkapkan keterangan yang diminta (Pasal 29) Aty Herawati 22
  23. 23. Hak-hak Wajib Pajak1. Mengajukan keberatan (Pasal 25)2.Mengajukan banding (Pasal 27)3.Menerima pengembalian kelebihan pembayaranpajak (Pasal 11)4.Menunda penyampaian SPT (Pasal 3)5.Membetulkan SPT (Pasal 8) Aty Herawati 23
  24. 24. Sanksi-sanksi Dalam KUP1. Sanksi administrasi berupa denda1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah di tetapkan (50.000 untuk SPT masa dan 100.000 untuk SPT tahunan)2. Apabila setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidak benaran itu dengan disertai pelunasan kekurangannya (2X jumlah pajak yang kurang bayar) Aty Herawati 24
  25. 25. Sanksi-sanksi Dalam KUP2. Sanksi administrasi berupa bunga2. Apabila wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar (2% perbulan)3. Apabila pembayaran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo (2% perbulan)4. Apabila dalam jangka waktu 10 tahun telah lewat, SKPKB terbit (48% dari jumlah pajak terhutang) Aty Herawati 25
  26. 26. Sanksi-sanksi Dalam KUP3. Sanksi administrasi berupa kenaikan2. Apabila jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, tetapi SKP belum terbit, wajib pajak dapat mengungkapkan ketidak benaran SPT dan membayar pajak yang kurang bayar (50%) Aty Herawati 26

×