Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pembedaan & Penggolongan Pajak2.   Pajak Langsung,mis. PPh.3.   Pajak Tidak Langsung, mis. PPN4.   Pajak Pusat: PPh., PPN,...
Sistem Pemungutan Pajak • Self Assessment System : PPh OP, PPh Badan • Official Assessment System : PBB • With Holding Tax...
Tax Burden, Tax Shifting, Tax Incidence Tax Burden: beban pajak Tax Shifting: pelimpahan beban pajak Tax Incidence = akiba...
Self Assessment System    • System pemungutan pajak yang memberikan      kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi    ...
Official Assessment System• Sistem Pemungutan pajak dalam hal mana inisiatif  untuk memenuhi kewajiban pajak berada di fis...
Withholding tax System• Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada Pihak Ketiga untuk memenuhi kewajiban perp...
Semi Self Assessment System• MPO = Menghitung Pajak Orang• MPS = Menghitung Pajak Sendiri• Berlaku tahun 1967, di Sumsel. ...
Pembedaan dan penggolongan Pajak1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung(Direct Tax & Indirect Tax)2. Pajak Pusat dan Pajak Da...
Perbedaan PL dan PTL     (Direct tax vs Indirect Tax)If the tax burden can be shifted = Indirect tax misalnyaPPN, PHRIf th...
Contoh Investment Allowance2001: Jumlah Investasi Rp.800I.A. = 30%= Rp.240Dlm. 6 tahun =a Rp. 40Mis. PKP 2001 = Rp.100    ...
Timbulnya Utang Pajak 1. Menurut faham formal : SKP sd 1983 2. Menurut faham materil: terpenuhinya ketentuan dalam    UU, ...
Timbulnya Utang Pajak Menurut Paham                                        Materil1.Utang pajak timbul kalau ketentuan dal...
Timbulnya Utang Pajak Menurut Paham         Formal1.    Utang pajak timbul karena fiskusmenerbitkan SKP (Official Assessme...
Hapusnya Utang Pajak1.   Dibayar2.   Kompensasi : Horizontal dan Vertikal3.   Penghapusan4.   Pengampunan (Tax Amnesty)5. ...
Tahun 2001 Investor PT X melakukaninvestasi di bidang tertentu sebesar Rp.10miliarIA= 25% x Rp.10 m = Rp.250 JutaDigunakan...
Istilah yang harus dikuasai mahasiswau                                              sebelum UTS    Kontraprestasi&   Tax r...
Inilah Pembayar pajak, mantanMahasiswa STIAMI Tahun 2031• Tipe siapa ini?• Pembayar pajak• Destinataris?• Langganan Warung...
Direct tax & Indirect TaxDirect tax: the tax burden can not beshifted (PL= beban pajak tidak dapatdilimpahkan kepada pihak...
Tax Shilfting                               • Forward Shifting                               • Backward Shifting9080706050...
KEADILAN DALAM PERPAJAKAN1.     Keadilan Horizontal: kepada WP dalam posisi yang sama dikenakan pajak yang sama pula      ...
Dasar Hukum Pajak Daerah                     UU No 18 Tahun 1997                    UU No 34 Tahun 2000Tentang Pajak Daera...
Kewajiban dan Hak WPKewajiban :2. Mendaftarkan diri3. Menghitung4. Menyetor5. Melapor6. Menyelenggarakan pembukuan7. Mener...
Hak WP1.   Mendapatkan NPWP2.   Menunda pembayaran3.   Mengangsur pembayaran4.   Menunda pelaporan5.   Pembetulan SPT6.   ...
Sanksi Perpajakan• Sanksi Administrasi  1. Bunga  2. Denda  3. Kenaikan• Sanksi Pidana                        24
Sanksi BungaBunga 2% per bulan :1.Pembetulan SPT, sebelum pemeriksaan2. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar  (max ...
Sanksi Denda1.   Tidak/terlambat menyampaikan SPT : Rp 50.000     dan Rp. 100.0002.   Pembetulan SPT karena pemeriksaan te...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pp 3

materi perpajakan semester 4 administrasi negara fisip Untirta

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Pp 3

  1. 1. Pembedaan & Penggolongan Pajak2. Pajak Langsung,mis. PPh.3. Pajak Tidak Langsung, mis. PPN4. Pajak Pusat: PPh., PPN, PPnBM, Bea Masuk,5. Pajak Daerah: PKB, BBNKB, PBBKB, PHR, PBB sektor perkotaan dan pedesaan, PRek, Phi Bias Urban7. Pajak Subjektif : PPh,8. Pajak Objektif: PBB 1
  2. 2. Sistem Pemungutan Pajak • Self Assessment System : PPh OP, PPh Badan • Official Assessment System : PBB • With Holding Tax System : PPh pasal 21. 22, 23, 26 Metode Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tax Compliance 2
  3. 3. Tax Burden, Tax Shifting, Tax Incidence Tax Burden: beban pajak Tax Shifting: pelimpahan beban pajak Tax Incidence = akibat keterkenaan pajak. Shifting is a process, incidence is the result 3
  4. 4. Self Assessment System • System pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan. • 5 M = Mendaftarkan, menghitung, menetapkan utang pajak sendiri, menyetor, melapor, • Berlaku sejak tahun 1 Januari 1984. • Yang aktif WAJIB PAJAK 4
  5. 5. Official Assessment System• Sistem Pemungutan pajak dalam hal mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pajak berada di fiskus.• Yang aktif fiskus• Berlaku sejak Ordonansi Pajak Perseroan 1925 hingga 31 Desember 1983. 5
  6. 6. Withholding tax System• Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada Pihak Ketiga untuk memenuhi kewajiban perpajakan.Contoh : PPh Pasal 21, 22, 23, 24 6
  7. 7. Semi Self Assessment System• MPO = Menghitung Pajak Orang• MPS = Menghitung Pajak Sendiri• Berlaku tahun 1967, di Sumsel. 7
  8. 8. Pembedaan dan penggolongan Pajak1. Pajak Langsung dan Tidak Langsung(Direct Tax & Indirect Tax)2. Pajak Pusat dan Pajak Daerah3. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif 8
  9. 9. Perbedaan PL dan PTL (Direct tax vs Indirect Tax)If the tax burden can be shifted = Indirect tax misalnyaPPN, PHRIf the tax burden can not be shifted = direct tax, misalnyaPajak Penghasilan.Destinataris= orang/pihak yang memang dituju olehundang-undang untuk memikul beban pajakDestinataris berasal dari kata = destination= tujuan 9
  10. 10. Contoh Investment Allowance2001: Jumlah Investasi Rp.800I.A. = 30%= Rp.240Dlm. 6 tahun =a Rp. 40Mis. PKP 2001 = Rp.100 IA = 40 PKP Rp.602002 PKP Rp.150 IA 40 PKP Rp. 110Dan seterusnya sd 6 tahun 10
  11. 11. Timbulnya Utang Pajak 1. Menurut faham formal : SKP sd 1983 2. Menurut faham materil: terpenuhinya ketentuan dalam UU, karena UU, karena taatbestand. Dasar Hukum : pasal 12 ayat (1) UU KUP 11
  12. 12. Timbulnya Utang Pajak Menurut Paham Materil1.Utang pajak timbul kalau ketentuan dalam UUPerpajakan sudah dipenuhi, yakni ada Subjek Pajakdan Objek Pajak (sudah melebihi PTKP)2. WP aktif untuk mendaftarkan diri: NPWPDianut di Indonesia sejak tax reform 1983 (sejak 1Januari 1984) 12
  13. 13. Timbulnya Utang Pajak Menurut Paham Formal1. Utang pajak timbul karena fiskusmenerbitkan SKP (Official Assessment)2. Fiskus lebih aktif untuk mendaftarkan WP supaya mempunyai NPWP Dianut di Indonesia sejak Ordonansi PPd1908/1944 sd tax reform 1983 (31Des.1983) 13
  14. 14. Hapusnya Utang Pajak1. Dibayar2. Kompensasi : Horizontal dan Vertikal3. Penghapusan4. Pengampunan (Tax Amnesty)5. Daluarsa* “Pacta sunt servanda” 14
  15. 15. Tahun 2001 Investor PT X melakukaninvestasi di bidang tertentu sebesar Rp.10miliarIA= 25% x Rp.10 m = Rp.250 JutaDigunakan dalam 5 thn = a Rp. 50 juta.Misalnya :PKP tahun 2001 : Rp.500 IA 50. PKP 450.450 400 350 x 30% 50x 10% 50 X 15%400 350 15
  16. 16. Istilah yang harus dikuasai mahasiswau sebelum UTS Kontraprestasi& Tax ratio& Destinataris& Coverage ratio& Tax burden& Tax Incidence& Tax shifting.& Direct tax& Indirect tax. 16
  17. 17. Inilah Pembayar pajak, mantanMahasiswa STIAMI Tahun 2031• Tipe siapa ini?• Pembayar pajak• Destinataris?• Langganan Warung Ibu 17
  18. 18. Direct tax & Indirect TaxDirect tax: the tax burden can not beshifted (PL= beban pajak tidak dapatdilimpahkan kepada pihak lain, mis. PPh.Indirect tax: the tax burden can be shifted(PTL= beban pajak dapat dilimpahkankepada pihak lain. Mis. PPN, PHR 18
  19. 19. Tax Shilfting • Forward Shifting • Backward Shifting9080706050 East40 West30 North2010 0 1st 2nd 3rd 4th Qtr Qtr Qtr Qtr 19
  20. 20. KEADILAN DALAM PERPAJAKAN1. Keadilan Horizontal: kepada WP dalam posisi yang sama dikenakan pajak yang sama pula (Horizontal Equity)2. Keadilan Vertical: kepada WP dalam posisi yang tidak sama dikenakan pajak yang tidak sama pula.---(Vertical Equity)*Rasa Keadilan Dalam Perpajakan• Peradilan Dalam Perpajakan: A. Keberatan B. Banding ke BPSP 20
  21. 21. Dasar Hukum Pajak Daerah UU No 18 Tahun 1997 UU No 34 Tahun 2000Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 21
  22. 22. Kewajiban dan Hak WPKewajiban :2. Mendaftarkan diri3. Menghitung4. Menyetor5. Melapor6. Menyelenggarakan pembukuan7. Menerima sanksi 22
  23. 23. Hak WP1. Mendapatkan NPWP2. Menunda pembayaran3. Mengangsur pembayaran4. Menunda pelaporan5. Pembetulan SPT6. Keberatan7. Banding 23
  24. 24. Sanksi Perpajakan• Sanksi Administrasi 1. Bunga 2. Denda 3. Kenaikan• Sanksi Pidana 24
  25. 25. Sanksi BungaBunga 2% per bulan :1.Pembetulan SPT, sebelum pemeriksaan2. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (max 24 bulan)3. PPh psl 25 tidak/kurang dibayar. PPh 21,22,23 dan 26 serta terlambat bayar.SKPKB, STP, SKPKBT tidak / kurang dibayar atau terlambat4 Pajak ditunda/diangsur : SKPKB, SKKPP, STP5. SPT tahunan PPh ditunda. 25
  26. 26. Sanksi Denda1. Tidak/terlambat menyampaikan SPT : Rp 50.000 dan Rp. 100.0002. Pembetulan SPT karena pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan. Denda 200% 26

×